Dokumen tersebut membahas berbagai indikator kesehatan ibu dan anak di Indonesia dari tahun 1990-an hingga 2010-an. Terdapat peningkatan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil namun angka kematian ibu masih tinggi, diduga karena kualitas pelayanan dan kondisi ibu yang kurang baik. Terdapat masalah stunting dan diabetes yang harus diselesaikan secara menyeluruh.

1. SPM 2015-2019
Purnawan Junadi
FKMUI, 2015

2. Mengapa SPM harus berubah

3. Pemeriksaan kehamilan:
SDKI 1991-2012
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
1991 1994 1997 2002 2007 2012
55.1
63.1
70.4
81.0 81.5
87.8
KunjunganANC(%)
Reference period
4+
2-3
1
0
Sumber, Trihono 2014

4. Cakupan Linakes: 1990 - 2010
Sumber: 1990-2007 (Susenas), 2010 (Riskesdas)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
1990 2000 2007 2010
40.7
66.9
75.4
82.2

5. AKI: SDKI 1991-2012
390
334
307
228
359
0
100
200
300
400
500
1989-1994 1993-1997 1998-2002 2003-2007 2008-2012
MMR/100.000LH
Reference Period

6. Kematian Neonatal, Bayi, Balita
SDKI 1991-2012
31.7
30.4
21.8
20.0 19.0 19.0
36.1
26.5
23.9
15.0 15.0 13.0
67.8
57.0
45.7
35.0 34.0
32.0
97.4
81.3
58.2
46.0 44.0
40.0
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
1991 1994 1997 2002 2007 2012
Per1000LH
Tahun Survei
Neonatal Mortality
Post-neonatal Mortality
Infant Mortality
Under-five Mortality

7. Paradox KIA
• Cakupan pelayanan kesehatan maternal
membaik, tetapi kenapa AKI meningkat?
• Kemungkinan sebabnya:
1. Kualitas pelayanan yang belum baik
2. Kondisi ibu hamil yang tidak optimal
3. Faktor di luar kesehatan (termasuk
pendidikan, kesejahteraan, norma
keluarga, keluarga berencana, dll)

8. Pemeriksaan Kehamilan Pertama menurut Umur
Kehamilan, Riskesdas 2010

9. Karakteristik Ibu melahirkan,
Riskesdas 2010
16.7 16.9
6.7
7.6
0.0
4.0
8.0
12.0
16.0
20.0
Terlalu Muda (<20
tahun)
Terlalu Tua (35+ tahun) Terlalu dekat (≤24
bulan)
Terlalu banyak Anak
(>4)
Persen
Karakteristik Ibu melahirkan

10. Usia Kawin
Proporsi Remaja/Dewasa Muda Menurut
Tempat Tinggal dan Status Kawin, Riskesdas 2010
Jenis
Kelamin
Kelompok
Umur
(Tahun)
Kota Desa
Belum
Kawin
Kawin
Belum
Kawin
Kawin
Laki-laki
10-14 99,9 0,1 99,9 0,1
15-19 98,7 1,3 97,8 2,2
20-24 82,9 17,1 71,7 28,3
Perempuan
10-14 99,9 0,1 99,7 0,3
15-19 92,8 7,2 82,5 17,5
20-24 46,9 53,1 14,4 85,6

11. Proporsi Perempuan Kawin 15-49 tahun Menggunakan
KB Saat ini, 2010-2013
55.8
59.7
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
Papua
Maluku
NTT
Pabar
Kep.Riau
Sumut
Malut
Aceh
Sulbar
Sulsel
Sultra
Sumbar
DKI
DIY
Riau
Kaltim
NTB
Sulteng
INDONESIA
Banten
Jatim
Jateng
Bali
Jabar
Babel
Gorontalo
Sulut
Kalsel
Sumsel
Bengkulu
Kalteng
Jambi
Kalbar
Lampung
2010 2013

12. 36.8
37.2
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
Kep.Riau
DIY
DKI
Kaltim
Babel
Bali
Banten
Sulut
Jabar
Jatim
Sumsel
Jateng
Riau
Indonesia
Jambi
Kalbar
Gorontalo
Sumbar
Bengkulu
Papua
Maluku
Sulsel
Malut
Sulteng
Kalteng
Aceh
Sumut
Sultra
Lampung
Kalsel
Pabar
NTB
Sulbar
NTT
2007 2010 2013
Kecenderungan Provinsi: 2007-2013
Proporsi Balita Pendek

13. Rata-rata Tinggi Badan Anak Umur 5-18 tahun
dibanding Rujukan (WHO 2007) : 2007-2013
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rata2TinggiBadan(cm)
Umur (tahun)
Laki-laki
Rujukan 2007 2010 2013
100.0
110.0
120.0
130.0
140.0
150.0
160.0
170.0
180.0
190.0
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Rata2TinggiBadan(cm)
Umur (tahun)
Perempuan
Reference 2007 2010 2013
Beda 12,5 cm
Beda 9,8 cm

14. Trend: DM*) menurut Provinsi,
2007-2013 (Riskesdas)
1.1
2.1
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
Lampung
Bengkulu
Kalbar
Riau
Jambi
Pabar
Sumsel
NTB
Kep,Riau
Bali
Banten
Kalteng
Sumbar
Jateng
Sultra
Jabar
Kalsel
Sulbar
Maluku
Indonesia
Malut
Sumut
Papua
Babel
Jatim
Aceh
Kaltim
Gorontalo
DKI
DIY
NTT
Sulsel
Sulut
Sulteng
2007 2013
*) Diabetes Melitus (DM) responden 15+ berdasarkan wawancara menurut diagnosis dokter dan gejala

15. Prevalensi Hipertensi berdasarkan
Pengukuran 2007-2013*)
31.7
25.8
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
Papua
Bali
DKI
Pabar
Riau
Malut
Aceh
Bengkulu
Kep.Riau
Sultra
Sulbar
Sumbar
Banten
NTT
Maluku
NTB
Jambi
Sumut
Lampung
DIY
Indonesia
Sumsel
Jatim
Jateng
Kalteng
Sulut
Sulsel
Kalbar
Sulteng
Gorontalo
Jabar
Kaltim
Kalsel
Babel
2007 2013
*) Batas ambang systole ≥140 mmHg, diastole ≥ 90mmHg:
Perubahan Prevalensi diasumsikan karena beda alat ukur 2007 (IA2)discontinue, 2013 (IA1);

16. PUS
Bumil
Bulin
Neona
tus/
Bayi
Balita
SPD
SPL/Re
maja
Dewa
sa
Usila
Problems
Masalah Kronis
• Masalah kronis
diselesaikan secara akut
– Bumil Anemia
– Balita pendek
– Dabetes Melitus

17. Do ONE thing different
• CHANGING THE DOING OF THE PROBLEM
• Insanity Is Doing the Same Thing Over and
Over Again and Expecting Different Results

18. SPM 2015-2019

19. Per undang2an: dari SKN ke SPM
UU 23 th
2014
• Pengganti UU 32 th 2004
• PP 38/2007 masuk sebagai lampiran
RPP SPM
• Pengganti PP 65 2005
• New Public Services: pemerintah
sebagai pengelola bukan pelaksana
Permen
6 SPM
• SPM kesehatan:
perubahan
mendasar

20. URUSA N P EM ERINTA H AN YANG D I O TO NOMIKAN
PILIHAN (12:3)
1. kelautan dan
perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan
sumberdaya
mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.
1. Pendidikan;
2.kesehatan;
3. Pekerjaan umum;
4. Perumahan Rakyat;
5. ketentraman dan
ketertiban umum
serta perlindungan
masyarakat;
6. sosial;
WAJIB
UU 23 th 2014
1. penataan ruang;
2. lingkungan hidup;
3. ketahanan pangan;
4. administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil;
5. Pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;
6. Perhubungan; dan
7. tenaga kerja;
8. pertanahan;
9. Komunikasi dan informatika;
10. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
11. Penanaman modal;
12. Kepemudaan dan olah raga;
13. Pemberdayaan masyarakat desa;
14. Pemberdayaan perempuan perlindungan
anak;
15. Statistik;
16. Persandian;
17. Kebudayaan;
18. Perpustakaan; dan
19. Kearsiapan.
tidak berkaitan dengan
pelayanan dasar (12:2)
berkaitan dengan
pelayanan dasar (!2:1)
20
NSPK/SPM (16/18)

21. Pembagian Urusan Bidang Kesehatan
(pasal 13/Lampiran UU 23/2014)
Urusan Pusat Prop Kab
Upaya
Kesehatan
UKP Nas UKP Prop UKP Kab
UKM Nas UKM Prop UKM Kab
RS A/PMA /fasyankes RS B/Fasyankes RS C dan D/Fasyankes
SDM
Standardisasi dan
registrasi
POACE SDM UKP POACE SDM UKP
POACE SDM UKM POACE SDM UKM
Farmasi, Alkes,
Makmin
Pemberdayaan
Mas
Pemmas Nas Pemmas Prop Pemmas kab
NSPK (16:1-5)NSPK (!6: 1-5)

22. UKM dan SPM
Pusat
UKM
pusat
Propinsi
UKM
prop
PM
Propinsi
Kab/kota
UKM kab
PM
Kab/Kota
SPM
(Pasal 18)
NSPK
(pasal 16)

23. Seberapa minimal? Kemampuan (30% dr
30%) dan Keharusan
APBD
Kab/Kota Kaya Kab/Kota Kurang
SPM
UKM
Kab
APBD
Kab/Kota Cukup
SPM
UKM
Kab
APBD
SPM
UKM
Kab
APBN

24. Tujuan SPM
1. Panduan dari pemerintah pusat untuk
daerah dalam memberikan pelayanan
esensial (UU23/2014 psl 18, ay 2)
2. Alat pemerintah pusat dalam memastikan
bahwa setiap WNI memperoleh pelayanan
esensial yang sama (UU23/2014 psl 67
f/68/70/73)

25. Tujuan SPM (baru)
3. alat kontrol masyarakat atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah
(UU23/2014 psl 72)
• Kepala daerah menyampaikan ringkasan
laporan penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan
penyampaian laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

26. Perubahan SPM 2015-2019(1):
 Dari Kinerja Program “kesehatan” ke Kinerja
Pemerintah Daerah (pasal 11 ayat 2, pasal 12
ayat 1)
• Konsekwensi
1. Menjadi profil Kinerja Bupati/Walikota (6 SPM)
2. Tekanan untuk menjediakan sumber daya yang
cukup agar prosesnya berjalan adekuat

27. Pasal 18 UU 23 th 2014
1. Penyelenggara Pemerintahan Daerah
memprioritaskan pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (3).
2. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan
Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan
minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

28. Perubahan cara melayani (2)
• SPM lama: Pelayanan diselenggarakan oleh
pemda di faskes pemerintah Puskesmas dan
jaringannya (Pustu, posyandu) dan RSUD
• SPM 2015-2019. Pemerintah bertanggung
jawab menyediakan pelayanan yg dibutuhkan
tetapi tidak harus menyelenggarakan sendiri,
bisa bekerja sama dengan faskes bukan milik
pemda

29. Penyediaan pelayanan kesehatan
(pasal 11, RPP SPM)
• Pemda menyediakan sendiri yankes yang
dibutuhkan di lokasi pelayanan pemerintah
• Membeli, mensubsidi atau kemudahan lainnya
agar BUMD/N atau BU swasta yang mempunyai
yankes yang dibutuhkan agar bisa menyediakan
nya untuk WNI yang membutuhkan
• Memberikan voucher kepada WNI yang
membutuhkan untuk mendapatkan yankes yang
dibutuhkan
• Bekerja sama dengan BUMD/N atau BU swasta
untuk menyediakan yankes yang dibutuhkan

30. Lokasi Pelayanan SPM
• Puskesmas dan jaringannya dan RSUD
• Faskes BUMD/N
• Dokter praktek swasta, Klinik swasta dan RS
swasta
• Faskes pemda/BUMD/BUMN ataupun swasta
di wilayah tetangga
Kriteria: mampu melayani sesuai standar dan
diatur melalui mekanisme kerja sama

31. Perubahan SPM 2015-2019 (3):
dr Pendekatan Penyakit ke Sasaran
• SPM lama: Pendekatan
Penyakit/Pelayanan:
• Kinerja dibangun
berdasarkan
keberhasilannya
menanggulangi
“penyakit”/ melakukan
pelayanan
• SPM baru: pendekatan
penduduk sasaran:
• Kinerja dibangun
berdasarkan
keberhasilannya
memberikan kepada
penduduk seluruh
pelayanan yang
diperlukan

32. Contoh
Lama
• Cakupan neonatus (bayi umur
0-28 hari) dengan komplikasi
yang ditangani
• Cakupan kunjungan bayi
• Cakupan Desa/Kelurahan UCI
• Cakupan pelayanan
pemantauan tumbuh kembang
anak balita
• Cakupan pemberian MP-ASI
anak usia 6-24 bulan keluarga
miskin
• Cakupan balita gizi buruk
mendapat perawatan
Baru
• Persentase Bayi Baru Lahir (0-
48 jam) Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar
• Persentase Usia Bawah Lima
Tahun (Balita) Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai
Standar

33. Standar Pelayanan Balita (spm baru)

34. ascobat/PTS/AIPHSS 2014
PUS
Bumil
Bulin
Neona
tus/
Bayi
Balita
SPD
SPL/Re
maja
Dewa
sa
Usila
Promotif
Sp proteksi
Deteksi
Dini PTM
KB
ANC
lengkap
LINAKES
Kf
Di rujuk
LINAKES
Kn
Dirujuk
IMM
GIZI
MTBS
IMM
GIZI
MTBS
UKS
UKS
KESREP
Deteksi
Dini
Deteksi
Dini
DOA
PT
S
Life cycle approach (WHA 2008)

35. Kerangka Teori:
Continuum of Care
Pemeriksaan
Kehamilan
Persalinan,
nifas &
neonatal
Pelayanan
bagi bayi
Pelayanan
bagi balita
Pelayanan
bagi anak
SD
Pelayanan bagi
anak SMP/A &
remaja
•Konseling
•ANC terpadu
•Fe & asam folat
•Konseling
•Inisiasi Menyusu Dini
•KB pasca persalinan
•Konseling
•ASI eksklusif
•Imunisasi dasar
lengkap
•MPASI
•Pemantauan
pertumbuhan
• Konseling
• Pemantauan
pertumbuhan &
perkembangan
•Konseling
•Upaya Kes Sklh
• Konseling:
Gizi HIV/AIDS,
NAPZA dll
• Kespro remaja
• Konseling
Gizi dan
kesehatan
• Pelayanan KB
Pelayanan
PUS & WUS
Lansia
• Konseling
• Kualitas
• Degenerasi
35

36. Perubahan SPM Baru (4)
Fokus Promotif dan Preventif
SPM lama (PMK 741/2008)
A. Kab
1. Pelayanan Kesehatan Dasar
2. Pelayanan Kesehatan
Rujukan
3. Penyelidikan Epidemiologi
dan Penanggulangan KLB
4. Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
SPM Baru
A. Kab:
1. Promosi Kesehatan
2. Skrining dan Yankes berdasar
daur hidup
3. Pemeriksaan Penyakit
Menular
4. Inspeksi Kesehatan
Lingkungan
B. Propinsi
1. Promosi Kesehatan
2. Inspeksi Kesehatan
Lingkungan

37. Perubahan SPM baru (5)
• Target SPM lama = 70 – 100 %
• Taget SPM baru 100 %
– Seluruh penduduk yang membutuhkan pelayanan
harus dilayani sesuai standar
• Contoh Sesuai Standar:
– Bila balita tdk dapat satu dari beberapa pelayanan
yang dibutuhkan (vit A, PMT utk balita gikur) tidak
tercapai

38. Menghitung Sasaran
• Sasaran di hitung sesuai daur kehidupan
• Sasaran tahun yang akan datang berdasarkan
survey berkala atau laporan penyelenggaraan
(RPP psl 10)
• Dikurangi yang bisa memenuhi sendiri yankes
yg dibutuhkan (RPP psl 19 c)
• Dikurangi yang sudah dilayani melalui BPJS,
khususnya untuk pelayanan bumil, bersalin,
bayi baru lahir dan balita

39. Pasal 9 RPP SPM
1. Secara berkala pemerintah daerah melakukan survey
untuk memperoleh data tentang jumlah kebutuhan dasar
sesuai dengan standar pelayanan minimal yang sudah
ditetapkan.
2. Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mengetahui kecukupan persediaan barang atau jasa
kebutuhan dasar warga negara di setiap daerah.
4. Dalam hal data sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) telah tersedia melalui sistem evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dilakukan oleh setiap perangkat daerah, maka survey
secara berkala tidak perlu dilakukan lagi.

40. Pasal 10 RPP SPM
1. Secara berkala pemerintah daerah melakukan survey
untuk memperoleh data tentang jumlah warga negara
yang belum memperoleh kebutuhan dasar sesuai dengan
standar pelayanan minimal yang sudah ditetapkan.
2. Survey sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk mengetahui identitas warga negara yang belum
memperoleh kebutuhan dasar dan penyebab belum
terpenuhinya kebutuhan dasar dasar warga negara di
setiap daerah.
3. Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) telah tersedia melalui sistem evaluasi dan
pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dilakukan oleh setiap perangkat daerah, maka survey
secara berkala tidak perlu dilakukan lagi.

41. Monev SPM
Kab/Kota
Mampu
Kab/Kota
Tidak
mampu
Tercapai Wajar Reward
Tidak
Tercapai
Sanksi Dibantu
• SPM tercapai:
– Komplimen
– Penghargaan
• SPM not tercapai
– Sanksi
– Dibantu dengan
DAK

42. Pasal 73 UU 23 th 2014
1. Kepala daerah yang tidak menyampaikan laporan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 70 ayat (4) dan ringkasan laporan penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri
untuk gubernur dan oleh gubernur, sebagai wakil Pemerintah
Pusat, untuk bupati/wali kota.
2. Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan tetap tidak
dilaksanakan, kepala daerah diwajibkan mengikuti program
pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang
dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya
dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang
ditunjuk.

43. SPM Provinsi
A. Promosi Kesehatan
1. % Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan
Pendidikan Khusus Mendapatkan Promosi
Kesehatan
2. % Promosi Kesehatan Melalui Media Massa
B. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
1. % Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan
Pendidikan Khusus Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan

44. SPM Kab/Kota
A. Pelayanan Promosi Kesehatan
1. % Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan
Promosi Kesehatan
2. % Puskesmas dan Puskemas Pembantu
Melaksanakan Promosi Kesehatan
3. % Puskesmas Melakukan Promosi Kesehatan
untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kesehatan

45. B. Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan
Berdasar Daur Kehidupan
4. % Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal
Sesuai Standar
5. % Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan
Persalinan Sesuai Standar
6. % Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai standar
7. % Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

46. 8. % Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan
Skrining Kesehatan Sesuai Standar
9. % Usia 15 – 19 tahun Mendapatkan Skrining
Kesehatan Sesuai Standar
10. % Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining
Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
Sesuai Standar
11. % Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining
Kesehatan Sesuai Standar

47. C. Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular
12. % terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pemeriksaan
Tuberkulosis Sesuai Standar di Puskesmas dan RSUD
13. % Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV-
AIDS Sesuai Standar di Puskesmas dan RSUD
D. Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respons
Verifikasi terhadap SKDR
14. % Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
15. % Pasar Rakyat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
16. % Respons Verifikasi terhadap SKDR dalam Waktu Kurang
dari 24 Jam

48. Koordinasi UKM UKP

49. Restrukturisasi 2014-2019
SKN (2012)
UKM
UKP
Dinkes
BPJS
APBD
APBN
APBN
Premi

50. Menyeimbangkan UKM-UKP
Promotif Curatif
SPM
JKN

51. SPM dan JKN adalah Complementer
• JKN adalah UKP,
pendekatannya
perorangan, prioritas ke
kuratif
• SPM baru adalah UKM
pendekatan
kelompok/masyarakat,
prioritas ke promotif,
preventif dan deteksi
dini
Promotif Curatif
JKN/UKP
SPM/UKM

52. SPM dan JKN dalam 5 Tingkat
Pencegahan
SPM (UKM)
1. Promosi kelompok dan
masyarakat
2. Pemeriksaan lingkungan (TTU
dan TPM)
2. Imunisasi bumil, bayi dan
baduta seluruh penduduk
3. Skrining kesehatan kelompok
penduduk menurut daur
hidup
4. Deteksi Dini warga negara
yang memebutuhkan
5. Penanggulangan awal
penyakit prioritas negara dan
komitmen global
JKN (UKP)
1. Promosi Perorangan peserta
BPJS
2. Imunisasi bumil, bayi dan
baduta peserta BPJS
3. Skrining kesehatan peserta
BPJS
4. Deteksi Dini, terapi Segera,
pembatasan cacat dan
5. rehabilitasi di fasyankes
primer dan sekunder peserta
BPJS

53. Koordinasi UKM dan UKP
PKM
Yan primer
Rujukan
PKM
(Tr Awal)
Peserta BPJS
Promotif/preventif Kuratif/rehabilitatif
Penduduk
FKTP
RSUD
(Tr Awal)
Penduduk
UKP
UKM

54. Framework SPM
Promosi Medmas Reg
(SPM Prop)
Promosi Lokal
(SPM Kab/Kota)
Fasyankes Pemda
• Perlindungan
Khusus
• Deteksi Dini
• Pengobatan
Awal
Tetap
Sehat
Pelayanan
UKP/JKN
UKM
• Perlindungan
Khusus
• Deteksi Dini
• Pengobatan
Awal
Promosi UKM

55. Promosi SPM dan JKN
• JKN
– Sekarang tidak banyak layanan primer yang
melakukan promosi perorangan. Apalagi nanti
ketika beban makin banyak
• SPM
– Program prioritas nya adalah wajib melakukan
promosi kelompok dan masyarakat

56. Preventif dalam SPM dan JKN
1. JKN dan SPM sama2 menyelenggarakan
imunisasi
2. Dari segi vaksin, imunisasi kelompok lebih efektif
dari pasa imunisasi perorangan
3. Meskipun UC (universal coverage), peserta JKN
belum tentu datang untuk imunisasi, mereka
datang umumnya karena sakit
4. Dipihak lain imunisasi dalam SPM wajib
diselenggarakan , diprogramkan dalam hari
tertentu setiap bulannya

57. Deteksi Dini dalam SPM dan JKN
1. JKN dan SPM sama2 menyelenggarakan
deteksi dini
2. Meskipun UC (universal coverage), peserta
JKN belum tentu datang untuk deteksi dini
mereka datang umumnya karena sakit
3. Dipihak lain deteksi dini dalam SPM wajib
diselenggarakan , di danai secara adekuat,
dan diprogramkan dalam hari tertentu setiap
bulannya

58. Pembiayaan program SPM dan JKN
• Pembiayaan layanan primer sifatnya adalah kapitasi, yang
sering kali under cost, sehingga side effectnya:
– kurang optimal menyediakan sumber daya, apalagi diwilayah
yang jarang penduduk/kepulauan
– Memprioritaskan hanya kuratif, apalagi nanti ketika beban
meningkat
• Pembiayaan SPM adalah at cost, besarnya sesuai dengan
perhitungan kebutuhan biaya disetiap wilayah
– Kegiatan SPM (promosi, prevensi dan deteksi dini) wajib
diselenggarakan dengan biaya APBD yg cukup.
– Untuk layanan bumil, bulin dan bayi, wajib dibiayai secara cukup
oleh APBD
– apabila daerah tidak mampu membiayai, maka dibantu APBN

59. Aspek sasaran dalam SPM
• Sasaran SPM adalah berdasar daur kehidupan:
mulai dari bumil, bayi sampai lansia.
– Perhitungannya didasarkan kebutuhan bukan
keinginan
– Untuk promosi, prevensi dan deteksi dini untuk
seluruh penduduk yg datang ke jaringan puskesmas
dengan alasan apapun (termasuk peserta JKN)
• Sasaran JKN adalah peserta BPJS. Ketika UC maka
sasaran JKN adalah seluruh penduduk.
– Namun perhitungan pengeluarannya adalah
berdasarkan kunjungan yang sakit

60. Langkah Implementasi SPM

61. Format atau Outline Rencana Aksi Penerapan
dan Pencapaian SPM Kesehatan
PENGANTAR
DIAGRAM RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Tujuan dan Sasaran
1.4. Sistematika Dokumen Rencana Aksi
II. PROFIL DAN STATUS PELAYANAN SPM Bidang
KESEHATAN
2.1. Profil Pelayanan Dasar Kesehatan
2.2. Status Pencapaian SPM Kesehatan
2.3. Potensi, Masalah, Kendala serta Kebutuhan Upaya Pencapaian SPM
Kesehatan

62. Diagram Penyusunan Rencana Aksi
Penerapan dan Pencapaian SPM
GTZ_2006
PROFIL PELAYANAN DASAR SPM
- Data dan Informasi Dasar SPM
-Status Pencapaian SPM
-- Permasalahan dan Tantangan yang Dihadapi
-- Kebutuhan bagi Pemenuhan Pencapaian SPM
ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN SPM
-Identifikasi kegiatan, barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai SPM
- Identifikasi biaya per unit dari kegiatan, barang dan jasa
-Hitung kebutuhan biaya pencapaian SPM
-- Rasionalisasi kebutuhan biaya pencapaian SPM
-- identifikasi dan analisis suberdaya yang tersedia
-- Tentukan rancangan target dan biaya tahunan pencapaian SPM
PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI JANGKA MENENGAH
PROGRAM-KEGIATAN, TARGET dan ANGGARAN TAHUNAN
MONITORING DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI PENERAPAN SPM

63. Format atau Outline Rencana Aksi Penerapan
dan Pencapaian SPM Kesehatan
III. ANALISIS DAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN
PENCAPAIAN PENERAPAN SPM SOSIAL
3.1. Identifikan Kegiatan dan Kebutuhan Barang dan Jasa untuk
mencapai SPM Kesehatan (dilihat dari Juknis/Juklak
Kementerian Kesehatan)
3.2. Perhitungan Kebutuhan Pembiayaan bagi Pencapaian
masing-masing Jenis Pelayanan SPM Kesehatan
3.3. Identifikasi Ketersediaan Sumber Daya Keuangan

64. Format atau Outline Rencana Aksi Penerapan
dan Pencapaian SPM Kesehatan
IV.RENCANA AKSI PENCAPAIAN SPM BIDANG
KESEHATAN
4.1. Kebijakan dan Strategi Umum Jangka Menengah (2016 –
2019)
4.2. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka
Anggaran 2016
4.3. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka
Anggaran 2017
4.4. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka
Anggaran 2018
4.5. Program-program dan Kegiatan-kegiatan serta Kerangka
Anggaran 2019

65. Format atau Outline Rencana Aksi Penerapan
dan Pencapaian SPM Kesehatan
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
5.1. Kesimpulan
5.2. Rekomendasi
LAMPIRAN
Matriks Rencana Aksi Program dan Kegiatan Pencapaian
SPM Bidang Kesehatan

66. Contoh: Matriks Rencana Aksi Penerapan dan
Pencapaian SPM untuk Jangka Menengah
Kode
Program dan
Kegiatan
Indikator
SPM
Berdasarkan
Ketetapan
Kementerian
/
Lembaga
Sektor
Data Capaian
SPM pada
Tahun Awal
Perencanaan
(2011)
Rencana Capaian SPM
pada Tahun Anggaran
berjalan
(2012)
Target SPM dan Kerangka Pendanaan
Unit
Kerja
SKPD
Pena
ng-
gung
-
jawa
b
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015
Tahun
2016
Tahun
2017
Kondisi
Kinerja pada
akhir
periode
Renstra
SKPD
(Tahun ..)
target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp
(1) (2) (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
(19
)
(20)
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......
Dst ....
1 01 01 Program .......
1 01 01 01 Kegiatan......

67. What next?
• SPM: menjadi early warning system
• JKN: menjadi short term solution
• dimana long term solution?