Hukum Islam dan kontribusi umat Islam memberikan tiga poin utama: 1. Hukum Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW serta ijtihad ulama. 2. Hukum Islam berlandaskan prinsip-prinsip seperti persamaan, kemaslahatan, keadilan, dan tidak memberatkan. 3. Umat Islam telah banyak berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum di Indonesia, seperti dalam pembentukan KUHP.

1. HUKUM ISLAM DAN
KONTRIBUSI UMMAT ISLAM
DISAJIKAN OLEH :
A FARHAN SYADDAD
PT. KESATUAN BOGOR
KENT AKADEMI BOGOR
SUMBER :
1. Yusuf Hanafi, 2006 Reorientasi Pddk Islam, Malang, Hilal Pusta
2. Nabil Fuad, 2005, PAI Untuk PT, Bandung, Syamil cipta Media
3. Abdul Wahab Khalaf, 1985, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta,
Rajawali Pers.

2. Standar Kompetensi
 Menjelaskan konsep hukum Islam
 Menjelaskan Kontribusi Ummat Islam dalam
peremusan Sistem Hukum di Indonesia.

3. HUKUM ISLAM
Pengertian :
Hukum Islam Adalah hukum yang
ditetapkan oleh Allah swt melalui wahyu-
Nya yang kini terdapat dalam Al Qur’an dan
dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw
sebagai Rasul-Nya melalui sunnah beliau
yang kini terhimpun dengan baik dalam
kitab-kitab hadits.

4. Istilah Yang digunakan untuk Hukum Islam
 Syari’at Islam (Islamic Yurisprudence) : dalam
bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan
hukum syari’at atau hukum syara.
 Fikih Islam : istilah lain yang sering dipergunakan
adalah hukum fikih
Dalam praktiknya kedua istilah sering dirangkum
dalam kata hukum Islam.
Kedua Istilah tersebut dapat dibedakan tapi tidak
dapat dipisahkan.

5. Perbedaan Syariah dengan Fiqh
 Syariat terdapat dalam Al Qur’an dan Kitab-Kitab
hadits. Bicara syari’ah berarti bicara ttg wahyu dan
sunnah. Sedangkan fiqh terdapat dalam kitab-kitab
fiqh. Bicara fiqh berarti bicara ttg pemahaman
manusia yang memenuhi syarat tentang syariat dan
hasil pemahamannya itu.
 Syariat bersifat fundamental dan RL nya luas.
Sedangkan fiqh bersifat instrumental RL terbatas
pada hukum yang mengatur perbuatan manusia
yang disebut perbuatan hukum.

6. Lanjutan ….
 Syari’at adalah ketetapan Allah dan Rasul-Nya,
berlaku abadi. Sedangkan Fiqh adalah karya
manusia yang tidak berlaku abadi, dapat berubah
dari masa kemasa.
 Syaria’at hanya satu. Sedangkan fiqh mungkin lebih
dari satu, hal ini dapat terlihat dengan adanya
berbagai madzhab.
 Syari’at menunjukan kesatuan dalam Islam,
sedangkan fiqh menunjukan keberagamannya.

7. Tujuan Hukum Islam
 Secara Umum Tujuan Hukum Islam adalah untuk
mencegah keruksakan pada manusia dan
mendatangkan kemaslahatan bagi mereka,
mengarahkan mereka kepada kebenaran untuk
mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat
kelak dengan jalan akhdzu al mashalih wa dar-u al
mafasid (mengambil segala manfaat dan menolak
segala yang tidak bermanfaat bagi hidup dan
kehidupan manusia). Tujuan Pokok Syariat disebut
dengan al-mabadi al-khamsah yang meliputi
lima hal pokok

8. Al Mabadi al-khamsah
 Hifdz al-din, yaitu memelihara, mengembangkan dan
mengamalkan agama Islam
 Hifdz al-’aql, yaitu memelihara rasio dan
mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan
ummat
 Hifdz al-nafs, yaitu memelihara jiwa raga dari bahaya
dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer,
sekunder, maupun suplementer.
 Hifdz al-maal, yaitu memelihara harta dengan
mengembangkan usaha dan menggunkannya tanpa
melampaui batas.
 Hifdz al-nasl, yaitu memelihara keturunan dengan
menjaga kebutuhan jasmani dan rohani.

9. SUMBER HUKUM ISLAM
Sumber Hukum Islam secara keseluruhan ada tiga,
yaitu :
1. AL QUR’AN
2. SUNNAH
3. IJTIHAD
Al Qur’an dan Sunnah sebagai sumber pokok hukum
Islam mengatur secara tegas aspek ibadah, namun
untuk aspek di luar ibadah keduanya hanya
memberikan rambu-rambunya saja, kapan hal itu
boleh dilakukan dan kapan tidak.

10. 1. Al QUR’AN
 Menurut bahasa artinya bacaan atau yang
dibaca. Sedangkan menurut istilah : Kalam
Allah SWT yang merupakan mukjizat
yang diwahyukan kepada Nabi
Muhammad SAW, yang dapat
melemahkan dengan sependek-pendeknya
ayat dan menjadi ibadah bagi yang
membacanya.

11. Pokok-Pokok Kandungan Al Qur’an
 Tentang Tauhid atau keimanan
 Tentang tata cara berubadah kepada Allah
 Tentang Muamalah (hubungan dengan
sesama manusia)
 Tentang hukum
 Tentang Janji dan Ancaman
 Tentang sejarah umat manusia masa lalu
 Tentang Ilmu Pengaetahuan

12. Kehebatan Al Qur’an
 Isi dan bahasanya sangat luar biasa
 Membicarakan peristiwa yang belum terjadi
 Diturunkan untuk semua ummat bahkan jin
 Naskah aslinya tetap terpelihara
 Mencakup isi kitab yang diturunkan sebelumnya
 Tidak satupun ayat yang bertentangan dengan akal
atau keyakinan alamiah
 Banyak membicarakan tentang alam dan fenomenanya
 Bahasa yang dipergunakan terus berjaya

13. 2. SUNNAH
 Menurut Bahasa Sunnah berarti jalan. Sedangkan
menurut istilah Segala sesuatu yang disandarkan
kepada Nabi saw baik yang berupa ucapan,
perbuatan dan pengakuan (taqrir).
 Dari Pengertian di atas dapat diketahui bahwa
Sunnah/hadits dibagi menjadi tiga bagian yaitu :
Sunnah Qauli, Sunnah Fi’li dan sunnah taqriri.
Bahkan ada lagi yang disebut dengan Sunnah
Hammiyah (Yang dicita-citakan Nabi).

14. Kaitan Sunnah dengan Al Qur’an.
1. Sunnah Menguatkan Hukum Yang Telah ditetapkan Al Qur’an
Contoh :
Hukum haramnya menyekutukan Allah, menyakiti kedua orang tua, dan
berkata dusta/jelek, yang ditetapkan melalui ayat-ayat berikut :
‫َ ْق َ ُ م ن ِه هو ي ِ ُه ي بنّي ت ر ب ِ َ ش َ َ ُ ٌ َ م‬
ٌ ‫وإِذ َال لقْ َا ُ البْن ِ وَ ُ َ َعظ ُ َا ُ َ َ الَ ُشْ ِكْ ِاهلل إِن ال ِرْك لظلْم عظِي‬
Artinya :
Dan ketika Luqman berkata pada anaknya pada waktu ia mengajarnya : Hai
anakku janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya
Mempersekutukan Allah itu adalah kezaliman yang besar sekali (Luqman : 13)

15. Lanjutan ….
‫ذَل َ َ َه ُعَ ِمْ ُ ُمَا ِ ا ِ َه َ خيْ ٌ َ ُ ِى َ ر ِ ِ َُ َِتْ َ ُ ُ األوْ َا ُ ِ َ َا ُتَْى‬
‫ِك وم ي ّظ حر ت هلل ف ُى َ ر له ع د َّبه وأحّل لكم ْ َ ع م إّال م ي ّل‬
‫ع َ ك ف ْ َىب ر س ِه َ ث ن و ْ َىب ق ْل ّز ر‬
ِ ‫َّليْ ُمْ َاجت ِ ُىا ال ِجْ َ م َ اْألوْ َا ِ َاجت ِ ُىا َى َ ال ُو‬
Artinya :
Demikianlah (perintah Allah). Barang siapa
mengagungkan apa-apa yang patut dihormati di sisi
Allah maka itu adalah lebih baik baginya disisi
Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua
binatang ternak kecuali yang diterangkan kepadamu
haramnya maka jauhilah olehmu berhala-berhala najis
itu dan jauhkanlah perkataan dusta (Al Haj : 30)

16. Lanjutan …
 Larangan-larangan tersebut dikuatkan oleh sunnah,
yaitu sabda Rasul sebagai berikut :
 Perhatikanlah ! Saya akan menerangkan kepadamu
sekalian sebesar-besar dosa besar (diulang tiga kali).
Baiklah Hai Rasulullah, sahut Kami semua [para
sahabat]. Mempersekutukan Allah, menyakiti kedua
orang tua. Konon Rasulullah disaat itu sedang
bersandar, lalu duduk dan seraya berkata : Ingat !
perkataan dusta dan persaksian palsu. Rasulullah
terus-menerus mengulang-ngulanginya sampai Kami
berkata : “Mudah – mudahan beliau menghentikan-
nya.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

17. Lanjutan …
2. Sunah memberi penjelasan terhadap ayat ayat Al – qur’an.
Dalam hal ini ada tiga cara, yaitu :
a) Memerinci Ayat yang masih Global.
Contoh : Ayat tentang perintah Shalat.
‫ِ َأ ِي ُىا ال َالةَ ِ َ ال َال َ كَاوَتْ َ َى الْمؤْمِىِي َ ِ َا ًا مى ُى ًا‬
‫عّل ُ ه كت ّب َ ْق ت‬ ‫ف َق م ّص َ إن ّص َة‬
Artinya :
….. maka dirikanlah shalat, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang telah
ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. (An Nisa : 103)
Ayat di atas masih bersifat global karena tidak ada penjelasan tentang bagaimana tata
cara pelaksanaan shalat dan berpa jumlah raakaatnya, kemudian ayat tersebut dirinci
dengan bunyi hadits :
“Salatlah engkau seperti yang engkau lihat bagaimana aku
mengerjakan shalat” (H.R. Bukhari).

18. Lanjutan …
b) Membatasi kemutlakan
yakni sunnah memberikan penjelasan dengan
membatasi kemutlakan pengertian yang terkandung
dalam redaksi ayat, Misalnya ketetapan Al Qur’an
mengenai wasiat yang masih bersifat mutlaq dibatasi
oleh hadits Nabi ketika Saad bin Abi waqash hendak
berwasiat dengan 2/3 hartanya tapi Nabi tidak
setuju, dan ketika Saad berkata 1/3 nya Nabi baru
menyetujuinya.

19. Lanjutan …
c) Memberikan Pengecualiaan
Yakni Sunnah mengecualikan sebagian yang
tercakup dalam pengertian ayat yang bersifat umum
Contoh :
Ayat yang menghalalkan semua perhiasan dari Allah
dalam surat Al Araf : 32. Ayat tersebut masih bersifat
umum karena pada suatu kesempatan Rasulullah
melarang seorang sahabat (laki-laki) memakai cincin
emas.

20. Lanjutan …
3) Sunnah Menetapkan hukum baru yang
tidak ada dalam Al Qur’an.
 Misalnya dalam Al Qur’an Surat Al Maidah : 3 yang
diharamkan itu hanya bangkai, darah, daging
babi dan binatang yang disembelih tidak
karena Allah.
 Dan tatkala kita melihat Sunnah kita mendapatkan
juga binatang-binatang lain yang diharamkan Allah
seperti binatang buas, binatang bertaring, binatang
yang hidup di dua alam, dan lain-lain.

21. 3. IJTIHAD
 Menurut Bahasa berarti sungguh-sungguh. Menurut
Istilah “mencurahkan segala kemampuan
untuk memperoleh hukum syar’I yang
bersifat operasional dengan cara istinbath.
 Lapangan ijtihad mencakup dua hal, yaitu : 1. Amali
(cakupan pembahasannya bersifat operasional,
sementara hal-hal yang bersifat teoritis tidak
termasuk lapangan ijtihad). 2. Zhanni (persoalan
ijtihad masih memungkinkan untuk dilakukan
interprestasi, bukan suatu yang pasti (qath’i)

22. Syarat-syarat Ijtihad
 Memahami Al Qur’an dan Hadits
 Menguasai hukum yang telah ditunjukan Ijma
 Menguasai bahasa Arab secara komprehensif
 Menguasai ilmu ushul al-fiqh
 Memiliki pengetahuan di bidang nasikh dan
mansukh

23. PRINSIP HUKUM ISLAM
1. Persamaan
Prinsif dimaksudkan bahwa hukum Islam berlaku
sama bagi semua orang, tidak pandang bulu dan
status sosial tertentu.
2. Kemaslahatan
Hukum Islam memiliki orientasi menciptakan
kemaslahatan, baik untuk pribadi, orang lain dan
masyarakat luas, dunia dan akhirat

24. Lanjutan ….
3. Keadilan
Hukum Islam harus mampu mewujudkan keadilan
bagi semua orang, keadilan ekonomi maupun
keadilan sosial.
4. Tidak Memberatkan.
Hukum Islam diciptakan bukan untuk membani
manusia.
5. Tanggung Jawab
Islam mengajarkan agar setiap gerak dan langkah
harus diikuti tanggung jawab

25. Kontribusi Umat Islam dalam Perumusan
Sistem hukum Nasional
 Lahirnya UUD 1945
 Lahirnya seperangkat peraturan perundang-
undangan, diantaranya.
1. UU No. 14 th 1970 ttg kewenangan PA = PN
2. UU No. 14 th 1974 ttg Perkawinan
3. Inpres No. 1 tahun 1991 ttg KHI (memuat sistem
waris, perkawinan dan wakaf)
4. UU Perbangkan No. 7 th 1992, mengatur masalah
bagi hasil.
5. dll.