pendidikan pancasila

1. Sistem Pemerintahan Indonesia
Berdasarkan UUD 1945 Hasil
Amandemen
Oleh:
Sindy Septiawan

2. Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan
UUD 1945 Hasil Amandemen
Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Hukum
(Rechstaat)
Sistem Konstitusi (Hukum Dasar) Republik Indonesia
Kedudukan Presiden Setara Dengan MPR Dan DPR Sebagai
Lembaga Tinggi Negara.
Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR
Presiden Dibantu Oleh Para Menteri
Presiden Memiliki Kekuasaan Tidak Terbatas.
Negara Indonesia Adalah Negara Hukum, Negara Hukum
Berdasarkan Pancasila Bukan Berdasarkan Kekuasaan

3. Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan
UUD 1945 Hasil Amandemen
Sebelum terjadinya amandemen, dalam
perundangan-undangan. Kita mengenal 7 kunci
pokok pemerintahan negara. Tetapi setelah
terjadinya amandemen tersebut 7 kunci pokok
itupun mengalami beberapa perubahan. Berikut
adalah sistem pemerintahan indonesia berdasaran
UUD 1945 hasil amandemen :

4. 1. Indonesia Adalah Negara Yang Berdasarkan Hukum
(Rechstaat)
Dalam undang-undang dasar (uud) 1945, pasal 1 ayat 3
amandemen 3 tertulis “negara indonesia adalah negara
hukum”. Disini sudah sangat jelas, bahwa negara republik
indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechstaat)
bukan atas kekuasaan belaka. Artinya, semua warga negara
yang ada di negara indonesia harus melaksanakan hukum
yang berlaku. Tidak peduli rakyat biasa, pejabat, atau
lembaga tinggi negara.

5. 2. Sistem Konstitusi (Hukum Dasar) Republik Indonesia
Indonesia
Penyelanggaraan pemerintahan indonesia berdasarkan
konstitusi tertentu atau hukum dasar. Jadi dalam
pelaksanaan pemerintahan, pemerintah tidak bisa
bertindak seenaknya. Karena itulah dibentuk lembaga
legislatif dan yudikatif yang bertugas mengawasi kinerja
pemerintah dan penegakan hukum.

6. 3. Kedudukan Presiden Setara Dengan MPR Dan DPR
Sebagai Lembaga Tinggi Negara
Dimasa awal kemerdekaan presiden memiliki kedudukan
yang sangat kuat. Bisa dikatakan yang mengendalikan negara
sepenuhnya ada ditangan presiden. Pengangkatan presiden
seumur hidup, dan pemberian wewenang yang kuat kepada
presiden. Sehingga presiden dapat membubarkan parlemen.
Tetapi sekarang kedudukan presiden setara dengan lembaga
tinggi negara yang lain sebut saja mpr dan dpr. Perbedaanya
adalah, presiden sebagai lembaga eksekutif yaitu lembaga
pelaksana pemerintahan sedangkan mpr dan dpr sebagai
lembaga legislatif yang bertugas mengawasi kinerja lembaga
eksekutif (presiden dan pembatunya). Hal ini juga sesuai dengan
uud 1945 pasal 6 ayat 2.

7. 4. Presiden Tidak Bertanggung Jawab Kepada DPR
Presiden dan DPR sama-sama dipilih oleh rakyat. Untuk itu
presiden tidak bertanggung jawab kepada DPr melainkan
kepada rakyat. Untuk itu dalam penyelenggaraan negara
presiden tidak boleh takut/distir oleh DPR sehingga
membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan
rakyat.
Seperti penghapusan subsidi bbm (bahan bakar minyak)
yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat kecil.

8. 5. Presiden Dibantu Oleh Para Menteri
Presiden memiliki hak prerogratif (hak mutlak) salah satunya
mengangkat dan memberhentikan menteri. Disini, biasanya
presiden mengambil menterinya dari partai koalisinya bukan
oposisi. Sehingga jika ada partai yang menentang koalisi maka
hampir dipastikan tidak ada wakilnya yang masuk dalam jajaran
menteri.
Seperti kasus pks di tahun 2013 ini, pks adalah partai koalisi
yang menentang kenaikan harga bbm. Akibatnya posisi 3 menteri
pks di pemerintahan mulai terancam. Mungkin, akan lebih baik jika
presiden dalam mengangkat menteri bukan dilihat dari partainya
tetapi kemampuannya. Bisa diambil dari tokoh intelektual yang
bekerja dengan sepenuh hati.

9. 6. Presiden Memiliki Kekuasaan Tidak Terbatas
Artinya, presiden tetap memiliki batasan-batasannya.
Seperti presiden hanya dapat dipilih sebanyak 2x periode.
Tiadak ada namanya pengangkatan presiden seumur hidup.

10. 7. Negara Indonesia Adalah Negara Hukum, Negara
Hukum Berdasarkan Pancasila Bukan Berdasarkan
Kekuasaan
Ciri-ciri suatu negara hukum adalah :
a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi yang mengandung
persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan
kebudayaan.
b. Peradilan yang bebas dari suatu pengaruh kekuasaan atau
kekuatan lain dan tidak memihak.
c. Jaminan kepastian hukum.
d. Kekuasaan pemerintahan negara.
e. Pemerintahan daerah.
f. Pemilihan umum.
g. Wilayah negara.
h. Hak asasi manusia.