policy of island adoption DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDLLLDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEYTYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia.
Industri perikanan tradisional adalah praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan batang pancing, busur dan panah, harpoon, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, karena hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Meski tidak selalu bergerak secara subsisten, istilah ini banyak digunakan ketika menyinggung ekspansi perikanan komersial yang menekan nelayan dan pembudidaya kecil.
Model spasial temporal dampak kenaikan muka air laut terhadap permukiman pend...robert peranginangin
Studi ini mengembangkan model spasial temporal untuk menilai kerentanan permukiman di pulau-pulau kecil dari kenaikan muka air laut dengan kasus Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan, Jepara. Model ini menggabungkan sistem dinamis dan SIG berdasarkan kondisi lingkungan pulau kecil. Hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan muka air laut akan mengurangi lahan permukiman dan menyebabkan genangan air laut di area permukiman. Diperlukan upaya
Pembangunan Maluku sebagai provinsi kepulauan perlu diarahkan pada paradigma kelautan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, mengembangkan industri berbasis keunggulan lokal, dan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan desa ekologis tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Rencana ini mengembangkan konsep 'Delta Api' di tiga desa yaitu Desa Gondang, Desa Medana, dan Desa Gili Indah untuk menjadi model pengelolaan kawasan berbasis ekosistem yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim."
Dokumen tersebut meringkas konsep dan implementasi Delta Api, yaitu gerakan pemuda kepulauan di Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku untuk merancang kembali desa-desa di wilayah tersebut agar lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Delta Api telah direplikasi di 5 wilayah (Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Maluku Utara) dan terdiri dari 3 desa di setiap
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang krisis lingkungan hidup dan perubahan iklim di Indonesia yang disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu krisis lingkungan hidup dan perubahan iklim, absennya peran negara, dan kebijakan negara serta praktek buruk. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kesadaran politik lingkungan dari masyarakat dan agenda lingkungan hidup dalam pilpres 2014.
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas kebijakan perubahan iklim sektor kelautan Indonesia. Secara garis besar mencakup empat poin utama yaitu (1) adaptasi sektor kelautan, (2) mitigasi sektor kelautan, (3) tantangan dan upaya yang telah dilakukan, serta (4) mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam isu perubahan iklim sektor kelautan.
Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia.
Industri perikanan tradisional adalah praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan batang pancing, busur dan panah, harpoon, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, karena hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Meski tidak selalu bergerak secara subsisten, istilah ini banyak digunakan ketika menyinggung ekspansi perikanan komersial yang menekan nelayan dan pembudidaya kecil.
Model spasial temporal dampak kenaikan muka air laut terhadap permukiman pend...robert peranginangin
Studi ini mengembangkan model spasial temporal untuk menilai kerentanan permukiman di pulau-pulau kecil dari kenaikan muka air laut dengan kasus Pulau Karimunjawa dan Pulau Kemujan, Jepara. Model ini menggabungkan sistem dinamis dan SIG berdasarkan kondisi lingkungan pulau kecil. Hasilnya menunjukkan bahwa kenaikan muka air laut akan mengurangi lahan permukiman dan menyebabkan genangan air laut di area permukiman. Diperlukan upaya
Pembangunan Maluku sebagai provinsi kepulauan perlu diarahkan pada paradigma kelautan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, mengembangkan industri berbasis keunggulan lokal, dan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat.
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan desa ekologis tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim di Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Rencana ini mengembangkan konsep 'Delta Api' di tiga desa yaitu Desa Gondang, Desa Medana, dan Desa Gili Indah untuk menjadi model pengelolaan kawasan berbasis ekosistem yang tangguh terhadap dampak perubahan iklim."
Dokumen tersebut meringkas konsep dan implementasi Delta Api, yaitu gerakan pemuda kepulauan di Kepulauan Sunda Kecil dan Maluku untuk merancang kembali desa-desa di wilayah tersebut agar lebih tangguh terhadap perubahan iklim dan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Delta Api telah direplikasi di 5 wilayah (Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Maluku Utara) dan terdiri dari 3 desa di setiap
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang krisis lingkungan hidup dan perubahan iklim di Indonesia yang disebabkan oleh tiga faktor utama yaitu krisis lingkungan hidup dan perubahan iklim, absennya peran negara, dan kebijakan negara serta praktek buruk. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan kesadaran politik lingkungan dari masyarakat dan agenda lingkungan hidup dalam pilpres 2014.
Climate change policy from the oceans aspectCIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas kebijakan perubahan iklim sektor kelautan Indonesia. Secara garis besar mencakup empat poin utama yaitu (1) adaptasi sektor kelautan, (2) mitigasi sektor kelautan, (3) tantangan dan upaya yang telah dilakukan, serta (4) mandat Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam isu perubahan iklim sektor kelautan.
ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdfHariIswoyo
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang adaptasi petani di Maluku terhadap perubahan iklim melalui sistem agroekonomi dusun dan ketahanan pangan, dengan mengintegrasikan hutan, pertanian dan perikanan secara tradisional maupun modern. Dokumen tersebut juga membahas masalah khusus di Maluku seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan degradasi lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang revitalisasi program pengelolaan ruang laut nasional dan pencemaran lingkungan di Teluk Jakarta. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bertugas menyusun kebijakan pengelolaan ruang laut dan sumber daya laut. Teluk Jakarta tercemar limbah sampah dan industri sebanyak 14.000 kubik yang mengalir melalui 13 sungai.
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)Luluk Uliyah
Forum Pengajar, Peneliti dan Pemerhati Agraria, Lingkungan dan Kebudayaan mengajukan petisi kepada Presiden tentang penanganan krisis ekologi dan sosial di Pulau Jawa akibat rencana pembangunan industri yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hak masyarakat. Forum ini meminta Presiden menghentikan proyek-proyek tersebut dan menugaskan menteri terkait untuk mengkaji ulang izin lingkungan dan proses pengada
Dokumen tersebut merupakan laporan konsep masterplan pembangunan desa berkelanjutan bernama Delta Api di Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Delta Api adalah konsep desa tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim. Laporan ini membahas latar belakang, tujuan, dan hasil kegiatan pendampingan masyarakat untuk mengembangkan konsep Delta Api di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah.
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari tesis yang membahas analisis pemanfaatan pariwisata sebagai sarana usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan wisata Pantai Palabuhanratu, Sukabumi. Dokumen ini memperkenalkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta ruang lingkup wilayah dan waktu penelitian."
1. Rangkuman rencana tata ruang Pulau Sumatera yang mencakup tujuan-tujuan pengembangan wilayah secara berkelanjutan seperti pusat ekonomi perkebunan, pangan, energi dan pariwisata, serta pelestarian lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi permukiman nelayan di Pantai Depok, Yogyakarta yang kurang memadai dan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dokumen ini juga merancang konsep pengembangan permukiman nelayan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan mengintegrasikan unsur-unsur perumahan, lingkungan, dan peningkatan ekonomi.
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan guna melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. UU ini mengatur tentang asas, tujuan, proses, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan hak serta peran masyarakat d
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Mas...CIFOR-ICRAF
Presented by Satyawan Pudyatmoko, Deputy for Planning and Evaluation of Peatland and Mangrove Restoration Agency (BRGM) in keynote session of sub-national workshop on Increasing Capacity of Local Community and Sub-National Government on Mangrove Restoration and Food Security on 12 July 2022
1. Pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim diperlukan untuk mencapai target SDGs dan Visi Indonesia Emas 2045.
2. Berbagai kebijakan seperti efisiensi energi, energi terbarukan, dan rehabilitasi hutan dapat mendukung pencapaian net zero emissions.
3. Kolaborasi multipemaku kepentingan diperlukan untuk merencanakan pembangunan net zero emission Indonesia."
Dokumen ini membahas sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat informasi mengenai kondisi geografis, administratif, dan batas wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip, tahapan, dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013KPDT
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan perikanan tuna pole and line dan hand line di Kabupaten Sikka, NTT. Dokumen ini menjelaskan potensi, strategi, program, dan pencapaian pengembangan perikanan di kabupaten tersebut.
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim globalpariatmono
Diskusi kelompok membahas penataan sumber daya air untuk menghadapi perubahan iklim global dalam rangka ketahanan nasional. Kelompok ini menyarankan peningkatan pengelolaan sumber daya air, perencanaan antisipasi dampak perubahan iklim, dan budaya hemat air melalui regulasi dan sosialisasi.
ADAPTASI PETANI TERHADAP PERUBAHAN IKLIM.pdfHariIswoyo
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang adaptasi petani di Maluku terhadap perubahan iklim melalui sistem agroekonomi dusun dan ketahanan pangan, dengan mengintegrasikan hutan, pertanian dan perikanan secara tradisional maupun modern. Dokumen tersebut juga membahas masalah khusus di Maluku seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan degradasi lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang revitalisasi program pengelolaan ruang laut nasional dan pencemaran lingkungan di Teluk Jakarta. Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut bertugas menyusun kebijakan pengelolaan ruang laut dan sumber daya laut. Teluk Jakarta tercemar limbah sampah dan industri sebanyak 14.000 kubik yang mengalir melalui 13 sungai.
Presented by Muhammad Yusuf, Director of Directorate of the Coastal and Small Islands Utilization at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)Luluk Uliyah
Forum Pengajar, Peneliti dan Pemerhati Agraria, Lingkungan dan Kebudayaan mengajukan petisi kepada Presiden tentang penanganan krisis ekologi dan sosial di Pulau Jawa akibat rencana pembangunan industri yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hak masyarakat. Forum ini meminta Presiden menghentikan proyek-proyek tersebut dan menugaskan menteri terkait untuk mengkaji ulang izin lingkungan dan proses pengada
Dokumen tersebut merupakan laporan konsep masterplan pembangunan desa berkelanjutan bernama Delta Api di Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara, NTB. Delta Api adalah konsep desa tangguh dan adaptif terhadap perubahan iklim. Laporan ini membahas latar belakang, tujuan, dan hasil kegiatan pendampingan masyarakat untuk mengembangkan konsep Delta Api di Dusun Gili Air, Desa Gili Indah.
Dokumen tersebut merupakan bagian pendahuluan dari tesis yang membahas analisis pemanfaatan pariwisata sebagai sarana usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan wisata Pantai Palabuhanratu, Sukabumi. Dokumen ini memperkenalkan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta ruang lingkup wilayah dan waktu penelitian."
1. Rangkuman rencana tata ruang Pulau Sumatera yang mencakup tujuan-tujuan pengembangan wilayah secara berkelanjutan seperti pusat ekonomi perkebunan, pangan, energi dan pariwisata, serta pelestarian lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi permukiman nelayan di Pantai Depok, Yogyakarta yang kurang memadai dan berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dokumen ini juga merancang konsep pengembangan permukiman nelayan berwawasan lingkungan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dengan mengintegrasikan unsur-unsur perumahan, lingkungan, dan peningkatan ekonomi.
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur tentang pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan guna melindungi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. UU ini mengatur tentang asas, tujuan, proses, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan hak serta peran masyarakat d
Peran Pemerintah dalam Aktivitas Rehabilitasi Mangrove dan Kesejahteraan Mas...CIFOR-ICRAF
Presented by Satyawan Pudyatmoko, Deputy for Planning and Evaluation of Peatland and Mangrove Restoration Agency (BRGM) in keynote session of sub-national workshop on Increasing Capacity of Local Community and Sub-National Government on Mangrove Restoration and Food Security on 12 July 2022
1. Pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim diperlukan untuk mencapai target SDGs dan Visi Indonesia Emas 2045.
2. Berbagai kebijakan seperti efisiensi energi, energi terbarukan, dan rehabilitasi hutan dapat mendukung pencapaian net zero emissions.
3. Kolaborasi multipemaku kepentingan diperlukan untuk merencanakan pembangunan net zero emission Indonesia."
Dokumen ini membahas sistem perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya. Terdapat informasi mengenai kondisi geografis, administratif, dan batas wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip, tahapan, dan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Materi kadis rapat kementerian daerah tertinggal jakarta-27-29_mei_2013KPDT
Dokumen tersebut membahas tentang pengembangan perikanan tuna pole and line dan hand line di Kabupaten Sikka, NTT. Dokumen ini menjelaskan potensi, strategi, program, dan pencapaian pengembangan perikanan di kabupaten tersebut.
Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menghadapi dampak perubahan iklim globalpariatmono
Diskusi kelompok membahas penataan sumber daya air untuk menghadapi perubahan iklim global dalam rangka ketahanan nasional. Kelompok ini menyarankan peningkatan pengelolaan sumber daya air, perencanaan antisipasi dampak perubahan iklim, dan budaya hemat air melalui regulasi dan sosialisasi.
Similaire à KEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECIL (20)
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
KEBIJAKAN PEMERINTAH ADOPSI PULAU - PULAU KECIL
1. DIREKTORAT PENDAYAGUNAAN PULAU-PULAU KECIL
DITJEN KELAUTAN, PESISIR, DAN PULAU-PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jakarta, 30 September 2013
2. ISU PESISIR & PULAU-PULAU KECIL
1 Kemiskinan masyarakat yang
bermukim di kawasan pesisir dan
pulau-pulau kecil
2
Ketergantungan ekonomi yang
tinggi terhadap SDA dengan pola
pemanfaatan berlebih & merusak
3
Perubahan iklim global yang berdampak
pada kerusakan lingkungan, krisis pangan,
energi dan air
2
4. adalah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air
pada semua sisinya dan tetap berada di atas permukaan air pada
saat air pasang tertinggi (UNCLOS 1982)
4
Pulau
Pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan
2.000 km2 beserta kesatuan ekosistemnya
(UU No. 27 Tahun 2007)
Pulau Kecil
Batasan Pulau Kecil
13.466
PULAU BERNAMA
(BERDASARKAN
TOPONIMI)
1.667
(12,37 %)
berpenduduk
11.799
(87,643 %)
Tidak
berpenduduk
5. KARAKTERISTIK PULAU-PULAU KECIL
Sumber : Adrianto (2004); Bengen & Retraubun (2006)
Secara fisik
berukuran kecil
Populasi
terbatas dan
relatif homogen
Rentan terhadap
perubahan
lingkungan dan
bencana alam
Tergantung pada
ekonomi luar
pulau (mainland)
Memiliki
sumberdaya hayati
yang beragam dan
melimpah
Terpisah dari
pulau induk,
bersifat insular
Tidak mampu
mempengaruhi
hidroklimat laut
Memiliki daya
dukung terbatas,
terutama air
tawar
Cenderung
memiliki spesies
endemik yang
tinggi
Kemiskinan &
Keterbatasan
SDM
Keterbatasan
infrastruktur &
Aksessibilitas
6. Pusat keanekaragaman hayati laut,
Pendukung sistem perikanan tangkap,
Pengembangan areal budidaya laut
(mariculture),
Pusat industri pengolahan berbasis
sumberdaya,
Wisata bahari (diving, snorkling, fishing,
surfing, sun-bathing, swimming).
Pusat pendidikan dan penelitian,
Pengembangan energi alternatif terbarukan,
Pengembangan jasa-jasa kemaritiman, dll.
POTENSI PULAU-PULAU KECIL
6
7. Kemiskinan Masyarakat
dan Keterbatasan SDM Rendahnya
Akses
Transportasi &
Komunikasi
Lemahnya
Pengawasan &
Penegakan Hukum,
Konflik pengelolaan
Sangat Rentan
dan Daya
dukung terbatas
Degradasi
Lingkungan &
Sumberdaya
Berbagai isu dan
permasalahan utama
dalam pembangunan
pulau-pulau kecil
Indonesia
ISU DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN
PULAU-PULAU KECIL
8. SUMBER :
BADAN PUSAT STATISTIK (2010)
POTRET KEMISKINAN
MASYARAKAT PESISIR & PULAU-PULAU
KECIL
8
10.639 desa pesisir
2,13 Juta rumah tangga
7,8 Juta jiwa penduduk miskin
2,2 Juta jiwa penduduk sangat
miskin
9. PERMASALAHAN KERUSAKAN EKOSISTEM DI PPK
>32% TERUMBU KARANG RUSAK (LIPI, 2008) >43% MANGROVE RUSAK (DJ RLPS, 1999)
ABRASI AKIBAT PENEBANGAN MANGROVE PENCEMARAN SAMPAH DI PANTAI 9
10. PULAU BATEK,
NTT (09 15 33 S,
123 59 15 E)
92
PPKT
(PERPRES 78/
2005)
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
(PPKT)
TUGU NKRI DI
PULAU MIANGAS
TIM KOORDINASI
PENGELOLAAN
PPKT
(PERPRES 78/
2005
MENKO
POLHUKAM
KETUA
MENTERI
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
WAKIL KETUA &
KOORDINATOR
HARIAN
11. #
S#
S
#
S
#
S
#
S
#
S#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S #
S #
S #
S #
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S #
S
#
S
#
S
#
S#
S#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S #
S
#
S #
S #
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S#
S
#
S #
S #
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S #
S
#
S#
S
#
S
#
S
#
S
#
S
#
S#
S#
S#
S
Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai,
Tokong Nanas, Tokong Belayar, Tokong Boro,
Semiun, Sebetul, Sekatung, Senua, Subi Kecil,
Kepala, Iyu Kecil, Karimun Kecil, Nipa,
Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa
Enggano
Batu Kecil
Sibarubaru,
Sinyaunyau,
Mega
Simuk,
Wunga
Rondo, Berhala, Salaut Besar, Salaut
Kecil, Rusa, Raya, Simeulucut
Sebatik, Gosong Makasar, Maratua,
Lingian, Salando, Dolangan,
Bangkit, Manterawu, Makalehi,
Kawalusu, Kawio, Marore, Batu
Bawaikang, Miangas, Marampit,
Intata, Kakarutan
Liki, Bepondi, Bras, Fanildo,
Miossu, Fani, Budd, Jiew
Deli
Manuk,
Nusakambangan Panehan, Sekel,
Barung
Sophialouisa
Dana (ada 2), Batek,
Alor, Mangudu, Liran
Wetar, Kisar, Leti,
Meatimiarang
Masela, Selaru, Batarkusu,
Asutubun, Larat, Batu
Goyang, Enu, Karang,
Kultubai Selatan, Kultubai
Utara, Panambulai,
Karaweira, Ararkula, Laag,
Kolepon
Berhala
PETA LOKASI 92 PPK TERLUAR
13. 31 PPKT BERPENDUDUK
PRIORITAS UNTUK ADOPSI PULAU
No. Nama Pulau (Kab)
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Keterangan
1 Pulau Subi Kecil (Natuna) 2.857 PKS Ditjen KP3K-IPB
2 Pulau Sebatik (Nunukan) 32,557 PKS Ditjen KP3K-UNHAS
3 Pulau Maratua (Berau) 2,818 PKS Ditjen KP3K-ITS
4 Pulau Lingian (Toli-toli) 315
5 Pulau Makalehi (Sangihe) 1,425
6 Pulau Kawalusu (Sangihe) 660
7 Pulau Kawio (Sangihe) 425
8 Pulau Marore (Sangihe) 845
9 Pulau Miangas (Talaud) 763
10 Pulau Marampit (Talaud) 1.273
11 Pulau Kakarutan (Talaud) 748
12 Pulau Mantehage(Minut) 2.163
13 Pulau Brass (Biak Numfor) 200
14 Pulau Bepondi (Biak Numf) 535
15 Pulau Liki (Sarmi) 374
Sumber: Profil 31 Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia, Ditjen KP3K, KKP, 2012
14. 31 PPKT BERPENDUDUK
PRIORITAS UNTUK ADOPSI PULAU
No. Nama Pulau
Jumlah Penduduk
(Jiwa)
Keterangan
16 Pulau Kolepon (Merauke) 14.841
17 Pulau Penambulai (Mal Ra) 285
18 Pulau Larat (MTB) 19,765 PKS Ditjen KP3K-UI
19 Pulau Selaru (MTB) 12.249
20 Pulau Masela (MBD) 2,879 Rencana PKS Ditjen
KP3K-UI
21 Pulau Meatimiarang (MBD) 40 (16 KK)
22 Pulau Leti (MBD) 10,548
23 Pulau Kisar (MBD) 15.296
24 Pulau Wetar (MBD) 8.124
25 Pulau Liran (MBD) 660
26 Pulau Alor (Alor) 181.913 PKS Ditjen KP3K-UGM
27 Pulau Nusakambangan
(Cilacap)
13,540 PKS Ditjen KP3K-IPB
28 Pulau Enggano (Bengkulu
Utara)
2.760 Rencana PKS Ditjen
KP3K- UNIB
29 Pulau Simuk (Nias Selatan) 1.741
30 Pulau Karimun kecil
(Karimun)
12 KK PKS Ditjen KP3K-UNDIP
31 Pulau Pelampong (Batam) 6 KK
Sumber: Profil 31 Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia, Ditjen KP3K, KKP 2012
15. MISI RPJPN
POIN 8 : MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA KEPULAUAN
YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN
NASIONAL
PRIORITAS
BANGNAS
POIN 9 : LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA
POIN 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA KONFLIK
UU No.27
THN 2007
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
PP No. 62
THN 2010
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
PERMEN
NO. 20/2008
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL DAN PERAIRAN
DI SEKITARNYA
PERPRES
78 /2005
PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
PERMEN
NO.14/2009
MITRA BAHARI
16. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Pro-Poor; melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pelaku
usaha kelautan dan perikanan.
2. Pro-Job; melalui optimalisasi potensi perikanan budidaya yang belum
tergarap, dukungan modal dan kepastian berusaha untuk menurunkan
tingkat pengangguran
3. Pro-growth; melalui pengembangan infrastruktur, industrialisasi, dan
modernisasi.
4. Pro-sustainability; melalui upaya pemulihan dan pelestarian
lingkungan perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta mitigasi dan
adaptasi terhadap perubahan iklim.
17. ARAHAN PENGELOLAAN
PULAU KECIL PROFIL
PERENCANAAN
RENCANA ZONASI
ARAHAN PENGELOLAAN
PERTAHANAN
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
PELESTARIAN
LINGKUNGAN
INFRASTRUKTUR DASAR
- Energi Listik
- Air Bersih
- Jetty/Dermaga
- Jalan Lingkungan
DUKUNGAN SARANA PRODUKSI
- Perikanan Tangkap
- Perikanan Budidaya
- Pariwisata Bahari
- Pengolahan Perikanan
Rehabilitasi Ekosistem
Pulau-pulau Kecil
Perlindungan/
Perbaikan Pantai
Pengelolaan Kesehatan Masyarakat
dan Sanitasi Lingkungan
Mitigasi Bencana dan
Adaptasi Perubahan Iklim
PULAU KECIL YANG BERNILAI EKONOMI TINGGI
1. Kondisi Lingkungan PPK baik
2. Ketahanan terhadap bencana dan adaptif terhadap Perubahan Iklim
3. Sarana dan Prasarana Mamadai
4. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan ekonomi produktif
EVALUASI
18. PROGRAM ADOPSI PULAU
(ASUH PULAU/PULAU BINAAN)
• Mendukung program Mitra Bahari melalui strategi/ kebijakan
dalam pembangunan pulau-pulau kecil melalui pelibatan peran
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD,
perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga donor, LSM dan
pemangku kepentingan lainnya dalam bingkai kerjasama
kemitraan yang terpadu.
• Sebagai wujud tanggung jawab sosial, tanggung jawab
lingkungan, tanggungjawab akademik dan pengabdian terhadap
masyarakat pulau-pulau kecil/PPK Terluar.
19. • Pendekatan kemitraan dan partisipatif dari berbagai pemangku
kepentingan dengan prinsip dasar (kesetaraan, berbasis
sumberdaya lokal, partisipasi masyarakat, ramah lingkungan,
akuntabel, sinergi dan berkelanjutan)
• Bersumber dari dana APBN/APBD, dana CSR (Corporate Social
Responsibility), Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)
BUMN/BUMD, dana Penelitian dan Pengabdian Pada
Masyarakat, Dana swadaya masyarakat (donatur) serta dana
lainnya yang tidak mengikat.
• Fokus bidang utama: Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Sarana-
Prasarana, Lingkungan dan Sosial-Budaya.
PROGRAM ASUH PULAU
20. Peluang pemanfaatan CSR dan PKBL
di Pulau-pulau Kecil
• pencapaian sasaran MDG’s di pulau-pulau Kecil:
pengurangan kemiskinan dan pelestarian sumberdaya alam
• tingkat kemiskinan masyarakat di wilayah pesisir dan Pulau-pulau
kecil masih cukup tinggi
• tanggung jawab perusahaan dan BUMN yang beroperasi atau yang
memberikan dampak terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil
• fokus pada kegiatan pemberdayaan masyarakat PPK, meliputi
bidang ekonomi, sosial, ekologi dan kelembagaan masyarakat
• pengembangan kemandirian masyarakat pulau-pulau kecil melalui
sektor pendidikan, kesehatan, perekonomian, konservasi, mitigasi
bencana dan partisipasi dalam pengelolaan pulau
21. KERJASAMA PROGRAM ADOPSI PULAU DENGAN
KEMENTERIAN BUMN DAN BP MIGAS
1. MoU Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Kepala BP
MIGAS Nomor. 03/MEN-KP/KB/2011 dan Nomor.
R.0002/BP00000/2011/SO Tanggal 19 Januari 2011 Tentang
“Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Sekitar
Wilayah Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”
2. MoU Menteri Kelautan dan Perikanan dengan Menteri BUMN
Nomor. 01/MEN-KP/KB/I/2011 dan Nomor. 01/MB/2011
Tanggal 19 Januari 2011 Tentang “Implementasi Program
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Dalam Pengelolaan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan”
22. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPKT
MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP
dan Universitas Hasanudin untuk Percepatan pembangunan di
Pulau Sebatik (Kab. Nunukan) tanggal 9 Januari 2012
23. • Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan UNHAS di Pulau Sebatik
No Kegiatan Waktu Pelaksana
1 Peningkatan Kapasistas IPTEK Melalui
Regenerasi Nelayan:
- Teknologi penangkapan ikan, diikuti oleh
5 orang nelayan pulau
- Teknologi pengolahan pasca panen
(kerupuk amplang), diikuti oleh 5 orang
wanita pulau.
Implementasi Teknologi Tepat Guna di
Wilayah Pesisir:
- Teknologi perbengkelan, diikuti oleh 5
orang nelayan pulau.
Juli Dit.
PMPPU
2 Kuliah Kerja Nyata Angkatan 1:
Melibatkan 20 Orang Mahasiswa UNHAS di
5 kecamatan, mencakup pelaksanaan
kegiatan:
- Penyuluhan Pendidikan dan Agama
- Penyuluhan Perikanan dan pertanian
- Peyuluhan kesehatan dan sanitasi
lingkungan
- Pembuatan tempat sampah dan batas
desa
Juli-
Agustus
Mahasisw
a UNHAS
3 Kuliah Kerja Nyata Angkatan 2:
Bekerjasama dengan Badan Narkotika
Nasional (BNN) melibatkan 60 Mahasiswa
UNHAS dan 20 residen Pasca Rehabilitasi
BNN
Nopember
-
Desember
Mahasisw
a UNHAS,
BNN
24. No Kegiatan Waktu Pelaksana
4 Bantuan Sarana Pengembangan Usaha
Perikanan:
- Mesin Tempel 25 PK, sebanyak 22 unit
- Cool Box 100 liter, sebanyak 22 unit
Nopember Dit. PPK
5 Bimbingan TeknisPengelolaan Ekosistem
Pulau-pulau Kecil :
Diikuti oleh 50 peserta yang terdiri dari
unsur masyarakat pulau dan SKPD
setempat. Materi bimtek yang
disampaikan, meliputi:
- Pengelolaan sampah organik
- Kerajinan Daur ulang sampah plastik
- Pengolahan Buah Mangrove
- Budidaya rumput laut ramah lingkungan
- Aksi Bersih Lingkungan PPK
- Bantuan sarana Budidaya Rumput laut,
Sarana Pengolahan dan sarana
pengelolan sampah
Desember
Dit. PPK
• Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan UNHAS di Pulau Sebatik
(Lanjutan..)
25. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPKT
MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP
dan Institut Pertanian Bogor untuk Percepatan pembangunan di
Pulau Subi Kecil (Kab. Natuna) dan Nusakambangan (Kab.
Cilacap) tanggal 26 Januari 2012
26. No Kegiatan Pelaksanaan Keterangan
1 Bimbingan Teknis Peningkatan
Ketahanan Masyarakat PPK
terhadap Bencanan dan
Perubahan Iklim :
Diikuti oleh 50 peserta yang
terdiri dari unsur masyarakat
pulau dan SKPD setempat. Materi
bimtek yang disampaikan,
meliputi:
- Pengurangan Resiko Bencana
- Simulasi Tanggap darurat
bencana
- Pembuatan peta dan rambu
evakuasi Bencana
- Pembuatan jalur evakuasi
- Budidaya kepiting bakau dan
nila
Mei Dit. PPK
• Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan IPB di di Pulau Nusakambangan
27. No Kegiatan Pelaksanaan Keterangan
2 Kuliah Kerja Profesi (KKP):
Diikuti oleh 28 orang mahasiswa.
Praktek Kerja Lapangan (PKL):
Diikuti oleh 15 Orang Mahasiswa.
Pelaksanaan KKP dan PKL tersebut,
mencakup kegiatan:
- Penyuluhan Pendidikan dan Agama
- Penyuluhan Perikanan dan
pertanian
- Peyuluhan kesehatan dan sanitasi
lingkungan
- Pembuatan media veltikultur dan
bahan edukatif
- Survey potensi dan permasalahan
pengembangan Minawisata
Juli
Mahasiswa
FEMA dan FPIK
IPB
3 Minawisata Pulau-pulau Kecil:
- Perencanaan Bisnis Plan
- Sarana Tracking Mangrove, ukuran
2 x 350 m
Nopember-
Desember
Dit. PPK
4 Bantuan Sarana Pengembangan
Usaha Perikanan:
- Mesin Tempel 25 pk, sebanyak 9
unit
Nopember Dit. PPK
5 Fasilitasi Penyusunan Rencana
Zonasi Rinci Kawasan Segara
Anakan, Kabupaten Cilacap
Nopember Dit. TRLP3K
• Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan IPB di di Pulau Nusakambangan
(Lanjutan..)
28. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP, Yayasan
Kalpatma Bersama (Ikatan Alumni Lemhanas Angkatan 45) dan Kodam II
Sriwijaya untuk Percepatan Pembangunan di Pulau Batukecil (Bertuah),
Propinsi Lampung tanggal 30 April 2012.
Perkembangan pelaksanaan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau
Batu Kecil di tahun 2012 adalah tahap penyusunan rencana aksi.
KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPKT
DENGAN LSM DAN INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA
29. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK
MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Ditjen KP3K-KKP
dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) untuk
Percepatan pembangunan di Pulau Poteran (Kab. Sumenep) dan
Pulau Maratua (Kab. Berau), tanggal 10 Nopember 2012
30. • Dalam pelaksanaan PKS ini pihak ITS menginisiasi kerjasama dengan
Hochschule Wismar University Of Applied Sciences (Wismar University)
Jerman dalam mengembangkan Sister Island Project yang mencakup
pengembangan ekonomi, energi dan lingkungan pulau kecil secara
berkelanjutan.
• Tujuan Sister Island Project :
Membangun pulau kecil yang bernilai ekonomi, mandiri energi, dan
berorientasi lingkungan yang berkelanjutan, melalui pengembangan
vegetasi pantai (tanaman Kelor) di Pulau Poteran sebagai bahan baku
industri farmasi (obat, kosmetik).
Inisiasi Sister Island Project
31. Kerjasama Ditjen KP3K dan LTMI HMI Surabaya dalam Pemberdayaan masyarakat di Pulau
Poteran, 23 Desember 2012, kegiatannya antara lain :
1. Sosialisasi program adopsi pulau
• Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan ITS di Pulau Poteran
2. Bimbingan teknis/ keterampilan pengolahan hasil perikanan seperti mie ikan, bakso
ikan, sosis ikan dan abon ikan
32. Bantuan sarana pengolahan :
• 1 Penggiling daging (grinder)
• 1 Alat giling mie, dan
• 1 Alat cetak sosis manual
Bantuan sarana pengolahan sampah:
• 3 Gerobak sampah
• 10 Tong sampah.
3. Pemberian bantuan sarana penunjang
Bantuan sarana peningkatan ketahanan pangan:
• alat pemipil jagung,
• mesin tepung, dan
• perajang singkong manual
• Implementasi PKS antara Ditjen KP3K dan ITS di Pulau Poteran (Lanjutan..)
33. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK
MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.
Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Dipenogoro (UNDIP) No.
01/KP3K/KKP/PKS/IV/2013 dan No. 1887/UN7.P/HK/2013 tanggal 10 April
2013 tentang Pengelolaan Pulau Kecil Terluar di Pulau Karimun Kecil
Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
34. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK
MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.
Perjanjian Kerjasama dengan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
(UGM) No. 02/KP3K/KKP/PKS/VI/2013 dan No. 1178/H1.SPs/HM/2013
tanggal 7 Juni 2013 tentang Pengelolaan Pulau Alor Kabupaten Alor, Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
35. KERJASAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PPK
MELALUI PROGRAM PULAU ASUH DENGAN UNIV.
Perjanjian Kerjasama dengan Universitas Indonesia (UI) No.
02/KP3K/KKP/PKS/VII/2013 dan No. 154/PKS/R/UI/2013 tanggal 4 Juli 2013
tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar di Pulau Larat Kabupaten
Maluku Tenggara Barat.