Delapan fraksi partai politik di DPR menyatakan dukungan untuk mempertahankan kemajuan demokrasi Indonesia, termasuk mempertahankan pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang memberikan hak rakyat memilih langsung wakilnya, serta mengingatkan KPU bekerja independen sesuai UU.

1. Pernyataan Sikap Bersama Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai
Nasdem, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Fraksi Partai Persatuan
Pembangunan
Kita patut bersyukur Indonesia terus mengalami kemajuan dan mencatatkan prestasi di
berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam pembangunan bidang politik. Sejak 1998, kita
memasuki Era Reformasi, salah satu perubahan fenomenalnya adalah terbangunnya sistem
politik demokrasi. Hingga saat ini, selama hampir 25 tahun, sistem demokrasi kita pun terus
berkembang mencari bentuk yang semakin ideal seperti yang dikehendaki oleh rakyat, sebagai
yang berdaulat, termasuk dalam pelaksanaan Pemilu.
Kita sudah menjalankan 5 kali Pemilu selama masa reformasi. Selama itu pula kita terus
menyempurnakan sistem Pemilu yang semakin mendekatkan rakyat dengan pilihan
orisinalitasnya. Kita termasuk negara yang menganut sistem Pemilihan langsung, terutama
dalam Pemilihan Presiden dan Kepala Daerah. Juga dalam pemilihan legislatif, yang semuanya
diatur dalam UUD 1945. Itulah juga yang menjadi dasar saat Mahkamah Konstitusi
mengeluarkan Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008. Sejak itu,
rakyat diberi kesempatan untuk bisa mengenal, memilih, dan menetapkan wakil mereka secara
langsung orang per orang. Tidak lagi tertutup, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya hanya
melalui kewenangan partai politik semata. Itulah kemajuan sekaligus karakteristik demokrasi
kita. Perpaduan yang sangat indah antara keharusan kedekatan rakyat dengan wakilnya dan
keterlibatan institusi Partai Politik yang tetap harus dijunjung. Rakyat kita pun juga sudah
terbiasa berpartisipasi denga cara berdemokrasi kita seperti itu.
Oleh karena itu, kemajuan demokrasi kita pada titik tersebut harus kita pertahankan dan
malah harus kita kembangkan ke arah yang lebih maju, dan jangan kita biarkan setback,
kembali mundur.
Untuk itulah, kami dari:
1. Fraksi Partai Golkar
2. Fraksi Partai Gerindra
3. Fraksi Partai Nasdem
4. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

2. 5. Fraksi Partai Demokrat
6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
7. Fraksi Partai Amanat Nasional
8. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
Bersama-sama menyatakan sikap:
1. Bahwa kami akan terus mengawal pertumbuhan demokrasi Indonesia tetap ke arah yang
lebih maju;
2. Kami meminta Mahkamah Konstitusi untuk tetap konsisten dengan Putusan MK Nomor
22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008, dengan mempertahankan pasal 168 ayat (2)
UU No.7 tahun 2017 sebagai wujud ikut menjaga kemajuan demokrasi Indonesia;
3. Mengingatkan KPU untuk bekerja sesuai amanat Undang-Undang, tetap independen, tidak
mewakili kepentingan siapapun, kecuali kepentingan rakyat, bangsa dan negara.
Demikian pernyataan bersama ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan
terima kasih.
Jakarta, 2 Januari 2023
Hormat kami,
1. Kahar Muzakkir TTD
(Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI)
2. Ahmad Doli Kurnia Tandjung TTD
(Ketua Komisi II DPR RI)
3. Ahmad Muzani TTD
(Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI)
4. Desmond J. Mahesa TTD
(Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI)
5. Robert Rouw TTD
(Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI)
6. Saan Mustopa TTD
(Sekretaris Fraksi Nasdem DPR RI/Wakil Ketua Komisi II DPR RI)

3. 7. Cucun Ahmad Syamsurijal TTD
(Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI)
8. Yanuar Prihatin TTD
(Wakil Ketua Komisi II DPR RI)
9. Edhie Baskoro Yudhoyono TTD
(Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI)
10. Marwan Cik Hasan TTD
(Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI)
11. Jazuli Juwaini TTD
(Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI)
12. Saleh Partaonan Daulay TTD
(Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI)
13. Achmad Baidowi TTD
(Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI)
14. Syamsurizal TTD
(Wakil Ketua Komisi II DPR RI)