Dokumen tersebut membahas kebijakan penataan ruang khususnya bidang pertanian pangan di Sumatera Utara. Dokumen tersebut menjelaskan empat peruntukan pola ruang utama, sumber data yang digunakan, peta sebaran lahan sawah, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, dan permasalahan yang dihadapi.

1. KEBIJAKAN PENATAAN RUANG
KHUSUSNYA PERTANIAN PANGAN
DIKAWASAN STRATEGIS NASIONAL
MEBIDANGRO.
BAPPEDA PROVINSI SUMATERA UTARA
MEDAN, 26 November 2014

2. RTRW PROVSU 2013 -
2033

3. a. kawasan hutan produksi;
 kawasan hutan produksi terbatas,
 hutan produksi tetap, dan
 hutan produksi yang dapat
dikonversi
b. kawasan pertanian;
 meliputi pertanian lahan basah,
pertanian lahan kering, lahan
pertanian pangan berkelanjutan,
sentra produksi agropolitan,
sentraproduksi agromarinepolitan
dan kawasan pertanian lainnya.
c. kawasan perkebunan;
 kawasan budidaya perkebunan
besar,
 perkebunan tanaman rakyat
 Taman Teknologi Pertanian
(Agrotechno Park)
d. kawasan peternakan;
 meliputi kawasan budidaya
peternakan hewan besar dan
hewan kecil
e. kawasan perikanan dan
kelautan;
 kawasan perikanan budidaya dan
 perikanan tangkap
f. kawasan pertambangan;
g. kawasan industri;
– meliputi industri UMKM,
menengah, besar dan kawasan
ekonomi khusus dalam sentra
industri dan kawasan industri
h. kawasan pariwisata;
– pariwisata alam, pariwisata
budaya dan pariwisata minat
khusus
i. kawasan permukiman;
– meliputi permukiman perkotaan
dan pedesaan
j. Kawasan peruntukan
lainnya.
– kawasan pertahanan keamanan
dan kawasan lainnya
Rencana Kawasan Budidaya Provinsi Sumatera
Utara

4.  Ada 4 Peruntukan Pola Ruang yang memiliki
luasan dan tidak boleh saling tumpang tindih,
yaitu:
1. Kawasan Hutan Fungsi Lindung
2. Kawasan Hutan Produksi
3. Kawasan Perkebunan
4. Kawasan Pertanian
 Kebutuhan Lahan Pangan berkelanjutan
hingga 2034 adalah sebesar 463.084 ha yang
tersebar di seluruh kab/kota (Analisis Dinas
Pertanian)
INDIKATOR PENYUSUNAN PETA RENCANA
POLA RUANG RTRW PROVSU

5. 1. Data HGU dari BPN hingga tahun 2007, PTPN III, dan
Asosiasi Perkebunan (Karet, Sawit dan lainnya)
2. Peta Guna Lahan BPN tahun 2009 (Pertanian dan
Perkebunan)
3. Peta Tata Guna Lahan dari Lapan Tahun 2009 /PU
Pengairan, meliputi data sawah irigasi, non irigasi, dan
potensial sawah
4. Peta Rencana Peruntukan Lahan Perkebunan yang menjadi
wilayah kerja Dinas Perkebunan berdasarkan Perda 7 ttg
RTRW Provsu 2003- 2018
5. Tata Guna Lahan Pertanian dan Perkebunan pada RTRW
Kabupaten/Kota dalam proses Rekomendasi dan
Persetujuan Substansi
5 sumber data yang digunakan sebagai alat
analisis untuk sinkronisasi pertanian dan
perkebunan di Provsu:

6. Draft Rencana Pola Ruang
Provsu Tahun 2013-2033

7. Luas Kawasan Peruntukan Pertanian
Provsu
No
Nama Pertanian
JUMLAH
Kab/Kota Lahan Basah (Ha)
Lahan Kering
(Ha)
1 ASAHAN 15.046 1.284 16.330
2 BATUBARA 18.631 6.992 25.623
3 BINJAI 2.169 139 2.308
4 DAIRI 10.824 51.373 62.198
5 DELI SERDANG 46.264 25.994, 72.259
6 GUNUNG SITOLI 1.590 8.930 10.521
7
HUMBANG
HASUNDUTAN 17.331 54.599 71.930
8 KARO 11.028 77.989 89.018
9 LABUHANBATU 20.678 12.990 33.669
10
LABUHANBATU
SELATAN 382 27.802 28.184
11 LABUHANBATU UTARA 26.962 33.514 60.477
12 LANGKAT 49.292 27.949 77.242
13 MANDAILING NATAL 17.284 94.421 111.705
14 MEDAN 575 2.264 2.839

8. Lanjutan...
No
Nama Pertanian
JUMLAHKab/Kota Lahan Basah Lahan Kering
18 NIAS UTARA 7.222 45.092 52.314
19 PADANGLAWAS 2.752 9799 12.552
20 PADANGLAWAS UTARA 19.136 47.644 66.781
21 PADANGSIDIMPUAN 2.164 4.401 6.566
22 PAKPAK BHARAT 1.271 11.563 12.834
23 PEMATANG SIANTAR 2.391 1.330 3.722
24 SAMOSIR 3.967 16.283 20.251
25 SERDANG BEDAGAI 45.860 2.864 48.724
26 SIBOLGA 332 332
27 SIMALUNGUN 56.615 63.858 120.474
28 TANJUNG BALAI 112 2.440 2.552
29 TAPANULI SELATAN 10.616 10.488 21.105
30 TAPANULI TENGAH 15.237 44.684 59.922
31 TAPANULI UTARA 17.295 52.871 70.166
32 TEBING TINGGI 521 440 961
33 TOBA SAMOSIR 16.080 28.263 44.343
LUAS TOTAL 463.084 819.131 1.282.215

9. Peta Sebaran Lahan Sawah di Sumatera Utara
(berdasarkan data studi Kementerian
Pertanian)

10. Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di RTRW
Provsu
10
 Kawasan pertanian bagi komoditas tanaman
pangan diarahkan menjadi lahan pertanian
berkelanjutan dan/atau lahan cadangan pertanian
tanaman pangan berkelanjutan yang terdiri dari
lahan basah termasuk rawa pasang surut/lebak
dan lahan kering,
 Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan
dan/atau lahan cadangan pertanian tanaman
pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut sesuai
ketentuan dan peraturan perundang-undangan 
Peraturan Daerah

11.  Adanya tumpang tindih antar kawasan pertanian
dan perkebunan dari berbagai data
 Irigasi teknis pertanian yang eksisting tidak lagi
berfungsi mengairi lahan pertanian
 Rencana alokasi lahan potensial untuk pertanian
lahan basah (cetak sawah)
 Kontrol alih fungsi guna lahan pertanian pada
kawasan yang akan berkembang, mis: sekitar
Bandara Kuala Namu
 Identifikasi lokasi lahan pangan berkelanjutan
(lahan basah dan lahan kering)
PERMASALAHAN

12. CONTOH AREA YANG DIPLOT SEBAGAI PERTANIAN LAHAN
BASAH NAMUN BERDASARKAN CITRA DIANALISIS SEBAGAI
PERKEBUNAN

13. Area pertanian lahan basah di
sekitar Bandara Kuala Namu