1. © Made Dudy Satyawan SE.,Ak.,M.Si
UNESA – FE AKT 2011

4. @ Two Way’s
Communications
@ Participative
Active

7. “kontribusi wajib kepada negara yang
terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan
UU, dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”

8. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas
negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak
mendapat jasa timbal (kontraprestasi),
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran
umum”

9. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat
dipaksakan;
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan
adanya kontraprestasi langsung oleh pemerintah
terhadap wajib pajak;
Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah;

10. Pajak ditujukan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran pemerintah;
Pajak mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu
reguler;

11.  Fungsi Penerimaan (Budgetair)
Yaitu sebagai sumber dana yang digunakan untuk
pembiayaan
pengeluaran-pengeluaran
pemerintah.
Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai
penerimaan dalam negeri
 Fungsi Mengatur (Regulerend)
Yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan
kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: terhadap
minuman keras dan barang mewah dikenakan pajak yang
tinggi. Kebalikannya, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%
diberikan untuk mendorong ekspor produk indonesia di
pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
Bersambung………………..

12.  Fungsi Alokasi (Sumber Pembiayaan Pembangunan)
Yaitu Pajak yang telah dihimpun negara dialokasikan
untuk pembiayaan pembangunan disegala bidang.
Contoh: Pembiayaan Infrastruktur Publik (jalan, jembatan,
gedung pemerintahan dll) dan pembayaran gaji PNS,
TNI/Polri.
 Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan)
Yaitu Pajak yang telah diterima pemerintah digunakan
untuk pembagunan disegala bidang sehingga diharapkan
pembangunan dapat merata. Contoh: Pajak yang
bersumber dari daerah oleh pemerintah pusat
dikembalikan peruntukkannya kepada masing-masing
daerah untuk dikelola (Pajak Bumi dan Bangunan, sumber
PMK No.74 Th.2011).

13.  Hukum Perdata
Yaitu mengatur hubungan antara satu individu dengan
individu lainnya. Seperti : pendapatan, kekayaan,
pemindahan hak warisan dll.
 Hukum Publik
Yaitu mengatur hubungan antara pemerintah dengan
rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sbb : Hukum Tata
Negara, Hukum Tata Usaha (Hukum Administrasi),
Hukum Pajak (Materiil & Formil), Hukum Pidana.
Bersambung………………..

14.  Hukum Pajak Materiil
Memuat norma-norma yang menerangkan keadaan,
perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek),
siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak
yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan
hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara
pemerintah dan Wajib Pajak.
Contoh: UU PPh, UU PPN
 Hukum Pajak Formil
memuat bentuk / tata cara untuk mewujudkan hukum
pajak materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini
memuat:
 Tata cara penetapan (prosedur) utang pajak
 Hak-hak fiskus untuk mengawasi WP mengenai keadaan,
perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang
pajak
 Kewajiban WP, misal penyelenggaraan pembukuan /
pencatatan dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan
keberatan dan banding
Contoh: UU KUP

15.  Official Assessment System
 Fiskus berwenang untuk menentukan jumlah pajak terutang
 Wajib Pajak bersifat pasif
 Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya SKP oleh fiskus
 Self Assessment System
 Sistem pemungutan pajak dimana WP menghitung, membayarkan
dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar
 Withholding System
 Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak
ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang
oleh WP

16. EQUALITY = Pajak bersifat final adil dan merata
CERTAINTY = Penetapan pajak tidak ditentukan
sewenang-wenang
CONVINIENCE = Pajak dikenakan saat tidak
menyulitkan WP ( Pay as you earn)
ECONOMY = Biaya pemungutan dan pemenuhan
kewajiban minimal
Bersambung………………..

17. EQUALITY, Pemungutan pajak harus bersifat
adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada
orang pribadi yang harus sebanding dengan
kemampuan membayar pajak atau ability to pay
dan sesuai dengan manfaat yang diterima.
Adil dimaksudkan bahwa setiap Wajib Pajak
menyumbangkan
uang
untuk
pengeluaran
pemerintah sebanding dengan kepentingannya
dan manfaat yang diminta
Bersambung………………..

18. CERTAINTY,
Penetapan
pajak
ditentukan sewenang-wenang
itu
tidak
Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui
secara jelas dan pasti besarnya pajak yang
terutang, kapan harus dibayar serta batas waktu
pembayaran
Bersambung………………..

19. CONVINIENCE, Kapan Wajib Pajak itu harus
membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saatsaat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.
Sebagai
contoh
pada
saat
Wajib
Pajak
memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini
disebut Pay as You Earn
Bersambung………………..

20. ECONOMY,
Secara ekonomi bahwa biaya
pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban
pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum
mungkin, demikian pula beban yang dipikul Wajib
Pajak

22. TEORI
ASURANSI,
Negara
melindungi
keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak
rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus
membayar pajak yang diibaratkan sebagai premi
asuransi
karena
memperoleh
jaminan
perlindungan tersebut.
Tepatkah Teori Ini ?
Bersambung………………..

23. TEORI KEPENTINGAN, Pembagian beban
pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan
(perlindungan jiwa dan harta benda) masingmasing orang. Semakin besar kepentingan
seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak
yang harus dibayar.
Tepatkah Teori Ini ?
Bersambung………………..

24. TEORI DAYA PIKUL, Beban pajak untuk
semua orang harus sama beratnya, artinya pajak
harus dibayar sesuai daya pikul masing-masing
orang. Terdapat 2 pendekatan u/ mengukurnya:
 Unsur Objektif, yaitu melihat besarnya penghasilan atau kekayaan
yg dimiliki seseorang.
 Unsur Subjektif, yaitu dengan memperhatikan besarnya kebutuhan
materiil yang harus dipenuhi.
 Contoh :
Tuan A
Tuan B
Penghasilan per Bulan
Rp. 2 juta
Rp. 2 juta
Status
Menikah dgn 2 anak
bujangan
 Simpulan : secara objektif PPh u/ keduanya adalah sama, tapi secara subjektif PPh u/ Tn A
lebih kecil dari Tn B, karena kebutuhan materiil yg harus dipenuhi Tn.A lebih besar
Bersambung………………..

25. TEORI BAKTI, Disebut juga teori kewajiban
pajak mutlak, pembayaran pajak sebagai bukti
bakti rakyat kepada negara. Dasar keadilan
pemungutan pajak terletak pd hub rakyat dgn
negaranya.
Tepatkah Teori Ini ?
Bersambung………………..

26. TEORI ASAS DAYA BELI, dasar keadilan
terletak
pada
akibat
pemungutan
pajak.
Memungut pajak berarti menarik/memompa daya
beli dari rumah tangga masyarakat u/ rumah
tangga negara. Dimana negara menyalurkan
kembali
dalam
bentuk
pemeliharaan
kesejahteraan masyarakat.
Tepatkah Teori Ini ?

27.  Menurut golongan:
 Pajak langsung ->
 Pajak tidak langsung ->
No Pajak Langsung
Pajak Tidak Langsung
1
Dipungut setahun sekali
Dipungut setiap terjadi transaksi
2
Tidak dilimpahkan
orang lain
3
Contohnya PPh, PBB, dan pajak Contohnya, pajak penjualan, PPN,
sejenis.
BBN, dan pajak sejenis.
kepada Bisa dilimpahkan kepada orang
lain
Bersambung………………..

28. Menurut sifat:
Pajak
subyektif -> berpangkal pada
subyeknya, selanjutnya dicari syarat obyektifnya
dengan memperhatikan keadaan diri wajib
pajak. Contoh: PPh
Pajak obyektif -> berpangkal pada obyeknya
tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
Contoh: PPN
Bersambung………………..

29.  Menurut pemungutannya:
Pajak Pusat
•
•
•
•
•
Pajak Penghasilan
Pajak Pertambahan Nilai & PPn BM
Bea Meterai
Pajak Bumi dan Bangunan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan
PAJAK
PROPINSI
Bea Balik Nama
Pajak Kendaraan
PAJAK DAERAH
PAJAK
KABUPATEN
Pajak Hotel & Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Radio

30.  Stelsel Nyata (Riel Stelsel)
 Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yg nyata),
sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun
pajak, yakni setelah penghasilan yg sesungguhnya diketahui.
 Stelsel Anggapan (fictieve Stelsel)
 Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh
undang-undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan
tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan
besarnya pajak terutang untuk tahun pajak berjalan.
 Stelsel Campuran
 Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal
tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian di
akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

31. ©Indonesia
menganut stelsel pajak yang
mana menurut pengetahuan saudara ?
Tugas !!!
Berikan Resume Saudara (tiap kelompok)
beserta pernyataan perbandingan
kebaikan dan kelemahan dari stelsel
pajak lainnya
(Presentasi Pertemuan Ke II @ 10 menit masing-masing kelompok)

32.  Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
 Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh pengahasilan Wajib
Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik sumber
penghasilan diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Asas ini
berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
Contoh : Tuan Untung WNI, bertempat tinggal di SurabayaIndonesia yg menurut peraturan perpajakan di Indonesia
dikategorikan sebagai WP DN. Pada tahun 2010 Tuan Untung
memperoleh penghasilan atas usahanya di negara Singapura
sebesar Rp. 2.5 Milyar, dan dari dalam negeri memperoleh
penghasilan sebesar Rp. 1,5 Milyar. Hasil investasinya pada tahun
2009 di Hongkong sebesar Rp. 500 juta
Berapakah penghasilan Tuan Untung yang dikenakan
pajak di Indonesia pada tahun 2010 ?
Bersambung………………..

33.  Asas Sumber
 Negara
berhak
mengenakan pajak atas penghasilan yang
bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal
wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari
Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya .
Contoh : Nakamura warga negara jepang yang pada bulan Agustus
2011 memperoleh penghasilan dari perusahaan di Indonesia sebesar
Rp. 200.000.000 dan dari Singapura sebesar USD 3,500. Menurut
peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia , Nakamura bukan
WP DN.
Berapakah penghasilan Tuan Nakamura yang dikenakan
pajak di Indonesia pada bulan Agustus 2011 ?
Bersambung………………..

34.  Asas Kebangsaan
 Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan
kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia
dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan
Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

35.  Ajaran Formil
 Utang
pajak timbul karena dikeluarkannya surat
ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan
pada official assesment system
 Ajaran Materiil
 Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang.
Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan
perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self
assesment system

36. Pembayaran/Pelunasan,
Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan
pemotongan/pemungutan oleh pihak lain,
pengkreditan pajak luar negeri, maupun
pembayaran sendiri oleh wajib pajak ke
kantor penerima pajak (bank-bank persepsi
dan kantor pos).
Bersambung………………..

37. Kompensasi,
Kompensasi yang diakibatkan oleh kerugian
contoh : Pada awal pendirian usaha tahun 2009 wajib pajak
PT. XYZ menderita kerugian usaha sebesar Rp. 500 juta.
Pada tahun 2010 mulai mendapatkan laba sebesar Rp. 250
juta. Seharusnya pada tahun 2010, WP PT.XYZ terutang
pajak penghasilan sebesar persentase tertentu dari laba
tahun 2010. tapi utang pajak 2010 terhapus karena jumlah
kerugian pada tahun 2009 dapat dikompensasikan atau
dikurangkan dari laba tahun 2010.
Kerugian suatu usaha dapat dikompensasikan pd tahun-tahun
setelahnya dengan jangka waktu paling lama 5 tahun
Bersambung………………..

38. Kompensasi,
Kompensasi yang diakibatkan oleh kelebihan pembayaran
pajak
contoh : WP PT.ABC pada tahun 2009 membayar pajak
sebesar Rp. 8 juta. Setelah dilakukan perhitungan kembali
pada akhir tahun 2009 diketahui pajak terutang sebenarnya
adalah Rp. 5 juta. Kelebihan pembayaran sebesar Rp. 3 juta
di tahun 2009 dpt dikompensasikan atau dikurangkan dari
total pajak pada tahun 2010.
Bersambung………………..

39.  Daluwarsa
Daluwarsa berarti telah lewat batas waktu tertentu. Dalam
Pasal 22 (1) UU KUP, utang pajak akan daluwarsa setelah
melewati waktu 5 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun
Pajak yang bersangkutan
 Pembebasan dan Penghapusan
Kewajiban pajak oleh WP tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus
karena setelah dilakukan penyidikan ternyata WP tidak mampu
lagi memenuhi kewajibannya. Hal ini biasanya terjadi karena
WP mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan
likuiditas.

40.  Perlawanan Pasif
Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yg disebabkan
karena : Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat, dan Sistem
kontrol tdk dpt dilaksanakan dengan baik
 Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang
secara langsung ditujukan kpd fiskus dgn tujuan u/ menghindari
pajak. Antara lain : Tax Avoidance (usaha meringankan beban
pajak dgn tidak melanggar UU Pajak) ; Tax Evasion (usaha
meringankan beban pajak dgn cara melanggar UU Pajak)

41.  Tarif Tetap
Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapa
pun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh : Bea
Materai dikenakan sebesar Rp. 6.000 u/ pembayaran
dgn kwitansi, cek atau BG.
No.
Dasar Pengenaan Pajak
Tarif Pajak
1
Rp. 1.000.000
Rp. 6.000
2
Rp. 2.000.000
Rp. 6.000
3
Rp. 5.750.000
Rp. 6.000
4
Rp. 50.000.000
Rp. 6.000
Bersambung………………..

42.  Tarif Proposional (Sebanding)
Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap
terhadap berapa pun dasar pengenaan pajaknya.
Semakin besar dasar pengenaan pajak maka besar
pula jumlah pajak terutangnya. Contoh : Tarif PPN
10%
No.
Dasar Pengenaan Pajak Tarif Pajak
Utang Pajak
1
Rp. 1.000
10%
Rp. 100
2
Rp. 20.000
10%
Rp. 2.000
3
Rp. 500.000
10%
Rp. 50.000
4
Rp. 90.000.000
10%
Rp. 9.000.000
Bersambung………………..

43.  Tarif Progresif
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin
meningkat dengan semakin meningkatnya dasar
pengenaan pajak. Contoh : Tarif PPh WP OP DN
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Rp. 0 s/d Rp. 25.000.000
5%
Di atas Rp. 25.000.000 s/d Rp. 50.000.000
10%
Di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000
15%
Di atas Rp. 100.000.000 s/d Rp. 200.000.000
25%
Di atas Rp. 200.000.000
35%
Bersambung………………..

44.  Tarif Progresif
Tarif berupa persentase tertentu yang semakin
meningkat dengan semakin meningkatnya dasar
pengenaan pajak. Contoh : Tarif PPh WP Bentuk
Usaha Tetap (BUT)
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
Tarif Pajak
Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000
10%
Di atas Rp. 50.000.000 s/d Rp. 100.000.000
15%
Di atas Rp. 100.000.000
30%
Bersambung………………..

45.  Tarif Degresif
Persentase Tarif yang digunakan semakin kecil bila
jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
Dasar Pengenaan Pajak
Tarif Pajak
Rp. 50.000.000
30%
Rp. 100.000.000
20%
Rp. 200.000.000
10%
Bersambung………………..

46. * Dasar Reformasi Perpajakan:
Penerimaan negara sudah tdk mungkin lagi hanya mengandalkan
penerimaan dari sektor migas.
* Tujuan Reformasi Perpajakan:
Menegakkan kemandirian pembiayaan pembangunan nasional.
Menggali segenap potensi pajak yang ada, karena semakin
banyaknya jumlah wajib pajak potensial.
* Hasil Reformasi Perpajakan:
Terjadinya perubahan undang-undang perpajakan.
Terjadinya perubahan sistem perpajakan yang diterapkan dari
sistem pemungutan Official Assessment menjadi Self
Assessment, didukung dgn Witholding System.
Terjadinya reorganisasi di tubuh direktorat perpajakan.