Dokumen tersebut membahas tentang reformasi dan perubahan yang terjadi di Indonesia pada era 1990-an. Reformasi didefinisikan sebagai perubahan radikal dan menyeluruh untuk perbaikan. Krisis ekonomi, politik, hukum dan kepercayaan mendorong rakyat Indonesia mendukung reformasi dan pergantian pemimpin. Namun, pemerintahan Orde Baru masih mempertahankan kendali dengan menolak partai baru dan menunjuk Soeharto kembali sebagai presiden
2. Reformasi merupakan perubahan yang
radikal dan menyeluruh untuk perbaikan.
Perubahan yang mendasar atas paradigma
baru atau kerangka berpikir baru yang
dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan
dan transparansi merupakan tuntutan
dalam era reformasi.
3. Reformasi menghendaki adanya perubahan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
kearah yang lebih baik secara konstitusional dalam
berbagai bidang kehidupan.
Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan
krisis kepercayaan, maka seluruh rakyat mendukung
adanya reformasi dan menghendaki adanya
pergantian pemimpin yang diharapkan dapat
membawa perubahan Indonesia disegala bidang
kearah yang lebih baik.
4. Ditengah-tengah perkembangan kehidupan
berbangsa dan bernegara terjadi ganjalan dalam
kehidupan berpolitik menjelang Pemilu 1997
disebabkan adanya peristiwa 27 juli 1996, yaitu adanya
kerusuhan dan perusakan gedung DPP PDI yang
membawa korban jiwa dan harta.
Tekanan pemerintah Orba terhadap oposisi sangat
besar dengan adanya tiga kekuatan politik yakni PPP,
GOLKAR, PDI, dan dilarang mendirikan partai politik
lain.
5. Hal ini berkaitan dengfan diberlakukan paket UU
Politik, yaitu:
1. UU No. 1 tahun 1985 tentang pemilu,
2. UU No. 2 tahun 1985 tentang susunan dan
kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD yang
kemudian disempurnakan menjadi UU No 5 tahun
1995,
3. Uu No. 3 Tahun 1985 tentang Partai Politik dan
Golongan Karya,
4. UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan.
6. Pertikaian sosial dan kekerasan
politik terus berlangsung dalam
masyarakat sepanjang tahun
1996, kerusuhan meletus di
Situbondo, Jawa Timur oktober
1996. kerusuhan terjadi di
Tasikmalaya, Jawa Barat
Desember 1996, kemudian di
berbagai daerah di Indonesia.
7. Dengan hal ini berarti dukungan mutlak kepada
Soeharto makin besar untuk mejadi Presiden lagi di
Indonesia dalam sidang MPR 1998.
Pencalonan kembali Soeharto menjadi presiden tidak
dapat dipisahkan dengan komposisi anggota
DPR/MPR yang mengandung nepotisme yang tinggi
dan bahkan hampir semua putra-putrinya tampil
dalam lembaga negara ini.
Terpilihnya kembali Soeharto menjadi Presiden RI dan
kemudian membentuk Kabinet Pembangunan VII
yang penuh dengan ciri nepotisme dan kolusi.
8. • Dengan terpilihnya kembali
Soeharto menjadi Presiden.
Mahasiswa dan golongan
intelektual mengdakan protes
terhadap pelaksanaan
pemerintahan ini. Disamping
hal tersebut di atas sejak 1997
Indonesia terkena imbas krisis
moneter di asia Tenggara.
9. • Sistem ekonomi Indonesia yang lemah tidak mampu
mengatasi krisis, bahkan kurs rupiah pada 1 agustus
1997 dari Rp 2.575; menjadi Rp 5.000; per dolar
Amerika.
• ketika nilai tukar makin memburuk, krisis lain
makin menyusul yakni pada akhir tahun 1997
pemerintah melikuidasi 16 bank.
• Kemudian disusul membentuk Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) yang bertugas
mengawasi 40 bank bermasalah.
• Dan kepercayaan dunia terhadap kepemimpinan
soeharto makin menurun.