1. 6 DESEMBER 2013
JAKARTA
1/5

2. NO
1
2
3
4
5
6
7
Instansi Undang Undang
PPNS
Pariwisata
TNIAL
Pertanian
Polri
PPNS
Hubla
BC
Kesehatan
PPNS
KKP
PPNS
Imigrasi
PPNS LH
ESDM
PPNS
Kehutanan
Bakorkam
la
UU No.5 Th. 1983 Ttg ZEE
UU No.5 Th.
Konservasi SDA
UU No. 9 Th.
Keimigrasian
UU No.23 Th.
Kesehatan
UU No. 16 Th.
Karantina
UU No.41 Th.
Kehutanan
UU no. 10 Th.
Kepabeanan
1990
Ttg
1992 Ttg
1992
Ttg
1992 Ttg
1994
Ttg
1995 Ttg
8
UU No. 6 Th 1996
Perairan Indonesia
9
UU No. 5 Th. 1997 Ttg
Psikotropika
10
UU No. 23 Th. 1997 Ttg
Lingkungan Hidup
11
12
13
14
15
16
17
Ttg
UU No. 22 Th. 2001 Ttg
Migas
UU No. 2 Th 2002 Tentang
Kepolisian
UU No. 3 Th 2002 Tentang
Pertahanan Negara
UU No. 34 Th 2004 tentang
TNI
UU No. 17 Th. 2008 Ttg
Pelayaran
UU No.45 Th. 2009 Ttg
Perikanan
UU no. 10 Th. 2011 Ttg
Budpar
2/5

3. No.
PERMASALAHAN
DAMPAK
1.
Banyak aparat & instansi yang melakukan pengamanan
dilaut sesuai tupoksi masing – masing
Sektoral tidak efektif dan efisien
2.
Banyak regulasi atau peraturan perundangan-undangan
nasional maupun konvensi internasional yang berkaitan
dengan bidang kemaritiman
Rawan konflik/gesekan antar instansi dan masy.
Pengguna/pelaku laut
3.
Batas maritim dg 10 negara belum selesai disepakati
Ancaman potensial, sulit menerapkan hukum & sebagai
terobosan, telah dilaksanakan COMMON GUIDELINES (Saling
usir)
4.
Masih maraknya kegiatan tindak
pelanggaran/kejahatan, pencemaran dan kecelakaan di
laut
Merugikan negara, kerusakan lingkungan hidup
5.
Masih banyaknya kapal-kapal asing tidak melalui ALKI
(UNCLOS ) yang telah ditetapkan pihak indonesia,
dikarenakan terbatasnya alut-sista (kapal patroli kamla)
yang beroperasi dari instansi/stakeholders terkait
Kapal Negara : a. Kapal Perang
b. Kapal Pemerintah (KN)
Keamanan dan keselamatan pelayaran dan lebih utama
terhadap obyek vital nasional yang harus dilindungi dari
upaya sabotage, spionase
6.
Belum punya badan tunggal kamla
Kepercayaan dunia internasional khususnya kepada aparat
kamla RI yang mana yang “paling” berhak atau diberi
kewenangan untuk pengurusan bidang kemaritiman non
militer
7.
Pemberitaan negatif oleh IMO/RECCAP/IMB
OPINI NEGATIF, BLACK AREA SEA ATAU DANGEROUS SEA
AREA yang pada akhirnya agar kapal-kapal perang dari
negara bendera dapat mengawal keluar MASUK di wilayah
perairan indonesia → premi asuransi tinggi
3/5

4. TAHUN/ NEGARA
Untuk Muatan Saja & Komoditas Non Migas
Indonesia
Malaysia
Singapura
Thailand
2011
USD 34,53/ton
USD 18,37/ton
USD 7,4/ton
USD 21,8/ton
2012
USD 36,72/ton
USD 16,1/ton
USD 7,92/ton
USD 22,11/ton
2013 (sampai Juni 2013)
USD 42,3/ton
USD 16,4/ton
USD 8,21/ton
USD 24,13/ton
Data : Agustus 2013 / Pidato Presiden RI dalam Pengantar APBN 2014, 16 Agustus 2013
4/5

5. 5/5

6. 5/5