Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Sistem Pemerintahan Indonesia
Berdasarkan UUD 1945 Hasil
Amandemen
Oleh:
Sindy Septiawan
Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan
UUD 1945 Hasil Amandemen
Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Hukum
(Rechsta...
Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan
UUD 1945 Hasil Amandemen
Sebelum terjadinya amandemen, dalam
perundangan-undanga...
1. Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Hukum
(Rechstaat)
Dalam undang-undang dasar (uud) 1945, pasal 1 ayat 3
amandem...
2. Sistem Konstitusi (Hukum Dasar) Republik Indonesia
Indonesia
Penyelanggaraan pemerintahan indonesia berdasarkan
konstit...
3. Kedudukan Presiden Setara Dengan MPR Dan DPR
Sebagai Lembaga Tinggi Negara
Dimasa awal kemerdekaan presiden memiliki ke...
4. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR
Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat. Untuk itu
presiden tidak be...
5. Presiden Dibantu Oleh Para Menteri
Presiden memiliki hak prerogratif (hak mutlak) salah satunya
mengangkat dan memberhe...
6. Presiden Memiliki Kekuasaan Tidak Terbatas
Artinya, presiden tetap memiliki batasan-batasannya.
Seperti presiden hanya ...
7. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum, Negara
Hukum Berdasarkan Pancasila Bukan Berdasarkan
Kekuasaan
Ciri-ciri suatu ne...
Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen

pendidikan pancasila

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Sistem pemerintahan indonesia berdasarkan uud 1945 hasil amandemen

  1. 1. Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Hasil Amandemen Oleh: Sindy Septiawan
  2. 2. Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Hasil Amandemen Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Hukum (Rechstaat) Sistem Konstitusi (Hukum Dasar) Republik Indonesia Kedudukan Presiden Setara Dengan MPR Dan DPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR Presiden Dibantu Oleh Para Menteri Presiden Memiliki Kekuasaan Tidak Terbatas. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum, Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Bukan Berdasarkan Kekuasaan
  3. 3. Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan UUD 1945 Hasil Amandemen Sebelum terjadinya amandemen, dalam perundangan-undangan. Kita mengenal 7 kunci pokok pemerintahan negara. Tetapi setelah terjadinya amandemen tersebut 7 kunci pokok itupun mengalami beberapa perubahan. Berikut adalah sistem pemerintahan indonesia berdasaran UUD 1945 hasil amandemen :
  4. 4. 1. Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Hukum (Rechstaat) Dalam undang-undang dasar (uud) 1945, pasal 1 ayat 3 amandemen 3 tertulis “negara indonesia adalah negara hukum”. Disini sudah sangat jelas, bahwa negara republik indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechstaat) bukan atas kekuasaan belaka. Artinya, semua warga negara yang ada di negara indonesia harus melaksanakan hukum yang berlaku. Tidak peduli rakyat biasa, pejabat, atau lembaga tinggi negara.
  5. 5. 2. Sistem Konstitusi (Hukum Dasar) Republik Indonesia Indonesia Penyelanggaraan pemerintahan indonesia berdasarkan konstitusi tertentu atau hukum dasar. Jadi dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah tidak bisa bertindak seenaknya. Karena itulah dibentuk lembaga legislatif dan yudikatif yang bertugas mengawasi kinerja pemerintah dan penegakan hukum.
  6. 6. 3. Kedudukan Presiden Setara Dengan MPR Dan DPR Sebagai Lembaga Tinggi Negara Dimasa awal kemerdekaan presiden memiliki kedudukan yang sangat kuat. Bisa dikatakan yang mengendalikan negara sepenuhnya ada ditangan presiden. Pengangkatan presiden seumur hidup, dan pemberian wewenang yang kuat kepada presiden. Sehingga presiden dapat membubarkan parlemen. Tetapi sekarang kedudukan presiden setara dengan lembaga tinggi negara yang lain sebut saja mpr dan dpr. Perbedaanya adalah, presiden sebagai lembaga eksekutif yaitu lembaga pelaksana pemerintahan sedangkan mpr dan dpr sebagai lembaga legislatif yang bertugas mengawasi kinerja lembaga eksekutif (presiden dan pembatunya). Hal ini juga sesuai dengan uud 1945 pasal 6 ayat 2.
  7. 7. 4. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat. Untuk itu presiden tidak bertanggung jawab kepada DPr melainkan kepada rakyat. Untuk itu dalam penyelenggaraan negara presiden tidak boleh takut/distir oleh DPR sehingga membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Seperti penghapusan subsidi bbm (bahan bakar minyak) yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat kecil.
  8. 8. 5. Presiden Dibantu Oleh Para Menteri Presiden memiliki hak prerogratif (hak mutlak) salah satunya mengangkat dan memberhentikan menteri. Disini, biasanya presiden mengambil menterinya dari partai koalisinya bukan oposisi. Sehingga jika ada partai yang menentang koalisi maka hampir dipastikan tidak ada wakilnya yang masuk dalam jajaran menteri. Seperti kasus pks di tahun 2013 ini, pks adalah partai koalisi yang menentang kenaikan harga bbm. Akibatnya posisi 3 menteri pks di pemerintahan mulai terancam. Mungkin, akan lebih baik jika presiden dalam mengangkat menteri bukan dilihat dari partainya tetapi kemampuannya. Bisa diambil dari tokoh intelektual yang bekerja dengan sepenuh hati.
  9. 9. 6. Presiden Memiliki Kekuasaan Tidak Terbatas Artinya, presiden tetap memiliki batasan-batasannya. Seperti presiden hanya dapat dipilih sebanyak 2x periode. Tiadak ada namanya pengangkatan presiden seumur hidup.
  10. 10. 7. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum, Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Bukan Berdasarkan Kekuasaan Ciri-ciri suatu negara hukum adalah : a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau kekuatan lain dan tidak memihak. c. Jaminan kepastian hukum. d. Kekuasaan pemerintahan negara. e. Pemerintahan daerah. f. Pemilihan umum. g. Wilayah negara. h. Hak asasi manusia.

×