Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)Eka Saputra
Peraturan Menteri ini menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dengan fokus pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa meliputi peningkatan sarana prasarana, pengembangan usaha ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat Desa.
Dokumen tersebut membahas penggunaan data IDM 2021 untuk mengindikasikan pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa. Data IDM 2021 dianggap sumber informasi terbaru dan lengkap untuk tingkat desa yang dapat digunakan untuk perencanaan berbasis data serta pemantauan capaian 18 target SDGs Desa melalui 54 indikator. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi pengunduhan, validasi, penilaian arah cap
Dokumen tersebut membahas peran PKK dalam mewujudkan pemenuhan gizi keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. PKK akan menggerakkan keluarga untuk menanam berbagai tanaman pangan dan sayuran di pekarangan rumah guna memenuhi kebutuhan gizi mereka serta meningkatkan pendapatan."
Dokumen tersebut membahas tentang definisi kota menurut para ahli dan peraturan. Kota didefinisikan sebagai sistem jaringan kehidupan manusia yang heterogen secara sosial ekonomi dan bercorak materialistik, serta wilayah administratif yang memiliki batasan seperti kotamadya dan kota. Dokumen ini juga menyinggung masalah-masalah perkotaan seperti pola pemukiman semrawut, kemiskinan, dan transportasi yang buruk.
Dokumen tersebut melakukan evaluasi capaian kinerja program studi berdasarkan beberapa indikator kinerja utama dan tambahan untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan pencapaian aktual dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya."
Inspirasi Tentang Teknologi Tepat Guna (TTG)Eka Saputra
Peraturan Menteri ini menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 untuk membiayai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dengan fokus pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa meliputi peningkatan sarana prasarana, pengembangan usaha ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat Desa.
Dokumen tersebut membahas penggunaan data IDM 2021 untuk mengindikasikan pencapaian Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Desa. Data IDM 2021 dianggap sumber informasi terbaru dan lengkap untuk tingkat desa yang dapat digunakan untuk perencanaan berbasis data serta pemantauan capaian 18 target SDGs Desa melalui 54 indikator. Langkah-langkah yang dijelaskan meliputi pengunduhan, validasi, penilaian arah cap
Dokumen tersebut membahas peran PKK dalam mewujudkan pemenuhan gizi keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan. PKK akan menggerakkan keluarga untuk menanam berbagai tanaman pangan dan sayuran di pekarangan rumah guna memenuhi kebutuhan gizi mereka serta meningkatkan pendapatan."
Dokumen tersebut membahas tentang definisi kota menurut para ahli dan peraturan. Kota didefinisikan sebagai sistem jaringan kehidupan manusia yang heterogen secara sosial ekonomi dan bercorak materialistik, serta wilayah administratif yang memiliki batasan seperti kotamadya dan kota. Dokumen ini juga menyinggung masalah-masalah perkotaan seperti pola pemukiman semrawut, kemiskinan, dan transportasi yang buruk.
Dokumen tersebut melakukan evaluasi capaian kinerja program studi berdasarkan beberapa indikator kinerja utama dan tambahan untuk memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan. Evaluasi dilakukan dengan menganalisis kesenjangan antara standar yang ditetapkan dengan pencapaian aktual dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya."
Modul ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku pengadaan yang terlibat, waktu penyusunan perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia."
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Edisi Khusus Majalah PERCIK Tahun ...Oswar Mungkasa
Majalah ini membahas tentang perkembangan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Indonesia. STBM berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku hidup bersih, bukan hanya pembangunan sarana. Beberapa contoh kasus menunjukkan komitmen masyarakat dalam mengubah perilaku dan membangun sarana sanitasi sendiri tanpa bantuan luar. STBM diharapkan dapat mendorong capaian target nasional soal sanitasi mel
Kemenperin-Perpres 68 tahun 2022 REV7.pptxAgus Suratno
Peraturan Presiden ini bertujuan merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia dengan meningkatkan kualitas, relevansi, dan akses sesuai kebutuhan pasar kerja melalui koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Strategi utamanya adalah meningkatkan peran dunia usaha, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, serta membentuk lembaga koordinasi nasional untuk mengawal pelaksanaannya.
Peraturan Menteri PUPR No. 02/2015 mengatur tentang Bangunan Gedung Hijau, yang didefinisikan sebagai bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau. Peraturan ini mengatur lingkup pengaturan, persyaratan, dan pelaksanaan bangunan gedung hijau.
1. Dokumen tersebut membahas tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi PBB pada 2015 sebagai kerangka kerja global untuk pembangunan pasca 2015-2030. 2. Indonesia terlibat aktif dalam proses penyusunan SDGs. 3. SDGs memiliki 17 tujuan dan 109 target yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Menurut Hershberger, 1999 dalam suatu proses perancangan pada bangunan diperlukan untuk pengumpulan data atau informasi dari klien maupun dari arsitek , lalu melakukan analisis atau mengidentifikasi semua faktor, dari faktor masalah-masalah yang berhubungan dengan manusia, lingkungan, kebudayan, teknologi, sementara, ekonomi, estetika dan keamanan. Selanjutnya memasuki tahap sintesis bangunan, lalu menentukan tema berdasarkan keinginan klien ataupun arsitek, dan menentukan konsep sebagai acuan, dan terakhir melakukan proses pembangunan rancangan.
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...Oswar Mungkasa
bahan Sosialisasi UU NOmor 1 Tahun 2011 dalam bentuk materi tayangan penjelasan UU dalam format power point. Dimaksudkan untuk memudahkan memahami isi undang-undang tersebut
Dokumen tersebut merupakan rancangan perencanaan pembangunan gedung laboratorium jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Rancangan tersebut mencakup metodologi perencanaan, kajian perencanaan, analisis lokasi dan program ruang, konsep bangunan, serta dasar hukum yang mendukung pembangunan gedung laboratorium."
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang PersampahanOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pembangunan bidang persampahan di Indonesia, termasuk pengurangan sampah, peningkatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah."
Materi pengenalan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang sasarannya para natural leader dan pemangku kepentingan lainnya seperti Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan Kader
Standar Operasional Procedure (SOP) Keuangan Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) mengatur sumber dana, alokasi, laporan keuangan, permohonan dana, ketentuan pendanaan, bukti transaksi, keuntungan, sanksi pelanggaran, dan lampiran seperti diagram alir dan format surat. SOP ini menjadi pedoman administrasi dan keuangan KOPHI baik pusat maupun daerah.
Modul ini membahas tentang perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk pelaku pengadaan yang terlibat, waktu penyusunan perencanaan, dan ruang lingkup perencanaan pengadaan baik melalui swakelola maupun melalui penyedia."
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Edisi Khusus Majalah PERCIK Tahun ...Oswar Mungkasa
Majalah ini membahas tentang perkembangan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Indonesia. STBM berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku hidup bersih, bukan hanya pembangunan sarana. Beberapa contoh kasus menunjukkan komitmen masyarakat dalam mengubah perilaku dan membangun sarana sanitasi sendiri tanpa bantuan luar. STBM diharapkan dapat mendorong capaian target nasional soal sanitasi mel
Kemenperin-Perpres 68 tahun 2022 REV7.pptxAgus Suratno
Peraturan Presiden ini bertujuan merevitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia dengan meningkatkan kualitas, relevansi, dan akses sesuai kebutuhan pasar kerja melalui koordinasi dan sinergi seluruh pemangku kepentingan. Strategi utamanya adalah meningkatkan peran dunia usaha, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, serta membentuk lembaga koordinasi nasional untuk mengawal pelaksanaannya.
Peraturan Menteri PUPR No. 02/2015 mengatur tentang Bangunan Gedung Hijau, yang didefinisikan sebagai bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau. Peraturan ini mengatur lingkup pengaturan, persyaratan, dan pelaksanaan bangunan gedung hijau.
1. Dokumen tersebut membahas tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang diadopsi PBB pada 2015 sebagai kerangka kerja global untuk pembangunan pasca 2015-2030. 2. Indonesia terlibat aktif dalam proses penyusunan SDGs. 3. SDGs memiliki 17 tujuan dan 109 target yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
Menurut Hershberger, 1999 dalam suatu proses perancangan pada bangunan diperlukan untuk pengumpulan data atau informasi dari klien maupun dari arsitek , lalu melakukan analisis atau mengidentifikasi semua faktor, dari faktor masalah-masalah yang berhubungan dengan manusia, lingkungan, kebudayan, teknologi, sementara, ekonomi, estetika dan keamanan. Selanjutnya memasuki tahap sintesis bangunan, lalu menentukan tema berdasarkan keinginan klien ataupun arsitek, dan menentukan konsep sebagai acuan, dan terakhir melakukan proses pembangunan rancangan.
UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (versi Present...Oswar Mungkasa
bahan Sosialisasi UU NOmor 1 Tahun 2011 dalam bentuk materi tayangan penjelasan UU dalam format power point. Dimaksudkan untuk memudahkan memahami isi undang-undang tersebut
Dokumen tersebut merupakan rancangan perencanaan pembangunan gedung laboratorium jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Rancangan tersebut mencakup metodologi perencanaan, kajian perencanaan, analisis lokasi dan program ruang, konsep bangunan, serta dasar hukum yang mendukung pembangunan gedung laboratorium."
Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang PersampahanOswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas kebijakan dan strategi pembangunan bidang persampahan di Indonesia, termasuk pengurangan sampah, peningkatan peran masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah."
Materi pengenalan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) yang sasarannya para natural leader dan pemangku kepentingan lainnya seperti Kepala Desa, Ketua BPD, Tokoh Masyarakat dan Kader
Standar Operasional Procedure (SOP) Keuangan Koalisi Pemuda Hijau Indonesia (KOPHI) mengatur sumber dana, alokasi, laporan keuangan, permohonan dana, ketentuan pendanaan, bukti transaksi, keuntungan, sanksi pelanggaran, dan lampiran seperti diagram alir dan format surat. SOP ini menjadi pedoman administrasi dan keuangan KOPHI baik pusat maupun daerah.
CETREE ditubuhkan pada tahun 2000 untuk mempromosikan pendidikan dan latihan tentang tenaga boleh baharu, kecekapan tenaga, dan teknologi hijau. Ia bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan organisasi lain untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang isu-isu ini dan membantu melatih tenaga kerja terlatih.
Peran kehutanan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklimYayasan CAPPA
1. Dokumen tersebut membahas peran sektor kehutanan dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta jaminan hak atas lingkungan dan warga.
2. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menjelaskan berbagai upaya yang dilakukan untuk menanggulangi perubahan iklim seperti rehabilitasi hutan dan pengurangan kebakaran hutan.
3. Dokumen tersebut juga membahas berbagai dampak perubahan iklim seperti peningkatan suhu bumi
Dokumen tersebut membahas empat argumen utama terkait isu-isu pengelolaan sampah dengan teknologi Waste-to-Energy (WTE) atau Refuse Derived Fuel (RDF) di Indonesia. Argumen tersebut adalah rendahnya nilai kalori sampah Indonesia, manfaat daur ulang lebih besar dibanding pembakaran, kontribusi kecil WTE/RDF terhadap bauran energi nasional, dan bahaya polutan yang dihasilkan oleh WTE/RDF maupun tempat
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
Presented by Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
1. Pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim diperlukan untuk mencapai target SDGs dan Visi Indonesia Emas 2045.
2. Berbagai kebijakan seperti efisiensi energi, energi terbarukan, dan rehabilitasi hutan dapat mendukung pencapaian net zero emissions.
3. Kolaborasi multipemaku kepentingan diperlukan untuk merencanakan pembangunan net zero emission Indonesia."
Ringkasan dokumen ini adalah:
1. Dokumen ini membahas ancaman perubahan iklim dan komitmen Indonesia dalam penanganan perubahan iklim.
2. Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan suhu dan permukaan air laut. Pemerintah berkomitmen menurunkan emisi sesuai NDC.
3. Kebijakan fiskal Indonesia mendukung penanganan perubahan iklim melalui penandaan anggaran, pajak karbon, dan skema pembiaya
Dokumen tersebut membahas tentang ekonomi hijau dan upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, antara lain dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan dalam bisnis dan mengurangi emisi karbon.
Presentation Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim Musnanda Satar
Dokumen tersebut membahas tentang perubahan iklim, termasuk definisi, tanda-tanda, dampak, upaya mitigasi dan adaptasi. Dokumen tersebut juga membahas peran Indonesia dalam mengurangi emisi, termasuk sasaran penurunan emisi, serta peran restorasi ekosistem dan pengelolaan hutan mangrove dan lahan gambut di kabupaten Mimika untuk menangani dampak perubahan iklim.
UNDP memainkan peran penting dalam menghadapi isu perubahan iklim di Indonesia. Mereka bekerja untuk mengurangi emisi melalui program mitigasi seperti REDD+ dan peningkatan efisiensi energi, serta meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim melalui program adaptasi seperti pemetaan rawan bencana dan pelatihan petani. UNDP bekerja sama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah serta donor untuk mendukung upaya Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Secara singkat, AMDAL digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan, dan hasil AMDAL digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Dokumen tersebut membahas tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Secara singkat, AMDAL digunakan untuk menilai dampak lingkungan dari suatu rencana usaha atau kegiatan, dan hasil AMDAL digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Similaire à Session 5: Climate and resilience strategy - Nur Hygiawati Rahayu-Bappenas (20)
PPTs - TAIEX TSI MNB-OECD-EC Launch Event: Technical implementation of the Su...OECD Environment
Presentations from the TAIEX TSI MNB-OECD-EC Launch Event: Technical implementation of the Supervisory Framework for Assessing Nature-related Financial Risks to the Hungarian financial sector, 7 June 2024.
OECD Green Talks LIVE | Diving deeper: the evolving landscape for assessing w...OECD Environment
Water is critical for meeting commitments of the Paris Agreement and achieving the Sustainable Development Goals. Our economies rely on water, with recent estimates putting the economic value of water and freshwater ecosystems at USD 58 trillion - equivalent to 60% of global GDP. At the same time, water related risks are increasing in frequency and scale in the context of climate change.
How are investments shaping our economies and societies exposure to water risk? What role can the financial system play in supporting water security? And how can increased understanding of how finance both impacts and depends on water resources spur action towards greater water security?
This OECD Green Talks LIVE on Tuesday 14 May 2024 from 15:00 to 16:00 CEST discussed the evolving landscape for assessing water risks to the financial system.
OECD Policy Analyst Lylah Davies presented key findings and recommendations from recent OECD work on assessing the financial materiality of water-related risks, including the recently published paper “Watered down? Investigating the financial materiality of water-related risks” and was joined by experts to discuss relevant initiatives underway.
Detlef Van Vuuren- Integrated modelling for interrelated crises.pdfOECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Thomas Hertel- Integrated Policies for the Triple Planetary Crisis.pdfOECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Jon Sampedro - Assessing synergies and trade offs for health and sustainable ...OECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Astrid Bos - Identifying trade offs & searching for synergies.pdfOECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Ruth Delzeit - Modelling environmental and socio-economic impacts of cropland...OECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Wilfried Winiwarter - Implementing nitrogen pollution control pathways in the...OECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Laurent Drouet - Physical and Economic Risks of Climate Change.pdfOECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
HyeJin Kim and Simon Smart - The biodiversity nexus across multiple drivers: ...OECD Environment
This OECD technical workshop will bring together leading experts on economic, biophysical, and integrated assessment modelling of the interactions between climate change, biodiversity loss, and pollution. The workshop will take stock of ongoing modelling efforts to develop quantitative pathways to study the drivers and impacts of the triple planetary crisis, and the policies to address it. The aim is to identify robust modelling approaches to inform the work for the upcoming OECD Environmental Outlook.
Case Study: Peptides-based Plant Protection Product (harpin proteins*) by Ros...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
CLE Contribution on the Assessment of Innovative Biochemicals in the EU Statu...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
Additional Considerations for Pesticide Formulations Containing Microbial Pes...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
Role of genome sequencing (WGS) in microbial biopesticides safety assessment ...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
Considerations for Problem Formulation for Human Health Safety Assessments of...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
How to Identify and Quantify Mixtures What is Essential to Know for Risk Asse...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
APVMA outcome-focussed approach to data requirements to support registration ...OECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
The U.S. Perspective on Problem Formulation for Biopesticides: Shannon BORGESOECD Environment
The seminar on Problem Formulation for the Risk Assessment of Biopesticides stemmed from a previous CRP-sponsored event on Innovating Microbial Pesticide Testing that identified the need for an overarching guidance document to determine when in vivo tests are necessary. Problem Formulation, a common practice in pesticide risk assessment, was highlighted as a useful approach for addressing uncertainties in data requirements for biopesticides.
The seminar featured presentations from various perspectives, including industry, regulatory bodies, and academia. Topics included the history and principles of Problem Formulation, industry perspectives on Problem Formulation and how it is applied internally for microbial pesticides, regulatory approaches, and specific case studies. The seminar provided an overview of the challenges, considerations, and potential solutions in harmonising Problem Formulation for biopesticide risk assessment. It emphasised the need for collaboration and discussion to develop Problem Formulation guidance for biopesticides.
The U.S. Perspective on Problem Formulation for Biopesticides: Shannon BORGES
Session 5: Climate and resilience strategy - Nur Hygiawati Rahayu-Bappenas
1. KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Peluang Pembangunan Infrastruktur
Berkelanjutan di Indonesia
Bogor, 08 Maret 2023
Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air
2. Global Status Report for Building and Construction:
Sektor Bangunan merupakan contributor utama Emisi CO2 Global
S
Emisi CO2 global berdasarkan sektor
Sumber: UNEP (2020). 2020 Global Status Report for Buildings and Construction: Towards a Zero-emission, Efficient and Resilient Buildings and Construction Sector. Nairobi
konsumsi energi final digunakan untuk
sektor bangunan secara global
35%
Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,
emisi yang dihasilkan sektor bangunan
pada tahun 2019 meningkat dan
mencapai angka tertinggi
Peningkatan ini disebabkan penggunaan
batu bara, minyak, dan gas alam untuk
pemanasan dan kegiatan memasak, serta
emisi tidak langsung dari penggunaan listrik
Konsumsi listrik dalam operasi
gedung mewakili hampir 55% dari
konsumsi listrik global
• Secara global, sektor bangunan berkontribusi
terhadap 38% emisi CO2
• Sebesar 10GtCO2 atau 28% emisi dihasilkan dari
operasional bangunan, sementara 10% sisanya
dihasilkan dari proses kontruksi
3. Pembangunan Infrastruktur di Indonesia
Pembangunan infrastruktur masih didesain untuk particular purpose atau single purpose designs.
Groyne dirancang untuk melindungi
bentangan pantai dari erosi.
Namun, menimbulkan masalah
lebih jauh di sepanjang pantai
karena menghalangi sand transport.
Bendungan dirancang untuk
memasok air minum, tetapi tidak
dapat mengalirkan air yang cukup
untuk menjaga downstream atau
hilir sungai. (Jill 2016)
Revitalisasi sungai dirancang
untuk meningkatkan fungsi sungai
sebagai pengendali banjir. Namun,
menghilangkan habitat dan
beberapa jenis biota dan fauna di
sekitar sungai.
4. Pembangunan Infrastruktur dan Ekologi
Peningkatan jumlah penduduk
Peningkatan kebutuhan
terhadap energi, pangan, dan
air
63 persen dari luas Indonesia
merupakan Kawasan hutan
Menyimpan 70-85% stok
karbon dunia
Megadiverse Country dan
memiliki 2 dari 25 hotspot
biodiversitas dunia
Kebutuhan untuk menunjang
aktivitas ekonomi
Peningkatan layanan publik
Pembangunan Infrastruktur Kondisi Ekologi Indonesia
Negara dengan ekosistem
mangrove terluas di dunia
Pembangunan tidak hanya berfokus pada “building in nature” tetapi menjadi “building with nature” dengan menggunakan
material alam dan mempertimbangkan proses perilaku alam. (Jill 2016)
5. Triple Planetary Crisis
Triple Planetary Crisis
Triple planetary crisis mengacu pada tiga masalah utama yang saling terkait yang dihadapi umat manusia saat ini: perubahan
iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta hilangnya keanekaragaman hayati.
Polusi dan
Kerusakan
Lingkungan
Hilangnya
Keaneka-
ragaman
hayati
Perubahan
Iklim
Uninhabitable
Earth
Unsustained
Development
Reduced Human
Well-being
Interaksi Pada Triple Planetary Crisis
Perubahan
Iklim
Sekitar 50-75% dari populasi global
berpotensi terdampak kondisi iklim yang
mengancam jiwa di tahun 2100. (IPCC,
2022)
Polusi
Polusi udara dinobatkan sebagai
penyebab penyakit dan kematian dini
terbesar di dunia, menyebabkan hingga
4,2 juta kematian setiap tahun. (UNFCCC,
2022)
Hilangnya
Keaneka-
ragaman
hayati
Hilangnya keanekaragaman hayati dapat
mengancam kesehatan manusia dan jasa
ekosistem.Saat ini, sekitar 1 juta spesies
tumbuhan dan hewan menghadapi
ancaman kepunahan. (IPBES, 2019)
6. Sejumlah dampak perubahan iklim yang dialami Indonesia
Peningkatan Kejadian Bencana Hidrometeorologi
Sumber: BNPB, 2022
Kerugian ekonomi akibat bencana
diperkirakan mencapai rata-rata Rp 22,8
triliun per tahunnya (Kementerian Keuangan)
Adapun jumlah kematian akibat bencana
hidrometeorologi selama 10 tahun terakhir
mencapai 1,183 orang
Hingga tahun 2040,
tinggi gelombang
ekstrem dapat
mengalami
peningkatan 1-1,5 m
Rerata kenaikan
Tinggi Muka Laut
periode 2006-2040
adalah 0,9 cm/tahun
Peningkatan musim
kemarau & beberapa
wilayah mengalami
penurunan intensitas
curah hujan
Peningkatan musim
kemarau dan
perubahan fisiologis
tanaman padi
Potensi tinggi
gelombang yang
dapat berdampak
pada keselamatan
pelayaran
Meningkatkan
kerentanan pesisir
yaitu terjadi
penggenangan
pesisir
• Meningkatkan
Potensi kekeringan
• Meningkatkan
Potensi penurunan
ketersediaan air
Meningkatkan
Potensi penurunan
produksi padi
3.545 kejadian
bencana hidrometeorologi
tahun 2021.
98%–99%
dari total jumlah kejadian bencana alam
adalah bencana hidrometeorologi.
7. Hasil kesepakatan COP27
1. Pengurangan emisi gas rumah kaca global yang
cepat, mendalam, dan berkelanjutan sebesar
43% pada 2030 relatif terhadap tingkat tahun
2019 untuk membatasi pemanasan global di
bawah 1,5°C;
2. Program kerja Mitigasi Sharm el-Sheikh untuk
meningkatkan ambisi dan implementasi mitigasi.
1. Program kerja Glasgow–Sharm el-Sheikh
tentang tujuan adaptasi global berkembang
dengan kesimpulan yang akan terjadi di
COP28.
2. Para Pihak lebih mengintegrasikan air ke
dalam upaya adaptasi untuk meningkatkan
perlindungan, konservasi dan pemulihan
ketahanan pangan, pertanian, air dan
ekosistem terkait air, termasuk lembah sungai,
akuifer dan danau.
1. Kebutuhan mengubah sistem keuangan
termasuk bank pembangunan multilateral dan
lembaga keuangan internasional diminta untuk
mereformasi praktik dan prioritas mereka,
menyelaraskan dan meningkatkan pendanaan
untuk memastikan akses yang disederhanakan
dan mobilisasi pendanaan iklim dari berbagai
sumber.
2. Bank-bank pembangunan multilateral harus
meningkatkan penyebaran pembiayaan iklim tiga
kali lipat hingga 2025. Ini termasuk mengerahkan
rangkaian lengkap instrumen dari hibah hingga
jaminan dan instrumen non-utang, tanpa
menambah beban utang.
Mitigasi Adaptasi Keuangan
8. Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Pembangunan infrastruktur berkelanjutan diharapkan dapat mengubah dari pembangunan infrastruktur single purpose designs
menjadi multi-purpose designs dan melakukan kombinasi antara engineering dan ecology. (Jill 2016)
Pembangunan jalan dengan memperhatikan ruang jelajah
satwa liar untuk menghindari terjadinya fragmentasi habitat
satwa liar sehingga dapat menjaga kelestarian satwa liar.
Mangrove sebagai protection atau pelindung alami daerah
pesisir dari bencana tsunami. Selain itu, mangrove dapat
berfungsi sebagai daya tarik wisata serta sebagai sumber
pangan dan ekonomi masyarakat sekitar.
9. Urban ecological restoration
(Infrastruktur tidak selalu harus berbentuk concrete)
Before
After
Still creek merupakan salah satu sungai di
Vancouver yang dikembalikan ke bentuk
alaminya. Setelah dilakukan ecological
restoration, sungai ini kembali menjadi habitat
bagi berbagai jenis biota dan menjadi community
amenity. Dalam dua tahun, ikan salmon
ditemukan kembali pada sungai ini.
Before
After
Kallang river merupakan sungai terpanjang di Singapura. Ruang
hijau dan lapisan tanah dirancang khusus untuk membantu menyaring
polutan. Air yang keluar dari sungai lebih bersih dari sebelumnya.
Tidak hanya itu, meningkatnya vegetasi juga mendukung peningkatan
ekosistem satwa liar.
Thur river merupakan salah satu sungai
di Switzerland yang dikembalikan ke
bentuk alaminya. Selain untuk tujuan
mitigasi risiko banjir, status ekologis
sekitar sungai yang dipulihkan dan
ditingkatkan, menjadikan peningkatan
kegiatan rekreasi yang signifikan.
10. Transportasi kendaraan listrik
Pertambangan emas di Sulawesi menjadi salah satu supplier baterai kendaraan
listrik baik di tingkat nasional maupun internasional (Maulia 2022).
Baterai kendaraan listrik belum
mempertimbangkan dampak di
hulu :
1. Dampak kerusakan
lingkungan
2. Dampak sosial masyarakat
3. Dampak terhadap
ekosistem dan kehati
Baterai kendaraan listrik masih
berfokus pada isu di hilir :
1. Penurunan emisi karbon
2. Penurunan polusi udara
3. Penggunaan baterai daur
ulang
Meningkatnya tren penggunaan kendaraan listrik baik di tingkat
nasional dan internasional.
11. Bangunan Gedung Hijau (Green Building)
• Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pekerja
• Kualitas udara dalam ruangan yang lebih baik (konsentrasi rendah
CO2 dan polutan, dan tingkat ventilasi yang tinggi) dapat
menghasilkan peningkatan kinerja hingga 8%
• Mengurangi emisi GRK dalam memerangi perubahan iklim
• Mengurangi konsumsi air, energi atau sumber daya alam lainnya
• Berpotensi menghasilkan energi sendiri atau meningkatkan
keanekaragaman hayati
• Menghemat biaya tagihan listrik
• Menurunkan biaya konstruksi
• Meningkatkan nilai asset dan properti
Ekonomi
Manfaat Green Building
Lingkungan
Sosial
Aspek-aspek Green Building
(PermenPUPR 2/2015 tentang Bangunan Gedung Hijau)
Pengelolaan
Tapak
Efisiensi
Penggunaan Air
Efisiensi
Penggunaan Energi
Penggunaan Material
Ramah Lingkungan
Pengelolaan
Sampah
Pengelolaan
Air Limbah
Kualitas Udara dalam
Ruang
Green building mengedepankan pengelolaan bangunan
gedung dari tahap konstruksi, operasional, hingga
pembongkaran dengan pendekatan resource efficiency
Bangunan Gedung Hijau adalah bangunan gedung yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam
penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan
penyelenggaraannya. (Sumber: Permen PUPR 2/2015)
11
12. Kaitan green building dan penggunaan SDA yang efisien dan
berkelanjutan
Bagaimanakah penerapan efisiensi sumber daya dalam
Green Building?
Penerapan Resource Efficiency
dalam Green Building
berkontribusi langsung pada
pencapaian SDG 11, 12, dan 13
Apa itu Resource
Efficiency?
Efisiensi sumber daya berarti
menggunakan sumber daya bumi
yang terbatas secara berkelanjutan
seiring meminimalkan dampak terhadap
lingkungan
Efisiensi sumber daya dalam Green Building dapat dicapai dengan
memanfaatkan bahan yang memenuhi kriteria berikut:
Mengandung konten daur ulang
Alami, Berlimpah, atau Terbarukan
Merupakan hasil proses manufaktur
yang efisien sumber daya
Diselamatkan, diperbarui,
atau diproduksi ulang
Dapat digunakan kembali
atau dapat didaur ulang
Merupakan kemasan
produk daur ulang atau
dapat didaur ulang
Tahan lama
13. Green Building Mendorong Kuat Aspek Resource Efficiency:
Mengapa penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan penting?
Jika pendekatan “business as usual” ini terus berlanjut,
maka pada tahun 2050 kita akan membutuhkan
3x dari bumi kita saat ini
2050
Sumber: What a Waste 2.0 : A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050, World Bank. 2018.
mengukur kapasitas ekosistem untuk
menghasilkan pasokan bioproduktif
dan menyerap kembali limbah buangan
yang dihasilkan oleh kegiatan manusia
mengukur sejauh mana umat manusia
menggunakan sumber daya alam
lebih cepat daripada yang dapat
diregenerasikan
Jumlah sumber daya alam yang digunakan untuk kebutuhan
manusia terus meningkat hingga melampaui pertumbuhan
populasi dan ekonomi secara global
Resource Efficiency:
Perlunya pemahaman
tentang daya dukung dan
daya tampung bumi
Kemampuan lingkungan dalam
mendukung aktivitas manusia yang
hidup di atasnya, umumnya dinilai
berdasarkan indikator Biocapacity
(BC) dan Ecological Footprint (EF)
Biocapacity
Ecological
Footprint
Jika EF lebih besar dari BC maka telah terjadi
defisit dan ketidakseimbangan!
14. Integrasi Konsep Green Building dalam Kebijakan Nasional untuk Mewujudkan
Pembangunan Berkelanjutan dan Mengatasi Perubahan Iklim
Berkaitan dengan perubahan iklim,
green building juga dapat
membantu Pemerintah Indonesia
memenuhi komitmennya dalam
Paris Agreement
Sumber gambar: World Green Building Council
(https://www.worldgbc.org/news-media/green-building-improving-
lives-billions-helping-achieve-un-sustainable-development-goals)
LINGKUNGAN
EKONOMI
SOSIAL
Green building yang
menerapkan pendekatan
resource efficiency dapat
berkontribusi terhadap
capaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan,
khususnya Tujuan 13:
Penanganan Perubahan Iklim
Target
Penurunan
Emisi GRK
pada 2030:
29%
Bagaimana Kebijakan Perubahan Iklim di
Indonesia?
Perubahan iklim merupakan isu lintas sektoral
yang melibatkan tiga dimensi keberlanjutan
(lingkungan, ekonomi, dan sosial).
Dalam RPJMN 2020-2024, Bappenas telah
menjadikan Tujuan TPB 13 sebagai pondasi untuk
mendukung ketiga pilar Pembangunan
Berkelanjutan
14
15. Aspek Ecological Footprint dan Biocapacity
Telah Terintegrasi dalam Penyusunan RPJMN 2020-2024
Energi Industri
Pertanian Kehutanan
Permukiman Perikanan
dll
Aktivitas manusia
Daya dukung dan daya
tampung
Air
Emisi
Tutupan
Lahan
I
K
L
H
Kelautan
Kehati
Aktivitas Manusia
Daya Dukung dan Daya
Tampung
Target
Sektoral
Ekonomi
Indikator
Makro
Lain
Intensitas
Emisi
Emisi
GRK
Pandemi
COVID-19
Krisis
Kondisi pandemi di Indonesia menjadi
input (pertimbangan) dalam pemodelan,
penentuan target dan perumusan
kebijakan
Krisis ekonomi dan sosial yang terjadi
sebagai dampak dari pandemi COVID-19
Guncangan
Trade off
Trade off
Daya tampung
Daya dukung
Analisis dampak kebijakan
terhadap aktivitas sektoral
dan kapasitas lingkungan
Analisis dampak digunakan
sebagai umpan balik
(feedback) dalam
penyempurnaan kebijakan.
Penyusunan Dokumen RPJMN 2020-2024
telah menggunakan sistem pemodelan
yang menginkorporasi aspek Daya
Dukung dan Daya Tampung.
Ke depan, pendekatan ini akan terus
disempurnakan dalam RPJMN 2025-2029
dan RPJPN 2025-2045 melalui
pengintegrasian target Ekonomi Hijau
sebagai indikator makro Pembangunan.
RPJMN 2020-2024
RPJMN 2025-2029
dan
RPJPN 2025-2045
16. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim sebagai Agenda
Prioritas dalam RPJMN 2020-2024
PRK dan PBI telah ditetapkan
sebagai Arah Kebijakan
RKP 2023
Membangun Lingkungan Hidup,
Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim
PN6:
Pembangunan
Rendah
Karbon
Rendah Karbon
Laut & Pesisir
Penanganan
Limbah &
Ekonomi Sirkular
Pengembangan
Industri Hijau
Pembangunan
Energi
Berkelanjutan
Pemulihan
Lahan
Berkelanjutan
5 strategi utama Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia
bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus
menurunkan emisi GRK sebesar 27,3% pada tahun 2024
Beberapa isu strategis yang dikaji oleh
Bappenas untuk mendukung
transformasi ekonomi Indonesia:
kajian food loss and waste dan
Circular Economy
Pembangunan
Berketahanan
Iklim
Laut &
Pesisir
Air Pertanian Kesehatan
Bappenas telah melakukan analisis terhadap sebaran lokasi
prioritas aksi ketahanan iklim pada 4 sektor prioritas
Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim
merupakan Prioritas Nasional sebagai upaya adaptasi
dan mitigasi perubahan iklim dalam RPJMN 2020–
2024
SDGs, Target Paris Agreement, dan Article 3.4 UNFCCC
17. Sektor Energi: Pemasangan PLTS Atap di Gedung Pemerintah
sebagai Salah Satu Langkah Menuju Green Building
Salah satu aspek yang
diintervensi dalam penerapan
green building adalah konservasi
dan efisiensi energi
Dalam mewujudkan bangunan net-zero
Indonesia, langkah terakhir yang
dilakukan ialah memanfaatkan energi
terbarukan
mewajibkan bangunan Pemerintah untuk
memanfaatkan minimal 30% dari luas
atap sebagai sel surya
dalam Sub-Major Project Pembangunan
Aneka Energi Terbarukan, salah satu
indikasi proyeknya ialah Pembangunan
PLTS Atap di Gedung Pemerintah
sebagai bagian dari Build Back Better
dalam rangka transisi menuju ekonomi
hijau sebagai respons terhadap krisis
pandemi COVID-19
PLTS Atap dapat menjadi terobosan yang
perlu didorong dari sisi Pemerintah untuk
mendorong pemulihan ekonomi dan
membantu pencapaian target Pembangunan
Rendah Karbon
III. Sebagai salah satu rekomendasi
program untuk green fiscal stimulus
II. Major Project dalam Rencana Kerja
Pemerintah TA 2022: Akselerasi
Pengembangan Energi Terbarukan dan
Konservasi Energi
I. Pemenuhan ketentuan yang tercantum
dalam Perpres 22/2017 tentang RUEN
Dasar Pemasangan PLTS Atap
18. Sektor Limbah dan Ekonomi Sirkular:
Sektor Konstruksi sebagai Salah Satu Industri Prioritas Penerapan 5R
Pengumpulan
Daur Ulang
Pemrosesan
Desain/
Manufaktur
Produk
Konsumen
Ekonomi
Sirkular
Reduce
Reuse
Recycle
Refurbish
Renew
Pendekatan
Ekonomi
Sirkular
5Rs
THE
Dampak Penerapan
5R di Sektor
Konstruksi
Ekonomi Lingkungan Sosial
Prinsip Green Building sejalan dengan penerapan Sirkularitas
dalam Industri Konstruksi
Sumber: Circular Economy LCDI, Bappenas
• Dampak ekonomi bersih sebesar
Rp172,5 triliun (USD12,1 miliar)
atau 6,3% dari PDB sektor pada
tahun 2030
• Penghematan rumah tangga
senilai Rp1,9 juta (USD136,9)
atau 3,6% dari pengeluaran
rumah tangga tahunan saat ini
pada tahun 2030
Indonesia dapat menghindari
44,8 juta ton emisi CO2e dan
menghemat 0,3 miliar meter
kubik air dibandingkan
dengan scenario BAU (tidak
menerapkan 5R) pada tahun
2030
Penambahan 1,6 juta
pekerjaan bersih pada tahun
2030, yang 90% di antaranya
adalah untuk perempuan
• Ekonomi Sirkular lebih dari
sekadar pengelolaan limbah
• Indikator lingkungan juga melihat
aspek Penurunan Emisi CO2
maupun Resource Efficiency
(termasuk penggunaan air, energi,
dan bahan baku).
19. Mainstreaming Green Building di Indonesia:
Memanfaatkan Momentum Kolaborasi Tingkat Global: COP26 dan G20
Visi Indonesia sebagai Presidensi G20
Melalui Koalisi #BuildingtoCOP26, untuk pertama kalinya
dalam sejarah COP, Built Environment memiliki hari khusus,
bersama Kota dan Wilayah.
“Indonesia ingin G20 memberikan
contoh, Indonesia ingin G20
memimpin dunia, dalam bekerja
sama mengatasi perubahan iklim dan
mengelola lingkungan secara
berkelanjutan dengan tindakan
nyata.”
Penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring
dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya,
seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target
SDGs.
Presiden Joko Widodo
- dalam KTT G20 sesi II
dengan topik perubahan
iklim, energi dan lingkungan
hidup di Roma
Urgensi Intervensi Sektor Bangunan pada COP26
Bangunan diakui sebagai solusi penting untuk
mencapai tujuan Perjanjian Paris
Koalisi ini menyoroti lingkungan buatan sebagai solusi krisis iklim
melalui Kampanye Race to Zero PBB
Menjadi momen penting untuk membawa
konsensus seputar perubahan sistemik dalam
industri sektor bangunan dan konstruksi
Koalisi #BuildingToCOP26 menyerukan agar emisi dari
bangunan secara global dikurangi setengahnya pada tahun
2030 dan berupaya mencapai net-zero untuk semua
bangunan paling lambat tahun 2050. 19
20. Pendekatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan
Pendekatan desain pembangunan infrastruktur perlu berfokus pada
Memahami fungsi
sistem (adanya
keragaman ekosistem)
Identifikasi fungsi sistem
yang diharapkan dan
direncanakan
Identifikasi bagaimana proses tata kelola
dapat digunakan dan distimulasi dalam
mencapai tujuan pembangunan
infrastruktur
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan infrastruktur untuk
menilai kinerja proyek dan
pembelajaran masa depan
21. Strategi pembangunan berdasarkan kekhasan ekosistem
Peluang Building with Nature (BWN) di Kota Bima berdasarkan kekhasan ekosistem
22. Penutup
Pembangunan berkelanjutan
dan pelestarian bumi
Aspek daya dukung dan daya
tampung bumi, termasuk konsep
aktivitas manusia (ecological
footprint) dan biokapasitas
(biocapacity) akan terus
diintegrasikan ke dalam rencana
pembangunan Indonesia,
khususnya untuk mencapai
Pembangunan Berkelanjutan
dan menangani perubahan iklim.
Pentingnya kolaborasi
multipihak nasional maupun
multinasional
Kerja sama dan kolaborasi antara
Pemerintah, swasta, akademisi,
mitra pembangunan, maupun
masyarakat umum, menjadi syarat
keberhasilan implementasi agenda
prioritas Pembangunan Rendah
Karbon dan Berketahanan Iklim.
Event kolaborasi seperti COP26
dan G20 perlu dimanfaatkan
secara optimal untuk
mendukung inisiasi tersebut.
Dorongan implementasi
pembangunan infrastruktur
berkelanjutan dalam kebijakan
Kampanye dan peningkatan
awareness akan konsep-konsep
keberlanjutan dapat membantu
penerapan praktiknya dalam
pembangunan infrastruktur.
22
23. 23
TERIMA KASIH
DIREKTORAT KEHUTANAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA AIR
Gedung Bappenas TS 2A Lantai 4
Jl Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat
kehutanan@bappenas.go.id
(021) 3926254