Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
•
10 j'aime•1,893 vues
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang mencakup hukum dan peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), serta pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD.
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (11)
Similaire à Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
Similaire à Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013 (20)
Plus de Sigit Pramulia
Plus de Sigit Pramulia (12)
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013
- 1. 5 MARET 2013 DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI
- 2. 2 PERENCANAAN : 1. UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional 2. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 3. PP 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 4. PERMENDAGRI 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 08/2008 PENGANGGARAN : 1. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara 2. UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah 4. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. PERMENDAGRI 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. PERMENDAGRI 59/2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI 13/2006. Dasar Hukum Perencanaan & Penganggaran
- 3. 3 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Menteri. [Pasal 20 Ayat (3)] 2. Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. [Pasal 37] 3. Tata cara koordinasi antarprovinsi di dalam penyusunan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut oleh Menteri. [Pasal 42 ayat (2)] 4. Pedoman pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. [Pasal 51]
- 4. 4 DOKUMEN PENETAPAN TAHAPAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD (20 th) PERDA Psl 20 s.d Psl 49 Lampiran II RPJMD (5 th) PERDA Psl 50 s.d Psl 84 Lampiran III RENSTRA SKPD (5 th) PENGESAHAN KDH Psl 85 s.d Psl 98 Lampiran IV RKPD (1 th) PERKADA Psl 99 s.d Psl 133 Lampiran V RENJA SKPD (1 th) PENGESAHAN KDH Psl 134 s.d Psl 154 Lampiran VI DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENGENDALIAN & EVALUASI Psl 155 s.d Psl 281
- 5. 5 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB III KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI BAB IV RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH BAB VI RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BAB VII RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BAB X PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH BAB XI PENYUSUNAN RKPD BAGI DAERAH YANG BELUM MEMILIKI RPJMD DAN DAERAH OTONOM BARU BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
- 6. 6 1. Mengoptimalkan Tugas dan Fungsi serta Peran DPRD, Kepala Daerah, Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Kepala SKPD 2. Mengintegrasikan Perencanaan dan Penganggaran Sebagai Bagian dari Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Mengoptimalkan Penerapan Perencanaan Partisipatif dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. 4. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber Daya Pembangunan Daerah 5. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- 7. 7 PEMBANGUNAN DAERAH adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM). PERENCANAAN adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
- 8. 8 PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pasal 3, Pasal 6 & Pasal 11) Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah: Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan Mengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunan Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah: • Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih) • Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah) • Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan) • Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan dan desa) Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan & Penganggaran: • Berdasarkan prestasi kerja (Performance Budgeting System) • Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework) • Perencanaan Penganggaran terpadu (Unified Budgeting System) • Pagu Indikaif & Prakiraan maju (Resource Envelope & Forward Estimate) • Mengacu pada SPM, sesuai dgn kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat dan urusan wajib serta urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.
- 9. 9 KOORDINASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ANTARPROVINSI (Pasal 14) a. Terciptanya sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan daerah; b. Memantapkan hubungan dan keterikatan daerah provinsi yang satu dengan daerah provinsi yang lain dalam kerangka NKRI; c. Mensinergikan pengelolaan potensi antarprovinsi dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal; d. Keterpaduan antara rencana pembangunan daerah provinsi yang didanai melalui APBD dengan yang didanai APBN; e. mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, khususnya yang ada di wilayah terpencil, pulau-pulau terluar, perbatasan antardaerah/antar negara dan daerah tertinggal; dan f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah.
- 10. 10 Aspek-aspek Koordinasi Antarprovinsi (Pasal 15) a. Aspek fungsional, adanya keterkaitan dan keterpaduan fungsional antara strategi, kebijakan program dan kegiatan antar SKPD, antarwilayah pembangunan dan antartahapan perencanaan pembangunan dalam satu provinsi dan/atau dengan provinsi lainnya atau dengan pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. b. Aspek formal, perumusan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang direncanakan, telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan. c. Aspek struktural, adanya kaitan dan koordinasi dalam bentuk penugasan pada tiap SKPD yang bersangkutan. d. Aspek materiil, tercapainya keterkaitan dan keterpaduan pencapaian target dan sasaran program/kegiatan pembangunan antar SKPD, antar wilayah pembangunan dan antartahapan perencanaan pembangunan dalam satu provinsi dan/atau dengan provinsi lainnya atau dengan pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. e. Aspek operasional, adanya kaitan dan keterpaduan dalam penentuan langkah-langkah pelaksanaan, baik menyangkut waktu, lokasi, sumber dana dan sumber daya lainnya
- 11. 11 SINKRONISASI PERENCANAAN & PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH DALAM SATU KESATUAN SITEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL RPJPN DIPERHATIKAN PEDOMAN 5 TAHUN PEDOMAN PEDOMAN DIJABARKAN DIJABARKAN 20 TAHUN DIACU RPJMN RKP RPJPD PROV RPJMD PROV RKPD PROV RENSTRA SKPD PROV RENJA SKPD PROV DIACU DIACUDAN DISERASIKAN DIPERHATIKAN PEDOMAN DIJABARKAN PEDOMAN 1 TAHUN DIACU RPJPD K/K RPJMD K/K RKPD K/K DIACU RENSTRA SKPD K/K RENJA SKPD K/K RENSTRA K/L RENJA K/L PEDOMAN PEDOMAN DIACUDAN DISERASIKAN PEDOMAN DIACU PEDOMAN RAPBN RAPBD PROV RAPBD K/K PEDOMAN PEDOMAN PEDOMAN
- 12. 12 I P M ASPEK GEOGRAFIS & DEMOGRAFIS Karakteristik lokasi dan Wilayah Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah rawan Bencana Demografi ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kesejahteraan Sosial Seni Budaya dan olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan dasar Pelayanan Penunjang ASPEK DAYA SAING DAERAH Kemampuan Ekonomi Daerah Sumber Daya Manusia Iklim Berinvestasi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur TUJUAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 13. 13 RPJPD (Pasal 20 s.d Pasal 49) RPJPD provinsi memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional. RPJPD kabupaten/kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD provinsi.
- 14. 14 SISTEMATIKA DOKUMEN RPJPD Pendahuluan Gambaran umum kondisi daerah Analisa isu–isu strategis Visi & misi daerah Arah kebijakan Kaidah pelaksanaan
- 15. 15 TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 1 •PERSIAPAN PENYUSUNAN 2 •PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL 3 •PELAKSANAAN MUSRENBANG 4 •PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR 5 •PENETAPAN
- 16. 16 Persiapan Penyusunan RPJPD Pengolahan data dan informasi Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Masukan dari SKPD Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penelaahan RTRW Provinsi & Daerah Lainnya Perumusan visi dan misi daerah Perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan Analisis isu-isu strategis Rancangan Awal RPJPD Musrenbang RPJPD Konsultasi rancangan akhir RPJPD dengan MENDAGRI Rancangan Akhir RPJPD Pembahasan dan penetapan Perda RPJPD TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD PROVINSI (Lampiran II Permendagri No 54/2010) Penelaahan RPJPN & RPJPD daerah lainnya Analisis Gambaran umum kondisi daerah Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD Prov 1 2 3 4 5
- 17. 17 Persiapan Penyusunan RPJPD Pengolahan data dan informasi Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Masukan dari SKPD Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penelaahan RTRW kab/kota & RTRW kab/kota Lainnya Perumusan visi dan misi daerah Perumusan sasaran pokok dan arah kebijakan Analisis isu-isu strategis Rancangan Awal RPJPD Musrenbang RPJPD Konsultasi rancangan akhir RPJPD dengan GUBERNUR Rancangan Akhir RPJPD Pembahasan dan penetapan Perda RPJPD TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJPD KAB/KOTA (Lampiran II Permendagri No 54/2010) Penelaahan RPJPN & RPJPD prov & kab/kota lainnya Analisis Gambaran umum kondisi daerah Penyelarasan visi, misi dan arah kebijakan RPJPD kab/kota 1 2 3 5 4
- 18. 18 PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RPJPD (Pasal 29 s.d Pasal 31 dan Lampiran II Permendagri No 54/2010) FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RPJPD TUJUAN menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD PESERTA tokoh atau wakil berbagai elemen masyarakat, pakar, akademisi, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya PROVINSI GUB &WK GUB, DPRD prov, BUP & WK, Bappeda kab/kota, SKPD prov, instansi vertikal, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan KAB/KOTA BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD provi, Bappeda prov dan kab/kota, SKPD kab/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan MATERI BAHASAN Rumusan visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah 20 tahun. Rancangan visi, misi dan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan daerah 20 tahun. HASIL Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Daftar Hadir Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJPD Daftar Hadir
- 19. 19 RPJMD (Pasal 50 s.d Pasal 84) RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
- 20. 20 SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD Pendahuluan Gambaran Umum Kondisi Daerah Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah & Kerangka Pendanaan Analisa Isu–isu Strategis Visi, Misi, Tujuan & Sasaran Strategi & Arah Kebijakan Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah Indikasi Program Prioritas & Pendanaan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kaidah Pelaksanan
- 21. 21 ALUR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD PROVINSI (Lampiran III Permendagri No 54/2010) Persiapan Penyusunan RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan MENDAGRI Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD PROV Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi & daerah lainnya Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Perumusan Indikasi rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan Pembahasan dengan DPRD Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW prov. lainnya Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Rancangan RPJMD Analisis isu-isu strategis Penyelarasan program prioritas dan pendanaan 1 2 3 5 Perumusan Strategi dan arah kebijakan Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 4
- 22. 22 TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN/KOTA (Lampiran III Permendagri No 54/2010) Persiapan Penyusunan RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Rancangan Awal RPJMD Musrenbang RPJMD Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan GUBERNUR Rancangan Akhir RPJMD Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RPJPD Kab/Kota Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan kab/kota lainnya Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan Hasil evaluasi capaian RPJMD Penelaahan RTRW Kab/kota & RTRW daerah lainnya Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Rancangan RPJMD Analisis isu-isu strategis 1 2 3 5 4 Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Perumusan Strategi dan arah kebijakan Analisis Gambaran umum kondisi daerah & pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan Perumusan Penjelasan visi dan misi serta Tujuan dan Sasaran Pembahasan dengan DPRD Penyelarasan program prioritas dan pendanaan Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
- 23. 23 PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RPJMD (Pasal 60 & Pasal 65 dan Lampiran III Permendagri No 54/2010) FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RPJMD TUJUAN menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD PESERTA tokoh atau wakil berbagai elemen masyarakat, pakar, akademisi, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya PROVINSI GUB &WK GUB, DPRD prov/kab/kota, BUP & WK, Bappeda kab/kota, SKPD prov, instansi vertikal, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan KAB/KOTA BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD prov/kab/kota, Bappeda prov dan kab/kota, SKPD kab/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan MATERI BAHASAN Rumusan sementara program pembangunan daerah untuk 5 tahun serta dasar analisis yang mendukung rumusan tsb Rancangan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan & indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan HASIL Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Daftar Hadir Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RPJMD Daftar Hadir
- 24. 24 PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD Analisis isu-isu strategis Perumusan Tujuan dan Sasaran Perumusan Penjelasan visi dan misi Perumusan Strategi dan arah kebijakan Indikasi rencana Program prioritas disertai kebutuhan pendanaan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah PROGRAM OUTCOME SPM x STANDAR Belanja PAGU Dibahasan Dengan DPRD Utk Memperoleh Masukan & Saran KINERJA PELAYANAN SKPD BERDASARKAN SPM PERUMUSAN PERMASALAHAN LAYANAN SKPD Analisis Gambaran Pelayanan SKPD • TINGGI • SESUAI • RENDAH STANDAR INTERNASIONAL/ NASIONAL/ DAERAH LAINNYA
- 25. 25 Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Rumusan Tujuan Sasaran Rumusan Visi & Misi Kesepakatan KDH dgn DPRD Fungsi Legislasi, Budget & Pengawasan Indikator Kinerja Daerah Thn 1 s.d Thn 5 Program/ Indikator Program/ Pagu Per-program Setiap SKPD 5 Thn Rancangan Awal RPJMD Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Rancangan RPJMD MUSRENBANG RPJMD Rancangan Akhir RPJMD PEMBAHASAN RAPERDA RPJMD PERDA RPJMD Konsultasi dgn MDN/ Gubernur Kebijakan umum dan program pembangunan Daerah 5 thn IndikasI rencana program prioritas disertai kebutuhan pendanaan 5 thn Pembahasan Dengan DPRD Rancangan RENSTRA SKPD Forum SKPD PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RPJMD
- 26. 26 RENSTRA SKPD (Pasal 85 s.d Pasal 98) Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Penyusunan Renstra-SKPD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- 27. 27 SISTEMATIKA DOKUMEN RENSTRA-SKPD Pendahuluan Gambaran Pelayanan SKPD Isu–isu Strategis Tugas dan Fungsi SKPD Visi, Misi, Tujuan & Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Program & Kegiatan, Indikator Kinerja, Keluaran Sasaran & Pedanaan Indikatif Indikator Kinerja SKPD mengacu ke RPJMD
- 28. 28 sesuai BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD PROVINSI (Lampiran IV Permendagri No 54/2010) Persiapan Penyusunan Rentra-SKPD Musrenbang RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Perda RPJMD Rancangan RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan sasaran Perumusan Tujuan Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Analisis Gambaran pelayanan SKPD SPM Penelaahan RTRW & KLHS Renstra-KL & Renstra SKPD kab/kota PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Rancangan RENSTRA-SKPD VERIFIKASI sesuai Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD Tdk sesuai Rancangan akhir RENSTRA-SKPD Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD Penetapan Renstra SKPD RENSTRA-SKPD VERIFIKASI Tdk sesuai Perumusan Strategi dan Kebijakan 1 3 4 Forum SKPD Provinsi
- 29. 29 sesuai BAGAN ALIR TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENSTRA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran IV Permendagri No 54/2010) Persiapan Penyusunan Rentra-SKPD Musrenbang RPJMD Rancangan Akhir RPJMD Perda RPJMD Rancangan RPJMD Pengolahan data dan informasi Perumusan sasaran Perumusan Tujuan Perumusan visi dan misi SKPD Perumusan Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi Analisis Gambaran pelayanan SKPD SPM Penelaahan RTRW & KLHS Renstra-KL & Renstra SKPD Provinsi PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Rancangan RENSTRA-SKPD VERIFIKASI sesuai Penyesuaian Rancangan Renstra-SKPD Tdk sesuai Rancangan akhir RENSTRA-SKPD Penyempurnaan Rancangan Renstra-SKPD Penetapan Renstra SKPD RENSTRA-SKPD VERIFIKASI Tdk sesuai Perumusan Strategi dan Kebijakan 1 2 3 4 Forum SKPD Kab/Kota
- 30. 30 PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENSTRA SKPD (Pasal 94 dan Lampiran IV Permendagri No 54/2010) FORUM SKPD TUJUAN mempertajam dan menyempurnakan muatan rancangan Renstra SKPD sebelum disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, dengan langkah: 1. menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran pelayanan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD 2. memastikan bahwa isu strategis pelayanan, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dimuat dalam dokumen Renstra SKPD mampu merespon kebutuhan dan aspirasi para pemangku kepentingan pelayanan SKPD tersebut PESERTA DPRD, Bappeda provinsi, SKPD provinsi, Bappeda dan SKPD kabupaten/kota serta K/L terkait dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya MATERI BAHASAN PROVINSI: rancangan Renstra SKPD Provinsi, Ringkasan Renstra K/L & Renstra SKPD kabupaten/kota terkait dan Rancangan Awal RPJMD provinsi KAB/KOTA: rancangan Renstra SKPD Kab/Kota, Ringkasan Renstra K/L & Renstra SKPD Provinsi terkait dan Rancangan Awal RPJMD kab/kota HASIL Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD provinsi/kab/kota, mencakup Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD provinsi selama 5 (lima) tahun, Daftar kegiatan lintas SKPD provinsi dan lintas wilayah dan Daftar Hadir Forum SKPD
- 31. 31 KINERJA PELAYANAN SKPD BERDASARKAN SPM PERUMUSAN PERMASALAHAN LAYANAN SKPD Analisis Gambaran Pelayanan SKPD • TINGGI • SESUAI • RENDAH STANDAR INTERNASIONAL/ NASIONAL/ DAERAH LAINNYA PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD Sasaran Tujuan PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Rancangan RENSTRA SKPD Th 1 s.d Thn 5 PROGRAM OUTCOME PAGU PROG KEGIATAN OUTPUT CAKUPAN SPM x STANDAR HARGA PAGU KEG CAKUPAN SPM x STANDAR HARGA
- 32. 32 Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Pasal 99 s.d Pasal 133) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 33. 33 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- 34. 34 KERANGKA WAKTU & SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN Jan Juli Musrenbang Desa/kel Feb Mrt Apr Mei Jun Agt Sept Nov DesOkt Musrenbang Kecamatan Forum SKPD K/K Rancangan Renja SKPD Penetapan Renja SKPD Musrenbang RRKPD K/K Musrenbang RRKPD PROV Rancangan Awal RKPD P/K/K Musrenbang RKP NAS Penetapan RKPD P/K/K/Desa RKP (PP 20/2004) Kesepakatan KUA/PPAS RKA-SKPD Pengajuan RAPBD Penetapan APBD Rancangan Interim RKP (PP 40/2006) Forum SKPD PROV
- 35. 35 TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD PROVINSI (Lampiran V Permendagri No 54/2010) Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD provinsi PENYUSUNAN KUA & PPAS Rancangan Akhir RKPD Penetapan PERGUB ttg RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP) SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD Provinsi Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD provinsi Berita Acara Musrenbang kab/kota Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD provinsi tahun berjalan Perumusan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif 1 2 3 4 5 Review RPJMD
- 36. 36 TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RKPD KAB/KOTA (Lampiran V Permendagri No 54/2010) Rancangan Awal RKPD Musrenbang RKPD kab/kota Rancangan Akhir RKPD Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Forum Konsultasi Publik Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Pengolahan data dan informasi Analisis Ekonomi & keuda Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Telaahan kebijakan nasional (RKP) & provinsi (RKPD PROV) SE Penyusunan Renja-SKPD Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD VERIFIKASI Bappeda Persiapan Penyusunan RKPD Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Berita Acara Musrenbang kecamatan Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Dok RKPD kab/kota tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif PENYUSUNAN KUA & PPAS Penetapan PERBUP/PERWAL ttg RKPD 1 2 3 4 5 Review RPJMD
- 37. 37 PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RKPD (Pasal 109 & Pasal 118 dan Lampiran V Permendagri No 54/2010) FORUM KONSULTASI PUBLIK FORUM MUSRENBANG RKPD TUJUAN menghimpun masukan atau harapan para pemangku kepentingan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD PESERTA unsur akademisi/perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi profesi, para pengusaha dan tokoh masyarakat dan lain-lain sesuai dengan kemampuan anggaran dan urgensinya PROVINSI GUB &WK GUB, DPRD prov, BUP & WK, Bappeda kab/kota, SKPD prov, instansi vertikal, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan KAB/KOTA BUP & WK BUP/WK & Wa WK, DPRD provi, Bappeda prov dan kab/kota, SKPD kab/kota, akademisi, LSM/ormas, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan dan unsur pengusaha/investor, K/L sesuai dengan kebutuhan MATERI BAHASAN Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan pada tahun yang direncanakan. Rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah serta indikator kinerja program dan kegiatan HASIL Berita Acara Kesepakatan Forum Konsultasi Publik Daftar Hadir Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD Daftar Hadir
- 38. 38 Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD Penyelarasan Rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif Rancangan Awal RKPD PROGRAM OUTCOME SPM x STANDAR BELANJA PAGU PROG Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan beserta pagu Perumusan Kerangka Ekonomi & Kebijakan Keuda Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif KINERJA PELAYANAN SKPD BERDASARKAN SPM Analisis Gambaran Pelayanan SKPD • TINGGI • SESUAI • RENDAH STANDAR INTERNASIONAL/ NASIONAL/ DAERAH LAINNYA
- 39. 39 IndikasI rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD (5 Thn) Kesepakatan KDH dgn DPRD PERDA RPJMD Pokok-pokok pikiran DPRD Kab/Kota Hasil Jaring Asmara/ Kunker/ Reses Dapil/ RANCANGAN AWAL RKPD Analisis Ekonomi & keuda Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Penyusunan Rancangan Renja SKPD kab/kota Rancangan RKPD Musrenbang RKPD kab/kota RKPD KESEPAKATAN KUA & PPAS PERDA APBD Fungsi Legislasi, Budget & Pengawasan RANCANGAN AKHIR RKPD PERAN DAN FUNGSI DPRD DALAM PENYUSUNAN RKPD
- 40. 40 1. Inventarisasi jenis program/kegiatan yang diusulkan DPRD dalam dokumen rumusan hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD tahun lalu dan dikelompokkan kedalam urusan SKPD. 2. Kaji pandangan dan pertimbangan yang disampaikan berkaitan dengan usulan program/kegiatan hasil penelaahan. 3. Indikator kinerja yang diusulkan serta lokasi yang diusulkan. 4. Lakukan pengecekan dan validasi oleh tim penyusun RKPD yang berasal dari SKPD terkait terhadap kebutuhan riil di lapangan dengan mempertimbangkan asas manfaat, kemendesakan, efisiensi dan efektivitas. 5. Rumuskan usulan program dan kegiatan yang dapat diakomodasikan dalam rancangan awal RKPD Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 41. 41 FOKUS PROGRAM PRIORITAS NASIONAL INPRES 3/2010 Program Pro Rakyat Program keadilan untuk semua Program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium 11 PROGRAM PRIORITAS NASIONAL ISU STRATEGIS PROVINSI DALAM RPJMN 2010-2014 TELAAHAN KEBIJAKAN NASIONAL DALAM RANGKA SINKRONISASI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN RKP DAN RKPD (PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD) Permasalahan Pembangunan Daerah Analisis Ekonomi & keuda Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Evaluasi Kinerja RKPD Tahun Lalu Review RPJMD Dok RKPD provinsi tahun berjalan Perumusan program prioritas daerah beserta pagu indikatif Pokok-pokok pikiran DPRD provinsi
- 42. 42 Program Prioritas Beserta Pagu Indikatif Konsultasi Publik Penyelarasan Rencana Program Prioritas dengan Pagu Indikatif RANCANGAN AWAL RKPD RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAERAH BESERTA PAGU INDIKATIF NO SKPD PROGRAM KINERJA PAGU INDIKATIFINDIKATOR TARGET (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 SKPD A Program 1.. Program 2.. Program dst.. 2 SKPD B Program 1.. Program 2.. Program dst.. 3 Dst..... Menjadi acuan SKPD menyusun Rancangan RENJA-SKPD
- 43. 43 Rencana Kerja SKPD Renja-SKPD memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- 44. 44 SISTEMATIKA DOKUMEN RENJA-SKPD Pendahuluan Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Tujuan, Sasaran Program & Kegiatan indikator kinerja & kelompok sasaran yang menggambarkan Pencapaian Renstra SKPD Dana indikatif beserta sumbernya & prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif Sumber dana Penutup
- 45. 45 TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA SKPD PROVINSI (Lampiran VI Permendagri No 54/2010) Rancangan Renja-SKPD prov Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Provinsi Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif Pengolahan data dan informasi Isu-isu penting penyelenggara an tugas dan fungsi SKPD Analisis Gambaran Pelayanan SKPD prov Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD prov Persiapan Penyusunan Renja SKPD hasil evaluasi capaian Renstra SKPD prov hasil evaluasi pelaksanaan Renja- SKPD prov tahun lalu Perumusan Sasaran Perumusan Tujuan Telaahan Rancangan Awal RKPD prov Usulan program & kegiatan dari masyarakat SE GUBERNUR perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-SKPD prov Sinkronisasi Kebijakan Nasional Forum SKPD Kabupaten/Kota Penyesuaian & penyampaian Rancangan Renja SKPD prov kpd Bappeda Penyesuaian Rancangan Renja SKPD prov Penyusunan Rancangan RKPD prov Musrenbang RKPD prov Perumusan Racng akhir RKPD prov Per KDH RKPD Prov Penetapan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD RENJA-SKPD Provinsi 1 2 3 4
- 46. 46 PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENJA SKPD PROVINSI (Pasal 144 & Pasal 145 dan Lampiran VI Permendagri No 54/2010) FORUM SKPD PROVINSI TUJUAN 1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kabupaten/kota; 2. Mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan SKPD provinsi sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD provinsi dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan 4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD provinsi. PESERTA DPRD provinsi, bappeda provinsi, SKPD provinsi, bappeda dan SKPD kabupaten/kota, dan unsur lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan MATERI BAHASAN rancangan Renja SKPD provinsi, dengan masukan dari musrenbang kabupaten/kota atau forum SKPD kabupaten/kota, sebagai upaya menyempurnakan rancangan Renja SKPD provinsi HASIL Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD provinsi, mencakup Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD provinsi, Daftar kegiatan lintas SKPD provinsi dan lintas wilayah dan Daftar Hadir Forum SKPD
- 47. 47 TAHAPAN DAN TATACARA PENYUSUNAN RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA (Lampiran VI Permendagri No 54/2010) Rancangan Renja-SKPD kab/kota Pembahasan Renja SKPD pada Forum SKPD Kabupaten/Kota Pengesahan Renja-SKPD oleh KDH Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif Pengolahan data dan informasi Isu-isu penting penyelenggara an tugas dan fungsi SKPD Analisis Gambaran Pelayanan SKPD Penyempurnaan Rancangan Renja SKPD kab/kota Persiapan Penyusunan Renja SKPD hasil evaluasi capaian Renstra SKPD kab/kota hasil evaluasi pelaksanaan Renja- SKPD kab/kota tahun lalu Perumusan Sasaran Perumusan Tujuan Telaahan Rancangan Awal RKPD kab/kota Usulan program & kegiatan dari masyarakat SE KDH perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan Renja-SKPD kab/kota Sinkronisasi Kebijakan Nasional dan Provinsi Musrenbang Kecamatan Musrenbang Desa Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota Penyesuaian Rancangan Renja SKPD kab/kota Penyusunan Rancangan RKPD Musrenbang RKPD Perumusan Ranc. akhir RKPD Per KDH RKPD kab/kota Penetapan Renja-SKPD oleh Kepala SKPD RENJA-SKPD Kab/Kota 1 2 3 4
- 48. 48 PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENJA SKPD & RKPD KAB/KOTA (Pasal 122 s.d Pasal 124 dan Lampiran V Permendagri No 54/2010) FORUM MUSRENBANG KECAMATAN TUJUAN 1. Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan. 2. Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa. 3. Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD kab/kota. PESERTA para kepala desa dan lurah, delegasi musrenbang desa, delegasi kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kab/kota asal daerah pemilihan kecamatan bersangkutan, perwakilan SKPD, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan dan kelompokmasyarakat rentan termarginalkan dan pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan MATERI BAHASAN Daftar kegiatan prioritas pembangunan daerah kab/kota di kecamatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang dikelompokkan menurut SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing HASIL Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang RKPD kab/kota di kecamatan, mencakup Rumusan Kegiatan Prioritasdi Kecamatan menurut SKPD dan Daftar Hadir Forum SKPD
- 49. 49 PENDEKATAN PARTISIPATIF DLM PENYUSUNAN RENJA SKPD KAB/KOTA (Pasal 146 & Pasal 149 dan Lampiran VI Permendagri No 54/2010) FORUM SKPD KABUPATEN/KOTA TUJUAN 1. Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kab/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD kab/kota di kecamatan; 2. Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan SKPD kab/kota sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD; 3. Menyelaraskan program dan kegiatan antar SKPD kab/kota dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan 4. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kab/kota. PESERTA DPRD kab/kota, delegasi mewakili peserta musrenbang kecamatan, unsur teknis SKPD terkait, bappeda dan SKPD lain yang terkait di wilayah kabupaten/kota tersebut yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan. MATERI BAHASAN rancangan Renja SKPD kab/kota, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD kab/kota di kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja SKPD kab/kota HASIL Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum SKPD kab/kota, mencakup Rumusan rencana program dan kegiatan SKPD kab/kota, Daftar kegiatan lintas SKPD kab/kota dan lintas wilayah dan Daftar Hadir Forum SKPD
- 50. 50 KINERJA PELAYANAN SKPD BERDASARKAN SPM Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD TINGGI SESUAI RENDAH STANDAR INTERNASIONAL/ NASIONAL/ PROVINSI/KAB/KOTA/ DAERAH LAINNYA PENERAPAN SPM DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA-SKPD Perumusan program dan kegiatan, indikator kinerja, dana indikatif Rancangan RENJA SKPD PROGRAM OUTCOME SPM x STANDAR BELANJA PAGU PROG KEGIATAN OUTPUT CAKUPAN SPM x STANDAR HARGA PAGU KEG 1 tahun Analisis Gambaran Pelayanan SKPD Perumusan Sasaran Perumusan Tujuan hasil evaluasi capaian Renstra SKPD kab/kota hasil evaluasi pelaksanaan Renja- SKPD kab/kota tahun lalu
- 51. 51 DASAR HUKUM SINKRONISASI RKPD-KUA - PPAS & RAPBD Pasal 17 ayat (2) UU 17/2003 Penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 18 ayat (1) UU 17/2003 Pemerintah Daerah menyampaikan KUA tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Pasal 18 ayat (3) UU 17/2003 Berdasarkan KUA yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama DPRD membahas PPAS untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD. Pasal 25 ayat (2) UU 25/2004 RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Pasal 16 PP 58/2005 Penyusunan APBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- 52. 52 RKPD RENJA SKPD KUA PPAS RKA-SKPD RAPBD DPRDRPJMD TUJUAN SINKRONISASI RKPD-KUA-PPAS & RAPBD (UTK MENCAPAI TUJUAN BERNEGARA) TUJUAN BERNEGARA (UUD 1945) EPPD DPA-SKPD LAKIP LPKD & LKPJ KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
- 53. 53 Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) Pembahasan dan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD (Oktober-November) Penetapan Perda APBD (Desember) Penetapan RKPD (Mei) Musrenbang Kab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) Musrenbang Kecamatan (Februari) Musrenbang Desa (Januari) SIKLUS PERENCANAAN & PENGANGGARAN TAHUNAN Penyusunan DPA SKPD (Desember) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 13Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember)
- 54. 54 PROGRAM- PROGRAM 8 URUSAN PILIHAN 11 PRIORITAS NASIONAL 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola; 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan iklim usaha 8. Energi 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; 11. Kebudayaan, kreatifitas, dan Inovasi teknologi; PROGRAM- PROGRAM 26 URUSAN WAJIB 3 FOKUS PROGRAM 1. Program Pro Rakyat 2. Program keadilan untuk semua 3. Program pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDG”s) SINKRONISASI RKP – RKPD PROV & KAB/KOTA RKPD PROV/KAB/ KOTA
- 55. 55 ILUSTRASI KONDISI IDEAL PENCAPAIAN TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL DAN DAERAH (RKP-RKPD) Target Nasional (10) Target Prov (3) Target Prov (2) Target Prov (5) Target Kab (1) Target Kab (0,5) Target Kota (1,5) Pemerintah pusat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbangnas serta meminta komitmen gubernur dalam mencapai target nasional Gubernur mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang prov serta meminta komitmen bupati/walikota dlm pencapaian target prov Target Kec A (0,2) Target Kec B (0,7) Target Kec C (0,1) Camat mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang Kecamatan serta meminta komitmen Kades/Lurah dlm pencapaian target desa/kelurahan Bupati/Walikota mencanangkan target dan membahas dalam musrenbang K/K serta meminta komitmen Camat dlm pencapaian target kabupate/kota
- 57. 57 PENGENDALIAN DAN EVALUASI (Pasal 156 s.d Pasal 281) PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Pemantauan & Supervisi) EVALUASI TERHADAP HASIL RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (Penilaian) PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (Pemantauan & Supervisi)
- 58. 58 Kewenangan Pengendalian & Evaluasi RPJPD PROV RPJMD PROV Renstra SKPDProv RKPD PROV Renja SKPDProv MENDAGRI ANTARPROVINSI RPJPD PROV RPJMD PROV LINGKUP PROVINSI KAB/KOTA RPJPD K/K RPJMD K/K SKPD PROVINSI GUBERNUR KA BAPPEDA KA SKPDDirjen Bangda BUPATI/ WALIKOTA KA BAPPEDA KA SKPD RKMD K/K RPJPD K/K LINGKUP K/K Renstra SKPD K/K Renja SKPDK/K SKPD K/K RKPD K/K RKPD K/K RPJMD PROV
- 59. 59 LINGKUP PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
- 60. 60 KEPALA BAPPEDA Penyusunan Rancangan Awal s.d Perumusan Rancangan Akhir RPJPD/RPJMD GUBERNUR MENDAGRI Telaah Rancangan Akhir RPJPD/ RPJMD Hasil Evaluasi KONSULTASI REKOMENDASI DIRJEN BINA BANGDA MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH JANGKA PANJANG/ JANGKA MENENGAH PROVINSI 10 hr kerja stlh konsultasi Laporan Hasil Dal & Eva Kebijakan Rancangan Akhir RPJPD/RPJMD
- 61. 61 • Visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok selaras dengan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPN dan RPJPD provinsi bagi Kab/kota. • Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan arah dan kebijakan RTRW provinsi/kabupaten/kota • Arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan daerah lainnya. • Prioritas pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi bagi kabupaten/kota. • Pentahapan dan jangka waktu sesuai dengan RPJPN • Disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RPJPD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. ASPEK PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
- 62. 62 • Visi, misi, tujuan , sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah, selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang prov/kab/kota • Visi, misi, tujuan , sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan selaras dengan arah kebijakan umum serta prioritas pembangunan nasional, pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan kondisi dan karakteristik daerah . • Kebijakan, strategi dan program, selaras dengan program jangka menengah daerah lainnya dan selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah lainnya • Strategi dan arah kebijakan mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka mengengah daerah • Disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RPJPMD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. ASPEK PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
- 63. 63 KEPALA SKPD Penyusunan Rancangan s.d Perumusan Rancangan Akhir RENSTRA SKPD KEPALA BAPPEDA MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PENYUSUNAN RANCANGAN/AKHIR RENSTRA SKPD PROV/KAB/KOTA Laporan Hasil Dal & Eva Kebijakan Rancangan RENSTRA SKPD VERIFKASI Rancangan Awal RPJMD/PERDA TTG RPJMD Rekomendasi Gubernur/ Bupati/Walikota SESUAI/TDK SESUAI
- 64. 64 ASPEK PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN STRATEGIS SKPD Visi, misi SKPD berpedoman pada visi, misi yang dirumuskan rancangan awal RPJMD dan RPJMD Stategi & kebijakan SKPD berpedoman pada rancangan awal RPJMD dan RPJMD Rencana program dan kegiatan berpedoman pada Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah serta Indikasi Program Prioritas & Pendanaan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD dan RPJMD. Indikator kinerja SKPD berpedoman pada tujuan dan sasaran yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD dan RPJMD Disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- 65. 65 KEPALA BAPPEDA Penyusunan Rancangan Awal s.d Perumusan Rancangan Akhir RKPD GUBERNUR MENDAGRI Telaahan Kebijakan Perencanaa Tahunan Daerah Kesimpulan REKOMENDASI DIRJEN BINA BANGDA MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN DAERAH PROVINSI 15 hr kerja stlh PERGUB ttg RKPD diterima RKPD LAP HASIL DAL & EVA RANPERDA APBD PROV
- 66. 66 • Prioritas dan sasaran pembangunan sesuai dengan yang ditetapkan dalam RPJMD • Rencana program dan kegiatan prioritas sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD • Rencana program dan kegiatan prioritas sesuai dengan prioritas pembangunan nasional /provinsi • Rencana program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan sasaran pembangunan tahunan nasional/provinsi • Disusun sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan RKPD yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. ASPEK PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH
- 67. 67 KEPALA SKPD Penyusunan Rancangan s.d Perumusan Rancangan Akhir RENJA SKPD KEPALA BAPPEDA MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENJA SKPD PROV/KAB/KOTA Laporan Hasil Dal & Eva Kebijakan Rancangan /Akhir RENJA SKPD VERIFKASI Rancangan Awal RKPD/RKPD Rekomendasi Gubernur/ Bupati/Walikota SESUAI/TDK SESUAI
- 68. 68 ILUSTRASI PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD Perumusan tujuan, sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi dan pendanaan indikatif berpedoman pada RKPD & selaras dengan RENSTRA SKPD
- 69. 69 KERANGKA UMUM PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RPJPD V I S I & M I S I 2 0 T H ARAH PEMBANGUNAN DAERAH 20 TH Arah kebijakan 5 Tahun I Arah kebijakan 5 Tahun II Arah kebijakan 5 Tahun IV Arah kebijakan 5 Tahun III Sasaran Pokok 5 Tahun I Sasaran Pokok 5 Tahun II Sasaran Pokok 5 Tahun IV Sasaran Pokok 5 Tahun III Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Periode I Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Periode II Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Periode III Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Periode IV RPJPD
- 70. 70 KEPALA BAPPEDA Penjabaran Visi, Misi dan Program KDH, tujuan dan sasaran RPJMD sesuai atau mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD... dst DIRJEN BINA BANGDA MENDAGRI Telaahan Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Kesimpulan MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RPJPD PROVINSI Laporan Hasil Dal & eva Pelaksanaan RPJPD GUBERNUR Rekomendasi RANC AKHIR RPJMD RANC AKHIR RPJMD RANC AKHIR RPJMD RANC AKHIR RPJMD
- 71. 71 MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RPJPD KABUPATEN/KOTA KEPALA BAPPEDA K/K Penjabaran Visi, Misi dan Program KDH, tujuan dan sasaran RPJMD sesuai atau mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD... dst KEPALA BAPPEDA PROV GUBERNUR Telaahan Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD K/K Kesimpulan Laporan Hasil Dal & eva Pelaksanaan RPJPD K/K BUPATI/WALIKOTA Rekomendasi RANC AKHIR RPJMD RANC AKHIR RPJMD RANC AKHIR RPJMD RANC AKHIR RPJMD K/K
- 72. 72 KERANGKA UMUMPENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RPJMD V I S I & M I S I 5 T H T U J U A N & S A S A R A N 5 TH Sasaran Tahun I Sasaran Tahun II Sasaran Tahun III Sasaran Tahun IV Sasaran Tahun V Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan Strategi & Arah Kebijakan • Program Pembangunan Daerah • Program Pembangunan Daerah • Program Pembangunan Daerah • Program Pembangunan Daerah • Program Pembangunan Daerah Penyelenggaraan Urusan Indikator Kinerja Daerah RKPD Tahun 1 RKPD Tahun 2 RKPD Tahun 3 RKPD Tahun 4 RKPD Tahun 5 RPJMD • Kebijakan Umum & Program Pembangunan Daerah serta Indikasi Program Prioritas & Pendanaan
- 73. 73 KEPALA BAPPEDA Kebijakan Umum dan Program pembangunan & indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan dalam RPJMD telah diacu dalam menyusun program dan kegiatan , indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD Prov.. dst DIRJEN BINA BANGDA MENDAGRI Telaahan Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kesimpulan MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RPJMD PROVINSI Laporan Hasil Dal & Eva Pelaksanaan RPJMD GUBERNUR Rekomendasi RKPD
- 74. 74 KEPALA BAPPEDA K/K Kebijakan Umum dan Program pembangunan & indikasi rencana program prioritas yang disertai kerangka pendanaan dalam RPJMD K/K telah diacu dalam menyusun program dan kegiatan , indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD K/K.. dst KEPALA BAPPEDA PROVINSI GUBERNUR Telaahan Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD K/K Kesimpulan MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RPJMD KABUPATEN/KOTA Check List hasil Dal & Eva Pelaksanaan RPJMD K/K BUPATI/ WALIKOTA Rekomendasi RKPD K/K
- 75. 75 KEPALA BAPPEDA PROV Antara lain : Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD prov telah dijabarkan kedalam KUA dan pagu indikatif setiap program dan kegiatan serta target kinerja seiap SKPD telah dijabarkan kedalam PPAS dan RENJA SKPD Prov ...dll DIRJEN BINA BANGDA MENDAGRI Telaahan Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Kesimpulan MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RKPD PROVINSI LAP Dal & Eva Pelaksanaan RKPD Prov GUBERNUR Rekomendasi RKPD Prov KUA & PPAS RANPERDA APBD
- 76. 76 KEPALA BAPPEDA K/K Antara lain : Apakah prioritas dan sasaran pembangunan tahunan dalam RKPD K/K telah dijabarkan kedalam KUA dan pagu indikatif setiap program dan kegiatan serta target kinerja seiap SKPD telah dijabarkan kedalam PPAS dan RENJA SKPD K/K...dll KEPALA BAPPEDA PROVINSI GUBERNUR Telaahan Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD K/K Kesimpulan MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN RKPD KABUPATEN/KOTA Chek List Dal & Eva Pelaksanaan RKPD K/K BUPATI/ WALIKOTA Rekomendasi RKPD K/K KUA & PPAS RANPERDA APBD K/K
- 77. 77 EVALUASI TERHADAP HASIL RPJPD • MENILAI ANTARA CAPAIAN KINERJA RPJMD TERHADAP SASARAN POKOK RPJPD • MENILAI TINGKAT CAPAIAN KINERJA RPJMD TERHADAP SASARAN POKOK RPJPD • MENILAI FAKTOR YANG MEMPENGARUHI CAPAIAN KINERJA SASARAN POKOK RPJMD • SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RPJPD MENGGUNAKAN KRITERIA SBB: NO INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi 2 76 % ≤ 90% Tinggi 3 66 % ≤ 75 % Sedang 4 51 % ≤ 65 % Rendah 5 ≤ 50 % Sangat Rendah MENYUSUN REKOMENDASI/USULAN TINDAK LANJUT.
- 78. 78 Mis i Da era h Sas ara n Pok ok Data Capaia n pada Awal Tahun Perenc anaan Target Capaia n pada Akhir Tahun Perenc anaan Target Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Capaian Kinerja RPJMD provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Provinsi terhadap Sasaran Pokok RPJPD Provinsi(%) Faktor-faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Us ula n Tin da k La nju t (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10 ) 20 05 - 20 09 20 10 - 20 14 20 15 - 20 19 20 20 - 20 25 20 05 - 20 09 20 10 - 20 14 20 15 - 20 19 20 20 - 20 25 20 05 - 20 09 20 10 - 20 14 20 15 - 20 19 20 20 - 20 25 Faktor Pengh ambat Fakto r Pend orong Mis i1 ...... ... Sas ara n ..... Dst ..... Mis i 2 ...... ... Sas ara n ..... Dst ..... Dst ...... ... Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat Kinerja Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Nasional: 1….. 2… Dst Usulan Tindak Lanjut Dalam RPJMD Provinsi: Pengendalian dan Evaluasi Hasil RPJPD (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
- 79. 79 EVALUASI TERHADAP HASIL RPJMD • MENILAI CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD • MENILAI TINGKAT CAPAIAN TARGET RPJMD MELALUI PELAKSANAAN RKPD • MENILAI CAPAIAN KINERJA DAERAH PADA AKHIR TAHUN RENCANA DIBANDINGKAN DENGAN PADA AWAL TAHUN RENCANA • MENGIDENTIFIKASI FAKTOR PENDORONG DAN FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA DAN MEREKOMENDASIKAN TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM PENYUSUNAN RKPD BERIKUTNYA ATAU RPJMD PERIODE BERIKUTNYA • SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RPJPD MENGGUNAKAN KRITERIA SBB: NO INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA 1 91 % ≤ 100 % Sangat Tinggi 2 76 % ≤ 90% Tinggi 3 66 % ≤ 75 % Sedang 4 51 % ≤ 65 % Rendah 5 ≤ 50 % Sangat Rendah
- 80. 80 NO Sasara n Progra m Priori- tas Indi- kator Kinerja Data Capaian pada Awal Tahun Perencana an Target pada Akhir Tahun Perencana an Target RPJMD provinsi Pada RKPD provinsi Tahun Ke- Capaian Target RPJMD provinsi Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun Ke- Tingkat Capaian Target RPJMD provinsi Hasil Pelaksanaan RKPD provinsi Tahun Ke- (%) Capaia n Pada Akhir Tahun Perenc anaan Rasio Capai- an Akhir (%)1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) K Rp K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K R p K Rp K Rp Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan pencapaian: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD provinsi berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPJMD provinsi berikutnya: Pengendalian dan Evaluasi Hasil RPJMD (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
- 81. 81 No Sasa ran Program / Kegiatan Indikat or Kinerja Data Capaia n Pada Awal Tahun Perenc anaan Target Capaia n pada Akhir Tahun Perenc anaan Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke- Unit Penan g- gung Jawab 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp % % % % % % % % % % Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong pencapaian kinerja: Faktor penghambat: Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD provinsi berikutnya: Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD provinsi berikutnya: Pengendalian dan Evaluasi Hasil RENSTRA SKPD (PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)
- 82. 82 I P M ASPEK GEOGRAFIS & DEMOGRAFI Karakteristik lokasi dan Wilayah Potensi Pengembangan Wilayah Wilayah rawan Bencana Demografi ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Kesejahteraan Sosial Seni Budaya dan olahraga ASPEK PELAYANAN UMUM Pelayanan dasar Pelayanan Penunjang ASPEK DAYA SAING DAERAH Kemampuan Ekonomi Daerah Sumber Daya Manusia Iklim Berinvestasi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur INDIKATOR CAPAIAN HASIL EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
- 83. 83 No Sasaran Kode Urusan/Bid ang Urusan Pemerintah an Daerah Dan Program/K egiatan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target RPJMD provinsi pada Tahun ........ (Akhir Periode RPJMD) Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Provinsi sampai dengan RKPD Provinsi Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun Berjalan (Tahun n- 1) yang Dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggara n RKPD Provinsi yang Dievalua si Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun ....... (Akhir Tahun Pelaksanaan RKPD Tahun....) Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Provinsi s/d Tahun ... (%) SKPD Penang gung jawab I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 = 7 + 13 15=14/6 x100% 16 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya: Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya: Pengendalian dan Evaluasi Hasil RKPD (Provinsi)
- 84. 84 No Nama Kabupaten/ kota Rata-rata Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota (%) Predikat Capaian Kinerja Program Prioritas RKPD Kabupaten/ kota Rata-rata Realisasi Anggaran Program Prioritas RKPD Kabupaten/kota (%) Predikat Capaian Kinerja Anggaran Program Prioritas RKPD Kabupaten/kot a Faktor Penghambat Faktor Pendorong Rekomendasi bagi Arahan Kebijakan RKPD Kabupaten/kota Berikutnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Rekomendasi bagi RKPD provinsi: KESIMPULAN EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD ANTARKABUPATEN/KOTA …………………., tanggal ................... GUBERNUR
- 85. 85 No Sasa ran Prog/ Keg Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada Tahun ........ (Akhir Periode Renstra SKPD) Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2) Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ....... (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun....) Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun ... (%) unit SKPD Penang gung Jawab I II III IV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 6 + 12 14=13/5 x100% 15 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp Rata-rata capaian kinerja (%) Predikat kinerja Faktor pendorong keberhasilan kinerja: Faktor penghambat pencapaian kinerja: Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*): Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya*): EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD
- 86. 86 KERANGKA UMUM PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH RPJPD RPJMD RKPD RENSTRA SKPD RENJA SKPD KUA PPAS RAPBD/ APBD BAPPEDA SKPD SEKDA/TAPD KEPALA DAERAH RKA SKPD DPA SKPD REALISASI CAPAIAN KINERJA & KEUANGAN SKPD SETIAP TRIWULAN HASIL EVALUASI DPA SKPD & RKPD HASIL EVALUASI RKPD THDP RPJMD HASIL EVALUASI RPJMD THDP RPJPJPD HASIL EVALUASI DPA THDP RENJA SKPD HASIL EVALUASI RENJA THDP RENSTRA SKPD
- 87. 87 RKPD : DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PROV/KAB/KOTA. Memuat : Program, Kegiatan Lokasi, Indikator Kinerja (Hasil Program, Keluaran Kegiatan, Hasil Kegiatan), Pagu indikif, Prakiraan Maju (Target Capaian & Pagu Indikatif TA Berikutnya), serta SKPD penanggungjawab. RENJA SKPD : DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS SKPD PROV/KABUPATEN/KOTA, Memuat : Indikator Kinerja Program dan Kegiatan, Lokasi, Target Capaian Kinerja, Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif dan Prakiraan Maju KUA & PPAS (Kesepakatan KDH dgn DPRD) Lampiran RAPERDA ttg APBD Lampiran RAPERKADA ttg Penjabaran APBD Memuat : Judul Program dan Kegiatan, Waktu Pelaksanaan, Lokasi, Sumber dana, Indikator capaian, Tolok ukur kinerja, Target Kinerja atas capaian program, masukan dan keluaran serta hasil kegiatan. EVALUASI KONSISTENSI/SINKRONISASI RKPD, KUA, PPAS DAN RAPBD
- 88. 88 RKPD KUA PPAS PERDA APBD DPA- SKPD PRKPD PKUA PPPAS PERDA PAPBD DPPA SKPD Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah Pengendalian Prumusan Kebijakan perencanaan Pembangunan Daerah KERANGKA PENGENDALIAN DAN EVALUASI SINKRONISASI KEBIJAKAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan/ Akuntansi Keuda LAPORAN REALISASI ANGGARAN NERACA LAPORAN ARUS KAS catatan atas laporan keuangan Review RPJMD RPJPD Laporan Triwulan Laporan Smesteran laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.
- 89. 89 PERUBAHAN RPJPD dan RPJMD (Pasal 282 s.d Pasal 284) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila: a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau d. merugikan kepentingan nasional. RPJPD dan RPJMD perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- 90. 90 PERUBAHAN RKPD (Pasal 285 s.d Pasal 286) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, meliputi : a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam perturan perundang-undangan. • Perubahan RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- 91. 91