SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  19
Anggota Kelompok : 
1. Annisa Ilmi Nurrani 
2. Eki Indah Qurnaeni 
3. Mohamad Yusuf Kandahlawy 
4. Salahudin Khairul Huda
A. Masa Awal Kemerdekaan 
(17 Agustus 1945-29 Desember 1949) 
(17 Agustus 1945-29 Desember 1949)
A. Masa Awal Kemerdekaan 
(17 Agustus 1945-29 Desember 1949) 
Terjadi 
banyak 
gangguan 
Belanda mencoba 
berkuasa kembali 
DI/TII 
Pemberontakan PKI 
PRRI Permesta 
Pelaksanaan 
Pemerintahan 
Pelaksanaan 
Pemerintahan 
Dibentuk 
DPA 
Dibentuk 
DPA 
DPR dan MPR 
belum dapat 
dibentuk karena 
harus pemilu 
DPR dan MPR 
belum dapat 
dibentuk karena 
harus pemilu
Perkembangan 
ketatanegaraan 
di Indonesia 
Perkembangan 
ketatanegaraan 
di Indonesia 
KNIP berubah dari badan 
KNIP berubah dari badan 
pembantu presiden 
menjadi badan legislatif 
dan ikut menetapkan 
pembantu presiden 
menjadi badan legislatif 
dan ikut menetapkan 
GBHN. 
GBHN. 
Kabinet presidensial 
menjadi kabinet 
Kabinet presidensial 
menjadi kabinet 
parlementer, 
parlementer, 
3 November 1945, 
dikeluarkan maklumat 
berisi pembentukan partai-partai 
politik. 
berdasarkan BP-KNIP 
berdasarkan BP-KNIP 
pemerintahan menjadi 
tidak stabil karena 
sering berganti perdana 
pemerintahan menjadi 
tidak stabil karena 
sering berganti perdana 
menteri. 
menteri. 
14 November 1945, 
perdana menteri sebagai 
pimpinan kabinet x 
perdana menteri 
bertanggungjawab 
kepada KNIP (yang 
berfungsi sebagai 
DPR) bukan kepada 
presiden sesuai dengan 
UUD 1945
27 Desember 1949 terbentuklah RIS dari KMB 
di Den Haag. 
17 Agustus 1950 kembali menjadi NKRI. 
Dengan UUDS 1950. UUDS 1950 (sistem 
parlementer) berbeda dengan UUD 1945 
(sistem presidensial). 
September 1955 memilih DPR, dan Desember 
1955 memilih Konstituante (bertugas 
menyusun UUD sebagai pengganti UUDS).
Untuk mengambil keputusan mengenai UUD 1950 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengambil putusan tentang Rancangan 
Undang-Undang baru sekurang-kurangnya 2/3 
jumlah anggota konstituante harus hadir. 
2. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh 
sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota yang 
hadir. 
3. Rancangan yang telah diterima oleh Konstituante 
dikirim kepada Presiden untuk disahkan oleh 
Pemerintah. 
4. Rancangan harus mengesahkan rancangan itu 
dengan segera serta mengumumkan Undang- 
Undang Dasar itu dengan keluhuran.
Selama dua tahun Konstituante sidang, belum 
mampu menghasilkan keputusan baru. Karena 
muncul usul untuk mengembalikan Piagam Jakarta 
dan Pembukaan UUD 1945. 
Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 : 
a. Menetapkan pembubaran Konstituante 
b. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi 
c. Pembentukan MPRS
B. Masa Orde Lama 
Berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 
5 Juli 1959 
Berlakunya kembali UUD 1945 
Dipengaruhi paham komunisme
Penyimpangan orde lama 
Demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin 
Dalam menetapkan keputusannya, Presiden tidak 
melalui persetujuan DPR 
Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 
karena DPR menolak Rancangan Pendapatan dan 
Belanja Negara yang diajukan 
Masa jabatan Presiden seumur hidup 
Pemberontakan G30SPKI
Orde Lama juga ditandai dengan Tritura, 
yang meliputi : 
1. bubarkan PKI 
2.Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI 
3.Turunkan harga / perbaikan ekonomi
Berakhirnya Orde Lama: 
saat Presiden mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 
1966 (Supersemar) yang memberikan wewenang 
kepada letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah 
dalam mengembalikan keamanan negara.
C. Orde Baru 
Orde di bawah pimpinan Soeharto pada awalnya 
untuk mengembalikan keadaan karena 
pemberontakan PKI bertekad untuk mempelopori 
pembangunan Indonesia sehingga sering disebut 
Orde Pembangunan.
Keputusan MPRS 
Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 
Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966 
Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 
Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 
Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966
Pada bulan Februari 1967 DPRGR mengeluarkan 
suatu resolusi yaitu meminta MPRS agar 
melaksanakan sidang istimewa untuk meminta 
pertanggungjawaban Presiden. 
Pada awal kekuasaan Orde Baru berupaya untuk 
memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang. 
Pemerintah Orde Baru berhasil mengadakan Pemilu 
Pertama. 
Namun lama-kelamaan program-program negara 
bukannya diperuntukkan kepada rakyat melainkan 
demi kekuasaan.
Oleh karena kekuasaan politik Orde Baru di bawah 
Soeharto semakin sulit dikontrol, maka terjadi krisis 
ekonomi menjadi krisis politik. Generasi Muda di 
bawah pelopor garda depan mahasiswa mengadakan 
gerakan Reformasi untuk mengembalikan negara ke 
arah tatanan negara yan demokratis.
D. Orde Reformasi 
Di latar belakangi oleh KKN saat orde baru. 
Pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie 
pada 21 Mei 1998. 
Penyimpangan UUD 1945 pada orde baru karena 
moral penguasa dan kelemahan pasal-pasal UUD 
1945, yaitu banyak pasal-pasal yang mudah 
diinterprestasi secara ganda (multi interpretable). 
Sehingga perlu mengadakan amandemen. 
Pada tahun 1999 diadakan pemilu untuk memilih 
MPR, DPR dan DPRD.
SESI TANYA JAWAB DAN DISKUSI 
Citra: apa dasar alasan KNIP menjadi badan 
legislatif? 
Putri:Apa maksud Presiden seumur hidup? 
Intan: Bagaimana cara memaknai dan menghargai 
pergantian setiap orde?
Bety : motif yang melatarbelakangi menjadi NKRI 
kembali? 
Eis : apa yang menyebabkan pancasila diperalat 
demi legitimasi kekuasaan? 
Lusi : adakah masa dinamika UUD terlaksana 
dengan baik?

Contenu connexe

Tendances

Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Lela Warni
 
Sejarah lahirnya pancasila
Sejarah lahirnya pancasilaSejarah lahirnya pancasila
Sejarah lahirnya pancasila
Fadila Maharani
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
rizka_pratiwi
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiaPancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Yabniel Lit Jingga
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
Rizza Magfira
 

Tendances (20)

Lembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara IndonesiaLembaga-lembaga Negara Indonesia
Lembaga-lembaga Negara Indonesia
 
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945 Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
Dinamika pelaksanaan undang – undang dasar 1945
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraanPancasila dalam konteks ketatanegaraan
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan
 
Sejarah lahirnya pancasila
Sejarah lahirnya pancasilaSejarah lahirnya pancasila
Sejarah lahirnya pancasila
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
 
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaBAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
 
Orde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasiOrde lama, orde baru, dan reformasi
Orde lama, orde baru, dan reformasi
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesiaPancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia
 
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi NegaraUUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
UUD 1945 Sebagai Konstitusi Negara
 
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
Nilai dan Norma Konstitusi UUD NRI 1945 dan Konstitusionalitas Ketentuan Peru...
 
Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950Periode Berlakunya UUDS 1950
Periode Berlakunya UUDS 1950
 
Hubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uudHubungan pancasila dg uud
Hubungan pancasila dg uud
 
Proses perumusan pancasila
Proses perumusan pancasilaProses perumusan pancasila
Proses perumusan pancasila
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesiaPkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pkn-pelaksanaan demokrasi di indonesia
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Kumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomiKumpulan pertanyaan otonomi
Kumpulan pertanyaan otonomi
 
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
Sejarah (Indonesia Pada Masa Orde Baru)
 
PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1
PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1
PPT Pend. Pancasila Oleh Kelompok 1
 

En vedette

DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMADINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
Faisal Husaini
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Riska Yuliatiningsih
 
surat penawaran barang
surat penawaran barangsurat penawaran barang
surat penawaran barang
Legal Akses
 
Bahan tayangan uud
Bahan tayangan uudBahan tayangan uud
Bahan tayangan uud
Rochimudin
 
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara ri
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara riProses perumusan pancasila sebagai dasar negara ri
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara ri
泥棒 すべて泥棒
 
Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)
Irman Gapur
 

En vedette (18)

DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMADINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
DINAMIKA PELAKSANAAN PANCASILA DARI KEMERDEKAAN SAMPAI ORDE LAMA
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
 
surat penawaran barang
surat penawaran barangsurat penawaran barang
surat penawaran barang
 
Bahan tayangan uud
Bahan tayangan uudBahan tayangan uud
Bahan tayangan uud
 
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara ri
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara riProses perumusan pancasila sebagai dasar negara ri
Proses perumusan pancasila sebagai dasar negara ri
 
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKNSistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
Sistem Konstitusi Negara - Matkul PKN
 
Pancasila Dalam Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila Dalam Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila Dalam Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila Dalam Sejarah Bangsa Indonesia
 
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSAPANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
PANCASILA DALAM KONTEKS SEJARAH PERJUANGAN BANGSA
 
Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
Pancasila dalam Konteks Sejarah PerjuanganPancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
Pancasila dalam Konteks Sejarah Perjuangan
 
Pancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baruPancasila pada era orde baru
Pancasila pada era orde baru
 
Pancasila dalam kajian Sejarah bangsa Indonesia
Pancasila dalam kajian Sejarah bangsa IndonesiaPancasila dalam kajian Sejarah bangsa Indonesia
Pancasila dalam kajian Sejarah bangsa Indonesia
 
contoh surat penawaran barang
contoh surat penawaran barangcontoh surat penawaran barang
contoh surat penawaran barang
 
Contoh surat penawaran berdasarkan surat permintaan penawaran
Contoh surat penawaran berdasarkan surat permintaan penawaranContoh surat penawaran berdasarkan surat permintaan penawaran
Contoh surat penawaran berdasarkan surat permintaan penawaran
 
Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)Contoh surat penawaran harga (sph)
Contoh surat penawaran harga (sph)
 
Contoh Draft Surat penawaran
Contoh Draft Surat penawaranContoh Draft Surat penawaran
Contoh Draft Surat penawaran
 
Kegiatan Ekonomi
Kegiatan EkonomiKegiatan Ekonomi
Kegiatan Ekonomi
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Similaire à Dinamika pelaksanaan uud 1945

Pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pelaksanaan demokrasi di indonesiaPelaksanaan demokrasi di indonesia
Pelaksanaan demokrasi di indonesia
Intan Oktavia
 
Diktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester iiDiktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester ii
sriyandi djoeweri
 
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruMasa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Kiki Evi Wahyuliana
 
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Asep Misdan
 

Similaire à Dinamika pelaksanaan uud 1945 (20)

Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Makalah demokrasi terpimpin (2)
Makalah demokrasi terpimpin (2)Makalah demokrasi terpimpin (2)
Makalah demokrasi terpimpin (2)
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Makalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpinMakalah demokrasi terpimpin
Makalah demokrasi terpimpin
 
Pelaksanaan demokrasi di indonesia
Pelaksanaan demokrasi di indonesiaPelaksanaan demokrasi di indonesia
Pelaksanaan demokrasi di indonesia
 
DINAMIKA DEMOKRASI.pptx
DINAMIKA DEMOKRASI.pptxDINAMIKA DEMOKRASI.pptx
DINAMIKA DEMOKRASI.pptx
 
demokrasi_terpimpin.ppt
demokrasi_terpimpin.pptdemokrasi_terpimpin.ppt
demokrasi_terpimpin.ppt
 
demokrasi_terpimpin.ppt
demokrasi_terpimpin.pptdemokrasi_terpimpin.ppt
demokrasi_terpimpin.ppt
 
Kelas 8 BAB Sistem pemerintahan indonesia
Kelas 8 BAB Sistem pemerintahan indonesiaKelas 8 BAB Sistem pemerintahan indonesia
Kelas 8 BAB Sistem pemerintahan indonesia
 
Diktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester iiDiktat sejarah kelas ix semester ii
Diktat sejarah kelas ix semester ii
 
Dekrit presiden
Dekrit presidenDekrit presiden
Dekrit presiden
 
Bab 8 b
Bab 8 bBab 8 b
Bab 8 b
 
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANGDINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
DINAMIKA PELAKSANAAN UUD '45 SEJAK AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI SEKARANG
 
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruMasa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
 
PPT PKN.pptx
PPT PKN.pptxPPT PKN.pptx
PPT PKN.pptx
 
Materi sistem-pemerintahan-ri
Materi sistem-pemerintahan-riMateri sistem-pemerintahan-ri
Materi sistem-pemerintahan-ri
 
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
Sejarahsistempemerintahanindonesia 111205195822-phpapp01
 
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesiaSejarah sistem pemerintahan indonesia
Sejarah sistem pemerintahan indonesia
 

Dernier

BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
JuliBriana2
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
dpp11tya
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
AtiAnggiSupriyati
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
JarzaniIsmail
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
nabilafarahdiba95
 

Dernier (20)

Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat  UI 2024
Tim Yang Lolos Pendanaan Hibah Kepedulian pada Masyarakat UI 2024
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
algoritma dan pemrograman komputer, tugas kelas 10
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptxBAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
BAB 5 KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG KEHIDUPAN.pptx
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR IPAS KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
 
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptxPPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
PPT PERUBAHAN LINGKUNGAN MATA PELAJARAN BIOLOGI KELAS X.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdfAksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
Aksi Nyata Sosialisasi Profil Pelajar Pancasila.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
7.PPT TENTANG TUGAS Keseimbangan-AD-AS .pptx
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdfModul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
Modul Ajar Bahasa Inggris - HOME SWEET HOME (Chapter 3) - Fase D.pdf
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.pptHAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ppkn i.ppt
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 

Dinamika pelaksanaan uud 1945

  • 1. Anggota Kelompok : 1. Annisa Ilmi Nurrani 2. Eki Indah Qurnaeni 3. Mohamad Yusuf Kandahlawy 4. Salahudin Khairul Huda
  • 2. A. Masa Awal Kemerdekaan (17 Agustus 1945-29 Desember 1949) (17 Agustus 1945-29 Desember 1949)
  • 3. A. Masa Awal Kemerdekaan (17 Agustus 1945-29 Desember 1949) Terjadi banyak gangguan Belanda mencoba berkuasa kembali DI/TII Pemberontakan PKI PRRI Permesta Pelaksanaan Pemerintahan Pelaksanaan Pemerintahan Dibentuk DPA Dibentuk DPA DPR dan MPR belum dapat dibentuk karena harus pemilu DPR dan MPR belum dapat dibentuk karena harus pemilu
  • 4. Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia KNIP berubah dari badan KNIP berubah dari badan pembantu presiden menjadi badan legislatif dan ikut menetapkan pembantu presiden menjadi badan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. GBHN. Kabinet presidensial menjadi kabinet Kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer, parlementer, 3 November 1945, dikeluarkan maklumat berisi pembentukan partai-partai politik. berdasarkan BP-KNIP berdasarkan BP-KNIP pemerintahan menjadi tidak stabil karena sering berganti perdana pemerintahan menjadi tidak stabil karena sering berganti perdana menteri. menteri. 14 November 1945, perdana menteri sebagai pimpinan kabinet x perdana menteri bertanggungjawab kepada KNIP (yang berfungsi sebagai DPR) bukan kepada presiden sesuai dengan UUD 1945
  • 5. 27 Desember 1949 terbentuklah RIS dari KMB di Den Haag. 17 Agustus 1950 kembali menjadi NKRI. Dengan UUDS 1950. UUDS 1950 (sistem parlementer) berbeda dengan UUD 1945 (sistem presidensial). September 1955 memilih DPR, dan Desember 1955 memilih Konstituante (bertugas menyusun UUD sebagai pengganti UUDS).
  • 6. Untuk mengambil keputusan mengenai UUD 1950 sebagai berikut : 1. Untuk mengambil putusan tentang Rancangan Undang-Undang baru sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota konstituante harus hadir. 2. Rancangan tersebut diterima jika disetujui oleh sekurang-kurang 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. 3. Rancangan yang telah diterima oleh Konstituante dikirim kepada Presiden untuk disahkan oleh Pemerintah. 4. Rancangan harus mengesahkan rancangan itu dengan segera serta mengumumkan Undang- Undang Dasar itu dengan keluhuran.
  • 7. Selama dua tahun Konstituante sidang, belum mampu menghasilkan keputusan baru. Karena muncul usul untuk mengembalikan Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945. Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 1959 : a. Menetapkan pembubaran Konstituante b. Menetapkan UUD 1945 berlaku lagi c. Pembentukan MPRS
  • 8. B. Masa Orde Lama Berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Berlakunya kembali UUD 1945 Dipengaruhi paham komunisme
  • 9. Penyimpangan orde lama Demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin Dalam menetapkan keputusannya, Presiden tidak melalui persetujuan DPR Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 karena DPR menolak Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara yang diajukan Masa jabatan Presiden seumur hidup Pemberontakan G30SPKI
  • 10. Orde Lama juga ditandai dengan Tritura, yang meliputi : 1. bubarkan PKI 2.Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI 3.Turunkan harga / perbaikan ekonomi
  • 11. Berakhirnya Orde Lama: saat Presiden mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar) yang memberikan wewenang kepada letjen Soeharto untuk mengambil langkah-langkah dalam mengembalikan keamanan negara.
  • 12. C. Orde Baru Orde di bawah pimpinan Soeharto pada awalnya untuk mengembalikan keadaan karena pemberontakan PKI bertekad untuk mempelopori pembangunan Indonesia sehingga sering disebut Orde Pembangunan.
  • 13. Keputusan MPRS Tap MPRS No. XIII/MPRS/1966 Tap MPRS No. XVIII/MPRS/1966 Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 Tap MPRS No. XXII/MPRS/1966 Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966
  • 14. Pada bulan Februari 1967 DPRGR mengeluarkan suatu resolusi yaitu meminta MPRS agar melaksanakan sidang istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden. Pada awal kekuasaan Orde Baru berupaya untuk memperbaiki nasib bangsa dalam berbagai bidang. Pemerintah Orde Baru berhasil mengadakan Pemilu Pertama. Namun lama-kelamaan program-program negara bukannya diperuntukkan kepada rakyat melainkan demi kekuasaan.
  • 15. Oleh karena kekuasaan politik Orde Baru di bawah Soeharto semakin sulit dikontrol, maka terjadi krisis ekonomi menjadi krisis politik. Generasi Muda di bawah pelopor garda depan mahasiswa mengadakan gerakan Reformasi untuk mengembalikan negara ke arah tatanan negara yan demokratis.
  • 16. D. Orde Reformasi Di latar belakangi oleh KKN saat orde baru. Pergantian presiden dari Soeharto ke B.J. Habibie pada 21 Mei 1998. Penyimpangan UUD 1945 pada orde baru karena moral penguasa dan kelemahan pasal-pasal UUD 1945, yaitu banyak pasal-pasal yang mudah diinterprestasi secara ganda (multi interpretable). Sehingga perlu mengadakan amandemen. Pada tahun 1999 diadakan pemilu untuk memilih MPR, DPR dan DPRD.
  • 17.
  • 18. SESI TANYA JAWAB DAN DISKUSI Citra: apa dasar alasan KNIP menjadi badan legislatif? Putri:Apa maksud Presiden seumur hidup? Intan: Bagaimana cara memaknai dan menghargai pergantian setiap orde?
  • 19. Bety : motif yang melatarbelakangi menjadi NKRI kembali? Eis : apa yang menyebabkan pancasila diperalat demi legitimasi kekuasaan? Lusi : adakah masa dinamika UUD terlaksana dengan baik?