Buku kebijakan ini membahas tentang sistem penjaminan mutu internal di STIKes Surabaya. Dokumen ini menjelaskan tujuan pembentukan sistem penjaminan mutu internal untuk menjaga mutu pendidikan sesuai standar nasional. Prinsip-prinsip yang digunakan meliputi fokus pada kebutuhan pengguna, kepemimpinan, keterlibatan seluruh civitas akademika, pendekatan proses, dan penggunaan model kaizen untuk perbaikan berkel

1. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 1
BUKU KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STIKES SURABAYA
STIKES SURABAYA
TAHUN 2015

2. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 2
BAB I
Pendahuluan
A. Profil Singkat STIKes Surabaya
B. Visi, Misi dan Tujuan STIKes Surabaya
1. VISI
Menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Unggulan yang bertaraf regional pada tahun 2020
dan bertaraf nasional pada tahun 2025
2. MISI
1) Meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran melalui penggunaan berbagai
teknologi sesuai dengan standar kompetensi tenaga kesehatan yang dapat
dilaksanakan dengan pendekatan keilmuan secara komprehensif berdasarkan
kebutuhan dan kompetensi pendidikan
2) Meningkatkan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan profesional
dalam mengelola pendidikan dan pengajaran
3) Meningkatkan sarana dan prasarana fisik pendidikan dan pengajaran sesuai dengan
standar mutu nasional dan internasional
4) Menyelenggarakan dan berperan aktif dalam penelitian bidang kesehatan untuk
meningkatkan IPTEK
5) Mendidik tenaga kesehatan profesional yang berkualitas prima berstandar nasional
dan internasional sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat
6) Menjalin kerja sama multisektor dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran
untuk memenuhi permintaan tenaga kesehatan di dalam dan luar negeri
7) Mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berjiwa pancsila dan mampu
mengembangakan entrepreneurship
3. TUJUAN
1. Dihasilkannya kualitas pendidikan sesuai dengan standart kompetensi tenaga
kesehatan.
2. Dihasilkannya tenaga pendidik yang profesional berintegritas dan berwawasan
nasional maupun global.
3. Terciptanya sarana dan prasarana penunjang yang mendukung proses pembelajaran
sesuai dengan isu dan tren terbaru.
4. Dihasilkannya tenaga kesehatan yang berjiwa pancasila, mempunyai kemampuan
intelektual profesional dan integritas pribadi yang berwawasan nasional maupun
global
5. Dihasilkannya pemikiran yang memperkokoh perkembangan watak, moral dan selalu
mengacu ke kode etik profesi
6. Tercapainya penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap tenaga kesehatan
profesional sesuai jenjang kewenangan dan kompetensinya
7. Terlaksananya peran dalam kegiatan penelitian dan menggunakan hasil penelitian
sebagai pengembangan IPTEK

3. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 3
BAB II
SISTEM PENJAMINAN MUTU
STIKES SBY
A. Latar Belakang Menjalankan Sistem Penjaminan Mutu Internal
Institusi Pendidikan harus mampu menjaga kualitas layanan pendidikan sesuai undang-
undangan dan peraturan pemerintah mengenai pendidikan tinggi yang berlaku di Indonesia.
Regulasi mengenai penjagaan kualitas pendidikan menjadi salah satu perhatian khusus untuk
meningkatkan mutu. Upaya mendukung ketercapaian mutu pendidikan Indonesia yang baik,
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suarabaya sebagai salah satu institusi kesehatan senantiasa
mengikuti standar baku yang ada. Menjamurnya institusi kesehatan di Indonesia, menjadi
suatu tantangan bagi Direktorat pendidikan tinggi (DIKTI) dan kementrian kesehatan untuk
menyeragamkan hasil lulusan sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan
meningkatkan mutu layanan kesehatan, salah satunya dengan pembentukan Health
Professional Education Quality (HPEQ). 1
HPEQ memiliki tugas untuk menstandarisasikan pendidikan profesi khususnya
kesehatan di Indonesia. Penjaminan mutu dilakukan yaitu dengan membentuk lembaga
akreditasi independen untuk kesehatan yang dikenal dengan LAM-PTKes (Lembaga
Akreditasi Mandiri-Perguruan Tinggi Kesehatan). Prinsip sistem akreditasi yang
dikembangkan oleh LAM, diantaranya; 1) Berkelanjutan (Continuous quality improvement-
CQI), 2) quality cascade (kualitas tidak hanya diikuti hingga output namun hingga outcome di
masyarakat, sehingga dapat diakui bahwa keberadaan suatu institusi memberikan
kebermanfaatan untuk lingkungan sekitar), 3)conceptualization, production and usability
(bahawa input, proses dan output sistem pendidikan harus dapat menjawab kebutuhan
masyarakat), 4) kepercayaan/trustworthy (penilaian bersifat keterbukaan dan bertujuan untuk
perbaikan mutu pendidikan). 1
DIKTI sebagai pusat kebijakan perguruan tinggi, menjelaskan komponen pendidikan
yang harus dilakukan pengawasan, pengontrolan dan peningkatan sesuai UU Sisdiknas
mengenai standar Nasional Pendidikan (SNP). Adapun yang menjadi butir pada uraian SNP
yaitu: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar tenaga kependidikan,
standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar
penilaian pendidikan. 1 2 3

4. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 4
Penjaminan mutu eksternal yang dikenal dengan sistem akreditasi tidak dapat berhasil
baik, jika tdak ditopang oleh sistem penjaminan mutu internal, sehingga penjaminan mutu
internal menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Berdasarkan paparan hal tersebut sistem
penjaminan mutu internal (SPMI) di STIKes Surabaya di bangun.
B. TUJUAN pembentukan SPMI
1. Menjaga mutu internal STIKes Surabaya sesuai dengan standar nasional pendidikan
(SNP) yang ditentukan oleh UU sisdiknas
2. Membuat standar operasional prosedur yang menjadi bagian dari standar pendidikan
3. Membangun pusat data STIKes Surabaya sesuai dengan aspek pada sistem pendidikan
tinggi
4. Menjadi sistem evaluasi dan monitoring sistem pendidikan di STIKes Surabaya sehingga
dapat memenuhi SNP dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan era.
C. Luas Lingkup
Ruang lingkup kebijakan system penjaminan mutu internal STIKes Surabaya meliputi:
1. Akademik
Meliputi kebijakan pelaksanaan rekrutmen mahasiswa terkait proses masukan perguruan
tinggi, proses Tridarma Perguruan Tinggi dalam aspek proses (termasuk kegiatan
kemahasiswaan yang diarahkan pada pencapaian Tridarma Perguruan Tinggi) dan
system evaluasi proses pembelajaran yang merupakan bagian dari aspek hasil luaran.
Selain itu kebijakan mengenai alumni sebagai hasil ikutan (outcome).
2. Non akademik
Kebijakan non akademik merupakan kebijakan dalam hal system administrasi keuangan
dan sarana prasarana penunjang proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian
masyarakat.
D. Istilah dan definisi
1. Kebijakan merupakan pernyataan tertulis yang menjelaskan mengenai pemikiran, sikap
dan pandangan pada suatu institusi berkenaan dengan suatu hal (dalam hal ini
penjaminan mutu)
2. Kebijakan SPMI merupakan pemikiran, sikap dan pandngan kegiatan institusi mengenai
SPMI yang berlaku di STIKes Surabaya (mencakup persyaratan SPMI)

5. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 5
3. Manual SPMI/Prosedure merupakan dokumen tertulis berisi petunjuk teknis praktis
menjalankan atau melaksanakan SPMI
4. Standar SPMI merupakan dokumen tertulis yang berisikan kriteria, patokan, ukuran,
spesifikasi mengenai suatu hal yang harus dipenuhi.
5. Evaluasi diri merupakan kegiatan setiap unit yang menjadi bagian kegiatan institusi,
dilaksanakan secara periodik, meliputi memeriksa, menganalisis dan menilai kinerja diri
selama kurun waktu tertentu. Sebagai cara mengetahui kekurangan yang terjadi di dalam
sistem yang berjalan di STIKes.
6. Audit SPMI termasuk audit yang menjadi syarat pada Sistem Managemen Mutu
Perguruan Tinggi merupakan kegiatan rutin setiap akhir semester tahun akademik yang
dilakukan oleh auditor internal, untuk memastikan pelaksanaan SPMI dan sistem
managemen mutu PT sesuai dengan standar minimum yang dibuat oleh etiap unit di
STIKes Surabaya.
7. Mutu diartikan sebagai sesuatu yang dijalankan sesuai harapan pengguna, hasil luaran
memenuhi syarat dan sesuai dengan apa yang dijanjikan.
8. Penjaminan mutu merupakan suatu proses penentuan standar mutu pengelolaan secara
konsisten, berkelanjutan, terdokumentasi dengan tujuan memenuhi kepuasaan
pengguna.
9. Penjaminan mutu pendidikan dipahami sebagai suatu kegiatan sistemik dan terpadu
dengan menetapkan standar secara konsisten dan berkelanjutan, bertujuan untuk
meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan, serta menmenuhi
kepuaasaan pengguna.
E. PRINSIP SPMI
Pelaksanaan managemen mutu di lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suarabaya,
dengan memperhatikan standar mutu yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT) serta memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga
Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAMPT-Kes). Adapun prinsip yang
digunakan adalah sebagai berikut:
1. Fokus pada kebutuhan pengguna
STIKes Surabaya berupaya untuk memenuhi kebutuhan pengguna, karena menyadari
bahwa keberadaan dan keberlangsungan STIKes SBY tidak akan dapat dilepaskan dari
keberadaan pengguna (mahasiswa, orangtua, unit layanan kesehatan di masyarakat dan

6. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 6
Indonesia, kementerian kesehatan). Sehingga dalam menjalankan setiap prosesnya
selalu memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari pengguna (stake hoder)
2. Kepemimpinan
Pimpinan sebagai ujung tombak pelaksanaan managemen STIKes Surabaya,
menjadikannya suatu unsur penting dalam mencapai visi, misi dan tujuan. Unsur pimpinan
harus mampu menciptakan dan memelihara lingkungan internal, sehingga proses dalam
pencapaian tujuan dapat berjalan dengan kondusif.
3. Melibatkan civitas akademik
Tim merupakan kekuatan terbesar dalam mencapai tujuan, sehingga keterlibatan civitas
akademika menjadi bagian penting yang harus dilakukan, sehingga setiap proses (pada
keseluruhan proses yang ada) dapat berjalan dengan baik.
4. Menggunakan pendekatan proses
Suatu tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien apabila keseluruhan sumber daya
dikelola melalui suatu proses yang terarah, terencana dengan baik. Proses dilakukan
dengan menentukan tujuan yang ingin dicapai, sehingga proses yang berjalan merupakan
keseluruhan tahapan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan.
5. Menggunakan pendekatan sistem managemen
Sistem SPMI yang dilakukan dengan memahami dan melakukan pengidentifikasian dari
proses yang telah dan akan berjalan, diharapkan akan membangun pola pencapaian
tujuan secara efektif dan efisien.
6. Menggunakan model Kaizen
Pelaksanaan penjaminan mutu STIKes dengan menerapkan prinsip keberlanjutan dan
Kaizen model (perbaikan secara terus menerus), dengan menerapkan prinsip PDCA
(planning-perencanaan, do-tindakan, check-evaluasi, dan action-perbaikan berdasarkan
hasil evaluasi). Langkah yang dilakukan secara terencana dan terstruktur dengan
merespon perkembangan kebutuhan pengguna secara terus menerus diharapkan mampu
menjamin perbaikan dan meningkatkan mutu.
7. Menggunakan pendekatan objektif dalam membuat keputusan
Keputusan yang efektif, merupakan pengambilan keputusan berdasarkan fakta dan bukti
yang ada, dengan menggunakan pendekatan analisis hingga memahami permasalahan
hingga akar penyebab. Pendekatan ini pun diterapkan untuk meningkatkan kinerja civitas
akademika di STIKes Surabaya, serta efektifitas penerapan sistem penjaminan mutu.
F. Rincian Kebijakan

7. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 7
Seluruh civitas akademika STIKes Surabaya memiliki keyakinan, dengan dibentuknya
SPMI dapat:
1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan yang diberikan pada setiap mahasiswa
dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga jika terdapat hal yang tidak
sesuai, maka akan dilakukan upaya analisis dan perbaikan.
2. Mewujudkan transparansi dan akuntabiltas kepada pengguna, khususnya
mahasiswa sebagai pengguna langsung mengenai penyelenggaraan pendidikan
sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Melibatkan semua civitas akademika dalam setiap kegiatan institusi untuk mencapai
tujuan bersama dengan berpatokan pada standar dan dilaksanakan secara
berkelanjutan sebagai upaya peningkatan mutu.
G. Model Manajemen Kendali Mutu
Pelaksanaan sistem kendali mutu di lingkungan STIKes Surabaya menggunakan
pendekatan PDCA (plan, do, ceck dan action) yang akan menghasilkan pengembangan
dan perbaikan berkelanjutan (Kaizen-continuous improvement). Beberapa prinsip yang
menjadi landasan pola berfikir dan pengambilan kendali mutu berdasarakan PDCA,
adalah:
1. Quality first
Mutu menjadi tolok ukur dan prioritas utama dalam berfikir dan bertindak selama
menjalankan kegiatan pengelolaan institusi di STIKes Surabaya.
2. Stakeholder-in
Setiap rencana tindak lanjut dan pelaksanaan penyelenggaran pendidikan di
lingkungan STIKes Surabaya diupayakan untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
3. The next process is our stakeholder
Setiap anggota STIKes Surabaya, dalam menjalankan kegiatannya berfokus pada
kebutuhan pengguna, sehingga mampu memberikan kepuasan layanan, namun
tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Speak with data
Setiap langkah pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan fakta dan
data yang ada (secara objektif) sebagai hasil dari analisis situasi, sehingga
keputusan yang diambil tidak berdasarkan pengadaan atau rekayasa.
5. Upstream management
Pengambilan keputusan dalam proses pendidikan tinggi dilakukan secara partisipatif.
Menggunakan model ini, STIKes Surabaya akan menetapkan tujuan yang ingin dicapai sebagai
langkah awal, melalui pembuatan rencana strategis dan akan dilakukan monitoring secara
berkala, dievaluasi dan dilakukan pengembangan sehingga menjadi lebih baik.
Setiap unit di STIKes Surabaya, menerapkan sistem PDCA dengan evaluasi diri dilakukan
sebagai cara melakukan penilaian kinerja sesuai dengan standar dan prosedur yang telah
ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan STIKes, yang akan dijadikan
pertimbangan dalam memutuskan langkah tindak lanjut.

8. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 8
Pelaksanaan audit internal oleh SPMI dilakukan setiap akhir tahun akademik, dengan hasil
penilaian akan dilaporkan kepada ketua unit kerja dan ketua STIKes Surabaya, untuk dilakukan
upaya perbaikan berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi Tim audit internal.
Keseluruhan proses yang dilakukan di atas bertujuan untuk menjamin setiap unit menjalankan
kegiatannya sesuai prosedur dan standar yang ditetapkan sehingga pemantauan akan mutu
dapat terlihat, sesuai dengan asas kaizen.
Hasil pelaksanaan audit internal dengan PDCA yaitu kesiapan setiap prodi di bawah STIKes
Surabaya dalam menghadapi audit eksternal (akreditasi AIPT dan atau LAMPT-Kes)
MANAGEMEN
SISTEM PENJAMINAN MUTUVisi, Misi,
Tujuan,
Universitas
Pamulang
Perencanaan
(PLAN):
strategis,
operasional,
sasaran, target
Pelaksanaan
(DO):
- Input
- Proses
- Output
- Outcomes
Pemeriksaan
(CHECK):
- Monev
- Audit Internal
- Evaluasi Diri
- Audit Eksternal
(akreditasi,
Ranking)
Tindakan (ACTION):
Pemeliharaan, Perbaikan, Pembinaan, Peningkatan,
Benchmarking Standar Mutu
Siklus PDCA SPMI
Perencanaan
(Plan)
Pelaksanaan
(Do)
Evaluasi
Perbaikan
(Action)

9. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 9
H. Strategi Penjaminan Mutu
Berdasarkan pemahaman konsep mutu dan penjaminan mutu, maka dalam upaya melakukan
sistem penjaminan mutu dilingkungan STIkes Surabaya dilakukan strategi sebagai berikut:
1. Visi, Misi dn Strategi ditetapkan oleh STIKes Surabaya sebagai goal yang ingin dituju
(Start from The end)
2. Bersama-sama stakeholder baik internal maupun eksternal membangun komitmen untuk
menjalankan penjaminan mutu pendidikan
3. Penetapan standar Mutu PT berlandaskan pada standar nasional Pendidikan PT
4. STIKes Surabaya melakukan evaluaasi diri dan audit mutu sebagai upaya peningkatan
mutu secara berkelanjutan
5. STIKes Surabaya menetapan target dan sasaran secara jelas dan terukur
6. Penyusunan pedoman, Standar operasional prossedur dan Instruksi Kerja secara
bertahap dan berkesinambungan
7. STIKes Surabaya melakukan sistem pendokumentasian secara baik dan benar sehingga
mudah untuk ditelusuri dan dilakukan secara periodik serta berkelanjutan
8. STIKes Surabaya membentuk satuan/unit Penjaminan Mutu (SPMI)
I. JUMLAH DAN STANDAR
Standar dan protap yang dimiliki oleh STIKes dan masing-masing prodi mengacu standar
nasional pendidikan (Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional
pendidikan-8 standar dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang standar
Naional Perguruan Tinggi- 10 standar) dan frame work yang dikeluarkan oleh HPEQ. Sehingga
perlu dibuat suatu pemetaan Standar yang mencakup SNP dan Frame work HPEQ, sebagai
berikut :
1. Standar Isi

10. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 10
Merupakan standar yang berkaitan dengan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang
dituangkan dalam kriteria mengenai kompetensi lulusan, kompetensi bahan kajian,
kompetensi mata ajar dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada
setiap jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi tercantum dalam kurikulum masing-masing
prodi di lingkungan STIkes Surabaya ( tergambarkan pada Visi, Misi dan Strategi prodi di
STIkes Surabaya)
2. Standar Proses
Merupakan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan proses pembelajaran pada satu
satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses mencakup
standar perencanaan proes pembelajaran, standar pelaksanaan dan pembelajaran dan
standar pengawasan proses pembelajaran. Keseluruhan tergambarkan pada kurikulum,
proses pembelajaran, dan suasana akademik setiap prodi di STIkes Surabaya.
3. Standar Kompetensi Lulusan
Merupakan kualifikasi kompetensi lulusan yang memenuhi standar dan memenuhi kebutuhan
masyarakat, meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap. Standar kompetesi lulusan
digunakan sebagai penentu output pada setiap mata kuliah (dalam lingkup kecil) dan lulusan
STIkes Surabaya (sebagai lingkup luas)
4. Standar pendidik dan Tenaga Kependidikan
Merupakan standar yang berkaitan dengan pendidikan prajabatan, kelayakan fisik dan mental
serta pendidikan sesuai jabatannya. Dosen dilingkungan STIkes Surabaya melaksanakan
Tridharma PT yang meliputi pengajaran (beban minimal 12 SKS selama 1 semeter, maksimal
16 SKS), penelitian dan pengabdian masyarakat. Rasio dosen dan mahasiswa yang dimiliki
yaitu 1:28,5, dengan kualifikasi pengajar adalah dosen dengan pendidikan S2 berdasarkan
bidang keilmuan yang diajrkannya (maupun yang dikembangkan melalui penelitian), serta
dosen yang memiliki dasar keilmuan kesehatan dan memiliki pengalaman praktik dalam
bidang yang diajarkannya. Sistem rekrutmen pegawai dengan menggunakan seleksi
adminitraasi, proses wawancara dan tes microteaching. Pengajuan jabatan fungsional dan
sertifikasi dosen dalam tahap pengajuan dan peningkatan jumlah.
5. Standar Sarana Dan Prasarana
Merupakan standar yang berkaitan dengan kriteria minimal ruang belajar, ruang dosen,
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempatolah raga, tempat ibadah, tempat rekreasi,
tempat berkreasi serta sumber belajar yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran
termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta rasio alat dengan mahasiswa.

11. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 11
6. Standar Pengelolaan
Merupakan standar yang berkaitan dengan perencanan, pelaksanan dan pengawasan
kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan agar tercapai secara efektif dan efisien,
meliputi tata pamong, pola kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan organisasi.
7. Standar Pembiayaan
Meliputi standar yang mengatur sumber pembiayaan, komponen dan besarnya biaya
operasional satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun, serta pengelolaan dan
pertanggungjawabannya, termasuk anggaran pengembangan dosen.
8. Standar Penilaian Pendidikan
Merupakan standar yang berkitan dengan mekanisme, prosedur dan instrument penilaian
hasil belajar peserta didik.
9. Standar Penelitian
Merupakan standar yang berkaitan dengan arahan, proses, hasil, pendanaan, sarana
prasarana serta outcome dalam melaksanakan kegitan penelitian di lingkungan STIkes
Surabaya.
10. Standar pengabdian masyarakat
Merupakan standar yang berkaitan dengan arahan, proses, hasil pendanaan, sarana
prassrana serta outcome daalam melaksanakan kegitan pengabdian masyarakat di
lingkungan STIkes Surabaya.
11. Standar kemitraan
Merupakn standar yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan dan pengendalian kegiatan
kemitraan (kerjasama), guna mendukung prosses belajar mengajar, penelitian dan
pengabdian masyarakat.
J.Dokumentasi dan Rekaman Sistem penjaminan Mutu
Sistem manajemen kegiatan institusi terdokumentasi dengan jelas dalam sistem
dokumentasi/computer seperti berikut:
1. Kebijakan mutu, yang berisikan kebijakan organisasi dalam melakukan kegiatan yang
dapat memberikan dampak pada kepuasan pelanggan dengan menunjukan
tanggungjawab personal dan prosedur

12. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 12
2. Prosedure dokumen, dokumen berisikan petunjuk teknis dengan menguraikan unsur-unsur
sistem dalam pelaksanakan kegiatan institusi dan menguraikan kegiatan sesuai dengan
kebutuhan
3. Dokumentasi personal, merupakan dokumen yang menetapkan dan mengendaikan suatu
kegiatan.
K. Tanggung Jawab Dokumen
1. Tanggung jawab dokumen oleh unit/sub unit penjaminan mutu untuk mengkoordinasikan
kegiatan belajar mengajar dan pemeriksaan dokumentasi sistem mutu
2. Ketua STIkes Surabaya menyetujui mutu dan pedoman mutu
3. Pimpinan setiap unit memiliki tanggungjawab untuk menyetujui instruksi kerja sesuai
bidangnya dan memastikan bahwa stff memahami dan mampu menerapkannya
4. Tanggungjawab semua personal untuk mengikuti sistem terdokumentasi dan melaporkan
kepada pimpinan unit terkait ika terdapat kekurangan atau jika diperlukan adanya
perubahan
Pengendalian mutu
Proedur harus ditetapkan dan dijaga, yaitu dengan menjaga dokumen terkait penjaminan
mutu tetap terkendali, dengan procedure:
1. Dokumen dapat ditemukan
2. Dokumen ditinjau kemutakhirannya dan kecukupannya
3. Dokumen kadaluarsa tidak digunakan lagi, terkecuali masih digunakan maka ditandai
Dokumentasi harus dapat dibaca, bertanggal (dengan revisi bila berlaku), teridentifikasi dan
dipertahankan kebaruannya (tidak kadaluarsa). Sistem pengendalian dokumen dilakukan melalui
penomoran dan pengkodean dokumen, verifikaasi dokumen oleh yang berwenang serta
penyimpanan dan penggandaan dokumen.
L. Tata Cara Penomoran Dokumen
Dokumen diberikan nomor untuk memudahkan dalam penelusuran dan pengendalian
dokumen. Setiap dokumen harus diberikan judul nama dokumen, nomor dokumen, versi
dokumen dan tanggal mulai dokumen diberlakukan. Nomor dan Kode dokumen yang berlaku
di STIkes Surabaya diatur sebagai berikut: kode dokumen (menunjukan dokumen yang
digunakan), kode institusi (STIkes Surabaya SI); kode Prodi (keperawaatan SP; kebidanan
SB; Gizi; SG), nomor dokumen ditulis menggunakan huruf dan terdiri atas 2 huruf.
M. Pengendalian rekaman

13. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 13
Prosedur harus diterapkan dan dijaga untuk identifikasi, pemeliharaan dan pembuangan
rekaman. Rekaman harus dapat dibaca, dikenali dan dapat dilacak pada kegiatan, proses.
Dokumen harus dijaga dan dilindungi dari kerusakan.
N. Pengorganisasian sistem penjaminan mutu
Pengelolaan sistem penjaminan mutu tingkat STIkes Surabaya dilakukan oleh unit
penjaminan mutu dan pada tingkat jurusan dilakukan oleh sek prodi.
Adapun tugas pokok unit penjaminan mutu adalah sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan kegiatan penjaminan mutu dan pengasawasan internal untuk STIkes
maupun unit kerja yang ada di Stikes dalam hal akademik maupun non-akademik
2. Membuatperencanaan, melaksanakan dan mengembangkan kegiatan penjaminan mutu
dana pengawaasan internal STikes
3. Kepala unit penjaminan mutu STIkes Surabaya berperan sebagai wakil manajemen
dalam implementasi sistem manajemen mutu di STIKes.
4. Melaksanakan kegiatan audit internal akademik dan non akademik secara terjadwal
pada semua elemen yang ada di STIKes
5. Mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan audit eksternal yang dilakukan oleh
institusi dari luar STIkes.
O. TATA KELOLA
Ketua STIKES
PuketI PuketII PuketIII PuketIV
Ka. Prodi KABAG. BAU &
keuangan
KEMAHASISWAA
N
KABAG.
Humas dan
pemasaran
Sekretaris
Jurusan
Ka. LPM
Lembaga penjaminan
MUTU

14. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 14
Ketua SPMI : Octo Zulakrnain, S.Kep.Ns
Sekretaris : Bayu Irianti, M.Keb
Penanggung Jawab Monev :
a. Prodi S-1 Keperawatan : Prestasianita Putri, S.Kep.,Ns
b. Prodi D.III Kebidanan : Hj. Zummatul Atika, SST
c. Prodi S-1 Ilmu Gizi : Alvia Nur Layli, S.KM., M.Gizi
P. Sasaran
Sasaran SPMImerupakan keseluruhan aspek pendidikan yang meliputi input, proses, output
dan outcome sistem pendidikan pada:
1. STIkes Surabaya
2. Prodi S1. Keperawatan STIKes Surabaya
3. Prodi D.III Kebidanan STIKes Surabaya
4. Prodi S.1 Ilmu Gizi STIKes Surabaya
Q. Dokumen lain
Dokumen SPMI yang harus disiapkan berdasarkan frame work HPEQ dan SNP sebagai berikut:
1. Dokumen/buku kebijakan SPMI Visi, Misi strategi perguruan tinggi, latar belakang
menjalankan SPMI, ruang lingkup SPMI, daftar istilah dokumen SPMI, garis besar kebijakan
SPMI (tujuan, strategi, prinsip, managerial SPMI, unit pejabat khusus-tata kelola SPMI),
informasi singkat dokumen SPMI, hubungan SPMI dengan statute dan renstra (kebijakan
utama PT)
2. Manual SPMItujuan, ruang lingkup (manual penetapan, pelaksanaan, pengendalian
pelaksanaan, peningkatan), rincian job desk scrip, penanggungjawab pelaksana, uraian
unjuk kerja, formulir yang harus dibuat, sarana dalam pembuatan manual.
3. Buku standar SPMIdefinisi, alasan penetapan standar, pernyataan isi standar, strategi
pencapaian, indikator pencapaian, pihak yang terlibat, referensi. (penetapan, pelaksanaan,
pengendalian dan peningkatan)
4. Formulir SPMIformulir sesuai dengan standard an Instruksi kerja
5. Standar Operasional prosedur
1) input

15. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 15
a. Mahasiswa dan pembelajaran:
- Rekrutmen mahasiswa
- Registrasi perkuliahan
- Evaluasi dan pengembangan kurikulum
b. Sumberdaya manusia
- Rekrutmen
- Masa percobaan
- Perjanjian kerja (MOU)
- Penilaian prestasi kerja
- Mutasi, promosi dan pemberhentian
- Waktu kerja, lembur dan cuti
- Penghasilan dan penghargaan
- Jaminan kesehatan dan kesejahteraan
- Pengembangan diri dan pembinaan
- Standar kedisiplinan
- Perjalanan dinas
- Pengakhiran hubungan kerjasama
c. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran
- Permohonan penambahan dan pengadaan sarana pembelajaran
- Laboratorium peminjaman, penggunaan, pengembalian, pengajuan alat dan bahan
baru, inventarisasi
- Perpustakaan peminjaman, pengembalian, pengajuan buku baru, inventarisasi
2) Standar proses
a. Pembelajaran dokumen pembelajaran (silabus, RPP, materi, absensi), permohonan
cuti akademik, mahasiswa bermasalah
b. Evaluasi teori, praktikum, skill lab, klinik (dokumen), tugas akhir (karya tulis ilmiah)
c. Penelitian pengajuan, pendanaan, review dan etik, hasil dan publikasi
d. Pengabdian masyarakatpengajuan, pendanaan, pelaporan
e. Uji kompetensitry out, pendaftaran, pelaksanaan
f. Wisuda
3) Standar output
a. Kulitas lulusan kesesuaian antara profil perguruan tinggi, proses, profil lulusan dan
daya serap alumni

16. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 16
b. Tracer study
c. Kuesioner alumni mengenai sistem pendidikan di STIkes Surabaya
4) Standar outcome
a. Kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat kuesioner pengguna (360 degree= institusi
pelayanan, isntitusi pendidikan dan masyarakat)
BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PENJAMINAN MUTU
Kegiatan penjaminan mutu di STIkes Surabaya, menggunakan tahapan sebagai berikut:
A. Penetapan Standar
Merupakan kegiatan perencanaan, penetapan dan pengesahan standar, yang diawali
periode penjaminan mutu di lingkungan STIkes Surabaya, adapun yang menjadi langkah
penentuan standar memenuhi unsur ABCD, sebagai berikut:
1. A (audience), menjelaskan mengenai subjek yang dikenakan standar
2. B (behavior), menjelaskan mengenai tindakan yang harus dipenuhi oleh subjek terkait
penjelasan standar

17. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 17
3. C (competence), menjelaskan mengenai sasaran, target atau goal yang harus dicapai
oleh subjek terkait penerapan standar
4. D (degree), mengenai tingkatan, level atau ukuran akan tindakan yang dilakukan (dapat
berupa frekwensi maupun jangka waktu)
B. Pelaksanaan
Pelaksanaan penjaminan mutu berdasarkan kebijakan akademik dan dokumen mutu.
kebijakan akademik sebagai rencana atau standar akademik yang memuat arah kebijakan,
visi, misi, standar pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta peraturan
akademik (terdiri atas kebijakan akademik, standar akademik dan pedoman akademik) yang
diterapkan pada level STIKes dan Prodi (prodi berisikan kualifikasi lulusan-learning outcome,
profile prodi, kurikulum, peta kurikulum, silabus dan RPP).
Dokumen mutu berada pada tingkat STIKes dan prodi, meliputi manual mutu (kebijakan
utama STIKes, Struktur organisasi, tugas tiap struktur hanya dimiliki oleh STIKes, tidak pada
lingkup prodi); manual prosedur (prosedur pelaksaanaan kegiatan yang melintasi banyak
unit, beriskan tujuan, ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab, referensi serta indicator
keberhasilan); instruksi kerja (procedure kerja dalam unit); dokumen pendukung (statute,
rencana inovasi-renov, rencana strategi-renstra Rencana Induk Pengembangan); dan
formulir.
Adapun langkah penyusunan dokumen sebagai beriku:
1. Menetapkan penyusunan dokumen dengan menggunakan flow chart dan kalimat
2. Membuat tata urut dokumen berdasaarkan tingkatannya
3. Membuat format struktur dokumen
4. Menuliskan draft dokumen
5. Uji coba draft
6. Perbaikan draft
7. Pengesahan draft menjadi dokumen oleh pimpinan
8. Pengendalian dokumen (pelaksanaan hingga tahap evaluasi)
C. Monitoring
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan bahwa setiap standar yang ada
dilaksanakan, dipenuhi, dievaluasi dan ditingkatkan oleh setiap unit di STIkes Surabaya.
Evaluasi dan monitoring komponen sistem pendidikan pada kedua STIKes dilakukan
sebanyak 2 kali yaitu pada bulan maret dan september , yang dilakukan pada bulan ke-3 dan
ke-9, sedangkan pada masing-masing prodi dilakukan setiap triwulan, yaitu pada bulan ke-6,

18. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 18
ke-9 dan 12, selama 1 minggu. Assessor internal merupakan staff STIkes Surabaya yang
telah diberikan surat penunjukan sebagai anggota SPMI serta pernah mengikuti sosialisasi
maupun pelatihan Audit Mutu Internal (pelatihan internal atau eksternal). Penilaian dilakukan
oleh anggota SPMI yang bukan bertugas pada prodi yang akan dilakukan penilaian, untuk
menghindari subjektifitas (dilakukan teknik cross audit).
D. Evaluasi diri
Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyimpulkan keadaan berdasarkan fakta dan
dapat dijadikan landasan pimpinan untuk mengelola PT. evaluasi diri bertujuan untuk menilai
efektifitas penyelenggaraan layanan pendidikan, perubahan program pendidikan sebagai
dasar peningatan mutu dengan menggunakan SWOT analisis.
E. Audit mutu
Merupakan kegiatan pemeriksaan secara sistematis dan independen untuk menjaga mutu
dengan menilai keberlangsungan proses yang telah dilaksanakan. Audit dilakukan baik
secara internal (melaui unit penjaminan mutu) maupun eksternal (proses akreditasi). Adapun
yang menjadi tujuan adalah:
1. Memastikan kesesuaian dan hasil temuan pelaksanaan dengan standar mutu
2. Memeriksa keefektifan pencapaian mutu
3. Menganalisis penyebab ketidak seuaian berdasarkan hasil temuan
4. Memfasilitasi auditi untuk membuat rancangan tindak lanjut (RTL) untuk memperbaiki
mutu
5. Memenuhi tuntutan peraturan dan perundang-undangan
F. Rumusan koreksi dan tindak koreksi
Tindak koreksi dilakukan berdasarkan hasil temuan dari audit berdasarkan data dan fakta
yang ada yang dilaporkan dalam catatan audit internal untuk ditindaak lanjuti sebagai bagian
dari RTL peningkatan mutu.
G. Tinjauan manajemen
Merupakan kegiatan pimpinan STIkes Surabaya dalam meninjau sistem manajemen mutu
dalam selang waktu tertentu dan secara berkelanjutan. Tinjauan manajemen dilakukan
berdasarkan hasil audit yang tertuang pada rumusan tindak koreksi, sehingga dapat
menjalankan prinsip kaizen dengan baik.
H. Peningkatan mutu

19. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 19
Berdasarkan hasil tinjau managemen, pimpinan STIKes akan membuat suatu RTL dan target
baru dengan berfokus pada peningkatan mutu pendidikan tinggi, baik dengan cara
benchmark secara internal maupun eksternal.
Hubungan Kebijakan SPMIdan dokumen lain
Keterangan :
Pembuatan standar mutu merujuk pada system penjaminan mutu eksternal (SPME), tata kelola
perguruan tinggi yang terdapat pada statute serta strategi perbaikan berdasarkan paparan dari
renstra.

20. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 20
Frame work HPEQ untuk blue print akreditasi LAM-PTKes

21. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 21
BAB IV
PENUTUP
Pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal di STIkes Surabaya, merupakan suatu tuntutan peraturan
yang harus dilakukan sekaligus menjadi kebutuhan bagi setiap institusi pendidikan dalam menjaga
kualitas lulusan sehingga mampu bersaing secara local dan global dengan memenuhi kebutuhan
pengguna. Keberhasilan dalam pelaksanaan penjaiminan mutu tidak hanya bergantung pada
ketersediaannya dokumen mutu namun lebih pada komitmen pengelola PT dalam mendukung
pelaksanaan penjaminan mutu serta keterlibatan seluruh civitas akademika di STIkes Surabaya
dalam melaksanakan standar yang tertulis dalam dokumen mutu.
Penjaminan mutu diharapkan mampu menjadi tolok awal pedoman, peningkatan dan pengembangan
mutu layanan pendidikan di STIkes Surabaya, sehingga tujuan yang telah terpapar pada Visi, misi
dan strategi PT dapat tercapai ssesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pengguna.

22. Buku Kebijakan LPM-STIKes SBY 22
LANDASAN PENYUSUNAN
1. Naskah Akademik Sistem Akreditasi Program Studi Pendidikan Kesehatan, 2013.
2. DIKTI D. Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi. Jakarta: DIKTI. 2012
3. Waluyo BM. Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). In: Tinggi
DP, editor. Jakarta: Kemendikbud; 2012.
4. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. Jakarta. Dikti; 2014
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Peraturan Menteri pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi. Jakarta. 2014
6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 tentang sistem pendidikan tinggi.DIKTI.2003
7. Undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, DIKTI. 2005
8. peraturan menteri pendidikan nasional nomor 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu
pendidikan
9. pusat pendidikan tenaga kesehatan, pedoman penjaminan mutu pendidikan tenaga kesehatan,
Depkes RI, 2009
10. Lembaga Penjaminan Mutu Internal Universitas Gadjah Mada, Penjaminan Mutu Internal dan
Audit Mutu Internal PT. UGM. 2015 (hasil dosen Magang DIKTI Agustus-desember 2015)