Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi sebagai kerangka hukum yang mengatur lembaga-lembaga negara beserta hak dan kewajibannya. Dokumen tersebut juga membahas mengenai amandemen konstitusi, kelemahan sistem ketatanegaraan Indonesia semula, dan siapa yang berwenang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945.

1. KONSTITUSI = SUATU KERANGKA
MASYARAKAT POLITIK (NEGARA)
YANG DIORGANISISIR DENGAN
DAN MELALUI HUKUM; HUKUM
MENETAPKAN ADANYA
LEMBAGA-LEMBAGA PERMANEN
DENGAN FUNGSI YANG TELAH DI
AKUI DAN HAK-HAK YANG TELAH
DITETAPKAN ( CF.STRONG;

2.  Prof. Dr. SoewotoMulyosudarmo(2004)
PembaharuanKetatanegaraanMelaluiPerubahanKonstitusi.Malan
g: AsosiasiPengajarHTN-HAM Jatim-IntranS. (hal. 37-91)
 •Prof. Dr. Sri Sumantri(1987)
ProsedurdanSistemPerubahanKonstitusi.Bandung: Alumni.
 •Soehino, SH. (1994) HukumTataNegara: SifatsertaTataCara
PerubahanUUD Negara RI 1945.Yogyakarta: Liberty.
 •BivitriSusanti(2002)Neo-Liberalism and Its Resistance in
Indonesia’s Constitution Reform 1999-2002.Dissertation for
LLM, University of Warwick

3.  Amendemen= Perubahan?
 Webster Dict.
the act of amending : CORRECTION
 a : the process of amending by parliamentary or constitutional
procedure b : an alteration proposed or effected by this process (a
constitutional amendment)
 Oxford Dict.
 a small change or improvement that is made to a law or a
document; the process of changing a law or a document:
 Amendment = Perubahan, tetapibukan dalam pengertian
Pergantian

4.  Lemahnya checksand balances pada institusi-
institusi ketatanegaraan.
 Executiveheavy yakni kekuasaan dominan
berada ditangan Presiden dengan hak
prerogatif dan kekuasaan legislatif
 Pengaturan yang terlampau fleksibel(vide:
pasal7 UUD 1945 sebelum amandemen)
 Terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia
yang dijamin dalam konstitusi

5.  Siapa yang berwenang membentuk dan
mengubah UUD 1945?
 MPR: Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 ***
 Bandingkan dengan rumusan pasal 3 UUD
1945 sebelum di amandemen!
 Sri Sumantri(1987: 149) menegaskan dalam
Disertasi: wewenang mengubah UUD adalah
masalah hukum yang mengandung aspek
politik