4. Jumlah Rumah Sakit
Berdasarkan Kelas dan Penyelenggara
Sumber data: RS Online per 2 Januari 2017
0
0
5
5
6
A B C D Belum Ditetapkan
0 0
5 5
6
0 0 0 0 0
0
2
4
6
8
Kelas A Kelas B Kelas C Kelas D Belum Ditetapkan
RS Umum RS Khusus
RS Rujukan Provinsi :
RSUD Kabupaten Sorong
RS Rujukan Regional :
RSUD Kabupaten Manokwari
RS Terakreditasi :
RS Mitra Masy.Timika (swasta)
dengan status Tingkat Utama.
(KARS per 30 Maret 2017)
5. Peta Sebaran Jumlah Rumah Sakit
Kota Sorong 5 RS
Fak Fak 2 RS
Kaimana 4 RS
Raja Ampat 1 RS
Sorong Selatan 1 RS
Sorong 1 RS
Manokwari 3 RS
Teluk Wondama 1 RS
Teluk Bintuni 1 RS
Maybrat - RS
Tambrauw - RS
Manokwari Selatan - RS
Pegunungan Arfak - RS
11. PUSKESMAS TERAKREDITASI
(15 Puskesmas di 14 Kecamatan di 9 Kab/Kota)
NO KABUPATEN/KOTA
1 Kaimana 1 KAIMANA 1 KAIMANA
2 WONDIBOY 2 WONDIBOI
3 WASIOR 3 WASIOR
4 BINTUNI
5 MANIMERY
5 MANOKWARI BARAT 6 SANGGENG
6 MANOKWARI TIMUR 7 PASIR PUTIH
7 MOSWAREN
8 MOSWAREN
8 WAYER
9 WAYER
6 Sorong 9 AIMAS 10 AIMAS
7 Raja Ampat 10 SALAWATI UTARA 11 SAMATE
8 Manokwari Selatan 11 ORANSBARI 12 ORANSBARI
12 SORONG BARAT 13 TANJUNG KASUARI
13 SORONG TIMUR 14 KLASAMAN
14 SORONG UTARA 15 MALANU
BINTUNI
4
2
3
4
5
KECAMATAN PUSKESMAS
Teluk Wondama
Teluk Bintuni
Manokwari
Sorong Selatan
Kota Sorong
9
Sumber: Dit. Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
12. Pelayanan Kesehatan Bergerak (Dana
Dekon )
12
Dilaksanakan :
1. Pada tanggal 18 Juli 2017 ke 3 kampung di
Kabupaten Raja Ampat
2. Awal Agustus ke 3 kampung di Kabupaten Teluk
Wondama
3. Pertengahan Agustus ke 3 kampung di Kabupaten
Tambraw
16. Puskesmas Kilo, Kab. Dompu
Puskesmas :
DOREKAR, INANWATAN,
KOKODA, MATEMANI,
KAIS DARAT, SEREMUK,
SAIFI, FOKOUR, FOLLEY,
WEJIM, WAIFOI, WAISILIP,
WARWANAI, PEEF, MIYAH
KWOOR.
4 Dokter Umum
5 Dokter gigi
16 Perawat
16 Bidan
11 Farmasi
12 Gizi
11 Kesmas
14 Kesling
9 Ahli Teknik Lab Medik
WAJIB
KERJA
DOKTER
SPESIALIS
Perpres No. 4 Tahun 2017
Pelatihan PIS dengan Pendekatan Keluarga Sehat
Sasaran 13 Kabupaten dan 17 Puskesmas
Jenis Pelatihan Jumlah Peserta Keterangan
TOT Pelatihan Keluarga Sehat 19 Peserta: 3 Dinkes Kab/Kota,2 BBPK/Bapelkes, dan 1 Poltekkes
TOT Pelatihan Manajamen Puskesmas 2 1 dari Dinkes Prov, 1 dari Bapelkes
Pelatihan Keluarga Sehat 85 Setiap Puskesmas 5 orang
Pelatihan Manajemen Kesehatan 64 Setiap Puskesmas 3 orang
Dokter Spesialis
Usulan Kebutuhan
Dr.Sp.
Hasil Rekomendasi
Visitasi
Sp. Anak 2 2
Sp Bedah 0
So. Obgyn 1 1
Sp. Dalam 0
Sp. Anestesi 1 1
Jumlah RS Kelas C sebanyak 1 RS
17. Gambaran Drerajat/Status Kesehatan
• Angka kematian ibu di Povinsi Papua Barat tahun 2017
sebanyak 44 orang dengan total nasional 4.284 dan angka
kematian bayi sebanyak 177 orang dengan total nasional
23.910
• Status gizi Di Provinsi Papua Barat
17
Underweight Stunting Wasting Gemuk
IMD ≥ 1
Jam
IMD < 1
Jam
>=90
Tablet
<90
Tablet
9101 Fakfak 17.3 31.3 11.7 2.1 Akut-Kronis 2.2 20.1 23.6 21.7 80.9 91.7 59.2 70.6 18.3 19.9 10.5 36.8 48.4 100.0
9102 Kaimana 22.4 31.1 20.5 3 Akut-Kronis .8 25.4 47.2 12.5 71.0 93.5 35.3 89.0 28.6 6.9 50.0 56.1 20.4 96.5
9103 Teluk Wondama 26.7 38.6 16.0 4.1 Akut-Kronis .6 30.2 65.0 30.9 80.4 91.9 38.0 55.5 17.6 14.2 16.8 73.7 98.4
9104 Teluk Bintuni 25.8 24.9 17.3 2.7 Akut-Kronis 1.8 40.5 54.3 33.9 98.0 98.8 36.4 83.0 19.0 17.0 50.0 43.7 48.4 99.7
9105 Manokwari 29.6 36.8 14.8 2.7 Akut-Kronis 12.3 34.7 36.7 12.9 94.3 96.9 57.2 83.2 16.0 5.9 6.7 73.1 100.0
9106 Sorong Selatan 35.1 36.8 24.6 1.6 Akut-Kronis 2.6 31.8 65.0 15.4 92.4 97.0 82.9 88.8 30.0 16.9 13.8 76.2 100.0
9107 Sorong 23.5 28.4 12.9 3.4 Akut-Kronis 3.6 33.5 31.6 18.7 93.5 93.8 29.2 79.7 10.8 13.4 25.0 8.3 81.7 94.9
9108 Raja Ampat 32.6 36.9 22.7 3.6 Akut-Kronis 3.7 14.2 48.2 15.7 78.5 92.7 21.6 86.7 4.8 9.2 13.5 66.7 100.0
9109 Tambrauw 36.5 37.3 31.6 3.3 Akut-Kronis 3.9 8.9 47.3 21.8 87.1 93.4 37.5 43.1 7.2 12.9 6.8 24.3 99.7
9110 Maybrat 13.5 20.5 25.5 12.4 Akut-Kronis 9.0 44.3 40.4 5.2 52.9 88.9 5.0 27.7 7.8 1.4 50.0 50.0
9111 Manokwari Selatan 23.3 39.5 16.8 4.6 Akut-Kronis 4.5 30.3 65.6 40.0 60.3 82.3 83.3 74.4 18.7 21.8 16.1 58.9 85.3
9112 Pegunungan Arfak 32.2 43.5 17.7 5.3 Akut-Kronis 1.2 20.1 45.5 37.5 50.3 82.7 9.3 4.9 12.4 35.4 100.0
9171 Kota Sorong 16.3 32.7 13.4 11.4 Akut-Kronis 3.7 24.7 51.8 25.3 93.3 100.0 4.5 63.7 14.8 8.5 23.2 65.6 98.0
9100 PAPUA BARAT 24.0 33.3 16.4 5.4 Akut-Kronis 4.5 28.2 47.4 21.4 86.7 95.4 34.9 73.4 15.9 12.0 13.7 21.7 56.4 19.6 11.6 97.8
Timbang
≥ 4 kali
Kode Provinsi
Status Gizi Balita
Karakteristik
Masalah Gizi
IMD ASI
dalam 24
jam
terakhir
ASI
Ekskllusif
Balita
memiliki
KMS
Vitamin
A Balita
usia 6 -
59 bulan
Balita
Kurus
Dapat
PMT
Konsums
i Garam
Beriodiu
m
Bumil
Risiko
KEK
WUS
Risiko
KEK
Bumil
KEK
dapat
PMT
Bumil Dapat TTD
Ibu Nifas
Dapat Vit
A >=2
Remateri
Dapat
TTD
18. Jumlah Penyakit Menular :
Malaria : Suspek malaria dikonfirmasi laboratorium dan
persentase ACT
18
20. 20
TB Paru :
- Untuk capaian program RB paru Case Detection Rate (CDR)
mencapai 50% dari target untuk Papua Barat sebesar 51%.
Pencapaian Success Rate sebesar 57% dari target Papua Barat
sebesar 90%.
- HIV : grafik ODHA yang mendapatkan ARV di provinsi Papua
Barat.
21. HIV : grafik ODHA yang mendapatkan ARV di Provinsi
Papua Barat.
- HIV : grafik ODHA yang mendapatkan ARV di provinsi Papua Barat.
21
22. 22
Capaian TTU dan Sarana Air Minum di Provinsi Papua Barat
Tahun 2016
-Presentase Tempat-Tempat Umum (TTU) yang
memenuhi syarat tingkat nasional tahun 2017 Provinsi
Papua Barat sebesar 43,32% dari target Renstra sebesar
54%.
- Presentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang
memenuhi syarat kesehatan tahun 2017 sebesar 13%
dari target Renstra sebesar 20%.
23. GAMBARAN UMUM ANGGARAN KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2017
23
No Anggaran Kesehatan Anggaran 2017
1 Dana Dekonsentrasi 42.566.422.000
2 Dana UPT Pusat 65.362.165.000
3 Dana Alokasi Khusus Fisik 236,398,358,088
4 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 124.654.228.000
Total 350.447.687.000
24. Permasalahan Dalam Pemenuhan dan
Pemerataan Tenaga Kesehatan dan Dampaknya
24
- Formasi terbatas
- Daerah belanja
pegawai > 50% tidak
dapat mengusulkan
formasi CPNS
- Pemda tidak /belum
dapat mengangkat
tenaga kontrak/honor
(PP 48) kecuali BLUD
- Belum berjalannya SI
SDMK
- Redistribusi sulit
dilakukan
- Tidak diketahuinya
ketersedian SDMK di
Fasyankes
- Kekurangan tenaga dan
maldistribusi
- Pelayanan kesehatan
menjadi tidak optimal
dan berkualitas.
- Updating data (SI
SDMK)
- Perencanaan
kebutuhan SDMK
secara berjenjang
(Pemda dan Pusat),
ABK, Standar
Ketenagaan Minimal
- Komitmen Pemda
melaksanakan
redistribusi tenaga.
Permasalahan
Dampak
Tindak Lanjut
25. Permasalah dan Pemecahan Masalah
Tentang Tenaga Kesehatan di Daerah
Permasalahan/Kendala:
Jumlah tenaga kesehatan yang ada didaerah belum memenuhi kebutuhan / masih kurang.
• Distribusi tenaga kesehatan di daerah yang belum merata.
• Belum seluruh puskesmas di Provinsi Papua Barat memenuhi persyaratan sesuai dengan PMK 75 / 2014.
• Sistem rujukan belum berjalan optimal.
• Belum seluruh puskesmas di Provinsi Papua Barat melaksanakan manajemen puskesmas dengan baik.
• Pelaksanaan pendataan Keluarga Sehat belum dilakukan pada beberapa Puskesmas lokus PIS-PK.
• Pendataan keluarga sehat dengan menggunakan profil kesehatan keluarga secara menual baru terlaksana pada 6
puskesmas di 5 Kabupaten. Dan baru 2 Kabupaten yang telah mulai melakukan penginputan data melalui aplikasi
keluarga sehat. Indeks Keluarga Sehat (IKS) wilayah belum dapat tergambarkan pada dashboard aplikasi Keluarga
Sehat.
• Menyusun perencanaan kebutuhan SDM kesehatan secara berjenjang.
• Untuk puskesmas dilakukan pengiriman tenaga nusantara sehat dan penugasan khusus terutama puskesmas
daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.
25
26. Pemecahan Masalah:
• Pentingnya keterlibatan lintas sektor baik di pusat maupun di daerah
dalam upaya mempercepat pembangunan kesejahteraan di provinsi
Papua Barat.
• Perlu pendekatan khusus mengingat adanya perbedaan karakteristik
mulai dari letak geografis, perilaku, gaya hidup, budaya, hingga latar
belakang pendidikan masyarakat Papua Barat.
• Keberlanjutan dari penguatan tenaga kesehatan melalui pengiriman
Tim Nusantara Sehat dab Penugasan Khusus Individu
• Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam merencanakan,
melaksanakan dan mengendalikan program pembangunan
kesehatan
26