SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  6
Natural Law Theory

Filsafat Hukum Alam (Natural Law) lahir sejak zaman Yunani, berkembang di zaman
Romawi sampai ke zaman modern ini. Pemuka Hukum Alam adalah Plato (429-347
BC),Aristotle (348-322 BC) zaman Yunani, Marcus Tullius Cicero (106-43 BC) zaman
Romawi, St.Agustine (354-430), dan St. Thomas Aquinas (1225-1274) dari kalangan
Kristen, Grotius (15831645),ThomasHobbes (1588-1679),John Locke (1632-1704).
Teori Hukum berkenaan dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Hukum
Alam(Natural Law)? Dihubungkan dengan Teori Hukum Alam (Natural Law), maka
Teori Hukumlebih berhubungan dengan karakter dari hukum atau karakter dari suatu
sistem hukum daripadaisinya, yaitu peraturan perundang-undangan yang spesifik. Namun
demikian, setiap penjelasanyang tepat mengenai Hukum Alam (Natural Law), akan
mengakomodasi fungsi dan administrasidari ketentuan-ketentuan hukum tertentu dari
suatu sistem hukum. Hal ini dapat dilakukandengan berbagai cara, ada yang menekankan
kepada satu atau lebih aspek khusus di dalam manahukum positif beroperasi. Analisis
hukum yang lainnya memberikan tekanan yang khususkepada kekuasaan dan posisi dari
pembuat undang-undang, sementara yang lainnya memberikanpenekanan kepada
pengadilan, yang lainnya melihat sikap dari masyarakat yang menjadi subjekhukum, dan
lainnya lagi menekankan kepada moral dan nilai-nilai sosial di mana hukum itubertujuan
untuk mereflesikannya dan mendorongnya. Analisis dari unsur-unsur hukum
sepertitersebut di atas, metode pendekatannya umumnya dikenal sebagai “doktrin Hukum
Alam”,“positivisme”, dan “realisme”, kesemuanya menawarkan sesuatu yang sangat
berharga untukdiperhatikan dan dengan demikian membuatnya saling bersaing, kadang-
kadang menimbulkankonflik, dalam usaha untuk mendapat pengakuan. Kontribusi
masing-masing seringkalidigunakan sebagai alasan kritik terhadap metode yang lain.

Hukum Alam1

Pembahasan tentang sifat daripada hukum, sebagian mengenai “hukum dari alam”
(“the law of nature”). Berdasarkan idologi tertentu yang ada dibalakangnya,
berbagai namadipergunakan untuk subjek yang sama, seperti hukum alam semesta
(the law of the universe),hukum Tuhan (the law of God), hukum yang kekal/abadi
(the eternal law), hukum dari umatmanusia (the law of mankind) dan hukum dari
akal (the eternal of reason).
Klaim yang sentral terhadap “hukum dari alam” (“the law of nature”) ialah apa
yangsifatnya alamiah, yang seharusnya terjadi. Hukum dari alam (“the law of
nature”) seharusnyamenjadi hukum yang mengatur untuk semua benda, termasuk
manusia dan hubungan-hubunganmanusia. Hipotesa dari asumsi di belakang teori
ini, bahwa hukum atau seperangkat hukum menguasai atau mengatur semua hal,
apakah itu grafitasi, gerakan, phisik, dan reaksi kimia, insting binatang atau
tindakan manusia. Boleh dikatakan tindakan kita yang tertentu danreaksinya
ditentukan oleh hukum dari alam (the law of nature) dan segala yang
terjadiberlawanan adalah berlawanan dengan alam. Jika sebuah batu dijatuhkan
dalam keadaan grafitasinormal, ia akan menentang hukum grafitasi jika terangkat
ke udara. Menurut hukum grafitasi,batu itu akan jatuh ke bawah, namun demikian
batu itu tidak mempunyai akal dan tidak memilikikapasitas untuk memilih apa
yang ia inginkan. Sebaliknya, manusia memiliki kemampuan dalamberbagai
kombinasi. Tidak seperti batu, manusia tidak terikat dengan sendirinya,
secarapsikologis atau spiritual untuk mengikuti hukum yang seharusnya ditaatinya
dalam hubungansesama mereka. Kita “seharusnya” (“ought”) dapat dipakai dalam
hubungan dengan batu dalampernyataan seperti : “batu itu seharusnya jatuh
(ought to fall) ke bawah bila kita melepaskannya”.
1
 Tulisan mengenai Hukum Alam dan Sejarah Hukum Alam disadur dari John Finch, Introduction to LegalTheory (London : Sweet & axwell,
1974), h. 17-37


Pernyataan ini memperlihatkan kemungkinan semata-mata (walaupun prediksi ini
sangat mudahdikenali). Teori Hukum Alam (Natural Law) menyatakan bahwa ada
hukum dari alam (the lawof nature) yang menurut ajaran dan prinsip-prinsip
terhadap mana semua hal, termasuk manusiasendiri, harus berkelakuan. Premis
pertama dari doktrin Hukum Alam (Natural Law) adalah apa yang
diketemukanoleh Hukum Alam (Natural Law), seharusnya diikuti. Masalah
pertama adalah bagaimanamenemukan apa yang diketemukan oleh Hukum Alam.
Hukum Alam (Natural Law)memberikan tempat utama kepada moralitas. Peranan
yang dimainkan oleh moral dalam memformulasikan teori mengenai hukum dari
alam (the law of nature) kadang-kadang dinyatakan secara tegas, tetapi lebih
banyak dinyatakan secara diam-diam. Moralitas digunakandalam berbagai
peranan. Kadang-kadang dikarakterisasikan sebagai produk dari isi Hukum
Alam(Natural Law). Kadang-kadang ia diberikan peranan ganda, tidak hanya
sebagai produk tetapijuga ebagai pembenaran, petunjuk kata hati/hati nurani.
Dengan perkataan lain apa yangseharusnya berlaku mengikuti apa yang
seharusnya secara moral berlaku.
Jika Hukum Alam (Natural Law) ingin memiliki relavansi hukum, maka ia harus
berisiprinsip-prinsip petunjuk di mana manusia akan menggunakannya untuk
mengatur diri merekasendiri dan orang lain. Variasi yang luas mengenai standar
keadilan dan moralitas dapat ditinjaupada waktu yang berbeda, di antara orang-
orang yang berlainan dan bahkan diantara individu yang berlainan, mungkin akan
menghasilkan satu standar petunjuk yang menonjol tetapi variasi-variasi tersebut
juga mengindikasikan sulitnya menentukan apa yang dimaksud dengan prinsip-
prinsipalamiah itu. Hukumhanya dapat dilihat daripedoman-pedomanyang
ditawarkan padapenerapanprinsip-prinsip tersebutterhadap kasus-kasus tertentu.

Sejarah Hukum Alam (Natural Law)

Sama halnya dengan banyak bidang studi lainnya, sejarah hukum dari alam (the
law ofnature) dimulai pada zaman Yunani. Filsafat Yunani melahirkan standar
yang absolut mengenaihak dan keadilan. Hal ini didasarkan pada kepercayaan
pada berlakunya kekuasaan supernaturalatas hukum, di mana manusia seharusnya
mematuhinya. Pernyataan riil pertama dari TeoriHukum Alam (Natural Law) dari
sudut terminologi filsafat berasal dari abad ke 6 SM. Hukummanusia dikatakan
mendapat tempatnya dalam tatanan benda-benda berdasarkan atas kekuatanyang
mengontrol segala hal. Reaksi dari ajaran ini datang pada abad-abad berikutnya
dimana adaperbedaan dan kemungkinan timbulnya konflik antara Hukum Alam
(Natural Law) dan hukumyang dibuat manusia. Pada zaman Yunani, Aritoteles
dan Plato membangun kembali HukumAlam (Natural Law). Sampai hari ini
hanya Aristoteles yang mempunyai pengaruh terbesardalam doktrin Hukum Alam
(Natural Law). Aristoteles menganggap manusia adalah bagian darialam, bagian
dari sesuatu, tetapi juga, diikuti dengan akal yang cemerlang, yang
membuatmanusia sesuatu yang istimewa dan memberikannya kekhususan yang
menonjol. Pengakuanterhadap akal manusia membentuk dasar bagi konsepsi Stoic
mengenai Hukum Alam (NaturalLaw). 2Stoic mengatakan, akal berlaku terhadap
semua bagian dari alam semesta dan manusia adalah bagian dari alam semesta,
diperintah akal. Manusia hidup pada dasarnya jika ia hidupmenurut akalnya.
Doktrin Hukum Alam (Natural Law) kemudian sampai pada tingkat di manaalam
universal memimpin, melalui akal dan kritik yang dijalankan oleh manusia,
langsungkepada tingkah laku yang seharusnya secara normatif dijalankan.
Keharusan yang normatif inidianggap bagian yang integral dan didukung oleh
moral. Stoic menambahkan unsur agamadalam tingkah laku manusia. Era
cemerlang dari Hukum Alam (Natural Law) lahir dari doktrinhukum agama dari
Thomas Aquinas. Pada masa itu Tuhan dari agama Kristen dianggap
sebagaisumber kekuatan akal yang berasal dari Tuhan. Misalnya hal ini
diketemukan dalam 10 PerintahTuhan.
Sekuralisasi dari Hukum Alam (Natural Law) kemudian datang belakangan pada
masa Thomas Hobbes dan Grotius. Ahli-ahli filsafat abad ke-17 ini pada
umumnya menolak konsepsi bahwa Tuhan adalah sumber tertinggi dari hukum,
mereka berpendapat Hukum Alam (NaturalLaw) itu mengindikasikan bahwa
tindakan manusia itu datang dari kesepakatan mereka atauketidak sepakatan
mereka, berdasarkan akal atau kebutuhan moral, dan akibatnya perbuatan
itudilarang atau diperintahkan oleh Tuhan.
Dalam perkembangan selanjutnya Thomas Hobbes mempunyai motif politik
denganmenggunakan Hukum Alam (Natural Law) untuk membenarkan perlunya
pemerintahan yangabsolut, kekuasaan politik yang besar untuk melindungi rakyat
biasa melawan mereka sendiridan melawan kekurangan/kelemahan mereka
sendiri. Reaksi terhadap Thomas Hobbes datangdari Jeremy Bentham dengan
ajarannya utilitarianisme – kebahagiaan setinggi-tingginya untuksebesar-besarnya
umat manusia. Ajaran Bentham adalah penolakan total dari doktrin HukumAlam
(Natural Law).
Pembela doktrin Hukum Alam Modern, antara lain Professor d’Entreves yang
mengatakanalam masalah analisis terhadap sifat dari hukum: “jawaban kaum
Positivis adalahmengorbankan apa yang seharusnya (the ought) kepada apa yang
menjadi (the is); sarjanaHukum Alam (Natural Law) mengorbankan apa yang
menjadi (the is) kepada apa yangseharusnya (the ought); tentu persoalannya
adalah bagaimana hukum dapat dinyatakan dalambentuk menjadi (an is) dan yang
seharusnya (an ought), bagaimana keduanya dapat menjadifakta dan proposisi
seharusnya (an ought proposition). Saya percaya ada unsur kebenaran padakedua
pihak, dan bahwa kata akhir bukanlah masalah Teori Hukum sebagaimana juga
bukanTeori Politik.” Pendapat dari Prof. d’Entreves membuktikan kenyataan
bahwa doktrin Hukum Alam dan Positivisme mempunyai peranan yang saling
melengkapi untuk memecahkanpersoalan-persoalan sifat dari hukum. Hukum
internasional merupakan indikator yang baik untukmendukung pendapatnya
tersebut. Lemahnya hukum internasional sekarang ini tidak karenatidak adanya
penegakkan        tetapi    karena     tidak      adanya     “peranan      moral
internasional”(“international moral sence”). Menghubungkannya dengan sikap
modern terhadap Hukum Alam yang memusatkanperhatian kepada aspek spesifik
tertentu tentang isinya, Hard berpendapat isi minimum dariHukum Alam adalah
“core of good sence” (perasaan yang baik). Hard berpendapat Hukum Alambisa
diketemukan melalui akal, dan apa hubungannya dengan hukum manusia dan
moralitas.Dalam hubungan ini, pertanyaan mengenai bagaimana manusia hidup
bersama, harus kita asumsikan bahwa keinginan mereka, dalam garis besarnya
adalah untuk hidup.
Pada abad ke 18 terjadi perdebatan antara Blackstone dan Bentham yang
mempengaruhiTeori Hukum (Legal Theory). Blackstone adalah penganut Hukum
Alam dari Inggris, sebaliknyaBentham adalah pengkritik Hukum Alam. Menurut
Blackstone hukum itu adalah rule of action,aturan untuk berbuat yang diterapkan
secara tidak diskriminatif kepada semua macam tindakanapakah animate or
inanimate, rasional atau tidak rasional. Rule of action dilakukan oleh yangsuperior
di mana yang inferior terikat untuk menaatinya. Hukum dari alam menurut
Blackstoneadalah kehendak dari Penciptanya (Maker).

Hubungan Hukum dan Moral Menurut Hukum Alam

Masalah hubungan hukum dan moral tidak lagi merupakan masalah bentuk atau
struktur, tetapi masalah tentang isi. Menurut penganut Hukum Alam (Natural
Law), isi dari hukum adalahmoral. Hukum tidak semata-mata merupakan suatu
peraturan tentang tindakan-tindakan hukumitu berisi nilai-nilai, hukum itu adalah
indikasi, apakah yang baik dan yang buruk. Selanjutnyayang baik dan yang buruk
itu adalah syarat-syarat dari kewajiban hukum. Penganut HukumAlam
menganggap bahwa hukum tidak semata-mata merupakan perintah tetapi juga
seperangkatnilai-nilai tertentu. Penganut Teori Hukum Alam (Natural Law) tidak
pernah berpendapat bahwa hukum itu semata-mata ekspresi dari standar kelompok
tertentu atau masyarakat tertentu.
Penganut Hukum Alam (Natural Law) percaya kepada nilai-nilai yang absolut dan
merekaberpendapat hukum adalah alat untuk mencapai nilai-nilai tersebut.
Thomas Aquinas mengatakan Hukum Alam (Natural Law) itu adalah
mengerjakan yangbaik dan menghindarkan yang buruk. Grotius menyatakan
bahwa hukum dari alam (the law ofnature) menunjukkan alasan-alasan yang baik
dan tindakan-tindakan di dalamnya memilikikualitas moral. Adalah jelas, dari
sudut praktis, untuk menetapkan kebutuhan yang rasional adanyaketertiban
hukum dalam setiap masyarakat. Salah satu contoh adalah “Rule of Law”.
Pendapatmodern mengenai hal ini diberikan oleh L.L. Fuller yang dikuatkan oleh
Finnis dan Joseph Raz. Mereka mengatakan bahwa hukum itu adalah atauran-
aturan yang umum dan jelas yang masuk akal, yang harus dipublikasikan kepada
pihak-pihak yang dikehendakinya dan memiliki akibatyang perspektif. Aturan-
aturan itu harus tetap masuk akal dan konsisten dari waktu-kewaktu,berisi standar
yang      mungkin       dilaksanakan.     Oleh    karenanya       hukum      yang
mengesampingkanperempuan dan orang hitam dari kantor-kantor atau profesi atau
tidak memiliki suara untukmemilih adalah bertentangan dengan moral.
Contoh lain lagi mengenai hak asasi manusia, pendekatan dari teori Hukum Alam
terhadapeksistensi dari hak asasi manusia adalah sangat terintegrasi dan
menyeluruh. HAM berasal dariHukum Tuhan (divine law) kemudian menjadi
Hukum Alam (Natural Law) yang berisikanajaran-ajaran moral yang kemudian
dituangkan oleh manusia dalam hukum positif yang berisihak dan kewajiban,
termasuk HAM. Menurut Teori Hukum Alam (Natural Law), hak-hak danhukum
adalah bagian yang universal dari sistem moral. Contoh berikutnya adalah
mengenai penerapan prinsip persamaan di depan hukum(equality before the law).
Dasar umum dari substansi prinsip persamaan bagi umat manusiaadalah
kemanusian mereka sendiri. Semua orang seharusnya diperlakukan sama karena
merekasecara karakteristik adalah sama, rasa senang dan rasa sakit sama bagi
semua orang. Perbedaankedudukan berdasarkan apapun juga tidak dapat
menghapuskan persamaan tersebut, begitu jugaperbedaan antara orang hitam dan
orang putih, antara laki-laki dan perempuan tidak bolehmembawa perbedaan
perlakuan terhadap mereka.
Contoh berikutnya adalah penerapan Hukum Alam (Natural Law) pada kasus
Aborsi.Hukum Alam berasal dari hukum Tuhan (divine law), oleh karenanya
gereja Katolik Roma2menentang aborsi, mereka percaya bahwa aborsi adalah
pembunuhan, bukan merupakan dogmadari gereja. Tetapi pendirian ini berubah,
bahwa janin belumlah menjadi manusia sampai padasaat “animation.”
Berdasarkan doktrin Katolik, janin laki-laki memiliki animasi pada hari ke
40setelah pembuahan, janin perempuan dipercaya memiliki animasi setelah 80
hari. Tapi setelahabad ke 18 gereja berpendapat bahwa kehidupan manusia mulai
sejak pembuahan. Jadiperdebatan berputar kepada kapan tepatnya janin itu diakui
sebagai manusia. Menurutinterpretasi hukum Islam yang berdasarkan Ilmu
Kedokteran, kehamilan 42 hari adalah akhirminggu keenam kehamilan setelah
pembuahan. Berdasarkan hal tersebut ada pemikiran untukmengembangkan
hukum Islam yang membolehkan pengguguran kandungan sampai usiakehamilan
5 minggu (35 hari) atau maximum 42 hari; yaitu adalah 10 hari setelah seorang
wanita mengetahui haidnya terlambat3.
2

Dennis Patterson (Ed), Ibid, h, 232 Robin Paul Malloy, Adam Smith and the Philosophy of Law and Economics, (Dordrecht : Kluwer
Academic Publisher, 1994), h. 18-19.




3
“Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi,” Republika, 20 April 2004.


Hukum Alam Zaman Modern

Periode zaman Renaissance di Eropa, perdebatan tentang Hukum Alam terkait
dengan issue hak-hak individu manusia dan batas-batas dari pemerintah. Hugo
Grotius, Thomas Hobbes dan John Locke banyak menulis tentang Hukum
Internasional adalah pemuka Hukum Alam Zaman Modern. Kemudian pemikiran
Hukum Alam Zaman Modern dimulai oleh John Finnis, pemikirannya adalah
aplikasi dari pandangan Thomas Aquinas yang berhubungan dengan masalah
etika.
Finnis’s ethical theory has a number of levels. The foundation is the claim that
there are a number of distinct but equally valuable intrinsic goods (that is,things
one values for their own sake), which he calls “basic goods”. In NaturalLaw and
Natural Rights, Finnis list the following as basic goods: life (andhealth),
knowledge, play, aesthetic experience, sociability (friendship),practical
reasonableness, and religion (Finnis’s list of basic goods changes somewhat in
later articles). These are “intrinsic” goods in the following sense : one can value,
for example, health for its own sake, but medical treatment only as a means to
health. If someone stated that she was buying medicine, not because she or
someone she knew was sick or might become sick, and notbecause it was part of
some study or some business, but simply because she liked acquiring medicines
and having a lot of them around, one might rightly begin to question her
sanity4Pemuka Hukum Alam lainnya dalam zaman modern adalah Lon Fuller
yang menolak secara tegas apa yang dilihatnya sebagai teori Hukum Positif.
Fuller mengatakan bahwa hukum itu sebagai tingkah laku manusia yang
menentukan peraturan-peraturan. Menurut Fuller hukumsebagai moral
mempunyai persyaratan :
    1. laws should be general
    2. they should be promulgated, that citizens might know the standards to
        which they are being held
    3. retroactive rule-making and application should be minimized
    4. laws should be understandable
    5. they should not be contradictory
    6. laws should not require conduct beyond the abilities of those effected
    7. they should remain relatively constant through time, and
    8. they should be a congruence between the laws as announced and their
        actual administration.
4
 Dennis Patterson (Ed), A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, (Oxford : Blackwell Publishing Ltd., 1999), h. 228.




Filsafat Hukum Alam Tradisional (Traditional Natural Law)

Pemukan-pemuka Hukum Alam Tradisional adalah Cicero dan Thomas Aquinas.
Cicero berpendapat Hukum Alam itu tidak berubah-rubah dan tidak mempunyai
perbedaan dalam masyarakat yang berbeda. Setiap orang mempunyai akses
kepada standar dari hukum yang tertinggi ini dengan menggunakan akal. Hukum
yang tertinggi itu adalah pencerminan Divine Law atau Hukum Tuhan.
Selanjutnya Thomas Aquinas mengatakan hukum ada empat macam : the eternal
law, the natural law, the divine law, and human (positive) law. Menurut Aquinas,
Hukum Positif berasaldari Hukum Alam. Kadang-kadang Hukum Alam
mendiktekan bagaimana seharusnya HukumPositif. Misalnya, Hukum Alam
mensyaratkan bahwa pembunuhan itu terlarang. Pada lain waktuHukum Alam
memberikan ruang kepada manusia untuk memilih (berdasarkan adat lokal
ataupilihan kebijakan). Hukum Alam menghendaki peraturan jalannya mobil
untuk keselamatanpihak lain. Akan tetapi Hukum Alam memberikan keleluasaan
kepada pilihan manusia, jalan disebelah kiri atau di sebelah kanan, kecepatan
kendaraan 55 mil/jam atau 65 mil/jam. Perbebatan tentang pemikiran Aquinas
terus berlangsung, misalnya, apakah Aquinaspercaya Norma Moral berasal secara
langsung dari pengetahuan manusia atau berdasarkanpengalaman penjelmaan
alam atau produk dari pengertian praktis dan pemikiran berdasarkanpengalaman
manusia.

Contenu connexe

Tendances

hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainRatri nia
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusiadichasenja
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..yudikrismen1
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikFKP2B Cikarang
 
Konstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptx
Konstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptxKonstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptx
Konstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptxdedybachrie
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaRoy Pangkey
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCEDian Oktavia
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Idik Saeful Bahri
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGDian Oktavia
 
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)Belum Kerja
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 

Tendances (20)

hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lainhubungan hukum pidana dengan ilmu lain
hubungan hukum pidana dengan ilmu lain
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
Hukum acara perdata - Upaya hukum (Idik Saeful Bahri)
 
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
P. 1 pengertian, tujuan, fungsi dan manfaat viktimologi..
 
Asas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baikAsas asas umum pemerintahan yang baik
Asas asas umum pemerintahan yang baik
 
Konstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptx
Konstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptxKonstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptx
Konstruksi Teori Hukum (Teori Hukum & Ilmu Hukum).pptx
 
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesiaSumber sumber hukum acara pidana indonesia
Sumber sumber hukum acara pidana indonesia
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Hukum tata negara
Hukum tata negaraHukum tata negara
Hukum tata negara
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
Hukum persaingan usaha
Hukum persaingan usahaHukum persaingan usaha
Hukum persaingan usaha
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
 
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
Hukum perdata internasional - Asas-asas hukum perdata internasional tentang h...
 
MATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANGMATERI HUKUM DAGANG
MATERI HUKUM DAGANG
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
Antropologi hukum (Piyantoro PPT)
 
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
Hukum perdata internasional - Renvoi dan permasalahannya (Idik Saeful Bahri)
 

Similaire à Hukum Alam

Filsafat hukum ekonomi kul ii
Filsafat hukum ekonomi kul iiFilsafat hukum ekonomi kul ii
Filsafat hukum ekonomi kul iiberuangdarat
 
Materi Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.pptMateri Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.pptRipatKizuto
 
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdfBUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdfbungarhamasta
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Bagoes Prasetya
 
214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528Yori Feriyandi
 
Perkembangan teori hukum revisi
Perkembangan teori hukum revisiPerkembangan teori hukum revisi
Perkembangan teori hukum revisijuniska efendi
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptasifsardari
 
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdfAlamPravana2
 
Hermeneutika hukum
Hermeneutika hukumHermeneutika hukum
Hermeneutika hukumMaulanamoel
 
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.pptFILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.pptAfrinaldRizhan1
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1dina susiani
 
FILKUM_5_2023__Analitycal_Jurisprudence_2023Mey (1).pdf
FILKUM_5_2023__Analitycal_Jurisprudence_2023Mey (1).pdfFILKUM_5_2023__Analitycal_Jurisprudence_2023Mey (1).pdf
FILKUM_5_2023__Analitycal_Jurisprudence_2023Mey (1).pdfmuhidinsaja1
 

Similaire à Hukum Alam (20)

Filsafat hukum ekonomi kul ii
Filsafat hukum ekonomi kul iiFilsafat hukum ekonomi kul ii
Filsafat hukum ekonomi kul ii
 
Materi Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.pptMateri Kuliah OL FH 7.ppt
Materi Kuliah OL FH 7.ppt
 
Teori Hukum Pembangunan
Teori Hukum PembangunanTeori Hukum Pembangunan
Teori Hukum Pembangunan
 
mashab aliran hukum.ppt
mashab aliran hukum.pptmashab aliran hukum.ppt
mashab aliran hukum.ppt
 
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdfBUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
 
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
Beberapa mazhab-dalam-ilmu-hukum(4)
 
214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528214 article text-740-1-10-20160528
214 article text-740-1-10-20160528
 
Filsafat hukum
Filsafat hukumFilsafat hukum
Filsafat hukum
 
Perkembangan teori hukum revisi
Perkembangan teori hukum revisiPerkembangan teori hukum revisi
Perkembangan teori hukum revisi
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.pptBAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
BAHAN-1-PENGANTAR-ILMU-HUKUM-1.ppt
 
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
 
Norma Kaidah
Norma KaidahNorma Kaidah
Norma Kaidah
 
Hermeneutika hukum
Hermeneutika hukumHermeneutika hukum
Hermeneutika hukum
 
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.pptFILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
FILSAFAT HUKUM PERTEMUAN KE 2 2020.ppt
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
TEORI KEBENARAN.pptx
TEORI KEBENARAN.pptxTEORI KEBENARAN.pptx
TEORI KEBENARAN.pptx
 
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
PENGANTAR ILMU HUKUM PERTEMUAN 1
 
FILKUM_5_2023__Analitycal_Jurisprudence_2023Mey (1).pdf
FILKUM_5_2023__Analitycal_Jurisprudence_2023Mey (1).pdfFILKUM_5_2023__Analitycal_Jurisprudence_2023Mey (1).pdf
FILKUM_5_2023__Analitycal_Jurisprudence_2023Mey (1).pdf
 

Plus de Sofyan Anshori Rambe

Plus de Sofyan Anshori Rambe (6)

SEMA No. 3 Tahun 1963 TENTANG GAGASAN MENGANGGAP BURGERLIJK WETBOEK TIDAK SEB...
SEMA No. 3 Tahun 1963 TENTANG GAGASAN MENGANGGAP BURGERLIJK WETBOEK TIDAK SEB...SEMA No. 3 Tahun 1963 TENTANG GAGASAN MENGANGGAP BURGERLIJK WETBOEK TIDAK SEB...
SEMA No. 3 Tahun 1963 TENTANG GAGASAN MENGANGGAP BURGERLIJK WETBOEK TIDAK SEB...
 
Pengantar hukum pidana
Pengantar hukum pidanaPengantar hukum pidana
Pengantar hukum pidana
 
9. metode instinbath
9. metode instinbath9. metode instinbath
9. metode instinbath
 
4. sumber hukum islam
4. sumber hukum islam4. sumber hukum islam
4. sumber hukum islam
 
Buku lengkap simposium
Buku lengkap simposiumBuku lengkap simposium
Buku lengkap simposium
 
Tiga Sifat Orang Bertakwa
Tiga Sifat Orang BertakwaTiga Sifat Orang Bertakwa
Tiga Sifat Orang Bertakwa
 

Dernier

AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaNadia Putri Ayu
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptGirl38
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxrofikpriyanto2
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...Kanaidi ken
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxssuser0239c1
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuHANHAN164733
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiIntanHanifah4
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptxwongcp2
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSyudi_alfian
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptNabilahKhairunnisa6
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfTaqdirAlfiandi1
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...jumadsmanesi
 
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptxMateri Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptxshafiraramadhani9
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasHardaminOde2
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxmtsmampunbarub4
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKARenoMardhatillahS
 

Dernier (20)

AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional DuniaKarakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
Karakteristik Negara Brazil, Geografi Regional Dunia
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..pptpolinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
polinomial dan suku banyak kelas 11..ppt
 
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptxMATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
MATERI 1_ Modul 1 dan 2 Konsep Dasar IPA SD jadi.pptx
 
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
RENCANA + Link2 Materi Pelatihan/BimTek "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN...
 
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptxMTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
MTK BAB 5 PENGOLAHAN DATA (Materi 2).pptx
 
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus PerilakuCatatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
Catatan di setiap Indikator Fokus Perilaku
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajiiEdukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
Edukasi Haji 2023 pembinaan jemaah hajii
 
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptxTeknik Menjawab Kertas P.Moral SPM  2024.pptx
Teknik Menjawab Kertas P.Moral SPM 2024.pptx
 
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPSKisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
Kisi-kisi UTS Kelas 9 Tahun Ajaran 2023/2024 Semester 2 IPS
 
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.pptPertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
Pertemuan 3-bioavailabilitas-dan-bioekivalensi.ppt
 
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdfAKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
AKSI NYATA Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di Kelas (1).pdf
 
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
UNGGAH PEGANGAN LOKAKARYA DAN PENDAMPINGAN INDIVIDU DALAM KEGIATAN PEMBEKALAN...
 
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptxMateri Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
Materi Lingkaran kelas 6 terlengkap.pptx
 
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam KelasMembuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
Membuat Strategi Penerapan Kurikulum Merdeka di dalam Kelas
 
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptxadap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
adap penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari.pptx
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKAPPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
PPT TEKS TANGGAPAN KELAS 7 KURIKUKULM MERDEKA
 

Hukum Alam

  • 1. Natural Law Theory Filsafat Hukum Alam (Natural Law) lahir sejak zaman Yunani, berkembang di zaman Romawi sampai ke zaman modern ini. Pemuka Hukum Alam adalah Plato (429-347 BC),Aristotle (348-322 BC) zaman Yunani, Marcus Tullius Cicero (106-43 BC) zaman Romawi, St.Agustine (354-430), dan St. Thomas Aquinas (1225-1274) dari kalangan Kristen, Grotius (15831645),ThomasHobbes (1588-1679),John Locke (1632-1704). Teori Hukum berkenaan dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Hukum Alam(Natural Law)? Dihubungkan dengan Teori Hukum Alam (Natural Law), maka Teori Hukumlebih berhubungan dengan karakter dari hukum atau karakter dari suatu sistem hukum daripadaisinya, yaitu peraturan perundang-undangan yang spesifik. Namun demikian, setiap penjelasanyang tepat mengenai Hukum Alam (Natural Law), akan mengakomodasi fungsi dan administrasidari ketentuan-ketentuan hukum tertentu dari suatu sistem hukum. Hal ini dapat dilakukandengan berbagai cara, ada yang menekankan kepada satu atau lebih aspek khusus di dalam manahukum positif beroperasi. Analisis hukum yang lainnya memberikan tekanan yang khususkepada kekuasaan dan posisi dari pembuat undang-undang, sementara yang lainnya memberikanpenekanan kepada pengadilan, yang lainnya melihat sikap dari masyarakat yang menjadi subjekhukum, dan lainnya lagi menekankan kepada moral dan nilai-nilai sosial di mana hukum itubertujuan untuk mereflesikannya dan mendorongnya. Analisis dari unsur-unsur hukum sepertitersebut di atas, metode pendekatannya umumnya dikenal sebagai “doktrin Hukum Alam”,“positivisme”, dan “realisme”, kesemuanya menawarkan sesuatu yang sangat berharga untukdiperhatikan dan dengan demikian membuatnya saling bersaing, kadang- kadang menimbulkankonflik, dalam usaha untuk mendapat pengakuan. Kontribusi masing-masing seringkalidigunakan sebagai alasan kritik terhadap metode yang lain. Hukum Alam1 Pembahasan tentang sifat daripada hukum, sebagian mengenai “hukum dari alam” (“the law of nature”). Berdasarkan idologi tertentu yang ada dibalakangnya, berbagai namadipergunakan untuk subjek yang sama, seperti hukum alam semesta (the law of the universe),hukum Tuhan (the law of God), hukum yang kekal/abadi (the eternal law), hukum dari umatmanusia (the law of mankind) dan hukum dari akal (the eternal of reason). Klaim yang sentral terhadap “hukum dari alam” (“the law of nature”) ialah apa yangsifatnya alamiah, yang seharusnya terjadi. Hukum dari alam (“the law of nature”) seharusnyamenjadi hukum yang mengatur untuk semua benda, termasuk manusia dan hubungan-hubunganmanusia. Hipotesa dari asumsi di belakang teori ini, bahwa hukum atau seperangkat hukum menguasai atau mengatur semua hal, apakah itu grafitasi, gerakan, phisik, dan reaksi kimia, insting binatang atau tindakan manusia. Boleh dikatakan tindakan kita yang tertentu danreaksinya ditentukan oleh hukum dari alam (the law of nature) dan segala yang terjadiberlawanan adalah berlawanan dengan alam. Jika sebuah batu dijatuhkan dalam keadaan grafitasinormal, ia akan menentang hukum grafitasi jika terangkat ke udara. Menurut hukum grafitasi,batu itu akan jatuh ke bawah, namun demikian batu itu tidak mempunyai akal dan tidak memilikikapasitas untuk memilih apa yang ia inginkan. Sebaliknya, manusia memiliki kemampuan dalamberbagai kombinasi. Tidak seperti batu, manusia tidak terikat dengan sendirinya, secarapsikologis atau spiritual untuk mengikuti hukum yang seharusnya ditaatinya dalam hubungansesama mereka. Kita “seharusnya” (“ought”) dapat dipakai dalam
  • 2. hubungan dengan batu dalampernyataan seperti : “batu itu seharusnya jatuh (ought to fall) ke bawah bila kita melepaskannya”. 1 Tulisan mengenai Hukum Alam dan Sejarah Hukum Alam disadur dari John Finch, Introduction to LegalTheory (London : Sweet & axwell, 1974), h. 17-37 Pernyataan ini memperlihatkan kemungkinan semata-mata (walaupun prediksi ini sangat mudahdikenali). Teori Hukum Alam (Natural Law) menyatakan bahwa ada hukum dari alam (the lawof nature) yang menurut ajaran dan prinsip-prinsip terhadap mana semua hal, termasuk manusiasendiri, harus berkelakuan. Premis pertama dari doktrin Hukum Alam (Natural Law) adalah apa yang diketemukanoleh Hukum Alam (Natural Law), seharusnya diikuti. Masalah pertama adalah bagaimanamenemukan apa yang diketemukan oleh Hukum Alam. Hukum Alam (Natural Law)memberikan tempat utama kepada moralitas. Peranan yang dimainkan oleh moral dalam memformulasikan teori mengenai hukum dari alam (the law of nature) kadang-kadang dinyatakan secara tegas, tetapi lebih banyak dinyatakan secara diam-diam. Moralitas digunakandalam berbagai peranan. Kadang-kadang dikarakterisasikan sebagai produk dari isi Hukum Alam(Natural Law). Kadang-kadang ia diberikan peranan ganda, tidak hanya sebagai produk tetapijuga ebagai pembenaran, petunjuk kata hati/hati nurani. Dengan perkataan lain apa yangseharusnya berlaku mengikuti apa yang seharusnya secara moral berlaku. Jika Hukum Alam (Natural Law) ingin memiliki relavansi hukum, maka ia harus berisiprinsip-prinsip petunjuk di mana manusia akan menggunakannya untuk mengatur diri merekasendiri dan orang lain. Variasi yang luas mengenai standar keadilan dan moralitas dapat ditinjaupada waktu yang berbeda, di antara orang- orang yang berlainan dan bahkan diantara individu yang berlainan, mungkin akan menghasilkan satu standar petunjuk yang menonjol tetapi variasi-variasi tersebut juga mengindikasikan sulitnya menentukan apa yang dimaksud dengan prinsip- prinsipalamiah itu. Hukumhanya dapat dilihat daripedoman-pedomanyang ditawarkan padapenerapanprinsip-prinsip tersebutterhadap kasus-kasus tertentu. Sejarah Hukum Alam (Natural Law) Sama halnya dengan banyak bidang studi lainnya, sejarah hukum dari alam (the law ofnature) dimulai pada zaman Yunani. Filsafat Yunani melahirkan standar yang absolut mengenaihak dan keadilan. Hal ini didasarkan pada kepercayaan pada berlakunya kekuasaan supernaturalatas hukum, di mana manusia seharusnya mematuhinya. Pernyataan riil pertama dari TeoriHukum Alam (Natural Law) dari sudut terminologi filsafat berasal dari abad ke 6 SM. Hukummanusia dikatakan mendapat tempatnya dalam tatanan benda-benda berdasarkan atas kekuatanyang mengontrol segala hal. Reaksi dari ajaran ini datang pada abad-abad berikutnya dimana adaperbedaan dan kemungkinan timbulnya konflik antara Hukum Alam (Natural Law) dan hukumyang dibuat manusia. Pada zaman Yunani, Aritoteles dan Plato membangun kembali HukumAlam (Natural Law). Sampai hari ini hanya Aristoteles yang mempunyai pengaruh terbesardalam doktrin Hukum Alam (Natural Law). Aristoteles menganggap manusia adalah bagian darialam, bagian dari sesuatu, tetapi juga, diikuti dengan akal yang cemerlang, yang membuatmanusia sesuatu yang istimewa dan memberikannya kekhususan yang
  • 3. menonjol. Pengakuanterhadap akal manusia membentuk dasar bagi konsepsi Stoic mengenai Hukum Alam (NaturalLaw). 2Stoic mengatakan, akal berlaku terhadap semua bagian dari alam semesta dan manusia adalah bagian dari alam semesta, diperintah akal. Manusia hidup pada dasarnya jika ia hidupmenurut akalnya. Doktrin Hukum Alam (Natural Law) kemudian sampai pada tingkat di manaalam universal memimpin, melalui akal dan kritik yang dijalankan oleh manusia, langsungkepada tingkah laku yang seharusnya secara normatif dijalankan. Keharusan yang normatif inidianggap bagian yang integral dan didukung oleh moral. Stoic menambahkan unsur agamadalam tingkah laku manusia. Era cemerlang dari Hukum Alam (Natural Law) lahir dari doktrinhukum agama dari Thomas Aquinas. Pada masa itu Tuhan dari agama Kristen dianggap sebagaisumber kekuatan akal yang berasal dari Tuhan. Misalnya hal ini diketemukan dalam 10 PerintahTuhan. Sekuralisasi dari Hukum Alam (Natural Law) kemudian datang belakangan pada masa Thomas Hobbes dan Grotius. Ahli-ahli filsafat abad ke-17 ini pada umumnya menolak konsepsi bahwa Tuhan adalah sumber tertinggi dari hukum, mereka berpendapat Hukum Alam (NaturalLaw) itu mengindikasikan bahwa tindakan manusia itu datang dari kesepakatan mereka atauketidak sepakatan mereka, berdasarkan akal atau kebutuhan moral, dan akibatnya perbuatan itudilarang atau diperintahkan oleh Tuhan. Dalam perkembangan selanjutnya Thomas Hobbes mempunyai motif politik denganmenggunakan Hukum Alam (Natural Law) untuk membenarkan perlunya pemerintahan yangabsolut, kekuasaan politik yang besar untuk melindungi rakyat biasa melawan mereka sendiridan melawan kekurangan/kelemahan mereka sendiri. Reaksi terhadap Thomas Hobbes datangdari Jeremy Bentham dengan ajarannya utilitarianisme – kebahagiaan setinggi-tingginya untuksebesar-besarnya umat manusia. Ajaran Bentham adalah penolakan total dari doktrin HukumAlam (Natural Law). Pembela doktrin Hukum Alam Modern, antara lain Professor d’Entreves yang mengatakanalam masalah analisis terhadap sifat dari hukum: “jawaban kaum Positivis adalahmengorbankan apa yang seharusnya (the ought) kepada apa yang menjadi (the is); sarjanaHukum Alam (Natural Law) mengorbankan apa yang menjadi (the is) kepada apa yangseharusnya (the ought); tentu persoalannya adalah bagaimana hukum dapat dinyatakan dalambentuk menjadi (an is) dan yang seharusnya (an ought), bagaimana keduanya dapat menjadifakta dan proposisi seharusnya (an ought proposition). Saya percaya ada unsur kebenaran padakedua pihak, dan bahwa kata akhir bukanlah masalah Teori Hukum sebagaimana juga bukanTeori Politik.” Pendapat dari Prof. d’Entreves membuktikan kenyataan bahwa doktrin Hukum Alam dan Positivisme mempunyai peranan yang saling melengkapi untuk memecahkanpersoalan-persoalan sifat dari hukum. Hukum internasional merupakan indikator yang baik untukmendukung pendapatnya tersebut. Lemahnya hukum internasional sekarang ini tidak karenatidak adanya penegakkan tetapi karena tidak adanya “peranan moral internasional”(“international moral sence”). Menghubungkannya dengan sikap modern terhadap Hukum Alam yang memusatkanperhatian kepada aspek spesifik tertentu tentang isinya, Hard berpendapat isi minimum dariHukum Alam adalah “core of good sence” (perasaan yang baik). Hard berpendapat Hukum Alambisa diketemukan melalui akal, dan apa hubungannya dengan hukum manusia dan
  • 4. moralitas.Dalam hubungan ini, pertanyaan mengenai bagaimana manusia hidup bersama, harus kita asumsikan bahwa keinginan mereka, dalam garis besarnya adalah untuk hidup. Pada abad ke 18 terjadi perdebatan antara Blackstone dan Bentham yang mempengaruhiTeori Hukum (Legal Theory). Blackstone adalah penganut Hukum Alam dari Inggris, sebaliknyaBentham adalah pengkritik Hukum Alam. Menurut Blackstone hukum itu adalah rule of action,aturan untuk berbuat yang diterapkan secara tidak diskriminatif kepada semua macam tindakanapakah animate or inanimate, rasional atau tidak rasional. Rule of action dilakukan oleh yangsuperior di mana yang inferior terikat untuk menaatinya. Hukum dari alam menurut Blackstoneadalah kehendak dari Penciptanya (Maker). Hubungan Hukum dan Moral Menurut Hukum Alam Masalah hubungan hukum dan moral tidak lagi merupakan masalah bentuk atau struktur, tetapi masalah tentang isi. Menurut penganut Hukum Alam (Natural Law), isi dari hukum adalahmoral. Hukum tidak semata-mata merupakan suatu peraturan tentang tindakan-tindakan hukumitu berisi nilai-nilai, hukum itu adalah indikasi, apakah yang baik dan yang buruk. Selanjutnyayang baik dan yang buruk itu adalah syarat-syarat dari kewajiban hukum. Penganut HukumAlam menganggap bahwa hukum tidak semata-mata merupakan perintah tetapi juga seperangkatnilai-nilai tertentu. Penganut Teori Hukum Alam (Natural Law) tidak pernah berpendapat bahwa hukum itu semata-mata ekspresi dari standar kelompok tertentu atau masyarakat tertentu. Penganut Hukum Alam (Natural Law) percaya kepada nilai-nilai yang absolut dan merekaberpendapat hukum adalah alat untuk mencapai nilai-nilai tersebut. Thomas Aquinas mengatakan Hukum Alam (Natural Law) itu adalah mengerjakan yangbaik dan menghindarkan yang buruk. Grotius menyatakan bahwa hukum dari alam (the law ofnature) menunjukkan alasan-alasan yang baik dan tindakan-tindakan di dalamnya memilikikualitas moral. Adalah jelas, dari sudut praktis, untuk menetapkan kebutuhan yang rasional adanyaketertiban hukum dalam setiap masyarakat. Salah satu contoh adalah “Rule of Law”. Pendapatmodern mengenai hal ini diberikan oleh L.L. Fuller yang dikuatkan oleh Finnis dan Joseph Raz. Mereka mengatakan bahwa hukum itu adalah atauran- aturan yang umum dan jelas yang masuk akal, yang harus dipublikasikan kepada pihak-pihak yang dikehendakinya dan memiliki akibatyang perspektif. Aturan- aturan itu harus tetap masuk akal dan konsisten dari waktu-kewaktu,berisi standar yang mungkin dilaksanakan. Oleh karenanya hukum yang mengesampingkanperempuan dan orang hitam dari kantor-kantor atau profesi atau tidak memiliki suara untukmemilih adalah bertentangan dengan moral. Contoh lain lagi mengenai hak asasi manusia, pendekatan dari teori Hukum Alam terhadapeksistensi dari hak asasi manusia adalah sangat terintegrasi dan menyeluruh. HAM berasal dariHukum Tuhan (divine law) kemudian menjadi Hukum Alam (Natural Law) yang berisikanajaran-ajaran moral yang kemudian dituangkan oleh manusia dalam hukum positif yang berisihak dan kewajiban, termasuk HAM. Menurut Teori Hukum Alam (Natural Law), hak-hak danhukum adalah bagian yang universal dari sistem moral. Contoh berikutnya adalah mengenai penerapan prinsip persamaan di depan hukum(equality before the law).
  • 5. Dasar umum dari substansi prinsip persamaan bagi umat manusiaadalah kemanusian mereka sendiri. Semua orang seharusnya diperlakukan sama karena merekasecara karakteristik adalah sama, rasa senang dan rasa sakit sama bagi semua orang. Perbedaankedudukan berdasarkan apapun juga tidak dapat menghapuskan persamaan tersebut, begitu jugaperbedaan antara orang hitam dan orang putih, antara laki-laki dan perempuan tidak bolehmembawa perbedaan perlakuan terhadap mereka. Contoh berikutnya adalah penerapan Hukum Alam (Natural Law) pada kasus Aborsi.Hukum Alam berasal dari hukum Tuhan (divine law), oleh karenanya gereja Katolik Roma2menentang aborsi, mereka percaya bahwa aborsi adalah pembunuhan, bukan merupakan dogmadari gereja. Tetapi pendirian ini berubah, bahwa janin belumlah menjadi manusia sampai padasaat “animation.” Berdasarkan doktrin Katolik, janin laki-laki memiliki animasi pada hari ke 40setelah pembuahan, janin perempuan dipercaya memiliki animasi setelah 80 hari. Tapi setelahabad ke 18 gereja berpendapat bahwa kehidupan manusia mulai sejak pembuahan. Jadiperdebatan berputar kepada kapan tepatnya janin itu diakui sebagai manusia. Menurutinterpretasi hukum Islam yang berdasarkan Ilmu Kedokteran, kehamilan 42 hari adalah akhirminggu keenam kehamilan setelah pembuahan. Berdasarkan hal tersebut ada pemikiran untukmengembangkan hukum Islam yang membolehkan pengguguran kandungan sampai usiakehamilan 5 minggu (35 hari) atau maximum 42 hari; yaitu adalah 10 hari setelah seorang wanita mengetahui haidnya terlambat3. 2 Dennis Patterson (Ed), Ibid, h, 232 Robin Paul Malloy, Adam Smith and the Philosophy of Law and Economics, (Dordrecht : Kluwer Academic Publisher, 1994), h. 18-19. 3 “Reinterpretasi Hukum Islam Tentang Aborsi,” Republika, 20 April 2004. Hukum Alam Zaman Modern Periode zaman Renaissance di Eropa, perdebatan tentang Hukum Alam terkait dengan issue hak-hak individu manusia dan batas-batas dari pemerintah. Hugo Grotius, Thomas Hobbes dan John Locke banyak menulis tentang Hukum Internasional adalah pemuka Hukum Alam Zaman Modern. Kemudian pemikiran Hukum Alam Zaman Modern dimulai oleh John Finnis, pemikirannya adalah aplikasi dari pandangan Thomas Aquinas yang berhubungan dengan masalah etika. Finnis’s ethical theory has a number of levels. The foundation is the claim that there are a number of distinct but equally valuable intrinsic goods (that is,things one values for their own sake), which he calls “basic goods”. In NaturalLaw and Natural Rights, Finnis list the following as basic goods: life (andhealth), knowledge, play, aesthetic experience, sociability (friendship),practical reasonableness, and religion (Finnis’s list of basic goods changes somewhat in later articles). These are “intrinsic” goods in the following sense : one can value, for example, health for its own sake, but medical treatment only as a means to health. If someone stated that she was buying medicine, not because she or someone she knew was sick or might become sick, and notbecause it was part of
  • 6. some study or some business, but simply because she liked acquiring medicines and having a lot of them around, one might rightly begin to question her sanity4Pemuka Hukum Alam lainnya dalam zaman modern adalah Lon Fuller yang menolak secara tegas apa yang dilihatnya sebagai teori Hukum Positif. Fuller mengatakan bahwa hukum itu sebagai tingkah laku manusia yang menentukan peraturan-peraturan. Menurut Fuller hukumsebagai moral mempunyai persyaratan : 1. laws should be general 2. they should be promulgated, that citizens might know the standards to which they are being held 3. retroactive rule-making and application should be minimized 4. laws should be understandable 5. they should not be contradictory 6. laws should not require conduct beyond the abilities of those effected 7. they should remain relatively constant through time, and 8. they should be a congruence between the laws as announced and their actual administration. 4 Dennis Patterson (Ed), A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, (Oxford : Blackwell Publishing Ltd., 1999), h. 228. Filsafat Hukum Alam Tradisional (Traditional Natural Law) Pemukan-pemuka Hukum Alam Tradisional adalah Cicero dan Thomas Aquinas. Cicero berpendapat Hukum Alam itu tidak berubah-rubah dan tidak mempunyai perbedaan dalam masyarakat yang berbeda. Setiap orang mempunyai akses kepada standar dari hukum yang tertinggi ini dengan menggunakan akal. Hukum yang tertinggi itu adalah pencerminan Divine Law atau Hukum Tuhan. Selanjutnya Thomas Aquinas mengatakan hukum ada empat macam : the eternal law, the natural law, the divine law, and human (positive) law. Menurut Aquinas, Hukum Positif berasaldari Hukum Alam. Kadang-kadang Hukum Alam mendiktekan bagaimana seharusnya HukumPositif. Misalnya, Hukum Alam mensyaratkan bahwa pembunuhan itu terlarang. Pada lain waktuHukum Alam memberikan ruang kepada manusia untuk memilih (berdasarkan adat lokal ataupilihan kebijakan). Hukum Alam menghendaki peraturan jalannya mobil untuk keselamatanpihak lain. Akan tetapi Hukum Alam memberikan keleluasaan kepada pilihan manusia, jalan disebelah kiri atau di sebelah kanan, kecepatan kendaraan 55 mil/jam atau 65 mil/jam. Perbebatan tentang pemikiran Aquinas terus berlangsung, misalnya, apakah Aquinaspercaya Norma Moral berasal secara langsung dari pengetahuan manusia atau berdasarkanpengalaman penjelmaan alam atau produk dari pengertian praktis dan pemikiran berdasarkanpengalaman manusia.