SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
Télécharger pour lire hors ligne
3
e-Government
PUK 332
SHAHRIL BUDIMAN
Government Science Division
Raja Haji College of Social and Political Science
Tanjungpinang-Kepulauan Riau
E-mail: shahril2204@gmail.com
shahril budiman shahrilPng
Mata kuliah ini membahas hakikat e-government,
argumentasi pentingnya e-government, dan proses
pemerintahan berbasis information and communication
technology (ICT) / teknologi informasi dan komunikasi dalam
rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan urusan publik,
antara lain untuk perluasan akses informasi publik,
perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan
pelayanan publik
1. Penyampaian Silabus dan Need Assessment mahasiswa
2. Pengertian e-Government, kemunculan, ruang lingkup,
dan manfaat e-Government
3. Fase perkembangan e-Government
4. Prakondisi penerapan e-Government
5. Pembentukan masyarakat informasi (information society)
6. Strategi Difusi dan Adaptasi Budaya e-Government
7. E-Government dan pengelolaan urusan publik
8. UTS
9. E-Government dan reformasi birokrasi
pemerintahan
10.E-Government dan pelayanan publik
11.E-Government dan demokratisasi
12.E-Government dan perencanaan pembangunan
13.Paparan dan Diskusi Proyek e-Governance (1)
14.Paparan dan Diskusi Proyek e-Governance (2)
15.Prospek e-Government: Isu dan Agenda Riset
16.UAS
• Ceramah dan diskusi
• Proyek e-Governance
• Wild Card
– Mahasiswa langsung mendapat nilai “A”
tanpa mengikuti UAS, berapa pun
komponen nilai lainnya, bila memenuhi
salah satu dari 2 alternatif ini:
– Menang dalam kompetisi penulisan esai bertema e-
Government
– Mampu menciptakan aplikasi e-Governance yang
dapat diterapkan sebagai bagian dari sistem
informasi di Jurusan IP
• Tugas (25%)
–Individual: Artikel/Book Reading (15%)
–Kelompok: Proyek+Paparan(10%)
• UTS (35 %)
– Penguasaan teori
• UAS (40 %)
– Penguasaan teori.
• Al-Hakim, Latif. 2007. Global e-Government: Theory, Applications, and
Benchmarking. USA: Idea Group Publishing
• Anwar, M. Khoirul dan Asianti Oetojo. 2004. SIMDA: Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah.
Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
• Center for Democracy and Technology. 2002. The e-Government Handbook
for Developing Countries. Diunduh dari www.infodev.org
• Chen, Hsinchun, et.al. (eds). 2008. Digital Government: e-Government
Research, Case Studies, and Implementation. USA: Springer.
• Coleman, Stephen dan Jay G. Blumler. 2009. The Internet and Democratic
Citizenship: Theory, Practice, and Policy. UK: Cambridge.
• Druke, Helmut. 2005. Local Electronic Government: A Comparative Study.
London and NY: Routledge.
Side a
• Dunleavy, Patrick, Helen Margetts, Simon Bostow, Jane Tinkler. 2006. Digital Era
Governance: IT Corporations, the State, and e-Government. Oxford: Oxford University
Press.
• Holmes, Douglas. 2002. E-Governance, e-Business Strategies for Government. USA:
Nicholas Brealey Publishing.
• Huang, Wayne, Keng Siau, dan Kwok Kee Wei. 2005. Electronic Government Strategies
and Implementation. USA: Idea Group Publishing
• Indrajit, Richardus Eko. 2007. E-Government in Action. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
• _____. 2003. E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem
Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
• Lembaga Administrasi Negara. 2001. Menguak Peluang dan Tantangan Administrasi
Publik. Jakarta : LAN.
• Melitski, James. 2003. “Capacity and e-Government Performance: An Analysis based on
Early Adopters of Internet Technologies in New Jersey”. Dalam Public Performance and
Management Review, Vol. 26 No. 4, June.
Side b
• Norris, Donald F. 2007. Current Issues and Trends in e-Government Research. USA: CyberTech Publishing
• OECD. 2002. E-Government and Organizational Change. USA: OECD.
• Pani, Ashis K. dan Amit Agrahari. 2007. e-Procurement in Emerging Economies: Theory and Cases. USA:
Idea Group Publishing.
• Rahardjo, Budi. 2003. “Menjembatani Kesenjangan Digital di Indonesia”. Makalah, disampaikan di Habibie
Centre, 14 Januari.
• SIDA. 2009. ICT for Democracy. Johannesburg: APC National ICT Policy Advocacy
• Simon, Leslie D. dkk. 2003. Demokrasi dan Internet: Kawan atau Lawan ?. Yogyakarta : Tiara Wacana.
• Sonhaji, Ahmad, dkk. 2002. Teknologi Informasi dan Pembangunan Multisektor. Jakarta: Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI).
• Van Grembergen, Wim. 2004. Strategies for Information Technology Governance. USA: IDEA Group
Publishing.
• Wilhelm, Anthony G. 2003. Demokrasi di Era Digital. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
• Young, S.L. 2003. E-Government in Asia: Enabling Public Service Innovation in the 21st Century. Singapore :
Times Media.
• Yun, Hyun Jung dan Cynthia Opheim. 2008. “Building on Success: The Diffusion of e-Government in the
American State”. Dalam Electronic Journal of e-Government Vol. 8, Issue I.
Side c
• UNDESA. 2003. e-Government Readiness Assessment Survey. New York:
UNDESA.
• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
• UU No. 28 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
• Keppres No. 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
• Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan
Telematika di Indonesia.
• Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan E-Government.
• Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.
13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis
Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Redefining E-Government
• The use by government
agencies of information
technologies
• Such as Wide Area
Networks, the Internet, and
mobile computing) that
have the ability to
transform relations with
citizens, businesses, and
other arms of government
With the use of this material you accept the following
use and terms conditions. Not allowed to copy and paste
without citation
E-Mail : shahril2204@gmail.com
Hp : +6285274060744
Thanks for your attention
Or Question
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
shahril budiman
shahrilPng
Program Studi Ilmu Pemerintahan |
Copyright 2013

Contenu connexe

Tendances

Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e governmentKenneth Aurel
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Raja Matridi Aeksalo
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLAIMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLAZakiah dr
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Oswar Mungkasa
 
Pengantar manajemen sumber daya manusia di sektor publik
Pengantar  manajemen sumber daya manusia di sektor publikPengantar  manajemen sumber daya manusia di sektor publik
Pengantar manajemen sumber daya manusia di sektor publikFrans Dione
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted GaeblerBhaskoro Utomo
 
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikSTISIPOL Raja Haji
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publiksiskamto
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Bagus Cahyo Jaya Pratama Pratama
 
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...Dadang Solihin
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganOswar Mungkasa
 
Kompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan BerkarakterKompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan BerkarakterTri Widodo W. UTOMO
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Amri Syam
 

Tendances (20)

Powerpoint e government
Powerpoint e governmentPowerpoint e government
Powerpoint e government
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLAIMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KIBBLA
 
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengembangan Wilayah Berkelanjutan. Konsep, Pra...
 
Pengantar manajemen sumber daya manusia di sektor publik
Pengantar  manajemen sumber daya manusia di sektor publikPengantar  manajemen sumber daya manusia di sektor publik
Pengantar manajemen sumber daya manusia di sektor publik
 
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaeblerreinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
reinventing government dalam pemikiran David Osborne & Ted Gaebler
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publikPertemuan 3 identifikasi masalah publik
Pertemuan 3 identifikasi masalah publik
 
Definisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan PublikDefinisi Kebijakan Publik
Definisi Kebijakan Publik
 
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
Gender, Pengarusutamaan Gender Dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender ...
 
E-Government
E-GovernmentE-Government
E-Government
 
E government ppt
E government pptE government ppt
E government ppt
 
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
Kebijakan Publik untuk Memanfaatkan Sumber Kekayaan Alam bagi Kesejahteraan B...
 
Kebijakan publik
Kebijakan publik Kebijakan publik
Kebijakan publik
 
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku KepentinganTata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Tata kelola kolaboratif. Menata Kolaborasi Pemangku Kepentingan
 
Kompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan BerkarakterKompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan Berkarakter
Kompetensi Kepemimpinan & Kepemimpinan Berkarakter
 
Administrasi Pembangunan
Administrasi PembangunanAdministrasi Pembangunan
Administrasi Pembangunan
 
Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan Formulasi Kebijakan
Formulasi Kebijakan
 

En vedette

Peta & potensi tik prov j atim
Peta & potensi tik prov j atimPeta & potensi tik prov j atim
Peta & potensi tik prov j atimEva Handriyantini
 
Modul 4 keamanan informasi & penjaminan informasi
Modul 4 keamanan informasi & penjaminan informasiModul 4 keamanan informasi & penjaminan informasi
Modul 4 keamanan informasi & penjaminan informasiIr. Zakaria, M.M
 
The effects of using game in cooperative learning strategy on learning outco...
The effects of using game in cooperative learning strategy  on learning outco...The effects of using game in cooperative learning strategy  on learning outco...
The effects of using game in cooperative learning strategy on learning outco...Eva Handriyantini
 
Presentasi IT Master Plan
Presentasi IT Master PlanPresentasi IT Master Plan
Presentasi IT Master PlanFanky Christian
 
Modul 5 process change management update joko lianto 22 feb 2012
Modul 5 process change management update joko lianto 22 feb 2012Modul 5 process change management update joko lianto 22 feb 2012
Modul 5 process change management update joko lianto 22 feb 2012Ir. Zakaria, M.M
 
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahModul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahIr. Zakaria, M.M
 
Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012
Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012
Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012Ir. Zakaria, M.M
 
Kuliah ke 3 program linear iain zck langsa
Kuliah ke   3 program linear iain zck langsaKuliah ke   3 program linear iain zck langsa
Kuliah ke 3 program linear iain zck langsaIr. Zakaria, M.M
 
Assessment Implementasi TIK PEMDA, Perbaikan dan Penyusunan Master-Plan TIK
Assessment Implementasi TIK PEMDA, Perbaikan dan Penyusunan Master-Plan TIKAssessment Implementasi TIK PEMDA, Perbaikan dan Penyusunan Master-Plan TIK
Assessment Implementasi TIK PEMDA, Perbaikan dan Penyusunan Master-Plan TIKIr. Haitan Rachman MT, KMPC
 
Membangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMembangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMohamad Adriyanto
 
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)soe sumijan
 
Modul 5 process change management 2012
Modul 5 process change management  2012Modul 5 process change management  2012
Modul 5 process change management 2012Ir. Zakaria, M.M
 
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangSosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangEva Handriyantini
 
Modul 2 itsp & it performance-2012
Modul 2 itsp & it performance-2012Modul 2 itsp & it performance-2012
Modul 2 itsp & it performance-2012Ir. Zakaria, M.M
 
Modul 6 manajemen proyek dan pengadaan tik 2012
Modul 6 manajemen proyek dan pengadaan tik 2012Modul 6 manajemen proyek dan pengadaan tik 2012
Modul 6 manajemen proyek dan pengadaan tik 2012Ir. Zakaria, M.M
 
Modul 8 enterprise architecture-2012
Modul 8 enterprise architecture-2012Modul 8 enterprise architecture-2012
Modul 8 enterprise architecture-2012Ir. Zakaria, M.M
 

En vedette (20)

Pengembangan e-Government
Pengembangan e-GovernmentPengembangan e-Government
Pengembangan e-Government
 
Peta & potensi tik prov j atim
Peta & potensi tik prov j atimPeta & potensi tik prov j atim
Peta & potensi tik prov j atim
 
Modul 4 keamanan informasi & penjaminan informasi
Modul 4 keamanan informasi & penjaminan informasiModul 4 keamanan informasi & penjaminan informasi
Modul 4 keamanan informasi & penjaminan informasi
 
The effects of using game in cooperative learning strategy on learning outco...
The effects of using game in cooperative learning strategy  on learning outco...The effects of using game in cooperative learning strategy  on learning outco...
The effects of using game in cooperative learning strategy on learning outco...
 
Presentasi IT Master Plan
Presentasi IT Master PlanPresentasi IT Master Plan
Presentasi IT Master Plan
 
Modul 5 process change management update joko lianto 22 feb 2012
Modul 5 process change management update joko lianto 22 feb 2012Modul 5 process change management update joko lianto 22 feb 2012
Modul 5 process change management update joko lianto 22 feb 2012
 
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintahModul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
Modul 7 manajemen investasi ti sektor pemerintah
 
Modul 3 e-government 2012
Modul 3 e-government 2012Modul 3 e-government 2012
Modul 3 e-government 2012
 
Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012
Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012
Modul 1 strategi dan kebijakan ti -2012
 
Informasi Sekolah Berbasis Pengetahuan
Informasi Sekolah Berbasis Pengetahuan Informasi Sekolah Berbasis Pengetahuan
Informasi Sekolah Berbasis Pengetahuan
 
Kuliah ke 3 program linear iain zck langsa
Kuliah ke   3 program linear iain zck langsaKuliah ke   3 program linear iain zck langsa
Kuliah ke 3 program linear iain zck langsa
 
Assessment Implementasi TIK PEMDA, Perbaikan dan Penyusunan Master-Plan TIK
Assessment Implementasi TIK PEMDA, Perbaikan dan Penyusunan Master-Plan TIKAssessment Implementasi TIK PEMDA, Perbaikan dan Penyusunan Master-Plan TIK
Assessment Implementasi TIK PEMDA, Perbaikan dan Penyusunan Master-Plan TIK
 
Membangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di IndonesiaMembangun e-Government di Indonesia
Membangun e-Government di Indonesia
 
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)
e-Government (Strategi dan Implementasinya untuk Pemerinyahan)
 
Modul 5 process change management 2012
Modul 5 process change management  2012Modul 5 process change management  2012
Modul 5 process change management 2012
 
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota MalangSosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
Sosialisasi dokumen standarisasi tata kelola TIK Pemerintah Kota Malang
 
Modul 2 itsp & it performance-2012
Modul 2 itsp & it performance-2012Modul 2 itsp & it performance-2012
Modul 2 itsp & it performance-2012
 
Modul 6 manajemen proyek dan pengadaan tik 2012
Modul 6 manajemen proyek dan pengadaan tik 2012Modul 6 manajemen proyek dan pengadaan tik 2012
Modul 6 manajemen proyek dan pengadaan tik 2012
 
Modul 8 enterprise architecture-2012
Modul 8 enterprise architecture-2012Modul 8 enterprise architecture-2012
Modul 8 enterprise architecture-2012
 
Penilaian e government dengan PeGI
Penilaian e government dengan PeGIPenilaian e government dengan PeGI
Penilaian e government dengan PeGI
 

Similaire à E-Government

RPS Teknologi Informasi Pemerintahan.pdf
RPS Teknologi Informasi Pemerintahan.pdfRPS Teknologi Informasi Pemerintahan.pdf
RPS Teknologi Informasi Pemerintahan.pdfEkiDarmawan4
 
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentMembangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentTri Widodo W. UTOMO
 
PPT_KELOMPOK_3_LITERASI PEMBELAJARAN FISIKA.pptx
PPT_KELOMPOK_3_LITERASI PEMBELAJARAN FISIKA.pptxPPT_KELOMPOK_3_LITERASI PEMBELAJARAN FISIKA.pptx
PPT_KELOMPOK_3_LITERASI PEMBELAJARAN FISIKA.pptxMoniPermataSari
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Medpen tahap 1
Medpen tahap 1Medpen tahap 1
Medpen tahap 1bankir212
 
Medpen tahap 1
Medpen tahap 1Medpen tahap 1
Medpen tahap 1bankir212
 
Bab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kBab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kChintiaRahmi
 
Medpen tahap akhir
Medpen tahap akhirMedpen tahap akhir
Medpen tahap akhirbankir212
 
E-Literasi di Indonesia
E-Literasi di IndonesiaE-Literasi di Indonesia
E-Literasi di IndonesiaLPSR
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanIGF Indonesia
 
Makalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahanMakalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahanviqrialfi
 
Seri buku literasi digital isu-isu masyarakat digital kontemporer
Seri buku literasi digital isu-isu masyarakat digital kontemporerSeri buku literasi digital isu-isu masyarakat digital kontemporer
Seri buku literasi digital isu-isu masyarakat digital kontemporerliterasi digital
 
A general framework for eGoverment
A general framework for eGovermentA general framework for eGoverment
A general framework for eGovermentArif Alfian
 
Perkembangan jaringan telekomunikasi di Indonesia
Perkembangan jaringan telekomunikasi di IndonesiaPerkembangan jaringan telekomunikasi di Indonesia
Perkembangan jaringan telekomunikasi di IndonesiaLutfiyand
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...ICT Watch - Indonesia
 
Peran social media networking for gov 2
Peran social media networking for gov 2Peran social media networking for gov 2
Peran social media networking for gov 2anis fuad
 

Similaire à E-Government (20)

E-Government Session I
E-Government Session IE-Government Session I
E-Government Session I
 
RPS Teknologi Informasi Pemerintahan.pdf
RPS Teknologi Informasi Pemerintahan.pdfRPS Teknologi Informasi Pemerintahan.pdf
RPS Teknologi Informasi Pemerintahan.pdf
 
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open GovernmentMembangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
Membangun Akuntabilitas & Integritas Pelayanan Melalui Open Government
 
PPT_KELOMPOK_3_LITERASI PEMBELAJARAN FISIKA.pptx
PPT_KELOMPOK_3_LITERASI PEMBELAJARAN FISIKA.pptxPPT_KELOMPOK_3_LITERASI PEMBELAJARAN FISIKA.pptx
PPT_KELOMPOK_3_LITERASI PEMBELAJARAN FISIKA.pptx
 
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas PublikKonsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
Konsep Open Government Untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik
 
Makalah Perkembangan IPTEK di Indonesia
Makalah Perkembangan IPTEK di IndonesiaMakalah Perkembangan IPTEK di Indonesia
Makalah Perkembangan IPTEK di Indonesia
 
Medpen tahap 1
Medpen tahap 1Medpen tahap 1
Medpen tahap 1
 
Medpen tahap 1
Medpen tahap 1Medpen tahap 1
Medpen tahap 1
 
Bab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan kBab i pendahuluan k
Bab i pendahuluan k
 
Medpen tahap akhir
Medpen tahap akhirMedpen tahap akhir
Medpen tahap akhir
 
E-Literasi di Indonesia
E-Literasi di IndonesiaE-Literasi di Indonesia
E-Literasi di Indonesia
 
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan LaporanID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
ID-IGF 2019 Dialog Nasional Ringkasan dan Laporan
 
peran ICT dalam pendidikan
peran ICT dalam pendidikanperan ICT dalam pendidikan
peran ICT dalam pendidikan
 
Tugasan 3 kajian tinjauan
Tugasan 3 kajian tinjauanTugasan 3 kajian tinjauan
Tugasan 3 kajian tinjauan
 
Makalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahanMakalah komputer pemerintahan
Makalah komputer pemerintahan
 
Seri buku literasi digital isu-isu masyarakat digital kontemporer
Seri buku literasi digital isu-isu masyarakat digital kontemporerSeri buku literasi digital isu-isu masyarakat digital kontemporer
Seri buku literasi digital isu-isu masyarakat digital kontemporer
 
A general framework for eGoverment
A general framework for eGovermentA general framework for eGoverment
A general framework for eGoverment
 
Perkembangan jaringan telekomunikasi di Indonesia
Perkembangan jaringan telekomunikasi di IndonesiaPerkembangan jaringan telekomunikasi di Indonesia
Perkembangan jaringan telekomunikasi di Indonesia
 
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
Ringkasan Dialog Nasional ID-IGF 2019 - Bahasa Indonesia (tata kelola interne...
 
Peran social media networking for gov 2
Peran social media networking for gov 2Peran social media networking for gov 2
Peran social media networking for gov 2
 

Plus de Shahril Budiman Png

Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten BintanPariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten BintanShahril Budiman Png
 
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota TanjungpinangLaporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota TanjungpinangShahril Budiman Png
 
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota TanjungpinangFGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota TanjungpinangShahril Budiman Png
 
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)Shahril Budiman Png
 
1 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
1 teori pembangunan shahrilbudiman-20181 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
1 teori pembangunan shahrilbudiman-2018Shahril Budiman Png
 
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...Shahril Budiman Png
 
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...Shahril Budiman Png
 
E-Government Survey Waseda University japan 2016
E-Government Survey Waseda University japan 2016E-Government Survey Waseda University japan 2016
E-Government Survey Waseda University japan 2016Shahril Budiman Png
 
Ii birokrasi indonesia teori ideal weber
Ii birokrasi indonesia   teori ideal weberIi birokrasi indonesia   teori ideal weber
Ii birokrasi indonesia teori ideal weberShahril Budiman Png
 
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program PembangunanTugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program PembangunanShahril Budiman Png
 
Ssbi viii & ix manajemen konflik
Ssbi   viii & ix manajemen konflikSsbi   viii & ix manajemen konflik
Ssbi viii & ix manajemen konflikShahril Budiman Png
 

Plus de Shahril Budiman Png (20)

Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten BintanPariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
Pariwisata Maritim Berbasis Masyarakat di Kabupaten Bintan
 
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota TanjungpinangLaporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
Laporan Awal Kerangka Ekonomi Makro Kota Tanjungpinang
 
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota TanjungpinangFGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
FGD Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang
 
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
Fungsi Organisasi di Dunia Pendidikan (Perguruan Tinggi)
 
1 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
1 teori pembangunan shahrilbudiman-20181 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
1 teori pembangunan shahrilbudiman-2018
 
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN KELURAHAN OF TANJUNGPINANG CITY (STUDY ON S...
 
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
Comparative E-Government in Indonesia and Malaysia: utilization of government...
 
E-Government Survey Waseda University japan 2016
E-Government Survey Waseda University japan 2016E-Government Survey Waseda University japan 2016
E-Government Survey Waseda University japan 2016
 
Good Governance
Good GovernanceGood Governance
Good Governance
 
Ii birokrasi indonesia teori ideal weber
Ii birokrasi indonesia   teori ideal weberIi birokrasi indonesia   teori ideal weber
Ii birokrasi indonesia teori ideal weber
 
Birokrasi iii iv
Birokrasi iii   ivBirokrasi iii   iv
Birokrasi iii iv
 
Iii komunikasi pemerintahan
Iii komunikasi pemerintahanIii komunikasi pemerintahan
Iii komunikasi pemerintahan
 
Ii komunikasi pemerintahan
Ii komunikasi pemerintahanIi komunikasi pemerintahan
Ii komunikasi pemerintahan
 
I komunikasi pemerintahan
I komunikasi pemerintahanI komunikasi pemerintahan
I komunikasi pemerintahan
 
I birokrasi suatu pengantar
I   birokrasi suatu pengantarI   birokrasi suatu pengantar
I birokrasi suatu pengantar
 
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program PembangunanTugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
Tugas akhir mata kuliah Manajemen Program Pembangunan
 
E gov 8-10
E gov 8-10E gov 8-10
E gov 8-10
 
E gov 14
E gov 14E gov 14
E gov 14
 
Ssbi viii & ix manajemen konflik
Ssbi   viii & ix manajemen konflikSsbi   viii & ix manajemen konflik
Ssbi viii & ix manajemen konflik
 
E-Government Session 4
E-Government Session 4E-Government Session 4
E-Government Session 4
 

E-Government

  • 1. 3 e-Government PUK 332 SHAHRIL BUDIMAN Government Science Division Raja Haji College of Social and Political Science Tanjungpinang-Kepulauan Riau E-mail: shahril2204@gmail.com shahril budiman shahrilPng
  • 2. Mata kuliah ini membahas hakikat e-government, argumentasi pentingnya e-government, dan proses pemerintahan berbasis information and communication technology (ICT) / teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan urusan publik, antara lain untuk perluasan akses informasi publik, perencanaan pembangunan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik
  • 3. 1. Penyampaian Silabus dan Need Assessment mahasiswa 2. Pengertian e-Government, kemunculan, ruang lingkup, dan manfaat e-Government 3. Fase perkembangan e-Government 4. Prakondisi penerapan e-Government 5. Pembentukan masyarakat informasi (information society) 6. Strategi Difusi dan Adaptasi Budaya e-Government 7. E-Government dan pengelolaan urusan publik 8. UTS
  • 4. 9. E-Government dan reformasi birokrasi pemerintahan 10.E-Government dan pelayanan publik 11.E-Government dan demokratisasi 12.E-Government dan perencanaan pembangunan 13.Paparan dan Diskusi Proyek e-Governance (1) 14.Paparan dan Diskusi Proyek e-Governance (2) 15.Prospek e-Government: Isu dan Agenda Riset 16.UAS
  • 5. • Ceramah dan diskusi • Proyek e-Governance • Wild Card
  • 6. – Mahasiswa langsung mendapat nilai “A” tanpa mengikuti UAS, berapa pun komponen nilai lainnya, bila memenuhi salah satu dari 2 alternatif ini: – Menang dalam kompetisi penulisan esai bertema e- Government – Mampu menciptakan aplikasi e-Governance yang dapat diterapkan sebagai bagian dari sistem informasi di Jurusan IP
  • 7. • Tugas (25%) –Individual: Artikel/Book Reading (15%) –Kelompok: Proyek+Paparan(10%) • UTS (35 %) – Penguasaan teori • UAS (40 %) – Penguasaan teori.
  • 8. • Al-Hakim, Latif. 2007. Global e-Government: Theory, Applications, and Benchmarking. USA: Idea Group Publishing • Anwar, M. Khoirul dan Asianti Oetojo. 2004. SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. • Center for Democracy and Technology. 2002. The e-Government Handbook for Developing Countries. Diunduh dari www.infodev.org • Chen, Hsinchun, et.al. (eds). 2008. Digital Government: e-Government Research, Case Studies, and Implementation. USA: Springer. • Coleman, Stephen dan Jay G. Blumler. 2009. The Internet and Democratic Citizenship: Theory, Practice, and Policy. UK: Cambridge. • Druke, Helmut. 2005. Local Electronic Government: A Comparative Study. London and NY: Routledge. Side a
  • 9. • Dunleavy, Patrick, Helen Margetts, Simon Bostow, Jane Tinkler. 2006. Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and e-Government. Oxford: Oxford University Press. • Holmes, Douglas. 2002. E-Governance, e-Business Strategies for Government. USA: Nicholas Brealey Publishing. • Huang, Wayne, Keng Siau, dan Kwok Kee Wei. 2005. Electronic Government Strategies and Implementation. USA: Idea Group Publishing • Indrajit, Richardus Eko. 2007. E-Government in Action. Yogyakarta: Penerbit ANDI. • _____. 2003. E-Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital. Yogyakarta: Penerbit ANDI. • Lembaga Administrasi Negara. 2001. Menguak Peluang dan Tantangan Administrasi Publik. Jakarta : LAN. • Melitski, James. 2003. “Capacity and e-Government Performance: An Analysis based on Early Adopters of Internet Technologies in New Jersey”. Dalam Public Performance and Management Review, Vol. 26 No. 4, June. Side b
  • 10. • Norris, Donald F. 2007. Current Issues and Trends in e-Government Research. USA: CyberTech Publishing • OECD. 2002. E-Government and Organizational Change. USA: OECD. • Pani, Ashis K. dan Amit Agrahari. 2007. e-Procurement in Emerging Economies: Theory and Cases. USA: Idea Group Publishing. • Rahardjo, Budi. 2003. “Menjembatani Kesenjangan Digital di Indonesia”. Makalah, disampaikan di Habibie Centre, 14 Januari. • SIDA. 2009. ICT for Democracy. Johannesburg: APC National ICT Policy Advocacy • Simon, Leslie D. dkk. 2003. Demokrasi dan Internet: Kawan atau Lawan ?. Yogyakarta : Tiara Wacana. • Sonhaji, Ahmad, dkk. 2002. Teknologi Informasi dan Pembangunan Multisektor. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). • Van Grembergen, Wim. 2004. Strategies for Information Technology Governance. USA: IDEA Group Publishing. • Wilhelm, Anthony G. 2003. Demokrasi di Era Digital. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. • Young, S.L. 2003. E-Government in Asia: Enabling Public Service Innovation in the 21st Century. Singapore : Times Media. • Yun, Hyun Jung dan Cynthia Opheim. 2008. “Building on Success: The Diffusion of e-Government in the American State”. Dalam Electronic Journal of e-Government Vol. 8, Issue I. Side c
  • 11. • UNDESA. 2003. e-Government Readiness Assessment Survey. New York: UNDESA. • UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. • UU No. 28 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. • Keppres No. 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. • Inpres No. 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia. • Inpres No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. • Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13/KEP/M.PAN/1/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronis Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  • 12. Redefining E-Government • The use by government agencies of information technologies • Such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government
  • 13. With the use of this material you accept the following use and terms conditions. Not allowed to copy and paste without citation E-Mail : shahril2204@gmail.com Hp : +6285274060744 Thanks for your attention Or Question PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN shahril budiman shahrilPng Program Studi Ilmu Pemerintahan | Copyright 2013