STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
STANDAR TEKNIS
SPM PUPR
Berdasarkan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Nomor 29 Tahun 2018

2. 1
Latar Belakang
2
Jenis, Mutu,
dan Penerima
SPM PUPR
3
Tahap
Penerapan
SPM PUPR
4
Pelaporan SPM
PUPR
Outline

3. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu
Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh
setiap warga negara secara minimal.
Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018
Standar Pelayanan Minimal
Permendagri No. 59 Tahun 2021
Penerapan SPM
* Revisi dari Permendagri No. 100 Tahun 2018
PermenPUPR No. 29 Tahun 2018
Standar Teknis SPM PUPR
1
1
Latar Belakang

4. Bidang
Air Minum
Bidang
Air Limbah
Bidang
Rumah Bencana
Bidang
Rumah Relokasi
SPM Bidang PUPR
Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018

5. SPM PUPR
Pemerintah Daerah
Provinsi
Cakupan Wilayah SPM Bidang PUPR
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
SPM PUPR
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

6. 2
2
Kuantitas Kebutuhan pokok air minum minimal senilai 60 liter/orang/hari.
Jenis
Kualitas
Penerima
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Jenis, Mutu, dan Penerima SPM PUPR
Tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau.
Provinsi : Kab/Kota penerima air minum curah lintas Kab/Kota (offtaker PDAM).
Kab/Kota: Rumah tangga, khususnya masyarakat miskin/tidak mampu dan
berdomisili di daerah rawan air.
Bidang Air Minum
Provinsi : Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas Kab/Kota
dengan SPAM Lintas Kab/Kota.
Kab/Kota: Pemenuhan kebutuhan pokok air minum (rumah tangga)
sehari-hari dengan SPAM Jaringan Perpipaan (JP) dan Bukan
Jaringan Perpipaan (BJP).
Daerah Provinsi:
Pemenuhan kebutuhan air minum
curah lintas Kab/Kota.
Daerah Kabupaten/Kota:
Pemenuhan kebutuhan pokok air
minum (rumah tangga) sehari-hari..

7. Kuantitas Minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik.
2
2
Jenis
Kualitas
Penerima
Cubluk/tangki septik.
Tangki septik, sarana
pengangkutan, prasarana IPLT,
jasa pengolahan lumpur tinja di
IPLT (efluen sesuai baku mutu air
limbah domestik).
Sambungan rumah, jaringan pengumpulan air
limbah domestik, prasarana IPALD, jasa
pengolahan air limbah domestik (efluen sesuai
baku mutu air limbah domestik), unit pengolahan
lumpur atau pengolahan lumpur di IPLT.
Perdesaan kepadatan
penduduk wilayah terbangun
< 25 jiwa/Ha.
Perdesaan kepadatan penduduk wilayah terbangun > 25 jiwa/Ha dan seluruh
wilayah perkotaan.
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Akses Dasar Akses Aman
SPALD
Setempat
(SPALD-S)
SPALD
Terpusat
(SPALD-T)
SPALD-S Dasar
Bidang Air Limbah
Daerah Provinsi:
Pengolahan air limbah domestik
regional lintas kab/kota.
Daerah Kabupaten/Kota:
Pengolahan air limbah domestik.
Jenis, Mutu, dan Penerima SPM PUPR

8. Bidang Rumah Bencana
Kuantitas Sesuai Dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
Rumah rusak ringan,
sedang, berat;
Memiliki SK Gubernur/
Bupati/Walikota
tentang Relokasi
Korban Bencana Alam.
2
2
Rehabilitasi Pembangunan
Kembali
Relokasi Bantuan
Rumah Sewa
Jenis
Kualitas
Penerima
Rumah layak huni
sesuai NSPK.
Rumah layak huni
sesuai NSPK.
Rumah layak huni
sesuai NSPK;
Luas lantai min 36 m2;
Luas tanah min 60 m2.
Pendampingan sewa
rumah layak huni
terjangkau;
Subsidi uang sewa
selama 3 bulan setelah
masa tanggap darurat.
Rumah rusak ringan;
sedang.
Rumah rusak berat. Penghuni rumah sewa
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Jenis, Mutu, dan Penerima SPM PUPR
Penghasilan kurang atau
sama dengan UMP dan
tidak memiliki tabungan
yang mencukupi untuk
menyewa atau membeli
rumah;
Memiliki sertifikat
kepemilikan tanah dan
bangunan;
Tidak memiliki aset
bangunan lain;
Terkecuali yang tidak
memiliki penguasaan
atas hak tanah dan
bangunan, dapat
difasilitasi melalui
bantuan uang sewa
rumah layak huni atau
akses rumah sewa.
Kriteria Penerima SPM:

9. Bidang Rumah Relokasi
2
2
Kuantitas Sesuai Rencana Pemenuhan.
Tidak memiliki bukti hak atas
tanah dan/atau bangunan
yang dihuni;
Relokasi berdampak cukup
masif, kekurangan rumah
sewa > 50 unit.
Fasilitasi
Ganti Aset
Subsidi Uang
Sewa
Jenis
Kualitas
Penerima
Pendampingan penghitungan
appraisal aset tanah dan/atau
bangunan;
Informasi pengembangan perumahan
baru dan akses pembiayaan
perumahan.
Rumah layak huni sesuai
NSPK;
Bantuan subsidi 50 – 70%
dari tarif rumah sewa.
Rumah layak huni sesuai
NSPK;
Dalam bentuk Rumah
Susun Umum atau Khusus.
Pemilik bukti hak
penguasaan tanah
dan/atau bangunan
rumah.
Tidak memiliki bukti hak
penguasaan tanah dan/atau
bangunan rumah;
Tidak memiliki daya untuk
menyewa hunian layak.
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Keselamatan bangunan
(struktur bawah/pondasi,
struktur tengah/kolom dan
balok, struktur atas);
Kesehatan (pencahayaan,
penghawaan, dan sanitasi);
Kecukupan luas minimal 9
m2/orang.
Kriteria rumah layak huni
menurut NSPK:
Jenis, Mutu, dan Penerima SPM PUPR
Penyediaan Rumah
Layak Huni
Tidak memiliki aset tanah
dan/atau bangunan
dalam Kabupaten/Kota
yang sama, kecuali DKI
Jakarta;
Penghasilan di bawah
UMP daerah setempat,
dibuktikan dengan Surat
Pernyataan bermaterai;
Mendapat Surat
Keterangan Tidak Mampu
dari Lurah/Kepala Desa.
Kriteria Penerima SPM:

10. 1
1 2
2 3
3 4
4
Pengumpulan
Data
Perhitungan
Kebutuhan
Penyusunan
Rencana
Pelaksanaan
Pemenuhan
3
3
Tahap Penerapan SPM PUPR
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018

11. Bidang Air Minum
Data rumah tangga;
Data infrastruktur pelayanan air minum eksisting;
Data cakupan pelayanan air minum eksisting.
Pengumpulan Data:
1
1
2
2 Analisa kondisi pelayanan berdasarkan data utama;
Petakan potensi sumber air baku;
Identifikasi jumlah total demand kebutuhan air minum yang belum terlayani;
Hitung target akses air minum;
Hitung kebutuhan pembiayaan dengan merujuk pada standard unit cost.
Perhitungan Kebutuhan:
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
3
3
Tahap Penerapan SPM PUPR

12. 3
3
4
4
3
3
Bidang Air Minum
Susun strategi pengembangan SPAM;
Sosialisasi terkait pencapaian target SPM;
Pembagian tanggung jawab pencapaian target SPM.
Penyusunan Rencana:
Pelaksanaan Pemenuhan:
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Tahap Penerapan SPM PUPR

13. Data kondisi sosial ekonomi warga negara;
Data kondisi risiko sanitasi;
Data infrastruktur pelayanan air minum eksisting;
Data akses pelayanan air limbah domestik eksisting.
Pengumpulan Data:
1
1
2
2 Identifikasi jumlah kebutuhan pelayanan SPALD yang belum terlayani;
Hitung rekapitulasi akses air limbah domestik;
Analisa kebutuhan prasarana SPALD;
Hitung kebutuhan pembiayaan dengan merujuk pada standard unit cost.
Perhitungan Kebutuhan:
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Bidang Air Limbah
3
3
Tahap Penerapan SPM PUPR

14. 3
3
4
4
Susun strategi pengembangan SPALD (wilayah prioritas dan rencana
kegiatan prioritas);
Siapkan rencana pendanaan pelayanan tahunan;
Siapkan indikasi sumber pembiayaan.
Penyusunan Rencana:
3
3
Pelaksanaan Pemenuhan:
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Bidang Air Limbah
Tahap Penerapan SPM PUPR

15. Data perumahan di lokasi rawan bencana;
Data rumah korban bencana sebelumnya yang belum tertangani;
Data lahan dan perumahan potensial untuk korban bencana.
Pengumpulan Data:
1
1
2
2 Identifikasi rumah korban bencana sebelumnya yang belum tertangani;
Identifikasi tingkat kerusakan rumah akibat bencana alam;
Verifikasi penerima layanan SPM;
Hitung kebutuhan pembiayaan dengan merujuk pada standard unit cost.
Perhitungan Kebutuhan:
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Bidang Rumah Bencana
3
3
Tahap Penerapan SPM PUPR

16. 3
3
4
4 Pelaksanaan Pemenuhan:
3
3
Susun strategi dan bentuk pelayanan rumah bencana;
Tentukan jumlah target RT terlayani;
Bentuk dan latih Tim Satgas Bencana.
Penyusunan Rencana:
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Bidang Rumah Bencana
Tahap Penerapan SPM PUPR

17. Data perumahan di lokasi berpotensi menimbulkan bahaya;
Data perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman;
Data perumahan di Kawasan Strategis Provinsi;
Data lahan dan perumahan potensial untuk masyarakat terdampak relokasi.
Pengumpulan Data:
1
1
2
2 Identifikasi rumah di lokasi berpotensi bahaya (sempadan rel KA, DSS,
daerah SUTET, permukiman kumuh, daerah rawan bencana) dan di lahan
bukan fungsi permukiman (sesuai RTRW dan RP3KP).
Verifikasi penerima layanan SPM;
Hitung kebutuhan pembiayaan dengan merujuk pada standard unit cost.
Perhitungan Kebutuhan:
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Bidang Rumah Relokasi
3
3
Tahap Penerapan SPM PUPR

18. 3
3
4
4 Pelaksanaan Pemenuhan:
3
3
Susun strategi dan bentuk pelayanan rumah relokasi;
Tentukan jumlah target RT terlayani;
Sinkronisasi program bidang perumahan dan kawasan permukiman;
Pembinaan masyarakat terkait relokasi program Pemerintah Daerah.
Penyusunan Rencana:
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Bidang Rumah Relokasi
Tahap Penerapan SPM PUPR

19. 1
1 3
3
2
2
4
4
Pelaporan Berbasis Aplikasi Sistem
Informasi Capaian Air Minum, Air
Limbah, Perumahan dan Persampahan;
sicalmers.pu.go.id
Indikator Capaian Hasil Jangka Pendek
DAK Air Minum dan Sanitasi selaras
dengan Mutu Layanan SPM PUPR.
Sosialisasi Penerapan
SPM PUPR kepada
Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Upaya Percepatan Pelaporan
Pelaporan SPM PUPR

20. 4
4
Integrasi Pelaporan
Kementerian
PUPR
OPD
Kab/Kota
OPD
Provinsi
Pelaporan SPM
Dilakukan integrasi data melalui
aplikasi masing-masing kementerian.
Kementerian
Dalam Negeri
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Rekapitulasi
Capaian SPM
Kab/Kota.
Rekapitulasi
Capaian SPM
Provinsi.
Capaian SPM
Provinsi
Capaian SPM
Kab/Kota.
sicalmers.pu.go.id sicalmers.pu.go.id
spm.bangda.kemendagri.go.id

21. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
TERIMA
KASIH
STANDAR TEKNIS SPM PUPR
Berdasarkan
PermenPUPR Nomor 29 Tahun 2018

22. Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Pekerjaan Umum, Tingkat Provinsi

23. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Pekerjaan Umum, Tingkat Kabupaten/Kota
Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

24. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat, Tingkat Provinsi
Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

25. Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM
Bidang Perumahan Rakyat, Tingkat Kabupaten/Kota
Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021

26. 4
4
Bidang Air Minum
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Peran dan Kewenangan Pemda
Data dan laporan tertulis/fisik OPD Provinsi yang
mengurusi Sub Bidang Air minum Daerah Provinsi
(khusus Pemda Provinsi);
Data dan laporan tertulis/fisik OPD Kab/Kota
Mengurusi Sub Bidang Air minum Daerah Kab/Kota;
Data dan laporan tertulis/fisik Operator Pelaksana
Penyelenggaraan SPAM Regional (SPM Prov) dan
SPAM Kab/Kota (SPM Kab/Kota);
Sistem Informasi OPD Provinsi Mengurusi Sub Bidang
Air minum (khusus Pemda Provinsi);
Sistem Informasi OPD Kabupaten/Kota Mengurusi Sub
Bidang Air minum; dan
Sistem Informasi Operator Pelaksana
Penyelenggaraan SPAM Regional (SPM Provinsi) dan
SPAM Kab/Kota (SPM Kab/Kota)
Perangkat Pemantauan:
Kinerja penyelenggaraan SPAM (Pemda Provinsi);
Kondisi pengembangan komponen SPAM (Pemda
Provinsi);
Kinerja penyelenggaraan SPAM Kab/Kota meliputi
Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan
dalam wilayah Kab/Kota (Pemda Kab/Kota);
Kondisi pengembangan komponen SPAM (Pemda
Kab/Kota); dan
Kondisi Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi
SPAM (Pemda Kab/Kota).
Materi Pemantauan:
Pemantauan Kondisi Teknis
Pemantauan Kondisi Non Teknis
Kondisi keuangan; manajemen administrasi; kelembagaan
dan SDM; hukum dan peran serta masyarakat..

27. Pemda Provinsi melakukan pemantauan
kinerja penerapan SPM di wilayah Kab/Kota
dan penerapan SPM lintas Kab/Kota.
Pemda Kab/Kota melakukan pemantauan
kinerja penerapan SPM di wilayah
Kab/Kota.
Pelaksana Pemantauan:
Sistem Informasi Perangkat Daerah
Pengelola Air Limbah Domestik;
Sistem Informasi Operator Pengelola Air
Limbah Domestik;
Sistem Informasi Operator Pengelola IPALD.
Perangkat Pemantauan (Pemda
Provinsi):
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
4
4
Peran dan Kewenangan Pemda
Bidang Air Limbah
Kinerja teknis capaian cakupan layanan SPALD Regional meliputi
cakupan layanan SPALDT seluruh Kab/Kota dan jumlah SR
(Pemda Provinsi)
Kondisi pengembangan komponen SPALD regional (Pemda
Provinsi
Kinerja teknis capaian cakupan layanan SPALD Kab/Kota meliputi
SPALD-S dan SPALD-T dalam wilayah Kab/Kota (Pemda Kab/Kota)
Kondisi pengembangan komponen SPALD (Pemda Kab/Kota).
Materi Pemantauan:
Pemantauan Kondisi Teknis
Pemantauan Kondisi Lingkungan
Pemantauan kondisi penanganan pencemaran air limbah domestic
Provinsi (Pemda Provinsi) dan Pemantauan perilaku BABS, kualitas
air badan permukaan, dan kualitas air tanah (Pemda Kab/Kota).

28. 4
4
Peran dan Kewenangan Pemda
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Bidang Rumah Bencana
Pendataan;
Sinegritas Program;
Sinkronisasi dalam RKPD;
Sosialisasi.
Pra Bencana
Penetapan Bencana;
Penentuan penerima
Bantuan;
Penyusunan Rencana
Aksi;
Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah
Pasca Bencana

29. Pendataan;
Sinegritas Program;
Sinkronisasi dalam
RKPD;
Sosialisasi.
Pra Relokasi
Verifikasi Penerima
Pelayanan;
Pendampingan Teknis
Penerima Pelayanan.
Relokasi
Penghunian dan
Pemanfaatan;
Evaluasi dan
Pelaporan
Pasca Relokasi
4
4
Peran dan Kewenangan Pemda
Berdasarkan Permen PUPR Nomor 29 Tahun 2018
Bidang Rumah Relokasi