[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RPJMN 2015-2019 menetapkan beberapa strategi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, menurunkan kesenjangan antarkelompok dan antarwilayah, serta meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar. Namun demikian, kondisi

1. KEBIJAKAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional-
RPJMN 2015 – 2019/Perpres No 2/2015)
DEPUTI MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS
BIDANG SDM DAN KEBUDAYAAN
Disampaikan oleh: DR. Hadiat, MA
Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
Rakerkesnas Regional Timur
Makassar, 10 Maret 2015

2. Dasar Hukum
• Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
• Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2005-2025
• Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-
2019
2

3. SISTEMATIKA PAPARAN
1. Strategi Pembangunan Nasional
2. RPJMN 2015-2019: Kesehatan dan Gizi
3. Kerangka Pelaksanaan
4. Perkuatan Monev
5. Membangun Sinergi
6. Penganggaran
3

4. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL1.
4

5. KERANGKA KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
2015-2019
Nawacita
Visi Misi
Presiden
RPJMN Renstra K/L
RPJMD
Renstra
SKPD
RKP Renja
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT
APBN
APBD
5

6. RPJMN 2015 - 2019
Terdiri dari:
Buku I memuat kebijakan umum pembangunan,
kerangka ekonomi makro, dan agenda
pembangunan nasional dan kegiatan
prioritas nasional selama lima tahun ke
depan.
Buku II memuat arah sasaran, arah kebijakan dan
strategi pembangunan yang dijabarkan
menjadi kegiatan prioritas untuk masing-
masing bidang pembangunan
Buku III memuat arah pembangunan kewilayahan
6

7. VISI MISI PEMBANGUNAN
VISI PEMBANGUNAN NASIONAL untuk tahun 2015-2019 adalah:
Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-royong
Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN yaitu:
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang
kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan
kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara
hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
7

8. SEMBILAN AGENDA PEMBANGUNAN
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan
rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa
dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 8

9. Buku I:
STRATEGI PEMBANGUNAN
NORMA PEMBANGUNAN
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah: (1)
Desa, (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4)
Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan
Kelautan
Pariwisata dan Industri
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar;
3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-
bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan
pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan
keseimbangan ekosistem
Mental / Karakter
9

10. NORMA PEMBANGUNAN
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah: (1)
Desa, (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4)
Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan
Kelautan
Pariwisata dan Industri
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar;
3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-
bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan
pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan
keseimbangan ekosistem
Mental / Karakter
STRATEGI PEMBANGUNAN
Agar ketimpangan tidak
melebar
Tidak merusak lingkungan agar
berkelanjutanDerajat kesehatan & status
gizi, responsiveness dan
perlindungan finansial
Menurunkan kesenjangan
antarkelompok &
antarwilayah (Pemerataan)
Meningkatkan
akuntabilitas
Membangun untuk manusia
dan masyarakat
Dukungan Sektor Unggulan
10

11. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT
Membangun manusia secara utuh, sebagai insan dan sebagai sumber daya baik
dari kualitas individu maupun masyarakat.
• Individu: pendidikan, kesehatan, kependudukan dan KB, karakter
• Masyarakat: kebhinekaan, restorasi sosial, jaminan sosial,
11

12. Mendukung Program Indonesia Sehat
• meningkatkan derajat kesehatan
dan status gizi masyarakat
melalui upaya kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
• meningkatkan pemeratan
pelayanan kesehatan, dengan
fokus DTPK
• meningkatkan perlindungan
finansial, melalui PBI
Dimensi pembangunan
manusia
Dimensi pemerataan
antar wilayah
Dimensi pemerataan
antarkelompok sosial
ekonomi
TUJUAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN dan GIZI MASYARAKAT
12

13. NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
13
Nawa Cita
Arah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
Halaman
Arah Kebijakan Strategi
SJSN Kesehatan (Supply
Side dan Demand Side)
 Pembangunan
50.000 rumah
sehat
10 Meningkatkan Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
d Peningkatan pemberdayaan
masyarakat melalui pendidikan
kesehatan masyarakat, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) serta
upaya kesehatan berbasis
masyarakat (UKBM) termasuk
pengembangan rumah sehat.
Buku I
Hal. 80
Buku II
Hal. 101
 Pengembangan
6000 puskesmas
dengan fasilitas
rawat inap
 Puskesmas di
perbatasan dan
terluar yang
memenuhi standar
5 Meningkatkan Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar yang
Berkualitas
a Pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan dasar sesuai standar
mencakup puskesmas (rawat
inap/perawatan) dan jaringannya
termasuk meningkatkan jangkauan
pelayanan terutama di daerah
terpencil, perbatasan dan
kepulauan;
Buku I
Hal. 77
Buku II
Hal. 98

14. NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
14
Nawa Cita
Arah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
Halaman
Arah Kebijakan Strategi
 Mendukung pengesahan
UU Tentang Kesehatan,
UU Tentang
Keperawatan, UU
Tentang Kebidanan
Kerangka regulasi
(iii) penyusunan regulasi
terkait pengembangan sumber
daya manusia kesehatan,
termasuk jenis, sertifikasi,
kompetensi dan kualifikasi
tenaga kesehatan, serta
pemenuhan tenaga kesehatan
di DTPK;
Buku II
Hal. 133
 Mengintensifkan
kerjasama internasional
dalam mengatasi
masalah global yang
mengancam umat
manusia seperti
penyakit menular,
perubahan iklim
 Melindungi segenap
generasi muda dari
bahaya penyalahgunaan
napza, minuman keras,
penyebaran penyakit
HIV/ AIDS, dan penyakit
menular seksual di
kalangan pemuda
3 Meningkatkan Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
a Peningkatan surveilans epidemiologi
faktor resiko dan penyakit;
Buku I
Hal. 76-77
Buku II
Hal. 97-98
b Peningkatan upaya preventif dan
promotif termasuk pencegahan kasus
baru penyakit dalam pengendalian
penyakit menular terutama TB, HIV dan
malaria dan tidak menular;
d Pencegahan dan penanggulangan
kejadian luar biasa/ wabah;
f Penatalaksanaan kasus dan pemutusan
rantai penularan
g Pemberdayaan dan peningkatan peran
swasta dan masyarakat dalam
pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan.

15. RPJMN 2015-2019: KESEHATAN2.
15

16. KONDISI UMUM
1. Kesehatan ibu dan anak membaik namun belum signifikan dan
kesenjangan masih cukup lebar
• Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) masih cukup tinggi.
• Disparitas Masih Lebar : Persalinan di fasilitas kesehatan tertinggi berada di DIY
(99%) dan terendah berada di Maluku (25,2%); Cakupan Imunisasi dasar lengkap
tertinggi berada di DIY (83,1%) dan terendah berada di Papua (29,2%).
2. Status Gizi di Indonesia
• Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting)
• Wasting / kurus dialami oleh 12,1% balita
• Ibu Hamil di Indonesia mengalami Anemia (37,1%)
3. Pengendalian Penyakit
• Beban ganda penyakit: penyakit menular masih muncul sedangkan penyakit tidak
menular semakin meningkat
• Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia cukup tinggi tahun 2013 adalah 0,43 persen
• Faktor Risiko PTM (Penduduk >10 th kurang konsumsi buah dan sayur : 93,5%)
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Pada pelayanan kesehatan rujukan, banyak
rumah sakit yang belum memenuhi standar ketenagaan.
16

17. KESEHATANIBU DAN ANAK
Angka Kematian Ibu (AKI)
dan Angka Kematian Bayi
(AKB) masih cukup tinggi
walaupun dalam beberapa
dekade terakhir AKI dan AKB
telah mengalami penurunan.
DISPARITAS
MASIH LEBAR
AKI Tahun 1994-2012 dan Target RPJMN 2019
390
334 307
228
359
306
0
100
200
300
400
500
1994 1997 2002-2003 2007 2012 2019
KematianIbu
Per100.000KelahiranHidup
SDKI Target RPJMN 2019
Persalinan di
Fasilitas
Kesehatan (%)
Cakupan
Imunisasi Dasar
Lengkap (%)
Tertinggi
Nasional
Terendah
MALUKU
DIY
PAPUA
DIY
Pada pelayanan kesehatan
rujukan, banyak rumah sakit yang
belum memenuhi standar ketenagaan.
89 88
81
91
56
51 48
56
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Sp. Penyakit
Dalam
Sp. Bedah Sp. Anak Sp. Obstetrik
Ginekologi
Kelas C
Kelas D
Persentase RSU Pemerintah Menurut Ketersediaan Dokter
Spesialis pada RSU Tipe C dan Tipe D, 2011
Sumber: Riskesdas, 2013
Sumber:
Risfaskes, 2011
Status kesehatan ibu dan anak membaik namun
belum signifikan, kesenjangan masih cukup lebar
17

18. STUNTING
(PENDEK) :
Terjadi pada
hampir seluruh
wilayah
STATUS GIZI DI INDONESIA
ANEMIA PADA
IBU HAMIL
WASTING
(KURUS)
Sebanyak
Ibu hamil di Indonesia
mengalami anemia
37,1%
Balita tergolong Kurus
12,1%Sebanyak
BAYI DENGAN BERAT BADAN
LAHIR RENDAH (BBLR)
Disparitas Prevalensi
Tertinggi Sulteng : 16,9%
Terendah Sumut : 7,2%
Nasional 10,2%
Riskesdas 2013
40+ 30-39 20-29 <20
Permasalahan kekurangan gizi, terutama pendek (stunting),
terjadi secara luas tetapi dengan disparitas yang tinggi
18

19. 2000 2010
Indonesia menghadapi BEBAN GANDA PENYAKIT, yaitu
kondisi penyakit menular masih muncul sedangkan
penyakit tidak menular semakin meningkat
Jumlah Kasus HIV-AIDS (kumulatif)
2013
Prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia hingga tahun
2013 adalah 0,43 persen dengan sebaran seperti grafis
diatas
TB
• Prevalensi 297 per 100.000 penduduk
• Jumlah penderita 893.000 kasus (2013)
DBD
• Angka kesakitan 45,85 per 100.000 penduduk
• Jumlah penderita sebanyak 112.511 penduduk (2013)
Malaria
• Angka kesakitan 1,14 per 1.000 penduduk
• Jumlah kasus sebanyak 412.000 kasus (2013)
Filariasis
• Jumlah kasus sebanyak 12.714 kasus (2013)
Merokok pada penduduk
- usia < 18 tahun (7,2 %)
- usia > 15 tahun (36,3%)
Penduduk Kurang
Aktivitas Fisik (26,1 %
penduduk)
Penduduk >10 th Kurang
Konsumsi Buah dan Sayur
(93,5%)
FaktorResiko
PerilakuPTM
1990
19

20. No Indikator Status Awal Target 2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346
(SP 2010)
306
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32
(2012/2013)
24
2 Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
1. Prevalensi anemia pada ibu hamil (persen) 37,1 (2013) 28
2. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) (persen) 10,2 (2013) 8
3. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif 38,0 (2013) 50
4. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 17
5. Prevalensi wasting (kurus) anak balita (persen) 12 (2012) 9,5
6. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013) 28
Sasaran RPJMN 2015-2019
20

21. Sasaran RPJMN 2015-2019 (2)
No Indikator Status Awal Target 2019
3 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta
Meningkatnya Penyehatan Lingkungan
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245
2. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) 0,43 (2013) <0,5
3. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi malaria 212 (2013) 300
4. Jumlah provinsi mencapai eliminasi kusta 20 (2013) 34
5. Jumlah Kab/Kota mencapai eliminasi Filariasis 0 35
6. Persentase Kabupaten/Kota yang memenuhi syarat kualitas
kesehatan lingkungan
15,3 40
7. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4
8. Prevalensi berat badan lebih dan obesitas pada penduduk usia 18+
tahun (persen)
15,4
(2013)
15,4
9. Prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun 7,2
(2013)
5,4
10. Persentase penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi (PD3I) tertentu dari tahun 2013
- 40
21

22. Sasaran RPJMN 2015-2019 (3)
No Indikator Status Awal Target 2019
4 Meningkatnya PEMERATAAN Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
berkualitas
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas yang
terakreditasi
0 5.600
2. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasi 10
(2013)
481
3. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar
lengkap pada bayi
71,2 95
5 Meningkatnya Perlindungan Finansial
1. Jumlah penduduk yang menjadi peserta penerima bantuan iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat
(KIS) (dalam juta)
86,4 107,2
2. Unmet need pelayanan kesehatan 7 1
6 Meningkatnya Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan
1. Jumlah puskemas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan 1.015 5.600
2. Persentase RSU Kab/Kota kelas C yang memiliki 7 dokter spesialis 29 60
3. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan
kompetensinya (kumulatif)
25.000 56.910
22

23. Sasaran RPJMN 2015-2019 (4)
8. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat, serta meningkatnya pembiayaan kegiatan promotif dan preventif;
9. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat
10. Meningkatnya perlindungan finansial termasuk menurunnya pengeluaran
katastropik akibat pelayanan kesehatan; dan
11. Meningkatnya responsifitas sistem kesehatan (health system responsiveness).
12. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan nasional
No Indikator Status Awal Target 2019
7 Memastikan Ketersediaan Obat dan Mutu Obat dan
Makanan
1. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75,5 (2014) 90
2. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 94
3. Presentase makanan yang memenuhi syarat 87,6 (2013) 90,1
23

24. Target yang terkait dengan
ketimpangan sosial-ekonomi
Indikator
Target cakupan
pada 40%
berpendapatan
terbawah
Rasio akses kelompok
penduduk berpendapatan
terbawah dan tertinggi
(Rasio kuintil 1: kuintil 5)
Kepemilikan akte kelahiran (%) 77,4 0,77
Cakupan persalinan di fasilitas
kesehatan (%)
70 0,62
Cakupan imunisasi dasar lengkap
pada anak usia 12-23 bulan (%)
63 0,74
CPR all methos pada perempuan usia
15-49 tahun (%)
65 0,92
Selain bertujuan meningkatkan cakupan secara nasional (national
leverage), target pembangunan kesehatan juga di arahkan untuk
mengatasi kesenjangan (equity)
24

25. Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
• Meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada
seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat
individu, keluarga maupun masyarakat untuk mendukung
PROGRAM INDONESIA SEHAT.
• FOKUS KEBIJAKAN: Penguatan upaya kesehatan dasar
(primary health care) yang berkualitas terutama melalui
• penguatan upaya promotif dan preventif,
• pengembangan sistem jaminan kesehatan nasional,
• penguatan sistem pengawasan obat dan makanan, serta
• penurunan kematian ibu dan kematian bayi.
25

26. Rincian Arah Kebijakan RPJMN 2015-2019
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut
Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
6. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas Farmasi
dan Alat Kesehatan
7. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Persebaran, dan Mutu Sumber Daya Manusia
Kesehatan
9. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
10. Menguatkan Manajemen, Penelitian Pengembangan dan Sistem Informasi
11. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan
12. Mengembangkan dan Meningkatkan Efektifitas Pembiayaan Kesehatan
26

27. STRATEGI (1)
1. Kesehatan Ibu dan Anak
a. Peningkatan akses dan mutu continuum of care,
b. Peningkatan kunjungan ibu hamil
c. Pertolongan persalinan di Fasyankes,
d. Penurunan kasus kematian ibu dirumah sakit
e. UKS, Posyandu, dll
2. Perbaikan Gizi
a. Spesifik : PMT, fortifikasi, suplmentasi, fokus 1.000 HPK, remaja, calon
pengantin dan ibu hamil terutama untuk keluarga miskin dan DTPK:
b. Sensitif: Pangan, air minum, sanitasi, PKH, PNPM generasi, dll.
3. Pengendalian Penyakit, Penyehatan Lingkungan
a. Pencegahan kasus baru penyakit menular (TB, HIV, dan malaria )
b. PTM: darah tinggi, diabetes, obesitas) termasuk perubahan perilaku
(khususnya konsumsi buah dan sayur, aktivitas fisik, merokok)
c. STBM
27

28. STRATEGI (2)
4. Yankes Dasar
a. Pengembangan puskesmas rawat inap/perawatan dan jaringannya,
meningkatkan jangkauan pelayanan terutama di DTPK;
b. Kerjasama puskesmas dengan unit transfusi darah khususnya dalam
rangka penurunan kematian ibu;
c. Pelayanan kesehatan bergerak, pelayanan primer, dan pelayanan
keperawatan kesehatan masyarakat
5. Yankes Rujukan
a. Pengembangan rumah sakit rujukan nasional, rumah sakit rujukan
regional, rumah, sakit di setiap kabupaten/kota, rujukan gugus
kepulauan termasuk rumah sakit pratama di daerah tertinggal,
terpencil, dan perbatasan;
b. Pengembangan sistem informasi dan rujukan di fasilitas kesehatan
dasar dan rujukan online;
28

29. STRATEGI (3)
6. Farmasi dan Alkes
a. Ketersediaan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial
generik
b. Management supply chain obat, vaksin, dan alat kesehatan
c. Kemandirian di bidang Bahan Baku Obat (BBO) termasuk Bahan
Baku Obat Tradisional (BBOT) dan alkes dengan pengembangan
riset;
7. Pengawasan Obat dan Makanan
a. Penguatan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis risiko;
b. Peningkatan sumber daya manusia pengawas obat dan makanan;
c. Kemandirian pengawasan obat dan makanan berbasis.
29

30. STRATEGI (4)
8. SDM Kesehatan
a. Penempatan tenaga kesehatan termasuk tenaga pegawai tidak
tetap kesehatan/PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja),
b. Penugasan khusus Nakes (affirmative policy) berbasis Tim
c. Peningkatan kompetensi, pendidikan dan pelatihan, dan
sertifikasi seluruh jenis tenaga kesehatan;
d. Insentif fiskal dan non fiskal
9. Promkes dan pemberdayaan masyarakat
a. Penguatan gerakan masyarakat dalam promosi kesehatan dan
pemberdayaan;
b. Pendidikan kesehatan, KIE
c. Upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) termasuk
pengembangan rumah sehat;
30

31. STRATEGI (5)
10. Manajemen, Litbang, dan Sistim Informasi Kesehatan
a. Transparansi tata kelola pemerintahan;
b. Litbang untuk mendukung evidence based policy: data
kematian, kesakitan serta pengembangan pengukuran
responsiveness sistem kesehatan;
c. Sistem pengumpulan data untuk pemantauan indikator;
11. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang
Kesehatan
a. Peningkatan cakupan kepesertaan JKN secara bertahap;
b. Peningkatan jumlah fasyankes yang menjadi penyedia layanan
sesuai standar (kerjasama pemerintah dengan swasta);
c. Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan, serta
d. Pengembangan sistem monev terpadu;
31

32. 3. KERANGKA PELAKSANAAN
• Harmonisasi
• Implementasi
Program
• Dukungan
terhadap
Kebijakan
Afirmatif
• Efisiensi Alokasi: Proporsi
pembiayaan program
• Efisiensi Teknis:
• Optimalisasi Anggaran
Program dan Kegiatan
• Sinkronisasi
APBN+APBD
• Mobilisasi pembiayaan
pusat, daerah dan
masyarakat + dunia
usaha
• Aksesibilitas
dan kualitas
program
• Tenaga dan
Kualitas
• System/SOP
• Management
• R&D
(Litbang)
KERANGKA
REGULASI
KERANGKA
PENDANAAN
KERANGKA
KELEMBAGAAN
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 32

33. PERKUATAN PEMANTAUAN DAN
EVALUASI
4.
33

34. Arahan Presiden
Rakor Terbatas, 24 Februari 2015
• Perlu dibangun SISTEM PENGAWALAN DAN
PENGENDALIAN pelaksanaan program-program prioritas
pembangunan,
 Bappenas, Kantor Kepresidenan, Sekretariat
Negara, Sekretariat Kabinet dan BPKP
• Perlu dipetakan kegiatan-kegiatan prioritas
berdasarkan wilayah (Spasial)
 AKAN DIINTEGRASIKAN DALAM RKP 2016
34

35. Arahan Menteri PPN/Ka Bappenas
Arahan Menteri PPN (Tindak Lanjut Rakor
Terbatas, 24 Feb 2015)
• Perkuatan Sistem Monev berbasis Sistem Informasi Spasial
• Menyusun tampilan visual RPJMN 2015-2019 dalam peta
(spasial)
• Penyusunan Buku Peta berisi kegiatan prioritas
berdasarkan wilayah (Integrasi Prioritas Bidang dan
WIlayah))
• Pengembangan sistem database untuk setiap isu
pembangunan.
35

36. MEKANISME KERJA
INSTRUMEN MONEV
-Tim Kerja Terpadu
-Pedoman Monev
-Focus Group Discussion
-E-monev
-Kunjungan lapangan
-Logical Framework Approach (LFA)
-Matrik Kinerja
-Kuesioner
-Metode Pengumpulan Data
SUMBERDAYA
PENDUKUNG
PERKUATAN
SISTEM
MONEV
PERKUATAN MONEV
Dalam Rangka Pengawalan dan Pengendalian Prioritas Pembangunan
PERENCANAAN DAN
PENGANGGARAN
- Alocatif Efisiensi dan
Technical Efisiensi
- Efektifitas
- Keterkaitan Indikator
(input-output-outcome)
-Job Description
-Knowledge Sharing
-Data Base dan
Informasi (spasial)
36

37. 5. MEMBANGUN SINERGI
37

38. Sinergi Lintas Bidang
INTERAKSI GIZI-KIA DALAM MENGUKUR STATUS KESEHATAN
FAKTOR DETERMINAN DAMPAK UKURAN
KEMKES/
DINKES
SPESIFIK
30%
GIZI
KEMATIAN
IBU AKI
ANAK AKB
K/L & SKPD
Terkait
SENSITIF
70%
KESAKITAN
PM
Prevalensi/
Kasus
PTM
Prevalensi/
Kasus
PREVENTIF-PROMOTIF KURATIF-REHABILITATIF
KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET
KERANGKA PELAKSANAAN
(Dana, Regulasi, Lembaga)
KEGIATAN
INDIKATOR
TARGET
KERANGKA PELAKSANAAN
(Dana, Regulasi, Lembaga)
RENCANA STRATEGIS- RENCANA AKSI
TERSTRUKTUR & TERUKUR
38

39. Kerjasama Lintas Sektor
dalam Percepatan Perbaikan Gizi
39
Catatan:
 Setiap K/L melakukan program/kegiatan sesuai bidang/tanggung jawab untuk mendukung Percepatan
Perbaikan Gizi
 Program Lintas Bidang RPJMN 2015 – 2019 : 12 Program / 11 Kementerian/Lembaga
Menurunkan prevalensi anemia pada ibu hamil
menjadi 28%
Menurunkan Persentase Bayi dengan Berat Badan
Lahir Rendah (BBLR) menjadi 8%
Meningkatkan Persentase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50%
Menurunkan prevalensi kekurangan gizi
(underweight) pada anak balita menjadi 17%
Menurunkan prevalensi wasting (kurus) anak balita
menjadi 9,5%
Menurunkan prevalensi stunting (pendek dan
sangat pendek) pada anak baduta menjadi 28%
1
2
3
4
5
6
Percepatan
Perbaikan Gizi
Pendanaan/Pem
biayaan
SDA LH
(Pangan,
Pertanian,
Perikanan,
Kelautan)
Regional dan
Otonomi Daerah
Sarana
Prasarana

40. 40
PROGRAM LINTAS: GIZI
11 Kementerian/Lembaga – 12 Program
Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Program Pengawasan Obat dan Makanan
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
Program Perlindungan Anak
Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal Dan
Informal
Program Bimbingan Masyarakat Islam
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan
Pangan Masyarakat
Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk
Kelautan dan Perikanan dan Program Pengelolaan
Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
Program Pengembangan Informasi Dan Komunikasi
Publik
Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan
Desa
Kementerian Kesehatan
BPOM
BKKBN
Kemen PP dan PA
Kemendikbud
Kementerian Agama
Kementerian Pertanian
Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Kementerian PU
Kementerian Komunikasi
dan Informasi
Kementerian Desa dan
RDT 40

41. PEMERINTAH/
PEMDA
inisiator, fasilita
tor dan
motivator
MITRA
PEMBANGUNAN
memperkuat
kolaborasi
DUNIA
USAHA
pengembanga
n produk
MEDIA MASSA
menyebarluaskan
informasi terkait
pangan dan gizi
secara terus
menerus
ORGANISASI
KEMASYARAKATAN
analisa kebijakan
serta pelaksana
pada tingkat
masyarakat
UN NETWORK
memperluas dan
mengembangkan
kegiatan
ORGANISASI
PROFESI &
AKADEMISI
Think Tank
PARLEMEN
PERAN STAKEHOLDERS
PERCEPATAN
PERBAIKAN GIZI
41

42. Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU
DAN ANAK
Pembinaan Gizi Masyarakat
Badan POM
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
2. Penilaian Pangan Olahan
3. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Kementerian Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan
keamanan pangan segar
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan
dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur
Sanitasi dan Persampahan
2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan
Pola Investasi dan Penyelenggaraan Serta Pengembangan Serta
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kementerian Perikanan dan Kelautan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING USAHA
DAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT,
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
PROGRAM LINTAS 1: PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
42

43. Program Kegiatan
Kementerian Komunikasi dan Informasi
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
1. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
2. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
BBKBN
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
1. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak
2. Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Provinsi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK 1. Pemenuhan Hak Kesehatan anak
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON
FORMAL DAN INFORMAL
1. Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Agama
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 1. Pengeloalaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
1. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
PROGRAM LINTAS 1: PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
43

44. Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU
DAN ANAK
1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja
2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
3. Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga
4. Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Komplementer dan Alternatif
5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
2. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
4. Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
BKKBN
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi
2. Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah
3. Pembinaan Ketahanan Remaja
PROGRAM LINTAS 2: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
44

45. Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
KEMENTERIAN KESEHATAN
1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung
4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Penyehatan Lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga
PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 1. Pengembangan olahraga layanan khusus
2. Pengembangan Olahraga Pendidikan
3. Pengembangan olahraga rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan
Badan POM
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemem
Kesehatan
2. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
3. Pengembangan Obat Asli Indonesia
4. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
5. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
6. Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
7. Penyusunan Standar Pangan
8. Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan
Makanan
9. Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan
PROGRAM LINTAS 3: PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN & PENGENDALIAN PENYAKIT
45

46. SINERGI WILAYAH
RPJMN RAN RAD
PUSAT-DAERAH
Provinsi –
Kab/Kota
Raker Musrenbang
Menurunnya
Disparitas
Implementasi Program
Kawasan Berbasis Wilayah
1
LINTAS WILAYAH (Prov-Kab/Kota)2
Contoh : (1)
Eliminasi Malaria,
(2) STBM
46

47. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN
DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH DAN DESA
Kebijakan afirmatif (pemihakan ekonomi) untuk kegiatan pada area yang kurang
selama ini diprioritaskan (perdesaan, perbatasan, daerah otonom baru, daerah
tertinggal, dan terpencil)
47

48. PETA PERSEBARAN DAN
PERKEMBANGAN DAERAH TERTINGGAL
(SEBAGAI BASIS ANALISIS SPASIAL SINERGI WILAYAH)
122 kab
20142009
199 kab
*70 kab
Keluar
DOB 34
183 kab
target
keluar
2004
199-50+ 34
2019
75 kab
DOB 9
keluar
50 kab
183-70+ 9 DOB
47kab
122-75
*Berdasarkan Kepmen PDT No. 141 Tahun 2014 tentang Daerah Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014 48

49. 6. PENGANGGARAN
49

50. ISU PENGANGGARAN
ANGGARAN
BESARAN
(APBN 5%,
APBD 10%)
Allocative
Efficiency
Technical
Efficiency
Unit
Cost
Perlindungan
Finansial
Mobilisasi
Pendanaan
- PHLN
- (PPP dan
CSR
Sinkroni
sasi
PUSAT-
DAERAH
Fund
Chaneling
(Dekon,
TP, DAK)
50

51. ALOKASI INDIKATIF ANGGARAN KEMKES
RPJMN 2015-2019
No. PROGRAM/KEGIATAN
ALOKASI (Rp Miliar) TOTAL
ALOKASI
2015-2019
(Rp Miliar)
2015 2016 2017 2018 2019
1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
KEMENTERIAN KESEHATAN
1,051.3 2,080.0 2,415.0 2,735.0 3,080.0 11,361.3
2 PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
20,476.9 27,132.0 31,944.4 32,777.5 35,775.5 148,106.2
3 PENINGKATAN PENGAWASAN DAN
AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN
KESEHATAN
69.2 220.0 280.0 335.0 390.0 1,294.2
4 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN 552.4 1,450.0 1,850.0 2,200.0 2,650.0 8,702.4
5 PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN
ANAK
2,621.4 5,400.0 6,300.0 7,200.0 8,100.0 29,621.4
6 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 9,994.2 18,750.0 21,650.0 24,350.0 26,350.0 101,094.2
7 PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
1,714.6 3,300.0 3,650.0 3,950.0 4,250.0 16,864.6
8 PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN
1,739.6 3,100.0 3,790.0 4,180.0 4,550.0 17,359.6
9 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN (PPSDMK)
1,612.2 6,808.0 7,713.0 8,546.0 9,651.0 34,330.2
JUMLAH 39,831.6 68,240.0 79,592.4 86,273.5 94,796.5 368,734.0
51

52. Mari Kita Mantapkan Langkah
Perbaiki Status Kesehatan Indonesia
Maksimalkan Kemampuan dan Potensi
Jadikan Indonesia Lebih Sehat
Demi Perbaikan Kualitas SDM dan
Daya Saing Bangsa
Menuju Masyarakat Indonesia Lebih Sejahtera
Terima Kasih
52

53. Lampiran
53

54. DATA PROVINSI
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)
Proyeksi Umur Harapan Hidup
No Provinsi
Data Dasar
2010-2015
(2012)
Proyeksi
2015-2020
(2017)
1 Sulawesi Utara 70,6 71,2
2 Sulawesi Tengah 66,6 67,9
3 Sulawesi Selatan 69,2 70,0
4 Sulawesi Tenggara 70,0 70,8
5 Gorontalo 66,5 67,4
6 Sulawesi Barat 62,8 64,1
7 Maluku 64,5 65,3
8 Maluku Utara 66,9 67,7
9 Papua 64,3 65,0
10 Papua Barat 64,7 65,4
54

55. DATA PROVINSI
Persentase Persalinan
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
per Provinsi di Wilayah Barat
Proyeksi Angka Kematian Bayi per provinsi
(per 1.000 kelahiran hidup)
Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (BPS, 2013)
Sumber: Riskesdas, 2013
NO PROVINSI
Data Dasar
(2013)
1 Sulawesi Utara 63,3
2 Sulawesi Tengah 40,9
3 Sulawesi Selatan 57,6
4 Sulawesi Tenggara 32,8
5 Gorontalo 68,7
6 Sulawesi Barat 31,4
7 Maluku 25,2
8 Maluku Utara 32,8
9 Papua 44,6
10 Papua Barat 44,1
INDONESIA 70,4
No Provinsi Data Dasar
2010-2015
(2012)
2015-2020
(2017)
1 Sulawesi Utara 24 22
2 Sulawesi Tengah 39 34
3 Sulawesi Selatan 29 26
4 Sulawesi Tenggara 27 24
5 Gorontalo 39 36
6 Sulawesi Barat 55 49
7 Maluku 47 44
8 Maluku Utara 38 35
9 Papua 49 45
10 Papua Barat 48 44
55

56. DATA PROVINSI
Sumber: Riskesdas, 2013
Persentase Imunisasi Dasar
Lengkap bayi umur 12-23 bulan
Indikator Baseline
Target
2019
Persentase penurunan kasus
penyakit yang dapat dicegah
dengan imunisasi (PD3I)
tertentu dari tahun 2013
- 40
Persentase kabupaten/kota
yang mencapai 80 persen
imunisasi dasar lengkap pada
bayi
71,2 95
RPJMN 2015-2019
Imunisasi
No Provinsi Data Dasar
(2013)
1 Sulawesi Utara 60,9
2 Sulawesi Tengah 47,1
3 Sulawesi Selatan 49,5
4 Sulawesi Tenggara 47,3
5 Gorontalo 80,6
6 Sulawesi Barat 52,4
7 Maluku 29,7
8 Maluku Utara 42,6
9 Papua 29,2
10 Papua Barat 35,6
INDONESIA 59,2
56

57. Ketimpangan antar wilayah masih cukup besar
misalnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi
• Target 2019: Meningkatkan Persentasi kab/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar
lengkap pada bayi dari 71,2 % menjadi 95%
• Target tsb untuk menjawab ketimpangan imunisasi dasar antar daerah yang sangat tinggi
yaitu terendah adalah Papua (29,2) dan tertinggi di DI Yogya (83,2%)
Variasi cakupan imunisasi dasar lengkap (%) pada bayi antar propinsi tahun 2013
Sumber: Riskesdas, 2013
57

58. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat
Pendek) Pada Balita Menurut Provinsi
Stunting
Indikator Baseline
Target
2019
Prevalensi stunting
(pendek dan sangat
pendek) pada anak baduta
(di bawah 2 tahun)
(persen)
32,9 28
RPJMN 2015-2019
DATA PROVINSI
Sumber: Riskesdas, 2013
No Provinsi Data Dasar
(2013)
1 Sulawesi Utara 34,8
2 Sulawesi Tengah 41,0
3 Sulawesi Selatan 40,9
4 Sulawesi Tenggara 42,6
5 Gorontalo 38,9
6 Sulawesi Barat 48,0
7 Maluku 40,6
8 Maluku Utara 41,1
9 Papua 40,1
10 Papua Barat 44,7
INDONESIA 37,2
58

59. DATA PROVINSI
Sumber: Riskesdas, 2013
Prevalensi Kekurangan Gizi Pada
Balita Menurut Provinsi
Kekurangan Gizi
(Underweight)
Indikator Baseline
Target
2019
Prevalensi Kekurangan
Gizi pada Balita
19,6
(Riskesdas,
2013)
17
RPJMN 2015-2019
No Provinsi Data Dasar
(2013)
1 Sulawesi Utara 16,5
2 Sulawesi Tengah 24,1
3 Sulawesi Selatan 25,6
4 Sulawesi Tenggara 23,9
5 Gorontalo 26,1
6 Sulawesi Barat 29,1
7 Maluku 28,3
8 Maluku Utara 24,9
9 Papua 21,8
10 Papua Barat 30,9
INDONESIA 19,6
59

60. PENINGKATAN FASILITAS
PELAYANAN KESEHATAN DASAR
Kebutuhan Puskesmas Baru per Provinsi Tahun 2015 - 2019
Sumber: Roadmap Supply Side JKN bersumber dari Profil Kesehatan 2013
Indikator
Target
2015 2016 2017 2018 2019
Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas
yang tersertifikasi akreditasi
350 700 1.400 2.800 5.600
Jumlah puskesmas non rawat inap dan puskesmas rawat
inap yang memberikan pelayanan sesuai standar
700 1.400 2.800 5.600 6.000
Target RPJMN 2015 - 2019
NO. PROVINSI
DATA DASAR
(2013)*
KEBUTUHAN PUSKESMAS BARU
2015 2016 2017 2018 2019
1 Sulawesi Utara 183 57 7 7 7 7
2 Sulawesi Tengah 183 63 7 7 7 7
3 Sulawesi Selatan 440 - 12 12 13 13
4 Sulawesi Tenggara 264 31 8 8 8 9
5 Gorontalo 91 20 3 3 3 3
6 Sulawesi Barat 92 7 3 3 3 3
7 Maluku 190 - - - - -
8 Maluku Utara 125 36 4 5 5 5
9 Papua 391 107 7 7 7 7
10 Papua Barat 143 281 18 19 19 20
INDONESIA 9.957 998 190 213 245 257
60

61. PENJABARAN NAWA CITA
PROGRAM INDONESIA SEHAT

62. Buku I:
STRATEGI PEMBANGUNAN
NORMA PEMBANGUNAN
3 DIMENSI PEMBANGUNAN
QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA
DIMENSI PEMBANGUNAN
MANUSIA
DIMENSI PEMBANGUNAN
SEKTOR UNGGULAN
DIMENSI PEMERATAAN
& KEWILAYAHAN
KONDISI PERLU
Kepastian dan
Penegakan Hukum
Keamanan dan
Ketertiban
Politik & Demokrasi Tata Kelola & RB
Pendidikan
Kesehatan
Perumahan
Antarkelompok
Pendapatan
Antarwilayah: (1)
Desa, (2) Pinggiran,
(3) Luar Jawa, (4)
Kawasan Timur
Kedaulatan Pangan
Kedaulatan Energi &
Ketenagalistrikan
Kemaritiman dan
Kelautan
Pariwisata dan Industri
1) Membangun untuk manusia dan masyarakat;
2) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan
ketimpangan yang makin melebar;
3) Perhatian khusus diberikan kepada peningkatan produktivitas rakyat lapisan menengah-
bawah, tanpa menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan
pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertumbuhan.
4) Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan
keseimbangan ekosistem
Mental / Karakter
62

63. BUKU I:
AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL (NAWA CITA)
1. Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan
Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga Negara
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan
Terpercaya
3. Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah
dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan
Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
6. Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional
7. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakan Sektor-Sektor
Strategis Ekonomi Domestik
8. Melakukan Revolusi Karakter Bangsa
9. Memperteguh Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia
63

64. Agenda 5 Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Sub Agenda
5.1 Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana
5.2 Pembangunan Pendidikan: Pelaksanaan Program Indonesia Pintar
5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
5.4 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Marjinal: Pelaksanaan Program
Indonesia Kerja
5.5 Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penghidupan Yang
Berkelanjutan
64

65. SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
65
No Indikator
2014
(Baseline)
2019
1 Meningkatnya Status Kesehatan dan Gizi Masyarakat
1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran 346
(SDKI 2012)
306
2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup 32 (2012/2013) 24
3. Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita (persen) 19,6 (2013) 17
4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) anak baduta (persen) 32,9 (2013) 28
2 Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
1. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk 297 (2013) 245
2. Prevalensi HIV (persen) 0,46 (2013) <0,5
3. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,8 (2013) 23,4
4. Prevalensi obesitas pada penduduk usia 18+ tahun (persen) 15,4(2013) 15,4
5. Persentase merokok penduduk usia 15-19 tahun 7,2 (2013) 5,4
3 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 puskesmas terakreditasi 0 5.600
2. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80 persen imunisasi dasar
lengkap pada bayi
- 95
3. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan 1.015 5.600
4 Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan
1. Persentase kepesertaan SJSN kesehatan (persen) 51,8
(Oktober 2014)
Min. 95
2. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki lima jenis tenaga kesehatan 1.015 (2013) 5.600
3. Persentase RSU Kabupaten/Kota kelas C yang memiliki tujuh dokter
spesialis
25 (2013) 60
4. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas 75,5 (2014) 90
5. Persentase obat yang memenuhi syarat 92 (2014) 94

66. Arah Kebijakan
1. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan
Lanjut Usia yang Berkualitas
2. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
4. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang
Kesehatan
5. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar yang Berkualitas
6. Meningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas
7. Meningkatkan Ketersediaan, Penyebaran, dan Mutu Sumber Daya
Manusia Kesehatan
8. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan, Pemerataan, dan Kualitas
Farmasi dan Alat Kesehatan
9. Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan
10. Meningkatkan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
66

67. QUICK WINS SASARAN
1. Pembuatan RPP/Perpres yang diperlukan untuk
menindaklanjuti isi UU 44/2009 tentang
Pengelolaan Dana Kesehatan oleh RSUD dan
Pemda
Disahkannya PP tentang Subsidi
Pemerintah/Pemerintah Daerah pada RS
2. Peluncuran KIS di 7 lokasi (Mentawai, Lebak, Kab
Tangerang, Kab. Toli-Toli, Kab Berau, Kab
Pasuruan, Kab Mamuju)
Tersalurkannya 4.426.010 kartu KIS di 7 lokasi
3. Sistem/Inpres kerja sama Puskesmas dengan
Unit Transfusi Darah untuk Pencegahan
Kematian Ibu Melahirkan
Disahkannya Inpres tentang kerja sama fasilitas
pelayanan kesehatan dengan unit transfusi
darah untuk Pencegahan Kematian Ibu
4. Pendataan Kebutuhan Kapal Rumah Sakit di
Kabupaten-kabupaten Kepulauan
Terdatanya Kebutuhan Kapal Rumah Sakit di
Kabupaten-kabupaten Kepulauan
5. Pengikatan kerjasama Puskesmas dengan unit
transfusi darah untuk kebutuhan ibu melahirkan
Meningkatnya jumlah Puskesmas yang
bekerjasama dengan UTD untuk penyediaan
darah bagi ibu melahirkan
QUICK WINS
67

68. PROGRAM LANJUTAN
68
PROGRAM LANJUTAN SASARAN
1. Peningkatan Peserta PBI Meningkatnya Kepesertaan PBI JKN dari 120 juta menjadi 140 juta.
(Adjustment dalam RPJMN menjadi: Kepesertaan PBI JKN dari 86,4 juta
(2014) menjadi 110,9 juta (2019))
2. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan menjadi 102 per 100.000
kelahiran hidup dan menurunkan gizi buruk dari 19% menjadi 15%
(Adjustment dalam RPJMN menjadi: 306 per 100.000 kelahiran hidup pada
tahun 2019 dan Menurunkan Gizi Buruk pada balita dari 19% menjadi
17% pada tahun 2019)
2.1 Penyediaan Bantuan Operasional Kesehatan
(BOK)
Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk 10.315
Puskesmas
2.2 Peningkatan fasyankes dasar yang berkualitas Tersedianya fasyankes dasar berkualitas yang dapat dijangkau oleh
masyarakat:
Peningkatan jumlah Puskesmas Rawat Inap sebanyak 400 Puskesmas,
Pembangunan Puskesmas baru sebanyak 148 Puskesmas, Rehabilitasi 4.410
Puskesmas rusak sedang dan rusak berat, Pemenuhan peralatan kesehatan di
8.067 Puskesmas, Peningkatan jumlah 500 Puskesmas keliling perairan,
Peningkatan jumlah 1.127 Puskesmas keliling roda 4, Peningkatan pelayanan
kesehatan bergerak di 150 Kab/Kota
2.3 Peningkatan fasyankes rujukan yang berkualitas Tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh
masyarakat:
Tersedianya 14 RS pusat rujukan nasional, 184 RS rujukan regional, 655 RS
daerah yang memenuhi standar, 68 RS Pratama di DTPK, dan 60 RS Rujukan
Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data
rekam medis
2.4. Peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di
Puskesmas
Tercapainya 90% tingkat ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
2.5. Pemenuhan pengangkatan dan penempatan
tenaga kesehatan yang berkualitas
Pemenuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan termasuk PTT terutama
di DTPK
2.6. Peningkatan internship tenaga kesehatan Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan internship

69. Agenda 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Sub Agenda 5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
69
Program Kegiatan Sasaran Indikator
A. Akselerasi Pemenuhan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja, dan Lanjut Usia yang Berkualitas
PROGRAM BINA GIZI
DAN KESEHATAN IBU
DAN ANAK
Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Bayi, Anak dan
Remaja
Meningkatnya akses dan kualitas
pelayanan kesehatan bayi, anak dan
remaja
1. Persentase kunjungan neonatal
pertama (KN1)
2. Persentase Puskesmas yang
melaksanakan penjaringan kesehatan
peserta didik
Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Ibu dan
Reproduksi
Meningkatnya akses dan kualitas
pelayanan kesehatan ibu dan
reproduksi
1. Persentase persalinan di fasilitas
pelayanan kesehatan (PF)
2. Persentase ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan antenatal ke
empat (K4)
Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK)
Tersedianya Bantuan Operasional
Kesehatan (BOK) Untuk Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang mendapatkan
BOK
PROGRAM
KEFARMASIAN DAN
ALAT KESEHATAN
Peningkatan Pelayanan
Kefarmasian
Meningkatnya pelayanan kefarmasian
dan penggunaan obat rasional di
fasilitas kesehatan
Persentase puskesmas yang melaksanakan
pelayanan kefarmasian sesuai standar
Peningkatan Ketersediaan
Obat Publik dan
Perbekalan Kesehatan
Tersedianya obat, vaksin dan
perbekalan kesehatan yang bermutu,
merata dan terjangkau di pelayanan
kesehatan dasar pemerintah
(puskesmas)
Persentase ketersediaan obat dan vaksin
di puskesmas
PROGRAM PENGEM-
BANGAN DAN
PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN
(PPSDMK)
Perencanaan dan
Pendayagunaan SDM
Kesehatan
Meningkatnya perencanaan dan
pendayagunaan SDM kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang
didayagunakan di fasilitas pelayanan
kesehatan
PENJABARAN NAWA CITA KE DALAM PROGRAM K/L
Kementerian/Lembaga: KEMENTERIAN KESEHATAN

70. 70
Program Kegiatan Sasaran Indikator
B. Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat
PROGRAM BINA
GIZI DAN
KESEHATAN IBU
DAN ANAK
Pembinaan Gizi Masyarakat Meningkatnya pelayanan gizi
masyarakat
1. Persentase ibu hamil KEK yang
mendapatkan Pemberian Makanan
Tambahan (PMT)
2. Persentase bayi usia kurang dari 6
bulan yang mendapat ASI eksklusif
3. Persentase ibu hamil yang
mendapatkan Tablet Tambah Darah
(TTD) 90 tablet selama masa
kehamilan
4. Persentase balita kurus yang
mendapat makanan tambahan
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENYAKIT DAN
PENYEHATAN
LINGKUNGAN
Penyehatan Lingkungan Meningkatnya penyehatan dan
pengawasan kualitas lingkungan
1. Jumlah desa/kelurahan yang
melaksanakan STBM
2. Persentase sarana air minum yang
dilakukan pengawasan
3. Persentase Tempat Tempat Umum
yang memenuhi syarat kesehatan
C. Meningkatkan Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
PROGRAM
DUKUNGAN
MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN
TUGAS TEKNIS
LAINNYA
KEMENTERIAN
KESEHATAN
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Meningkatnya pelaksanaan
promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat
1. Persentase Kab/kota yang memiliki
kebijakan perilaku hidup bersih dan
sehat (PHBS)

71. 71
Program Kegiatan Sasaran Indikator
PROGRAM
PENGENDALIAN
PENYAKIT DAN
PENYEHATAN
LINGKUNGAN
Pembinaan Surveilans, Imunisasi,
Karantina dan Kesehatan Matra
Menurunkan angka kesakitan
akibat penyakit yang dapat
dicegah dengan imunisasi,
peningkatan surveilans,
karantina kesehatan, dan
kesehatan matra
1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang
mendapat imunisasi dasar lengkap
2. Persentase Kab/Kota yang mempunyai
kebijakan kesiapsiagaan dalam
penanggulangan kedaruratan
kesehatan masyarakat yang berpotensi
wabah
Pengendalian Penyakit Bersumber
Binatang
Meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan penyakit
bersumber binatang
1. Persentase kab/kota yang melakukan
pengendalian vektor terpadu
2. Jumlah kabupaten/kota dengan API
3. Jumlah kab/kota endemis yang
melakukan pemberian obat massal
pencegahan (POMP) Filariasis
Pengendalian Penyakit Menular
Langsung
Menurunnya angka kesakitan
dan kematian akibat penyakit
menular langsung
1. Persentase cakupan penemuan kasus
baru kusta tanpa cacat
2. Persentase kabupaten/kota dengan
angka keberhasilan pengobatan TB
paru BTA positif (Success Rate)
minimal 85 persen
3. Persentase kasus HIV yang diobati
Pengendalian Penyakit Tidak Menular Menurunnya angka kesakitan
dan angka kematian serta
meningkatnya pencegahan dan
penanggulangan penyakit tidak
menular
1. Persentase Puskesmas yang
melaksanakan pengendalian PTM
terpadu
2. Persentase kab/kota yang
melaksanakan kebijakan Kawasan
Tanpa Rokok (KTR) minimal 50 persen
sekolah
D. Pemantapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
PROGRAM
PENGUATAN
PELAKSANAAN
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Pengembangan Pembiayaan
Kesehatan dan JKN/KIS
Dihasilkannya bahan kebijakan
teknis pengembangan
pembiayaan kesehatan dan
JKN/KIS
1. Jumlah penduduk yang menjadi
peserta penerima bantuan iuran (PBI)
melalui Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
(dalam juta)

72. 72
Program Kegiatan Sasaran Indikator
PROGRAM PEMBINAAN
UPAYA KESEHATAN
Pembinaan Upaya
Kesehatan Dasar
Meningkatnya akses pelayanan
kesehatan dasar yang
berkualitas bagi masyarakat
Meningkatnya Kerjasama
Puskesmas dengan UTD untuk
mencegah kematian ibu
melahirkan
1. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1
puskesmas yang tersertifikasi akreditasi
2. Jumlah Puskesmas non rawat inap dan
Puskesmas rawat inap yang memberikan
pelayanan sesuai standar
3. Jumlah Kab/Kota yang melakukan pelayanan
kesehatan bergerak (PKB) di daerah terpencil
dan sangat terpencil
4. Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama
melalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS
Pembinaan Upaya
Kesehatan Rujukan
Tersedianya fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan berkualitas
yang dapat dijangkau oleh
masyarakat
1. Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1
RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional
2. Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan
akses layanan rujukan
3. Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi
sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai
standar
4. Jumlah RS Rujukan Nasional yang
ditingkatkan sarana prasarananya
5. Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS
Rujukan Regional yang menerapkan integrasi
data rekam medis
6. Jumlah RS daerah yang memenuhi standar
dan dengan kriteria khusus
7. Jumlah RS pratama yang dibangun
PROGRAM PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN (PPSDMK)
Pelaksanaan
Internship Tenaga
Kesehatan
Terselenggaranya pelaksanaan
internship tenaga kesehatan
1. Jumlah tenaga kesehatan yang melaksanakan
internship

73. Agenda 5. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia
Sub Agenda 5.3 Pembangunan Kesehatan: Pelaksanaan Program Indonesia Sehat
73
Program Kegiatan Sasaran Indikator
B. Mempercepat Perbaikan Gizi Masyarakat
PROGRAM
PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
Pengawasan Produk dan
Bahan Berbahaya
Menurunnya bahan berbahaya yang
disalahgunakan dan migran
berbahaya dalam pangan
1. Persentase sarana distribusi yang
menyalurkan bahan berbahaya
sesuai ketentuan
Penilaian Pangan Olahan Meningkatnya jumlah produk
pangan olahan yang memiliki izin
edar (memenuhi persyaratan
kemananan, mutu dan gizi )
1. Persentase keputusan penilaian
pangan olahan yang diselesaikan
Surveilans dan
Penyuluhan Keamanan
Pangan
Meningkatnya intervensi hasil
pengawasan keamanan pangan dan
penguatan rapid alert system
keamanan pangan
1. Jumlah hasil kajian profil risiko
keamanan pangan
2. Jumlah kabupaten/kota yang sudah
menerapkan Peraturan Kepala
BPOM tentang IRTP
3. Jumlah desa pangan aman yang
menerima intervensi pengawasan
keamanan pangan
PENJABARAN NAWA CITA KE DALAM PROGRAM K/L
Kementerian/Lembaga: BADAN POM

74. 74
Program Kegiatan Sasaran Indikator
D. Memantapkan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan
PROGRAM
PENGAWASAN OBAT
DAN MAKANAN
Pengawasan Obat dan
Makanan di 33 Balai
Besar/Balai POM
Meningkatnya kinerja pengawasan
Obat dan Makanan di seluruh
Indonesia
1. Jumlah sampel yang diuji
menggunakan parameter kritis
2. Jumlah sampel yang diuji
menggunakan parameter kritis
Pengawasan Distribusi
Obat
Meningkatnya mutu sarana
distribusi dan keamanan obat
beredar
Persentase peningkatan Pedagang
Besar Farmasi (PBF) yang memenuhi
Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
Pengawasan Produksi
Obat
Meningkatnya mutu sarana produksi
obat sesuai Cara Pembuatan Obat
yang Baik (CPOB) terkini
Meningkatnya mutu sarana produksi
obat sesuai Cara Pembuatan Obat yang
Baik (CPOB) terkini
Penilaian Obat Tersedianya obat yang memenuhi
standar
Persentase keputusan penilaian obat
yang diselesaikan
Pemeriksaan secara
Laboratorium,
Pengujian dan Penilaian
Keamanan, Manfaat dan
Mutu Obat dan Makanan
serta Pembinaan
Laboratorium POM
Meningkatnya kemampuan uji
laboratorium POM sesuai standar
Persentase sampel uji yang
ditindaklanjuti tepat waktu

75. Matriks Pembangunan Bidang (Buku II)
• Matriks berisi Program Lintas yang memerlukan dukungan dan
koordinasi lintas program baik di satu K/L maupun dg K/L lain
• Berisi: Program Lintas Program Pembangunan, Sasaran, Indikator dan
Target
• Matriks Bidang dan program: (Koordinator pelaksanaan Menko PMK)
• Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat : 12 Program di 11 K/L
• Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak: BGKIA, Farmasi & Alkes,
PPSDMK, Kependuukan, KB dan Pembangunan Keluarga
• Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pengendalian Penyakit:
Dukungan Manajemen, P2PL, Kepemudaan dan Olahraga, POM
• Peningkatan Perlindungan Sosial Penduduk melalui Kartu
Indonesia Sehat: Penguatan Pelaksanaan JKN, BUK, PPSDMK,
BPOM
75

76. LAMPIRAN
SANDINGAN NAWA CITA
DENGAN RPJMN 2015-2019
76

77. NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
77
Nawa Cita
Arah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
Halaman
Arah Kebijakan Strategi
SJSN Kesehatan (Supply
Side dan Demand Side)
 Pembangunan
50.000 rumah
sehat
10 Meningkatkan Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
d Peningkatan pemberdayaan
masyarakat melalui pendidikan
kesehatan masyarakat, Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE) serta
upaya kesehatan berbasis
masyarakat (UKBM) termasuk
pengembangan rumah sehat.
Buku I
Hal. 80
Buku II
Hal. 101
 Pengembangan
6000 puskesmas
dengan fasilitas
rawat inap
 Puskesmas di
perbatasan dan
terluar yang
memenuhi standar
5 Meningkatkan Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar yang
Berkualitas
a Pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan dasar sesuai standar
mencakup puskesmas (rawat
inap/perawatan) dan jaringannya
termasuk meningkatkan jangkauan
pelayanan terutama di daerah
terpencil, perbatasan dan
kepulauan;
Buku I
Hal. 77
Buku II
Hal. 98

78. NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
78
Nawa Cita
Arah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
Halaman
Arah Kebijakan Strategi
 Penambahan
iuran BPJS
kesehatan
yang berasal
dari APBN
dan APBD
 Peningkatan
layanan
masyarakat
dengan
menginisiasi
kartu
"Indonesia
Sehat" (PBI)
4 Memantapkan Pelaksanaan
Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) Bidang
Kesehatan
a Peningkatan cakupan kepesertaan melalui
Kartu Indonesia Sehat;
Buku I
Hal. 77
Buku II
Hal. 102
c Peningkatan pengelolaan jaminan kesehatan
dalam bentuk penyempurnaan dan
koordinasi paket manfaat, insentif penyedia
layanan, pengendalian mutu dan biaya
pelayanan, peningkatan akuntabilitas sistem
pembiayaan, pengembangan health
technology assesment, serta pengembangan
sistem monitoring dan evaluasi terpadu;
d Penyempurnaan sistem pembayaran untuk
penguatan pelayanan kesehatan dasar,
kesehatan ibu dan anak, insentif tenaga
kesehatan di DTPK dan peningkatan upaya
promotif dan preventif perorangan;
g Pengembangan pembiayaan pelayanan
kesehatan kerja-sama pemerintah swasta.

79. NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
79
Nawa Cita
Arah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
Halaman
Arah Kebijakan Strategi
Reformasi
Pembangunan
Kesehatan
 Penurunan
Angka
Kematian Ibu
dan Bayi
Arah Kebijakan Umum
Reformasi terutama difokuskan pada
penguatan upaya kesehatan dasar
(primary health care) yang
berkualitas terutama melalui
peningkatan jaminan kesehatan,
peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan dasar dan
rujukan yang didukung dengan
penguatan sistem kesehatan dan
peningkatan pembiayaan kesehatan.
Buku I
Hal. 75
Buku II
Hal. 96
 Memperjuang
kan kebijakan
khusus untuk
memenuhi
layanan
kesehatan
khususnya
bagi penduduk
di daerah
miskin dan
daerah
terpencil
5 Meningkatkan Akses Pelayanan
Kesehatan Dasar yang Berkualitas
a Pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan dasar sesuai standar
mencakup puskesmas (rawat
inap/perawatan) dan jaringannya
termasuk meningkatkan jangkauan
pelayanan terutama di daerah
terpencil, perbatasan dan kepulauan;
Buku I
Hal. 77
Buku II
Hal. 98
6 Meningkatkan Akses Pelayanan
Kesehatan Rujukan yang Berkua-litas
a Pengembangan fasilitas pelayanan
kesehatan rujukan terutama rumah
sakit rujukan nasional, rumah sakit
rujukan regional, rumah sakit di
setiap kabupaten/kota, termasuk
rumah sakit pratama di daerah
tertinggal, terpencil dan perbatasan;
Buku I
Hal. 78
Buku II
Hal. 98

80. NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
80
Nawa Cita
Arah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
Halaman
Arah Kebijakan Strategi
 Perlindungan
sosial bidang
kesehatan
inklusif jaminan
persalinan),
 Jaminan
Persalinan bagi
seluruh
kelahiran
1 Akselerasi Pemenuhan
Akses Pelayanan
Kesehatan Ibu, Anak,
Remaja, dan Lanjut Usia
yang Berkualitas
a Peningkatan akses dan mutu continuum of care
pelayanan ibu dan anak yang meliputi kunjungan ibu
hamil, dan pertolongan persalinan oleh tenaga
kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan serta
penurunan kasus kematian ibu di rumah sakit;
Buku I
Hal. 75
Buku II
Hal. 96
4 Memantapkan
Pelaksanaan Sistem
Jaminan Sosial Nasional
(SJSN) Bidang Kesehatan
d Penyempurnaan sistem pembayaran untuk
penguatan pelayanan kesehatan dasar, kesehatan ibu
dan anak, insentif tenaga kesehatan di DTPK dan
peningkatan upaya promotif dan preventif
perorangan;
Buku I
Hal. 77
Buku II
Hal. 102
 Anggaran
kesehatan
minimal 5% dari
APBN untuk
penurunan AKI,
AKB,
pengendalian HIV
dan AIDS,
penyakit menular
dan kronis
12 Mengembangkan dan
meningkatkan efektifitas
pembiayaan
kesehatan
a peningkatan pembiayaan kesehatan publik; Buku II
Hal. 102b peningkatan proporsi pembiayaan kesehatan
masyarakat,
termasuk pembiayaan upaya promotif dan preventif
c peningkatan pelayanan kesehatan perorangan untuk
pembiayaan kesehatan masyarakat tidak
mampu/miskin;
dan
d peningkatan pembiayaan dalam rangka mendukung
pencapaian universal health coverage (UHC),
terutama
untuk peningkatan kepesertaan masyarakat tidak
mampu
dan peningkatan kesiapan supply side SJSN
Kesehatan.

81. NAWA CITA DALAM RPJMN 2015-2019
81
Nawa Cita
Arah Kebijakan dan Strategi Buku I dan II RPJMN 2015-2019
Halaman
Arah Kebijakan Strategi
 Mendukung pengesahan
UU Tentang Kesehatan,
UU Tentang
Keperawatan, UU
Tentang Kebidanan
Kerangka regulasi
(iii) penyusunan regulasi
terkait pengembangan sumber
daya manusia kesehatan,
termasuk jenis, sertifikasi,
kompetensi dan kualifikasi
tenaga kesehatan, serta
pemenuhan tenaga kesehatan
di DTPK;
Buku II
Hal. 133
 Mengintensifkan
kerjasama internasional
dalam mengatasi
masalah global yang
mengancam umat
manusia seperti
penyakit menular,
perubahan iklim
 Melindungi segenap
generasi muda dari
bahaya penyalahgunaan
napza, minuman keras,
penyebaran penyakit
HIV/ AIDS, dan penyakit
menular seksual di
kalangan pemuda
3 Meningkatkan Pengendalian
Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
a Peningkatan surveilans epidemiologi
faktor resiko dan penyakit;
Buku I
Hal. 76-77
Buku II
Hal. 97-98
b Peningkatan upaya preventif dan
promotif termasuk pencegahan kasus
baru penyakit dalam pengendalian
penyakit menular terutama TB, HIV dan
malaria dan tidak menular;
d Pencegahan dan penanggulangan
kejadian luar biasa/ wabah;
f Penatalaksanaan kasus dan pemutusan
rantai penularan
g Pemberdayaan dan peningkatan peran
swasta dan masyarakat dalam
pengendalian penyakit dan penyehatan
lingkungan.

82. LAMPIRAN
MATRIKS
BIDANG PEMBANGUNAN
82

83. Prioritas Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
Sasaran Bidang 1. Meningkatnya Status Gizi Masyarakat
2. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak
3. Meningkatnya Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular serta
Meningkatnya Penyehatan Lingkungan
4. Meningkatnya Perlindungan Finansial
Indikator 1. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (di
bawah 2 tahun);
2. Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 kelahiran;
3. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup;
4. Prevalensi Tuberkulosis (TB) per 100.000 penduduk;
5. Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen);
6. Persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional
(JKN)
Target (2019) 1. Menurunkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak
baduta (di bawah 2 tahun) menjadi 28%;
2. Menurunkan AKI menjadi 306 per 100.000 kelahiran;
3. Menurunkan AKB menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup;
4. Menurunkan prevalensi Tuberkulosis (TB) menjadi 245 per 100.000
penduduk;
5. Menjaga prevalensi HIV pada populasi dewasa <0,5%;
6. Meningkatkan kepesertaan JKN menjadi minimal 95 persen
Penanggung Jawab
Program Lintas
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
MATRIK BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA
83

84. Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU
DAN ANAK
Pembinaan Gizi Masyarakat
Badan POM
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Pengawasan Produk dan Bahan Berbahaya
2. Penilaian Pangan Olahan
3. Surveilans dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Kementerian Pertanian
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
1. Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan
2. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan
keamanan pangan segar
Kementerian PU dan Perumahan Rakyat
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, Sumber Pembiayaan
dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur
Sanitasi dan Persampahan
2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan Pengembangan Sumber Pembiayaan dan
Pola Investasi dan Penyelenggaraan Serta Pengembangan Serta
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
Kementerian Perikanan dan Kelautan
PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING USAHA
DAN PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN
1. Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT,
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
1. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
PROGRAM LINTAS 1: PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
84

85. Program Kegiatan
Kementerian Komunikasi dan Informasi
PROGRAM PENGEMBANGAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI PUBLIK
1. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi
2. Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi
BBKBN
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
1. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak
2. Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Provinsi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PROGRAM PERLINDUNGAN ANAK 1. Pemenuhan Hak Kesehatan anak
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NON
FORMAL DAN INFORMAL
1. Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
2. Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat
Kementerian Agama
PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 1. Pengeloalaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA
1. Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat
PROGRAM LINTAS 1: PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
85

86. Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU
DAN ANAK
1. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja
2. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
3. Pembinaan Upaya Kesehatan kerja dan Olahraga
4. Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Program Pelayanan Kesehatan
Tradisional, Komplementer dan Alternatif
5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 1. Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
2. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan
3. Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
4. Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
1. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
2. Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
BKKBN
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA
1. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi
2. Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah
3. Pembinaan Ketahanan Remaja
PROGRAM LINTAS 2: PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN ANAK
86

87. Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN
PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA
KEMENTERIAN KESEHATAN
1. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
PROGRAM PENGENDALIAN PENYAKIT DAN
PENYEHATAN LINGKUNGAN
1. Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra
2. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
3. Pengendalian Penyakit Menular Langsung
4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular
5. Penyehatan Lingkungan
Kementerian Pemuda dan Olahraga
PROGRAM KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN 1. Pengembangan olahraga layanan khusus
2. Pengembangan Olahraga Pendidikan
3. Pengembangan olahraga rekreasi dan Pelayanan Informasi Keolahragaan
Badan POM
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Inspeksi dan Sertifikasi Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemem
Kesehatan
2. Inspeksi dan Sertifikasi Pangan
3. Pengembangan Obat Asli Indonesia
4. Pengawasan Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif
5. Penilaian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
6. Penyusunan Standar Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan
7. Penyusunan Standar Pangan
8. Investigasi Awal dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Bidang Obat dan
Makanan
9. Riset Keamanan, Khasiat, dan Mutu Obat dan Makanan
PROGRAM LINTAS 3: PENINGKATAN PROMOSI KESEHATAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
87

88. Program Kegiatan
Kementerian Kesehatan
PROGRAM PENGUATAN PELAKSANAAN JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan
dan JKN/KIS
PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN 1. Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan
2. Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis
3. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
4. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
5. Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (PPSDMK)
1. Standardisasi, Sertifikasi dan Pendidikan Berkelanjutan bagi SDM
Kesehatan
2. Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
3. Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan
4. Pengelolaan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi
6. Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan
BADAN POM
PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 1. Pengawasan Obat dan Makanan di 33 Balai Besar/Balai POM
2. Pengawasan Distribusi Obat
3. Pengawasan Produksi Obat
4. Penilaian Obat
5. Penyusunan Standar Obat
6. Pemeriksaan secara Laboratorium, Pengujian dan Penilaian Keamanan,
Manfaat dan Mutu Obat dan Makanan serta Pembinaan Laboratorium POM
PROGRAM LINTAS 4: PENINGKATAN PERLINDUNGAN FINANSIAL PENDUDUK
MELALUI KARTU INDONESIA SEHAT
88