Lokakarya mini lintas sektor membahas capaian kinerja triwulan III dan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, 10 penyakit terbanyak, data stunting, dan komitmen berbagai instansi terkait percepatan penurunan stunting. Dokumen ini juga menjelaskan layanan holistik integratif PAUD.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut berisi profil Puskesmas Banyuglugur yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan maklumat pelayanan serta informasi geografis, sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, data masyarakat, sarana dan prasarana, struktur organisasi, siklus manajemen, jenis-jenis layanan, capaian kinerja, upaya peningkatan mut
1. Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memberikan jaminan kesehatan universal kepada seluruh penduduk Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 2. Peserta JKN-KIS akan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai identitas dan berhak atas pelayanan kesehatan komprehensif di fasilitas kesehatan primer hingga rujuk
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi jemaah haji selama menunaikan ibadah haji di Tanah Air, saat embarkasi dan debarkasi, serta di Arab Saudi. Pedoman ini mengatur pengertian, tujuan, asas, dan kebijakan pelaksanaan layanan kesehatan haji yang meliputi pemeriksaan kesehatan, imunisasi, penanganan pen
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pembekalan ini memberikan panduan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang akan ditugaskan secara khusus di puskesmas selama masa pandemi Covid-19, mencakup dasar hukum, tujuan, kriteria peserta dan fasilitator, serta rancangan program pelatihan.
Lokakarya mini lintas sektor membahas capaian kinerja triwulan III dan program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga, 10 penyakit terbanyak, data stunting, dan komitmen berbagai instansi terkait percepatan penurunan stunting. Dokumen ini juga menjelaskan layanan holistik integratif PAUD.
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Dokumen tersebut berisi profil Puskesmas Banyuglugur yang mencakup visi, misi, tujuan, strategi, dan maklumat pelayanan serta informasi geografis, sumber daya manusia dan sarana prasarana kesehatan, data masyarakat, sarana dan prasarana, struktur organisasi, siklus manajemen, jenis-jenis layanan, capaian kinerja, upaya peningkatan mut
1. Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memberikan jaminan kesehatan universal kepada seluruh penduduk Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. 2. Peserta JKN-KIS akan mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebagai identitas dan berhak atas pelayanan kesehatan komprehensif di fasilitas kesehatan primer hingga rujuk
Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan pedoman penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi jemaah haji selama menunaikan ibadah haji di Tanah Air, saat embarkasi dan debarkasi, serta di Arab Saudi. Pedoman ini mengatur pengertian, tujuan, asas, dan kebijakan pelaksanaan layanan kesehatan haji yang meliputi pemeriksaan kesehatan, imunisasi, penanganan pen
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
Pembekalan ini memberikan panduan pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kesehatan yang akan ditugaskan secara khusus di puskesmas selama masa pandemi Covid-19, mencakup dasar hukum, tujuan, kriteria peserta dan fasilitator, serta rancangan program pelatihan.
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Tini Wartini
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. JKN dibangun untuk mencapai cakupan kesehatan universal guna menjamin hak konstitusional setiap orang akan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Namun demikian, program JKN masih menghadapi tantangan defisit keuangan dan ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dan pengeluaran klaim. Diperlukan upaya restrukturisasi untuk menjamin keberlanj
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan akreditasi puskesmas di Kota Mataram;
(2) Akreditasi dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer;
(3) Beberapa puskesmas di Kota Mataram sudah terakreditasi, namun capaian akreditasi masih 54,5%.
Pengembangan Pariwisata Kesehatan di Indonesia, 2017Yani Adriani
Dokumen tersebut membahas pengembangan pariwisata kesehatan di Indonesia. Beberapa poin utama yang disebutkan adalah konsep pariwisata kesehatan, dukungan kebijakan pemerintah, perkembangan pariwisata kesehatan di dunia dan Indonesia, peluang dan tantangan pengembangannya. Destinasi utama pariwisata kesehatan di Indonesia adalah Bali, Yogyakarta, dan NTB.
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaMuh Saleh
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif dan mendukung pencapaian target kesehatan nasional. Program ini melakukan pendekatan proaktif ke keluarga di wilayah kerja puskesmas untuk mengatasi masalah prioritas seperti stunting dan penyakit tidak menular.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan kesehatan bagi jemaah haji, meliputi konsep, tujuan, dasar hukum, dan upaya-upaya perlindungan kesehatan seperti vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, penanganan lingkungan, dan penanggulangan krisis kesehatan bagi jemaah haji di Indonesia dan Arab Saudi.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan pengelola program kesehatan haji bagi petugas provinsi dan kabupaten/kota. Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu melaksanakan pembinaan kesehatan jemaah haji pada masa tunggu dan keberangkatan. Pembinaan ini meliputi penyuluhan, konsultasi kesehatan, dan pengobatan untuk menjaga kesehatan jemaah haji.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, termasuk tujuan, peserta, paket manfaat, dan sumber pendanaannya."
Pertemuan membahas epidemiologi rokok, arah kebijakan pengendalian tembakau, dan peran blogger dalam pencegahan merokok. Rokok menyebabkan kesakitan dan kematian yang membebani ekonomi negara, sehingga diperlukan perlindungan terhadap paparan asap rokok dan layanan berhenti merokok. Blogger dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok melalui media sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang kelas standar dalam pelayanan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelas standar mencakup ketentuan mengenai jumlah tempat tidur rumah sakit, sarana prasarana, sistem rujukan, dan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan kelas rumah sakit. Kelas standar diatur secara bertahap untuk meningkatkan tata kelola jaminan kesehatan.
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Tini Wartini
Dokumen tersebut membahas tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. JKN dibangun untuk mencapai cakupan kesehatan universal guna menjamin hak konstitusional setiap orang akan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Namun demikian, program JKN masih menghadapi tantangan defisit keuangan dan ketidakseimbangan antara pendapatan iuran dan pengeluaran klaim. Diperlukan upaya restrukturisasi untuk menjamin keberlanj
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
(1) Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan akreditasi puskesmas di Kota Mataram;
(2) Akreditasi dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan primer;
(3) Beberapa puskesmas di Kota Mataram sudah terakreditasi, namun capaian akreditasi masih 54,5%.
Pengembangan Pariwisata Kesehatan di Indonesia, 2017Yani Adriani
Dokumen tersebut membahas pengembangan pariwisata kesehatan di Indonesia. Beberapa poin utama yang disebutkan adalah konsep pariwisata kesehatan, dukungan kebijakan pemerintah, perkembangan pariwisata kesehatan di dunia dan Indonesia, peluang dan tantangan pengembangannya. Destinasi utama pariwisata kesehatan di Indonesia adalah Bali, Yogyakarta, dan NTB.
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan KeluargaMuh Saleh
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga bertujuan meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan komprehensif dan mendukung pencapaian target kesehatan nasional. Program ini melakukan pendekatan proaktif ke keluarga di wilayah kerja puskesmas untuk mengatasi masalah prioritas seperti stunting dan penyakit tidak menular.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan kesehatan bagi jemaah haji, meliputi konsep, tujuan, dasar hukum, dan upaya-upaya perlindungan kesehatan seperti vaksinasi, pemeriksaan kesehatan, penanganan lingkungan, dan penanggulangan krisis kesehatan bagi jemaah haji di Indonesia dan Arab Saudi.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan pengelola program kesehatan haji bagi petugas provinsi dan kabupaten/kota. Pelatihan ini bertujuan agar peserta mampu melaksanakan pembinaan kesehatan jemaah haji pada masa tunggu dan keberangkatan. Pembinaan ini meliputi penyuluhan, konsultasi kesehatan, dan pengobatan untuk menjaga kesehatan jemaah haji.
Dokumen tersebut membahas tentang pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia, termasuk tujuan, peserta, paket manfaat, dan sumber pendanaannya."
Pertemuan membahas epidemiologi rokok, arah kebijakan pengendalian tembakau, dan peran blogger dalam pencegahan merokok. Rokok menyebabkan kesakitan dan kematian yang membebani ekonomi negara, sehingga diperlukan perlindungan terhadap paparan asap rokok dan layanan berhenti merokok. Blogger dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok melalui media sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang kelas standar dalam pelayanan rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelas standar mencakup ketentuan mengenai jumlah tempat tidur rumah sakit, sarana prasarana, sistem rujukan, dan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan kelas rumah sakit. Kelas standar diatur secara bertahap untuk meningkatkan tata kelola jaminan kesehatan.
2. about me..
HUSNI HADIYANTO
Lahir di Klaten, 04 maret 1981
Pendidikan: MI Muhammadiyah Wunut Tulung Klaten
SMP: SMPN 02 Tulung
Nursing School: SPK Depkes Klaten
Nursing Academy: Poltekkes Semarang
Bachelor of Nursing and Nurse: Universitas Ngudi Waluyo
• Pekerjaan: Emergency Nurse at ER Soerojo Hospital Magelang
• Organisasi:
• DPP FPKHI bid. Pelayanan
• DPK PPNI Soerojo Hospital
• Hobbi: Traveling, Social Activities
• Interest in “Kesehatan Haji”
TKH 2017 Kloter SOC
PPIH 2023 IGD KKHI MAKKAH
Pemateri Talkshow Kesehatan Haji di Radio Binamas FM
لنا شرف الحجاج خدمة
Motto: Melayani
Jamaah Haji, Kemulian
bagi Kita, Sebaik baik
manusia adalah yang
bermanfaat untuk
manusia lainnya
Contact:
085729912875
Husni Hadiyanto
Abu Ahmas Husni
3. THE TWO HOLY PLACES
ۚ ا
يًلَبَس َهْيَلَإ َعاَطَتْسا َنَم َتْيَبْلا ُّج َح َ
اسهنال ىَلَع َ ه َ
ّلِلَو
َلاَعْلا ََنع ٌّيَنَغ َ ه
َّللا هنَإَف َرَفَك ْنَمَو
يَم
َن
mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu
(bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.
Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya
Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.
(QS. Ali Imron: 97)
ُهَفْيَض ْم َ
رْكُيْلَف َ
ر َألخْا َم ْوَيلْاَو َهللاَب ُنَمْؤُي َانَك ْنَم
“Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka
hendaklah dia memuliakan tamunya.”
(HR. Bukhari)
6. The Way To Serve Dhuyufurahman
2023
• DUIT 3 M??
• DOA,
USAHA,IKHLAS,
TAWAKKAL
SAAT
MENDAFTAR
• PERSIAPKAN
DOKUMEN SEBAIK
MUNGKIN
• UPDATE ILMU
SAAT LULUS
• PELATIHAN
KOMPETENSI
• PELATIHAN BIMTEK
INTEGRASI
BERTUGAS
DR.ERWINSYAH
7. PERSIAPAN BAHAN UJI TEST WAWASAN KESEHATAN HAJI
• UNDANG-UNDANG
• KEPMENKES
REGULAS HAJI &
KESEHATAN HAJI
• SYARAT
• RUKUN
• WAJIB HAJI, SUNNAH HAJI
• LOKUS IBADAH HAJI
ILMU MANASIK HAJI
• MERUPAKAN BAGIAN DARI UPAYA MEMANTASKAN DIRI
BELAJAR
BAHASA:ARABIC,
ENGLISH
8. REGULAS HAJI & KESEHATAN HAJI
PERMENKES NO.9 2021 UU No. 8 TAHUN 2019
PERMENKES NO. 15 THN 2016 PERMENKES NO.3 THN 2018
KEPUTUSAN MENTERI
KESEHATAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR
HK.01.07/MENKES/2118/2023
PERMENKES NO.62 THN 2016
9. UU No 8. TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH
PASAL 3
TUJUAN: Memberikan pembinaan,
pelayanan dan perlindungan
Pasal 1
Haji: Reguler,
Khusus
(Penyelenggara
Ibadah Haji Khusus
(PIHK)--badan
hukum
Biaya Haji Reguler:
BPIH, BIPIH
Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah
mengamanahkan bahwa
jemaah haji yang
diberangkatkan ke tanah
suci adalah mereka yang
telah memenuhi
persayaratan kesehatan
10. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2016
Tentang istitha’ah Kesehatan Haji
PASAL 1
11. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2016
Tentang istitha’ah Kesehatan Haji
PASAL 9
12. Ruang lingkup Standar Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam
rangka Penetapan Istitaah Kesehatan Jemaah Haji
merupakan pedoman pelaksanaan pemeriksaan kesehatan
jemaah haji yang meliputi:
1. pemeriksaan medis (medical check-up);
2. pemeriksaan kognitif;
3. pemeriksaan kesehatan mental;
4. pemeriksaan activity daily living (ADL); dan
5. penetapan istitaah kesehatan.
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2118/2023
STANDAR TEKNIS PEMERIKSAAN KESEHATAN
DALAM RANGKA PENETAPAN STATUS ISTITAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI
13. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dengan konsep baru
Meliputi pemeriksaan MCU dilakukan difasilitas kesehatan yang mempunyai sarana peralatan yang mendukung seperti rumah sakit, laboratorium
Pemeriksaan Kesehatan
Jemaah Haji
Untuk
mengidentifikasi
penyakit fisik pada
jemaah haji
Untuk
mengidentifikasi
demensia,
orientasi, daya
ingat, dan
konsentrasi
Untuk
mengidentifikasi
kemampuan
berpikir pada
lansia
Untuk
mengidentifikasi
kemampuan
melakukan
aktivitas harian
secara mandiri
*ADL : Activity Daily Living
Pemeriksaan tahun sebelumnya
waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan kesehatan haji 2 bulan
14. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2016
Tentang istitha’ah Kesehatan Haji
TKH 2017 EMBARKASI SOC –
VISITASI KE RUMAH PRA
KEBRANGJATAN
15. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2016
Tentang istitha’ah Kesehatan Haji
Pemeriksaan Tahap III dan
Penetapan Istitha’ah
16. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2016
Tentang istitha’ah Kesehatan Haji
Jemaah Haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara.
• Tidak memiliki sertifikat vaksinasi Internasional (ICV) yang sah;
• Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain Tuberkulosis sputum BTA Positif,
Tuberculosis Multi Drug Resistance, Diabetes Melitus Tidak Terkontrol, Hipertiroid, HIV-AIDS dengan
Diare Kronik, Stroke Akut, Perdarahan Saluran Cerna, Anemia Gravis;
• Suspek dan/atau konfirm penyakit menular yang berpotensi wabah;
• Psikosis Akut;
• Fraktur tungkai yang membutuhkan Immobilisasi;
• Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis; atau
• hamil yang diprediksi usia kehamilannya pada saat keberangkatan kurang dari 14 minggu atau lebih
dari 26 minggu.
PASAL 12
19. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEHATAN HAJI
PAHAMI PERBEEDAAN DEFINISI
PENYELENGARAAN
KESEHATAN HAJI
PEMBINAAAN
KESEHATAN HAJI
PELAYANAN
KESEHATAN HAJI
PERLINDUNGAN
KESEHATAN HAJI
PASAL 1
20. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEHATAN HAJI
JUMLAH EMBARKASI DAN KLOTER:
13 EMBARKASI
21. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEHATAN HAJI
PEMBINAAN MASA KEBERANGKATAN
RADIO BINAMAS FM
KBIHU AR RAHMAH
22. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEHATAN HAJI
PAHAMI JENIS KEGIATAN PEMBINAAN
(PASAL 5)
24. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
DI ARAB SAUDI
PASAL 1
MAKKAH
BANDARA
MADINAH
25. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
DI ARAB SAUDI
PASAL 4
KAPUSKEHAJI
H.LILIEK MARHAENDRO SUSILO,Ak.,MM
26. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
DI ARAB SAUDI
BEBERAPA DEFINISI PENTING DI JUKNIS
27. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
DI ARAB SAUDI
PASAL 1
28. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
DI ARAB SAUDI
29. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
DI ARAB SAUDI
Dr. H. Edi Supriatna, MKM
30. PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2021
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI
DI ARAB SAUDI
40. SEKILAS TEST POTENSI (TWK)2023
BEKAL
BAHASA
ARAB RINGAN
KOSA KATA HARIAN
ISTILAH-ISTILAH
KESEHATAN
Rukun Haji
NIAT DAN IHRAM
WUKUF
THAWAF IFADHAH
SAI HAJI
TERTIB
Wajib Haji
IHRAM DI MIQOT
MABIT DI MUZDALIFAH
WUKUF SAMPAI
TERBENAM MATAHARI
MABIT DI MINA
MELEMPAR JUMROH
MENCUKUR
THAWAF WADA’