Perjanjian jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli dimana penjual berjanji menyerahkan barang dan pembeli berjanji membayar harga. Perjanjian ini diatur dalam KUHPerdata dan mencakup hak dan kewajiban para pihak, objek yang dapat diperjualbelikan, dan konsekuensi pelanggaran perjanjian. Kasus contoh membahas kesepakatan jual beli tanah yang tidak dilakukan secara tertulis antara Harry dan March.

1. PERJANJIAN JUAL
BELI
Harri – 1287031
Benni – 1387005
Christine – 1387010
Nadia C. – 1387019
Banni – 1387022
March – 1387074

2. Perjanjian Jual Beli
 Jual beli termasuk dalam kelompok perjanjian
bernama, artinya undang-undang telah
memberikan nama tersendiri dan
memberikan pengaturan secara khusus
terhadap perjanjian ini.
 Pengaturan perjanjian bernama dapat diatur
dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata
maupun Kitab Undang-undang Hukum
Dagang.
 Perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-
1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Pengertian Perjanjian Jual Beli
Menurut KUHP
 Jual beli adalah suatu
persetujuan yang
mengikat pihak
penjual berjanji
menyerahkan sesuatu
barang / benda, dan
pihak lain yang
bertindak sebagai
pembeli mengikat diri
berjanji untuk
membayar harga.
Menurut Subekti
 Suatu perjanjian timbal
balik dalam mana pihak
yang satu berjanji untuk
menyerahkan hak milik
atas suatu barang,
sedang pihak yang
lainnya berjanji untuk
membayar harga yang
terdiri atas sejumlah
uang sebagai imbalan
dari perolehan hak milik
tersebut.

4. Subjek Perjanjian Jual Beli
 Subjek dari perjanjian jual beli adalah Subjek
Hukum. Subjek Hukum terdiri dari manusia
dan badan hukum.
 Secara yuridis ada beberapa orang yang
tidak diperkenankan untuk melakukan
perjanjian jual beli.
 Mereka adalah jual beli antara suami istri, jual
beli oleh para Hakim, Jaksa, Advokat,
Pengacara, Juru Sita dan Notaris dan jual beli
pegawai yang memangku jabatan umum

5. Objek Perjanjian Jual Beli
 Yang dapat menjadi
objek dalam jual beli
adalah semua
benda bergerak dan
benda tidak
bergerak, baik
menurut tumpukan,
berat, ukuran, dan
timbangannya.
 Sedangkan yang tidak
diperkenankan untuk
diperjualbelikan adalah
1. Benda atau barang
orang lain
2. Barang yang tidak
diperkenankan oleh
undang-undang
seperti obat terlarang
3. Bertentangan dengan
ketertiban, dan
4. Kesusilaan

6. Hak dan Kewajiban para pihak dalamperjanjian Jual
Beli
 Menyerahkan hak milik atas barang yang
di perjualbelikan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata mengenal tiga jenis
benda yaitu benda bergerak, benda
tidak bergerak dan benda tidak bertubuh
 Menanggung kenikmatan tenteram atas
barang tersebut dan menanggung
terhadap cacat-cacat tersembunyi
Hak dan Kewajiban Penjual dalam Perjanjian Jual Beli

7. Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian
Jual Beli
 Hak dari Pembeli adalah menerima barang yang
telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara
yuridis.
 Ada 3 kewajiban pokok pembeli yaitu:
1. Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh
Penjual
2. Membayar harga barang sesuai dengan kontrak
3. Menerima penyerahan barang seperti disebut
dalam kontrak
Hak dan Kewajiban Pembeli dalam Perjanjian Jual Beli

8. Contoh Kasus
 Pada awal tahun 2008 tanah Harry dijual kepada March, karena telah
memiliki hubungan yang cukup baik dari dulu, Harry dan March sepakat
tidak perlu menggunakan surat perjanjian ataupun surat jual beli.
 Dalam kesepakatan yang terjadi, kedua belah pihak sepakat dengan
harga Rp.150.000.000,-. Mereka juga sepakat pembayaran dilakukan 2
kali dengan nominal pembayaran pertama Rp.80.000.000,- dan sisanya
setelah sertifikat rumah itu ada, karena masih menjadi agunan bank.
 March tidak sepenuhnya melakukan kewajibannya melakukan
pembayaran pertama sebesar Rp.80.000.000,- Karena Harry merasa
March tidak beritikad baik, pada awal Desember 2008 Harry membuat
surat kesepakatan di atas kertas dan ditandatangani kedua belah
pihak di atas materai.
 Dan dalam kesepakatan pada perjanjian tersebut, Harry meminta
pembayaran dilunasi pada akhir Desember 2008, karena pada saat itu
sertifikat sudah keluar dari bank. Yang menjadi persoalan, hingga Maret
2009, March tidak juga menyelesaikan kewajibannya membayar sisa
dari pembayaran tersebut.

9. Pembahasan Kasus
 Dalam kasus diatas ada beberapa pasal
dalam KUHPerdata yang tercakup
didalamnya diantaranya:
 KUHperdata pasal 1320 tentang syarat
sah suatu perjanjian.
 KUHperdata pasal 1243
 KUHperdata pasal 1513 dan pasal 1514
 KUHPerdata pasal 1517

10. Sekian dan Terima
Kasih