SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
LATAR BELAKANG PERPAJAKAN
DAN PUNGUTAN LAIN SELAIN PAJAK
KELOMPOK 2
1.ANANTA DWI SAPUTRA
2.ANIS TRI WAHYUNI
3.ARIF KAUTSAR NIBRAS SENNA
SEJARAH PERPAJAKAN
 Pajak memiliki sejarah yang sangat panjang sejalan
dengan perkembangan manusia. Sebagai gejala
sosial pajak sudah ada sejak adanya masyarakat.
Sehingga adalah sesuatu yang lazim apabila ada
yang mengatakan “ada masyarakat, ada pajak” (ubi
societas, ibi aerarium)
2
Pajak ada karena adanya masyarakat
3
Pajak ada karena adanya masyarakat. Jika tidak
ada masyarakat, tidak mungkin ada pajak. Pajak
merupakan gejala social dan hanya terdapat
dalam suatu masyarakat . Ketika sebuah tatanan
kemasyarakatan terbentuk, dengan sendirinya
akan terbentuk suatu sistem pemerintahan. .
Mengapa Pajak penting ?
4
1.Peranan pajak sangat dominan dalam
penerimaan APBN ;
2.Penetapan Pajak bersifat executorial , yang
mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3.Pajak tidak sekedar kewajiban , tetapi juga
merupakan hak warga negara untuk ikut
berpartisipasi dalam membangun negara.
pajak merupakan sumber pendapatan
negara.
5
Pendapatan negara berasal dari :
Penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan
pajak perdagangan internasional). Penerimaan
negara bukan pajak (penerimaan sumber daya
alam, bagian laba BUMN, PNBP lainnya)
Perimaan hibah.
penetapan pajak bersifat executorial :
6
Pasal 9 UU no.28 tahun tentang KUP : Surat
Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar (SKPKB), surat Ketetapan Pajak
Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT) harus
dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak
tanggal diterbitkan. Pasal 25 (7) dan psl.27(5) UU
no.28/2007 Dalam hal WP mengajukan
Keberatan atau Banding, jangka waktu
pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1
bulan sejak tanggal penerbitan SK Kebaratan/
Banding
Pajak tidak sekedar kewajiban
tetapi sebagai HAK :
7
Pajak tidak sekedar kewajiban tetapi sebagai
HAK :
1. Penerimaan pajak digunakan untuk
pembangunan Nasional, baik Pemerintah
Pusat maupun Daerah;
2. Berdasarkan Undang-undang , penerimaan
pajak pusat dibagihasilkan kepada Daerah ;
3. Restitusi dan Keberatan apabila dalam waktu
12 bulan tidak direspon maka permohonan
dianggap diterima
PUNGUTAN LAIN SELAIN PAJAK
Retribusi
1.
Cukai
2.
Bea Masuk
3.
Sumbangan
4.
RETRIBUSI
Karakteristik :
 retribusi tidak ada unsur paksaan,
 ikatan pembayaran tergantung pada
kemauan si pembayar,
 tidak selalu menggunakan sarana undang-
undang. Jadi, retribusi pada umumnya
berhubungan dengan imbalan jasa secara
langsung.
Retribusi
adalah iuran rakyat yang disetorkan
melalui kas negara atas dasar
pembangunan tertentu dari jasa atau
barang milik negara yang digunakan
oleh orang-orang tertentu.
CUKAI
 Cukai,
 adalah iuran rakyat atas pemakaian barang-
barang tertentu, seperti minyak tanah,
bensin, minuman keras, rokok, atau
tembakau
BEA MASUK
 Bea masuk
adalah bea yang dikenakan terhadap barangbarang
yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia
dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri.
Sementara itu, bea keluar adalah bea yang dikenakan
atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah
pabean Indonesia dengan maksud barang tersebut
akan diekspor ke luar negeri.
SUMBANGAN
 Sumbangan
adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu
yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi
pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak
memberikan prestasi kepada umum, dan pengeluarannya
tidak dapat diambil dari kas negara. Pada mulanya
sumbangan bersifat insidentil dan sukarela, jumlah
sumbangan juga tidak mengikat dan tidak harus berupa
uang tetapi dapat berupa barang.
Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx

Contenu connexe

Similaire à Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx

Tugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajakTugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajak
rhatnae23
 
MATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptx
MATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptxMATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptx
MATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptx
khairulumam93
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakan
eryeryey
 
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Tugas Ekonomi Rahma Naulita  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Rahma Naulita
 
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Tugas Ekonomi annez fathia  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Annez Fathia
 

Similaire à Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx (20)

Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
Ekonomi Pajak Kelas 11 Kurikulum 2013
 
perpajakan
perpajakanperpajakan
perpajakan
 
Tugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajakTugas mspp tentang pajak
Tugas mspp tentang pajak
 
MATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptx
MATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptxMATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptx
MATERI_PAJAK_1_PENGERTIAN_HUKUM_PAJAK.pptx
 
Pertemuan 1
Pertemuan 1Pertemuan 1
Pertemuan 1
 
Bab i pajak dalam kehidupan sehari hari
Bab i pajak dalam kehidupan sehari hariBab i pajak dalam kehidupan sehari hari
Bab i pajak dalam kehidupan sehari hari
 
Pengantar Perpajakan
Pengantar PerpajakanPengantar Perpajakan
Pengantar Perpajakan
 
Contoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakContoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajak
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi, Dhanny Deswita Maheswari, Ranti Pusriana, Perpajakan, SMAN 12 ...
 
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...
Tugas ekonomi,Enggar fajri hasti,Ranti Pusriana S.pd,Perpajakan Indonesia,SMA...
 
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
Tugas Ekonomi Nanda Dwi Ferbiana Perpajakan 2017
 
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...Tugas Ekonomi Rahma Naulita  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
Tugas Ekonomi Rahma Naulita Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12...
 
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...Tugas Ekonomi annez fathia  Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
Tugas Ekonomi annez fathia Ranti pusriana S.Pd perpajakan indonesia SMAN 12 ...
 
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAKTugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
Tugas ekonomi xi mia 5 PAJAK
 
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.pptslide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
slide-pengertian-perpajakan dan administrasi pajak.ppt
 
2. ruang lingkup perpajakan
2. ruang lingkup perpajakan2. ruang lingkup perpajakan
2. ruang lingkup perpajakan
 
Makalah pajak daerah
Makalah pajak daerahMakalah pajak daerah
Makalah pajak daerah
 
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomianPajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
Pajak & pengaruhnya terhadap perekonomian
 
Hukum pajak
Hukum pajakHukum pajak
Hukum pajak
 

Dernier

1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
indahningsih541
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
SriHandayaniLubisSpd
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
ressyefrina15
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Hermawati Dwi Susari
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Novi Cherly
 

Dernier (20)

1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
1.4.a.4.3. Keyakinan Kelas tuga mandiri calon guru penggerak.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik WidarsihTugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
Tugas Mandiri 1.4.a.4.4.pdf Ninik Widarsih
 
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptxRevisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
Revisi Kumpulan LK Workshop perdirjen 7327.pptx
 
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
PPT PEMBELAJARAN KELAS 3 TEMATIK TEMA 3 SUBTEMA SUBTEMA 1 PEMBELAJARAN 1
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdfLaporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
Laporan Guru Piket Bukti Dukung PMM - www.kherysuryawan.id (1) (1).pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docxLK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
LK 1 - 5T Keputusan Pemimpin Berdampak.docx
 
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdfLaporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
Laporan_Rekan_Sejawat Sri Lubis, S.Pd (1).pdf
 
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaanSoal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
Soal BAB 6 IPAS KELAS 4.doc tentang kebudayaan
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah 1_Mei 2024.pptx
 
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docxLAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
LAPORAN SATUAN PENDIDIKAN 211 sabadolok.docx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMMform Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
form Tindak Lanjut Observasi Penilaian Kinerja PMM
 
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannyaModul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
Modul Ajar Ipa kelas 8 Struktur Bumi dan perkembangannya
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Pajak-1-Pengantar-Perpajakan-pert-1-1009122.pptx

  • 1. LATAR BELAKANG PERPAJAKAN DAN PUNGUTAN LAIN SELAIN PAJAK KELOMPOK 2 1.ANANTA DWI SAPUTRA 2.ANIS TRI WAHYUNI 3.ARIF KAUTSAR NIBRAS SENNA
  • 2. SEJARAH PERPAJAKAN  Pajak memiliki sejarah yang sangat panjang sejalan dengan perkembangan manusia. Sebagai gejala sosial pajak sudah ada sejak adanya masyarakat. Sehingga adalah sesuatu yang lazim apabila ada yang mengatakan “ada masyarakat, ada pajak” (ubi societas, ibi aerarium) 2
  • 3. Pajak ada karena adanya masyarakat 3 Pajak ada karena adanya masyarakat. Jika tidak ada masyarakat, tidak mungkin ada pajak. Pajak merupakan gejala social dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat . Ketika sebuah tatanan kemasyarakatan terbentuk, dengan sendirinya akan terbentuk suatu sistem pemerintahan. .
  • 4. Mengapa Pajak penting ? 4 1.Peranan pajak sangat dominan dalam penerimaan APBN ; 2.Penetapan Pajak bersifat executorial , yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; 3.Pajak tidak sekedar kewajiban , tetapi juga merupakan hak warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam membangun negara.
  • 5. pajak merupakan sumber pendapatan negara. 5 Pendapatan negara berasal dari : Penerimaan perpajakan (pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional). Penerimaan negara bukan pajak (penerimaan sumber daya alam, bagian laba BUMN, PNBP lainnya) Perimaan hibah.
  • 6. penetapan pajak bersifat executorial : 6 Pasal 9 UU no.28 tahun tentang KUP : Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT) harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Pasal 25 (7) dan psl.27(5) UU no.28/2007 Dalam hal WP mengajukan Keberatan atau Banding, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh sampai dengan 1 bulan sejak tanggal penerbitan SK Kebaratan/ Banding
  • 7. Pajak tidak sekedar kewajiban tetapi sebagai HAK : 7 Pajak tidak sekedar kewajiban tetapi sebagai HAK : 1. Penerimaan pajak digunakan untuk pembangunan Nasional, baik Pemerintah Pusat maupun Daerah; 2. Berdasarkan Undang-undang , penerimaan pajak pusat dibagihasilkan kepada Daerah ; 3. Restitusi dan Keberatan apabila dalam waktu 12 bulan tidak direspon maka permohonan dianggap diterima
  • 8. PUNGUTAN LAIN SELAIN PAJAK Retribusi 1. Cukai 2. Bea Masuk 3. Sumbangan 4.
  • 9. RETRIBUSI Karakteristik :  retribusi tidak ada unsur paksaan,  ikatan pembayaran tergantung pada kemauan si pembayar,  tidak selalu menggunakan sarana undang- undang. Jadi, retribusi pada umumnya berhubungan dengan imbalan jasa secara langsung. Retribusi adalah iuran rakyat yang disetorkan melalui kas negara atas dasar pembangunan tertentu dari jasa atau barang milik negara yang digunakan oleh orang-orang tertentu.
  • 10. CUKAI  Cukai,  adalah iuran rakyat atas pemakaian barang- barang tertentu, seperti minyak tanah, bensin, minuman keras, rokok, atau tembakau
  • 11. BEA MASUK  Bea masuk adalah bea yang dikenakan terhadap barangbarang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dengan maksud untuk dikonsumsi di dalam negeri. Sementara itu, bea keluar adalah bea yang dikenakan atas barang-barang yang akan dikeluarkan dari wilayah pabean Indonesia dengan maksud barang tersebut akan diekspor ke luar negeri.
  • 12. SUMBANGAN  Sumbangan adalah iuran orang-orang atau golongan orang tertentu yang harus diberikan kepada negara untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran negara yang sifatnya tidak memberikan prestasi kepada umum, dan pengeluarannya tidak dapat diambil dari kas negara. Pada mulanya sumbangan bersifat insidentil dan sukarela, jumlah sumbangan juga tidak mengikat dan tidak harus berupa uang tetapi dapat berupa barang.