Jabatan Fungsional Polhut terdiri dari jabatan fungsional keahlian (Polhut Tingkat Ahli) dan jabatan fungsional keterampilan (Polhut Tingkat Terampil). Aturan khusus mengenai jabatan fungsional Polhut tertuang dalam Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya. Untuk mencermati aturan ini beserta aturan teknis pelaksanaan yang terkait, kami tertarik untuk menulis mengenai prosedur kenaikan pangkat dan jabatan fungsional Polisi Kehutanan.

1. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
Kenaikan Pangkat dan Jabatan
Pejabat Fungsional Polisi Kehutanan *)
Oleh : Sudirman Sultan, SP., MP.**)
Abstract:
Promotion and Department Functional office of the Forest Rangers. The issues to be
studied in this paper are 1). What are the requirements for the promotion of functional
officers of the Forest Rangers?; 2) What are the requirements for the upgrading of
functional officers of the Forest Rangers? The review method is the study of statutory
rules by analyzing the problems occurring in the process of promotion and functional
positions of the Forest Rangers, the results of the study are written in descriptive
framework in accordance with the problems to be discussed in this study. Study
results: 1). promotion of one level higher considering the cumulative cumulative
number of credits, the composition of AK from the Elementary Element at least 80%,
minimum credit score from the workload of Forest Rangers, minimum credit score
derived from professional development and group suitability position. 2). Increase of
position pay attention to the cumulative number of cumulative credit, the composition
of credit score from the Elementary Element (non-education) at least 80%, minimum
credit score from Forest Rangers workload, minimum credit score from professional
development, pass the competency test and pass the training mid-level experts (special
increase from the Young Forest Rangers to the Forest Rangers.
Keywords : Rangk, Departments and Forest Rangers.
PENDAHULUAN
Polisi Kehutanan (Polhut) merupakan salah satu Jabatan Fungsional dalam
lingkungan instansi Kehutanan Pusat dan daerah yang sesuai dengan sifat pekerjaannya,
menyelenggarakan dan/atau melaksanakan perlindungan hutan yang oleh kuasa
undang-undang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidang kehutanan dan
konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sebagai Jabatan fungsional,
Polhut termasuk dalam rumpun penyidik dan detektif. Jabatan fungsional yang
tergabung dalam rumpun ini mempunyai tugas menyelidiki fakta yang
berhubungan dengan tindak kriminal dalam rangka membuktikan pihak
yang bersalah, mengumpulkan informasi tentang seseorang yang diduga
berbuat kriminal, melakukan penyelidikan tindakan yang mencurigakan di
perusahaan, toko, ataupun di tempat umum.

2. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
Jabatan Fungsional Polhut terdiri dari jabatan fungsional keahlian (Polhut
Tingkat Ahli) dan jabatan fungsional keterampilan (Polhut Tingkat Terampil). Aturan
khusus mengenai jabatan fungsional Polhut tertuang dalam Permenpan dan Reformasi
Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya.
Untuk mencermati aturan ini beserta aturan teknis pelaksanaan yang terkait, kami
tertarik untuk menulis mengenai prosedur kenaikan pangkat dan jabatan fungsional
Polisi Kehutanan.
PERMASALAHAN
Permasalahan yang ingin dikaji dalam tulisan ini adalah :
1. Apa saja syarat kenaikan pangkat pejabat fungsional Polisi Kehutanan ?
2. Apa saja syarat kenaikan jabatan pejabat fungsional Polisi Kehutanan ?
METODE KAJIAN
Jenis kajian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kajian aturan
perundang-undangan yang diperoleh dari studi pustaka dengan menganalisis
permasalahan terjadi dalam proses kenaikan pangkat dan jabatan fungsional Polisi
Kehutanan. Hasil kajian aturan dituliskan dalam kerangka deskriptif sesuai dengan
permasalahan yang ingin dibahas dalam kajian ini.
TINJAUAN PUSTAKA
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan sebagai perencana, pelaksana,
dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional
melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari
intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jabatan ASN
terdiri atas Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi.
(UU No.5 Tahun 2014).
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan

3. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau
ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kriteria Jabatan Fungsional adalah :
1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan
atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi;
2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi;
3. Dapat disusun dalam suatu jenjang berdasarkan tingkat keahlian dan keterampilan;
4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri.
5. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi.
(PP No. 16 Tahun 1994).
Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang
jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya, Polisi Kehutanan terdiri atas Polisi
Kehutanan Terampil dan Polisi Kehutanan Ahli. Polisi Kehutanan Terampil adalah
pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya
mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu. Sedangkan Polisi Kehutanan Ahli
adalah pejabat fungsional Polisi Kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya
didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
Kenaikan Pangkat
Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan
pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara. Dalam PP No. 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat PNS, Kenaikan pangkat dibedakan atas kenaikan pangkat
regular, kenaikan pangkat pilihan, kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat
pengabdian. Untuk pejabat fungsional, kenaikan pangkatnya mengikuti pola kenaikan
pangkat pilihan.
Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP No. 99 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS, kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS
yang :
1. menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
2. menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan
Keputusan Presiden;
3. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;

4. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
4. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
5. diangkat menjadi pejabat negara;
6. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
7. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural
atau jabatan fungsional tertentu;
8. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
9. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh diluar instansi induknya
yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan
eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
Pada Pasal 28 peraturan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011
tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan Reformasi
Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya,
kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila :
1. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.
2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat
setingkat lebih tinggi.
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.
Aturan khusus lainnya yang diuraikan dalam aturan ini adalah :
1. PNS yang menduduki jabatan Polhut Madya, kenaikan pangkat dari Pembina
tingkat I (IV/b) ke Pembina Utama Muda (IV/c) ditetapkan dengan Keputusan
Presiden setelah mendapatkan pertimbangan teknis Kepala BKN.
2. Kenaikan pangkat PNS pusat (II/a sampai IV/b) ditetapkan dengan keputusan
pejabat Pembina kepegawaian pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala
BKN.
3. Kenaikan pangkat PNS Provinsi (II/a sampai IV/b) ditetapkan dengan keputusan
pejabat Pembina kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah
mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

5. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
4. Kenaikan pangkat bagi Polhut dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat
dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 29).
Kenaikan Jabatan
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta
bersifat mandiri (PP 16 Tahun 1994). Berdasarkan Permenpan dan Reformasi
Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya,
jenjang jabatan dan pangkat Polisi Kehutanan terdiri dari :
1. Jenjang Jabatan dan pangkat bagi Fungsional Polisi Kehutanan Terampil.
a. Polisi Kehutanan Pelaksana Pemula
1) Pengatur Muda, Golongan Ruang II/a
b. Polisi Kehutanan Pelaksana
1) Pengatur Muda Tk.I, Golongan Ruang II/b.
2) Pengatur, Golongan Ruang II/c.
3) Pengatur Tk.I, Golongan Ruang II/d.
c. Polisi Kehutanan Pelaksana Lanjutan
1) Penata Muda, Golongan Ruang III/a.
2) Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.
d. Polisi Kehutanan Penyelia
1) Penata, Golongan Ruang III/c.
2) Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.
2. Jenjang Jabatan dan pangkat bagi Fungsional Polisi Kehutanan Ahli
a. Polisi Kehutanan Pertama
1) Penata Muda, Golongan Ruang III/a.
2) Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.
b. Polisi Kehutanan Muda
1) Penata, Golongan Ruang III/c.
2) Penata Tingkat I, Golongan Ruang III/d.

6. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
c. Polisi Kehutanan Madya
1) Pembina, Golongan Ruang IV/a.
2) Pembina Tk.I, Golongan Ruang IV/b.
3) Pembina Utama Muda, Golongan Ruang IV/c.
Kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping
diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-
syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku (PP 16 Tahun 1994). Pada Pasal 25 peraturan bersama Menteri Kehutanan dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31
Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan
Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka
kreditnya, kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan apabila :
1. Paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir.
2. Memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat
lebih tinggi.
3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam
Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2
(dua) tahun terakhir.
4. Telah mengikuti dan lulus uji kompetensi.
5. Khusus untuk kenaikan jabatan dari Polhut Muda menjadi Polhut Madya wajib
mengikuti dan lulus Diklat Penjenjangan Polhut Madya.
PEMBAHASAN
Kenaikan pangkat maupun Jabatan dapat diajukan oleh Polisi Kehutanan
apabila telah memenuhi persyaratan kenaikan Pangkat dan kenaikan jabatan untuk
Fungsional Polhut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan bersama
Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : NK.14/Menhut-
II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2011.
Kenaikan pangkat dan jabatan bagi fungsional Polhut dapat diusulkan apabila
telah memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat

7. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
setingkat lebih tinggi. Jumlah angka kredit kumulatif tersebut harus memperhatikan
aturan berikut ini :
1. paling kurang 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama
(tidak termasuk unsur pendidikan),
2. paling banyak 20 % (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
Selain komposisi tersebut, hal lain yang menjadi syarat mutlak untuk kenaikan
pangkat dan jabatan.
3. Angka kredit minimal dari beban kerja Polhut dalam menjalankan Tupoksi
terpenuhi untuk kenaikan pangkat/jabatan terpenuhi.
4. Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi terpenuhi untuk
kenaikan pangkat/jabatan terpenuhi.
Kenaikan Pangkat bagi Fungsional Polhut
Kenaikan pangkat seorang Polhut tidak hanya memperhatikan syarat paling
singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dan telah memenuhi angka kredit
kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, tetapi harus memperhatikan
aturan angka kredit minimal yang menjadi prasyarat untuk kenaikan pangkat. Jumlah
angka kredit kumulatif, komposisi dan angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk
kenaikan pangkat berdasarkan tingkat pendidikan formal pada kelompok Polhut
Keterampilan, disajikan pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1. Jumlah angka kredit kumulatif, komposisi dan angka kredit minimal yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat berdasarkan tingkat pendidikan formal
pada kelompok Polhut Keterampilan
Pend.
Pangkat
Ke
GOL
∑AK
KUMU-
LATIF
KOMPOSISI
ANGKA KREDIT MINIMAL YANG
DIPERSYARATKAN
Utama (non
pendidikan)
≥ 80%
Penun-
Jang
≤ 20%
Pend.
Formal
Diklat Tupoksi Peng.
Profesi
∑Unsur
Utama
pada
PAK
SLTA II/b 40 12 3 25 * 4** * 37
II/c 60 28 7 25 * 5** * 53
II/d 80 44 11 25 * 5** * 69
III/a 100 60 15 25 * 5** * 85
III/b 150 100 25 25 * 12** * 125
III/c 200 140 35 25 * 12** * 165
III/d 300 220 55 25 * 26** * 245
D3 II/d 80 16 4 60 * 5** * 76

8. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
III/a 100 32 8 60 * 5** * 92
III/b 150 72 18 60 * 12** * 132
III/c 200 112 28 60 * 12** * 172
III/d 300 192 48 60 * 26** * 252
*) tidak ditentukan
**) Diperoleh selama menduduki pangkat terakhir
Tabel 2 berikut ini disajikan contoh hasil penilaian angka kredit seorang Polhut
dengan pendidikan formal SLTA yang menduduki pangkat Pengatur Tk. I (II/d) dan
Jabatan Polhut Pelaksana.
Tabel 2. Contoh Hasil Penilaian Angka Kredit dengan Pendidikan Formal SLTA,
Pangkat Pengatur (II/d), Jabatan Polhut Pelaksana.
PENILAIAN ANGKA KREDIT Lama Baru Jumlah
1. UNSUR UTAMA
A. 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh Gelar Ijazah 25,000 - 25,000
2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di bidang
Kepolisian Kehutanan dan Memperoleh STTPL
16,000 - 16,000
3) Diklat Prajabatan - - -
B. Penyiapan prakondisi perlindungan dan pengamanan
hutan, peredaran hasil hutan dan pengendalian
kebakaran hutan
- 2,072 0,072
C. Perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran hasil
hutan dan pengendalian kebakaran hutan
32,032 6,540 38,572
D. Monitoring dan Evaluasi - - -
E. Pengembangan Profesi - 7,000 7,000
Jumlah Unsur Utama 73,032 13,612 86,644
2. UNSUR PENUNJANG
Jumlah Unsur Penunjang 25,670 - 25,670
Jumlah Unsur Utama dan Penunjang 98,702 13,612 112,314
Untuk mengetahui apakah Polhut tersebut memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat
satu tingkat, maka hasil penilaian pada Tabel 2 diperiksa dengan menggunakan syarat
sebagaimana tersebut pada Tabel 1. Syarat yang diperiksa adalah :
1. Angka Kredit Kumulatif
Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dari pengatur Tk.I (II/d) ke
Penata Muda (III/a) adalah 100, sehingga syarat ini terpenuhi karena jumlah angka
kredit kumulatifnya sebanyak 112,314.
2. Komposisi AK dari Unsur Utama (non pendidikan) minimal 80%.
Tabel 1 menjelaskan bahwa untuk Polhut yang pendidikan formalnya SLTA, yang
akan naik pangkat dari Pengatur Tk.I (II/d) ke Penata Muda (III/a), jumlah AK dari

9. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
unsur utama (non pendidikan) minimal 80% yang dibutuhkan adalah 60. Angka 60
ini didapatkan dari [(Angka kredit kumulatif – Nilai Ijazah) x 80 %] yaitu [(100–
25) x 80 %] = 75 x 80% = 60.
Pada Tabel 2 diatas, AK dari unsur utama (non pendidikan) adalah 86,644 – 25,000
= 61,644, sehingga syarat ini terpenuhi.
3. Angka kredit minimal dari beban kerja Polhut (Tupoksi)
Angka kredit yang termasuk dalam beban kerja Polhut (Tupoksi) adalah angka
kredit yang berasal dari unsur B, C dan D. Jumlah angka kredit minimal dari beban
kerja Polhut (Tupoksi) yang dipersyaratkan sebagaimana pada Tabel 1 adalah 5,
sedangkan yang dicapai pada Tabel 2 adalah 0,072 + 6,540 = 6,612. Angka 6,612
lebih besar dari 5, sehingga syarat ini terpenuhi.
4. Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi.
Tabel 1 menjelaskan bahwa untuk Polhut terampil belum dipersyaratkan Angka
Kredit dari pengembangan profesi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap keempat syarat tersebut, hasilnya semuanya
terpenuhi sehingga Polhut tersebut dari segi persyaratan angka kredit memenuhi syarat
naik ke pangkat Penata Muda (III/a).
Namun, setelah diperhatikan dengan lebih teliti, Polhut tersebut belum dapat
diajukan kenaikan pangkatnya ke pangkat Penata Muda (III/a) sebelum Polhut yang
bersangkutan menduduki jabatan Polhut Pelaksana Lanjutan. Hal ini disebabkan
karena pangkat Pengatur Tk. I (II/d) berada dalam kelompok jabatan yang berbeda
dengan pangkat Penata Muda (III/a). Pangkat Pengatur Tk. I (II/d) berada pada
kelompok jabatan Polhut Pelaksana (II/b, II/c, II/d), sedangkan pangkat Penata Muda
(III/a) berada pada kelompok jabatan Polhut Pelaksana Lanjutan.
Untuk kasus seperti ini yang bersangkutan harus terlebih dahulu diusulkan
kenaikan jabatannya ke Polhut Pelaksana Lanjutan (dengan syarat telah lulus uji
kompetensi Paket Polhut Pelaksana Lanjutan). Hal ini mengikuti aturan sebagaimana
tersebut pada Pasal 29 peraturan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011
tanggal 22 Agustus 2011 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan Reformasi
Birokrasi No. 17 Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya,

10. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
kenaikan pangkat bagi Polhut dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat
dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga kesimpulannya,
Polhut sebagaimana tersebut pada Kasus Tabel 2 belum bisa diusulkan untuk kenaikan
pangkat satu tingkat diatasnya.
Jumlah angka kredit kumulatif, komposisi dan angka kredit minimal yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat berdasarkan tingkat pendidikan formal pada
kelompok Polhut Keahlian, disajikan pada Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3. Jumlah angka kredit kumulatif, komposisi dan angka kredit minimal yang
dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat berdasarkan tingkat pendidikan formal
pada kelompok Polhut Keterampilan
Pend.
Pangkat
Ke
GOL
∑AK
KUMU-
LATIF
KOMPOSISI
ANGKA KREDIT MINIMAL YANG
DIPERSYARATKAN
Utama (non
pendidikan)
≥ 80%
Penun-
Jang
≤ 20%
Pend.
Formal
Diklat Tupoksi Peng.
Profesi
∑Unsur
Utama
pada
PAK
S1 III/b 150 40 10 100 * 14** * 140
III/c 200 80 20 100 * 14** 2** 180
III/d 300 160 40 100 * 26** 4** 260
IV/a 400 240 60 100 * 26** 6** 340
IV/b 550 360 90 100 * 40** 8** 460
IV/c 700 480 120 100 * 40** 12** 580
S2 III/c 200 40 10 150 * 14** 2** 190
III/d 300 120 30 150 * 26** 4** 270
IV/a 400 200 50 150 * 26** 6** 350
IV/b 550 320 80 150 * 40** 8** 470
IV/c 700 440 110 150 * 40** 12** 590
S3 III/d 300 80 20 200 * 26** 4** 280
IV/a 400 160 40 200 * 26** 6** 360
IV/b 550 280 70 200 * 40** 8** 480
IV/c 700 400 100 200 * 40** 12** 600
*) tidak ditentukan
**) Diperoleh selama menduduki pangkat terakhir
Jika memperhatikan tabel angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk
Polhut Terampil (Tabel 1) dan Polhut Ahli (Tabel 3), terdapat perbedaan pada angka
kredit minimal yang berasal dari Pengembangan Profesi. Tabel 1 menjelaskan bahwa
untuk kenaikan pangkat pada semua level belum mempersyaratkan angka kredit
minimal yang berasal dari Pengembangan Profesi. Sedangkan Tabel 2 menjelaskan
bahwa hanya kenaikan pangkat dari Penata Muda (III/a) ke Panata Muda Tk. I (III/b)

11. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
yang tidak mempersyaratkan angka kredit minimal dari pengembangan profesi.
Kenaikan pangkat dari Penata Muda Tk.I (III/b) ke Penata (III/c) sudah
mempersyaratkan harus ada angka kredit minimal dari Pengembangan Profesi yaitu
minimal Angka Kredit berjumlah 2. Demikian seterusnya sampai ke Pembina Utama
Muda (IV/c), angka kredit minimal dari Pengembangan Profesi yaitu minimal Angka
Kredit berjumlah 12.
Tabel 4 berikut ini akan menguraikan seorang Polhut dengan Pendidikan
Formal S1, pangkat Penata Muda Tk.I (III/b) dan Jabatan Polhut Muda, dan dari segi
persyaratan angka kredit terpenuhi untuk kenaikan ke Pangkat Penata (III/c) dan sudah
menduduki lebih dahulu jabatan satu tingkat diatasnya.
Tabel 4. Contoh Hasil Penilaian Angka Kredit dengan Pendidikan Formal S1, Pangkat
Penata Muda Tk.I (III/b), Jabatan Polhut Muda.
PENILAIAN ANGKA KREDIT Lama Baru Jumlah
1. UNSUR UTAMA
A. 4) Pendidikan sekolah dan memperoleh Gelar
Ijazah
100,000 - 100,000
5) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di bidang
Kepolisian Kehutanan dan Memperoleh STTPL
16,000 5,000 21,000
6) Diklat Prajabatan 1,500 - 1,500
B. Penyiapan prakondisi perlindungan dan
pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan
pengendalian kebakaran hutan
40,224 9,112 49,336
C. Perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran
hasil hutan dan pengendalian kebakaran hutan
22,032 11,436 33,468
D. Monitoring dan Evaluasi 10,122 7,442 17,564
E. Pengembangan Profesi - 1,500 1,500
Jumlah Unsur Utama 189,878 34,490 224,368
2. UNSUR PENUNJANG
Jumlah Unsur Penunjang 13,500 9,000 22,500
Jumlah Unsur Utama dan Penunjang 203,378 43,490 246,868
Untuk mengetahui apakah Polhut tersebut memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat
satu tingkat, maka hasil penilaian pada Tabel 4 diperiksa dengan menggunakan syarat
sebagaimana tersebut pada Tabel 1. Syarat yang diperiksa adalah :
1. Angka Kredit Kumulatif

12. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
Jumlah angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat dari Penata Tk.I (III/b) ke
Penata (III/c) adalah 200, sehingga syarat ini terpenuhi karena jumlah angka kredit
kumulatifnya sebanyak 246,868.
2. Komposisi AK dari Unsur Utama (non pendidikan) minimal 80%.
Tabel 1 menjelaskan bahwa untuk Polhut yang pendidikan formalnya SLTA, yang
akan naik pangkat dari Penata Tk.I (III/b) ke Penata (III/c), jumlah AK dari unsur
utama (non pendidikan) minimal 80% yang dibutuhkan adalah 80. Angka 80 ini
didapatkan dari [(Angka kredit kumulatif – Nilai Ijazah) x 80 %] yaitu [(200– 100)
x 80 %] = 100 x 80% = 80.
Pada Tabel 4 diatas, AK dari unsur utama (non pendidikan) adalah 224,368 –
100,000 = 124,368, karena melebih syarat minimal 80 maka syarat ini terpenuhi.
3. Angka kredit minimal dari beban kerja Polhut (Tupoksi)
Jumlah angka kredit minimal dari beban kerja Polhut (Tupoksi) yang
dipersyaratkan sebagaimana pada Tabel 3 adalah 14, sedangkan yang dicapai pada
Tabel 4 adalah 9,112 + 11,436 + 7,442 = 27,990. Angka 27,990 lebih besar dari 14,
sehingga syarat ini terpenuhi.
4. Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi.
Jumlah Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi yang
dipersyaratkan sebagaimana pada Tabel 3 adalah 2. Sementara yang dicapai pada
Tabel 4 adalah 1,5, sehingga syarat ini belum terpenuhi.
5. Kesesuaian kelompok jabatan
Untuk kenaikan pangkat dari Pangkat Penata Muda Tk. I (III/b) ke Penata (III/c),
Polhut yang bersangkutan harus sudah ditetapkan terlebih dahulu kenaikan
jabatannya yaitu Polhut Penyelia. Kasus pada Tabel 4, Polhutnya sudah menduduki
jabatan Polhut Penyelia, sehingga syarat ini terpenuhi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kelima syarat tersebut, hasilnya masih terdapat
satu yang belum terpenuhi yaitu angka kredit yang berasal dari pengembangan profesi.
Sehingga Polhut tersebut belum bias diusulkan kenaikan pangkatnya dari Pangkat
Penata Muda Tk. I (III/b) ke Penata (III/c),
Kenaikan Jabatan bagi Fungsional Polhut

13. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
Kenaikan jabatan seorang Polhut tidak hanya memperhatikan syarat paling
singkat 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan telah memenuhi angka kredit
kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, tetapi harus memperhatikan :
1. Aturan angka kredit minimal yang menjadi prasyarat untuk kenaikan jabatan.
2. Aturan mengenai uji kompetensi jabatan fungsional Polhut.
3. Pendidikan dan Latihan yang menjadi syarat untuk kenaikan jabatan ke Polhut
Madya.
Jumlah angka kredit kumulatif, komposisi dan angka kredit minimal yang
dipersyaratkan untuk kenaikan Jabatan berdasarkan tingkat pendidikan formal pada
kelompok Polhut Keterampilan, disajikan pada Tabel 5 berikut ini.
Tabel 5. Jumlah angka kredit kumulatif, komposisi dan angka kredit minimal yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan berdasarkan tingkat pendidikan formal
pada kelompok Polhut Keterampilan
Pend.
Jabatan
Ke…
∑AK
KUMU-
LATIF
KOMPOSISI
ANGKA KREDIT MINIMAL YANG
DIPERSYARATKAN
Utama (non
pendidikan)
≥ 80%
Penun-
Jang
≤ 20%
Pend.
Formal
Diklat Tupoksi Peng.
Profesi
∑Unsur
Utama
pada
PAK
SLTA Pelaksana 40 12 3 25 * 4** * 37
P.Lanjutan 100 60 15 25 * 5** * 85
Penyelia 200 140 35 25 * 12** * 165
D3 P.Lanjutan 100 32 8 60 * 5** * 92
Penyelia 200 112 28 60 * 12** * 172
*) tidak ditentukan
**) Diperoleh selama menduduki pangkat terakhir
Mencermati kesimpulan dari uraian kenaikan pangkat sesuai kasus Tabel 2
bahwa Polhut tersebut harus terlebih dahulu diusulkan kenaikan jabatannya ke Polhut
Pelaksana Lanjutan. Apabila Polhut tersebut sudah lulus uji kompetensi Polhut
Pelaksana Lanjutan, maka yang bersangkutan dapat diusulkan secara bersamaan
kenaikan jabatan dan pangkatnya. Namun secara teknis, jabatannya akan ditetapkan
terlebih dahulu sebagai Polhut Pelaksana Lanjutan, baru menduduki Pangkat Penata
Muda (III/a).
Jumlah angka kredit kumulatif, komposisi dan angka kredit minimal yang
dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan berdasarkan tingkat pendidikan formal pada
kelompok Polhut Keahlian, disajikan pada Tabel 6 berikut ini.

14. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
Tabel 6. Jumlah angka kredit kumulatif, komposisi dan angka kredit minimal yang
dipersyaratkan untuk kenaikan Jabatan berdasarkan tingkat pendidikan formal
pada kelompok Polhut Keahlian.
Pend.
Jabatan
Ke…
∑AK
KUMU-
LATIF
KOMPOSISI
ANGKA KREDIT MINIMAL YANG
DIPERSYARATKAN
Utama (non
pendidikan)
≥ 80%
Penun-
Jang
≤ 20%
Pend.
Formal
Diklat Tupoksi Peng.
Profesi
∑Unsur
Utama
pada
PAK
S1 Pertama 150 40 10 100 * 14** * 140
Muda 200 80 20 100 * 14** 2** 180
Madya 400 240 60 100 * 26** 6** 340
S2 Muda 200 40 10 150 * 14** 2** 190
Madya 400 200 50 150 * 26** 6** 350
S3 Muda 300 80 20 200 * 26** 4** 280
Madya 400 160 40 200 * 26** 6** 360
*) tidak ditentukan
**) Diperoleh selama menduduki pangkat terakhir
Tabel 7 berikut ini akan menguraikan seorang Polhut dengan Pendidikan
Formal S2, pangkat Penata Tk.I (III/d) dan Jabatan Polhut Muda, yang akan diusulkan
kenaikan jabatannya ke Polhut Madya.
Tabel 7. Contoh Hasil Penilaian Angka Kredit dengan Pendidikan Formal S2, Pangkat
Penata Tk.I (III/d), Jabatan Polhut Muda.
PENILAIAN ANGKA KREDIT Lama Baru Jumlah
INPASSING 345,000 - 345,000
1. UNSUR UTAMA
A. 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh Gelar
Ijazah
- 50,000 50,000
2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di bidang
Kepolisian Kehutanan dan Memperoleh STTPL
- 3,000 3,000
3) Diklat Prajabatan - - -
B. Penyiapan prakondisi perlindungan dan
pengamanan hutan, peredaran hasil hutan dan
pengendalian kebakaran hutan
- 0,060 0,060
C. Perlindungan dan pengamanan hutan, peredaran
hasil hutan dan pengendalian kebakaran hutan
- 28,320 28,320
D. Monitoring dan Evaluasi - - -
E. Pengembangan Profesi - 7,000 7,000
Jumlah Unsur Utama 345,000 88,380 433,380
2. UNSUR PENUNJANG
Jumlah Unsur Penunjang - 3,000 3,000
Jumlah Unsur Utama dan Penunjang 345,000 91,380 436,380

15. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
Untuk mengetahui apakah Polhut tersebut memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan dari
Polhut Muda ke Polhut Madya, maka ada beberapa syarat yang harus terpenuhi :
1. Angka kredit minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan.
Syarat jumlah angka kredit minimal untuk kenaikan jabatan dari Polhut Muda ke
Polhut Madya sebagaimana tertulis pada Tabel 6 adalah 400, sehingga syarat ini
terpenuhi karena jumlah angka kredit kumulatifnya sebanyak 436,380.
2. Komposisi AK dari Unsur Utama (non pendidikan) minimal 80%.
Tabel 6 menjelaskan bahwa untuk Polhut yang pendidikan formalnya S2, yang akan
naik jabatan dari Polhut Muda ke Polhut Madya, jumlah AK dari unsur utama (non
pendidikan) minimal 80% yang dibutuhkan adalah 200. Angka 200 ini didapatkan
dari [(Angka kredit kumulatif – Nilai Ijazah) x 80 %] yaitu [(400– 150) x 80 %] =
250 x 80% = 200.
Pada Tabel 7 diatas, AK dari unsur utama (non pendidikan) adalah 433,380 –
150,000 = 283,380, karena melebih syarat minimal 200 maka syarat ini terpenuhi.
3. Angka kredit minimal yang berasal dari beban kerja (Tupoksi).
Jumlah angka kredit minimal dari beban kerja Polhut (Tupoksi) yang
dipersyaratkan sebagaimana pada Tabel 6 adalah 26, sedangkan yang dicapai pada
Tabel 7 adalah 28,320. Angka 28,320 lebih besar dari 26 sehingga syarat ini
terpenuhi.
4. Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi.
Jumlah Angka kredit minimal yang berasal dari pengembangan profesi yang
dipersyaratkan sebagaimana pada Tabel 6 adalah 6. Sementara yang dicapai pada
Tabel 7 adalah 7 sehingga syarat terpenuhi.
5. Telah mengikuti dan Lulus diklat penjenjangan Polhut Madya.
Polhut tersebut telah mengikuti dan lulus diklat sesuai dengan kurikulum dan
silabus dari Kepala Pusat Diklat Kehutanan No. SK.179/Dik-2/2012 tentang
Kurikulum Diklat Penjenjangan Fungsional Polhut Ahli Jenjang Madya.
6. Telah mengikuti dan Lulus Uji Kompetensi Jabatan Polhut Madya.
Polhut tersebut telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi Jabatan Polhut Madya
yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Pusrenbang BP2SDM LHK.

16. *) Telah Dimuat dalam Majalah Indika BDLHK Makassar ISSN 1907-722X Edisi XLII/XII/2017
**) Widyaiswara Madya pada Balai Diklat LHK Makassar.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi memperhatikan syarat jumlah angka
kredit kumulatif, komposisi AK dari Unsur Utama (non pendidikan) minimal 80%,
angka kredit minimal dari beban kerja Polhut (Tupoksi), angka kredit minimal yang
berasal dari pengembangan profesi dan kesesuaian kelompok jabatan.
2. Kenaikan jabatan memperhatikan syarat jumlah angka kredit kumulatif, komposisi
AK dari Unsur Utama (non pendidikan) minimal 80%, angka kredit minimal dari
beban kerja Polhut (Tupoksi), angka kredit minimal yang berasal dari
pengembangan profesi, lulus uji kompetensi dan lulus diklat ahli jenjang madya
(khusus kenaikan dari Polhut Muda ke Polhut Madya).
Pustaka :
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.
Pearturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas
PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
No. 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka
Kreditnya.
Peraturan bersama Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
: NK.14/Menhut-II/2011 dan Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 22 Agustus 2011
tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17
Tahun 2011 tentang jabatan fungsional Polhut dan angka kreditnya.