Penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan amanat peraturan perundang-undang di bidang pengelolaan keuangan negara/daerah, dimana dalam rangka penyelenggaraan anggaran berbasis kinerja perlu dikembangkan indikator dan target kinerja, standar harga, analisis standar biaya dan standar pelayanan minimal.

1. TEKNIK PENYUSUNAN
ANALISIS STANDAR
BELANJA (ASB)
Oleh :
SUMARDI
PPEP FEB UNS SOLO
RAPAT PENYUSUNAN ANALISIS STANDAR BELANJA
DI DPPKAD KOTA SEMARANG
8 JULI 2015

2. CAKUPAN MATERI BAHASAN:
 DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB
 MENGAPA PERLU DOKUMEN ASB?
 PERANAN DAN POSISI ASB DALAM
PENGANGGARAN
 PRINSIP PENYUSUNAN ASB
 KELEMAHAN DATA DLM PENYUSUNAN ASB
 TEKNIK PENYUSUNAN ASB
 PEDOMAN IMPLEMENTASI ASB
 SUBSTANSI PEDOMAN ASB

4. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB
 UU No. 23 Tahun 2014: Psl 298 ayat (3):
”Belanja Daerah utk pendanaan
Urusan Pem yg jadi kewenangan
Daerah selain sbgmn dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada analisis
standar belanja dan standar harga
satuan regional sesuai dng ketentuan
peraturan perundang-undangan”.

5. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB
 Penjelasan Psl 298 ayat (2) dan (3) :
”Yang dimaksud dng standar hrg satuan
regional adl hrg satuan brg & jasa yg
ditetapkan dng mempertimbangkan tkt
kemahalan regional”.
”Yang dimaksud dng analisis standar
belanja adl penilaian kewajaran atas
beban kerja & biaya yg digunakan utk
laksanakan suatu kegiatan”.

6. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB
 UU No. 32 Tahun 2004: Psl 167 ayat (3):
”Belanja daerah mempertimbangkan
beberapa instrumen pendukung
berupa: analisis standar belanja,
standar harga, tolok ukur kinerja, dan
standar pelayanan minimal yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan”.

7. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB
PP 58 Tahun 2005 Pasal 39 ayat (2):
“Penyusunan anggaran
berdasarkan prestasi kerja
dilakukan berdasarkan capaian
kinerja, indikator kinerja, analisis
standar belanja, standar satuan
harga, dan standar pelayanan
minimal”.

8. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB
Permendagri 13/2006 Psl 93 (1):
“Penyusunan RKA-SKPD
berdasarkan prestasi kerja
berdasarkan pada indikator kinerja,
capaian atau target kinerja, analisis
standar belanja, standar satuan
harga, dan standar pelayanan
minimal”.

9. DASAR HUKUM PENYUSUNAN ASB
Permendagri 13/2006 Psl 89 (2) Hrf e:
“Dokumen sebagai lampiran ( SE )
meliputi KUA, PPA, kode rekening
APBD, format RKA-SKPD, analisis
standar belanja, dan standar
satuan harga”.
Ketentuan ini tetap dipertahankan
dlm Permendagri Nomor 59/2007.

10. KOMPONEN ANGGARAN KINERJA
Penyusunan anggaran
berdasarkan prestasi
kerja dilakukan
berdasarkan
Indikator Kinerja
Capaian/ Target kinerja
Anlisis stand belanja
Standar satuan harga
Standar pelayanan min
ditetapkan
dengan
keputusan
kepala
daerah

11. MENGAPA PERLU
DOKUMEN ASB?

12. KONDISI YANG BERKEMBANG
 Sering terjadi  proses penganggaran:
Kegiatan sama, target kinerja sama
 besaran anggaran jauh berbeda,
Reasoning besar kecilnya anggaran
belum sepenuhnya didasarkan pada
kewajaran,
Dokumen penganggaran seringkali
dikalahkan dengan proses politik
atau birokrasi.

13. MAKSUD ASB
ASB adalah standar untuk
menganalisis anggaran belanja
yang digunakan dalam suatu
program atau kegiatan untuk
menghasilkan tingkat pelayanan
tertentu dan kewajaran biaya di
unit kerja dalam satu tahun
anggaran.

14. MASALAH ANGGARAN TANPA ASB
 Sulit menilai kewajaran
beban kerja dan biaya suatu
kegiatan
 Penyusunan dan penentuan
anggaran menjadi subjektif

15. MASALAH ANGGARAN TANPA ASB
 Dua atau lebih kegiatan yang
sama mendapat alokasi yang
berbeda
 Penyusunan anggaran
“MOLOR”
(Irwan Taufiq Ritonga, 2007)

16. ASB DAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
KEBIJAKAN BELANJA LANGSUNG (BL), memperhatikan:
Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai
urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar
yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal
serta berpedoman pada standar teknis dan harga
satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang
tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan
pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar
belanja dan standar harga satuan regional.
16
PMDG Nomor 52 Tahun 2015

18. PERANAN ASB DALAM PERENCANAAN
ANGGARAN
1. Menjamin kewajaran beban kerja dan
biaya yang digunakan antar SKPD dlm
melakukan kegiatan sejenis.
2. Mendorong terciptanya anggaran daerah
yang semakin efisien dan efektif.

19. PERANAN ASB DALAM PERENCANAAN
ANGGARAN
3. Memudahkan TAPD lakukan verifikasi
total belanja yang diajukan dalam RKA
SKPD untuk setiap kegiatan.
4. Mudahkan SKPD & TAPD dlm menghitung
besar anggaran total blnja utk tiap jns
kegiatan berdasar target output yg
ditetapkan dlm RKA SKPD.

20. DOKUMEN ASB ADA DIMANA??
RPJMD
Renstra
SKPD
Renja
SKPD
RKPD
KUA PPAS
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RAPERDA
APBD
Tim
Anggaran Pemda
RKA-SKPD
Dibahas bersama
DPRD
5 tahun
5 tahun
1 tahun
1 tahun
RKP
RPJM
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD
DGN KDH
Salah satu
lampirannya:
Analisis Standar
Belanja

22. PRINSIP PENYUSUNAN ASB
1. Penyederhanaan (modeling)
Penyusunan ASB bertujuan membuat model
belanja untuk objek-objek kegiatan yang
menghasilkan output yang sama.
2. Mudah diaplikasikan
Model yang dibuat mudahdiaplikasikan,
atau tidak membuat susah yang
menggunakan model tersebut.

23. PRINSIP PENYUSUNAN ASB
3. Mudah diup-date
Model yang dibuat mudah untuk
diperbaharui, dlm arti jika ditambahkan
data2 baru tidak merubah formula model
tersebut secara keseluruhan.
4. Fleksibel,
Model yang dibuat menggunakan konsep
belanja rata2 & memiliki batas minimum
belanja & batas maksimum belanja.

25. BEBERAPA CATATAN DATA
 Pengungkapan indikator kinerja beberapa
kegiatan masih belum jelas, terutama
membedakan indikator kinerja keluaran (output)
dan indikator kinerja hasil (outcome).
 Pada penyusunan DPA-SKPD perlu
mencantumkan indikator kinerja kegiatan paling
tidak 3 (tiga) indikator, yaitu indikator masukan
(input), indikator keluaraan (output) dan
indikator hasil (outcome).

26. BEBERAPA CATATAN DATA
 Pengungkapan indikator masukan (input)
kegiatan biasanya tidak masalah.
 Namun pada pengungkapan indikator
keluaran (output) dan hasil (outcome)
kegiatan sering terbalik satu dengan yang
lain atau pengungkapan indikator yang
tidak jelas.

27. BEBERAPA CATATAN DATA
 Pengungkapan target atau capaian kinerja
kegiatan masih belum jelas, terutama
masih seringnya terjadi pengungkapan
target kinerja untuk indikator kinerja
keluaran (output) & hasil (outcome) yang:
 kualitatif,
 Tidak terukur,
 shg sulit melakukan identifikasi cost driver bagi
kegiatan dimaksud.

28. BEBERAPA CATATAN DATA
 Selain bersifat kualitatif, ada beberapa DPA-
SKPD yang tidak:
mencantumkan target atau capaian kinerja
untuk indikator output dan outcome,
hanya mencantumkan target atau capaian
kinerja untuk indikator input.

29. BEBERAPA CATATAN DATA
 Walaupun untuk penyusunan dokumen
penganggaran (DPA-SKPD) sudah ada pedoman
bakunya yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 untuk penyusunan DPA – SKPD, tetap saja
rincian biaya kegiatan masing-masing SKPD
relatif bervariasi,
 Sehingga agak mempersulit proses tabulasi
dalam rangka analisis komposisi biaya kegiatan.

30. BEBERAPA CATATAN DATA
 Walaupun dalam penyusunan anggaran
sudah dilakukan dengan cermat, namun
masih tetap ada saja penjumlahan dari
rincian yang kurang tepat sehingga
menyulitkan re-chek-ing jumlah rincian ke
total anggaran masing-masing kegiatan.

32. ACTIVITY BASED COSTING
 Pendekatan Activity Based Costing
(ABC) merupakan suatu teknik untuk
mengukur secara kuantitatif biaya
dan kinerja suatu kegiatan (the cost
and performance of activities) serta
alokasi penggunaan sumber daya
dan biaya, baik Biaya Operasional
maupun Biaya Administratif.

33. ACTIVITY BASED COSTING
Pendekatan ABC bertujuan untuk
meningkatan akurasi biaya
penyediaan barang dan jasa yang
dihasilkan dng menghitung biaya
tetap (fixed cost) dan biaya
variabel (variabel cost).
=> Biaya Total= Biaya Variabel +
Biaya Tetap

34. PROSES PENYUSUNAN ASB
Diklasi
fikasi
•Kegiatan eksisting Pemda;
•(DASK atau DPA – SKPD)
1

Lakukan regresi sederhana (OLS)
Yi = a+b1X1+…+bnXn+e 4
Lakukan simulasi untuk berbagai
kemungkinan independent variabels.
Masukan nilai Min-Maks
berdasarkan deviasi
5
Hitung kewajaran alokasi belanja per
jenis belanja untuk setiap kegiatan.
6
Identifikasi VARIABEL-VARIABEL
yang mempengaruhi BELANJA jenis
kegiatan tertentu 3
Identifikasi Jenis Kegiatannya
dengan melihat kesamaan output
dan cost drivernya. 2
Yance Kardias, 2006

35. TEKNIK PENYUSUNAN ASB
 Tahap 1 : Pengumpulan Data
Identifikasi seluruh kegiatan
SKPD berdasarkan dokumen
DASK atau DPA-SKPD tahun
sebelumnya.

36. LANGKAH PENYUS DATA BASE (1)
SKPD A SKPD B SKPD C SKPD Z
IDENTIFIKASI
SELURUH
KEGIATAN
DATA BASE
SEMUA
KEGIATAN

37. TEKNIK PENYUSUNAN ASB
 Tahap 2 : Ekualisasi Kegiatan
Penyetaraan kegiatan dengan
mengkategorikan jenis
kegiatan yang sesuai (memiliki
kemiripan pola & bobot kerja
kegiatan).

38. LANGKAH PENGELOMPOKAN (2)
JENIS KEG
A
JENIS KEG
B
JENIS KEG
C
JENIS KEG
Z
IDENTIFIKASI
KELOMPOK
KEGIATAN
DATA BASE
SEMUA
KEGIATAN

39. TEKNIK PENYUSUNAN ASB
 Tahap 3 : Pembangunan Model
Langkah 1 : Identifikasi Pengendali
Belanja (Cost driver) tiap jenis
kegiatan.
Langkah 2 : Analisis Fungsi Belanja
untuk membagi Belanja Tetap dan
Belanja Variabel.

40. ALAT PEMBENTUKAN MODEL
 Menggunakan Analisis Statistik
Regresi untuk memperoleh model
ASB yang diinginkan;
 Model yang digunakan : Regresi
Linier Sederhana/ Berganda.
Yi = a + bXi + e
Yi = a + b1X1 + b2X2 + ….. + bnXn + e

41. CONTOH 2 : ASB JASA SURAT
ASB Jasa Surat:
Cost Driver : - Jml Surat (lembar)
Model : Y = a + bX
dimana Y = anggaran Jasa Surat
X = Jml Lembar Surat.

42. ANALISIS REGRESI : SURAT
NO. SKPD/ Unit Kerja Anggaran Surat
1 A 480.000 322
2 B 570.000 702
3 C 615.000 626
4 E 645.000 662
5 F 1.000.000 3.793
6 G 1.350.000 2.636
7 H 1.800.000 2.012
8 I 2.550.000 5.261
9 J 3.000.000 820
10 K 3.600.000 9.224
11 L 3.750.000 3.769
12 M 3.908.000 5.163
13 N 4.000.000 1.780

43. ANALISIS REGRESI : UJI OUTLIER
 Sebelum dimodelkan, data-data
anggaran dan cost driver, diuji
dahulu dengan uji outlier  metode
distribusi normal.
 Pada uji outlier, kasus yang
memiliki nilai Z > 2,5 atau Z < - 2,5
dikeluarkan, karena dianggap
outlier/ekstreem.

44. SCATTER PLOT MODEL JASA SURAT

45. HASIL REGRESI MODEL JASA SURAT
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig.
Collinearity
Statistics
B Std. Error Beta Tolerance VIF
1 (Constant)
1191038.750 503134.845 2.367 .037
jmlsurat
320.492 133.636 .586 2.398 .035 1.000 1.000
a. Dependent Variable: anggsur

46. PERSAMAAN REGRESI : SURAT
Y = 1.191.038,75 + 320,49 X
a. Biaya tetap kegiatan: Rp. 1.191.038,75
b. Biaya var kegiatan : Rp. 320,49 per lembar.

47. RINCIAN ALOKASI BELANJA SURAT
Obyek dan Pengendali Belanja Rata-rata (%) Batas bawah (%) Batas atas (%)
1. BELANJA PEGAWAI - - -
1.1. Honorarium - - -
1.2. Honorarium Non - - -
1.3. Uang Lembur - - -
1.4. Belanja Kursus - - -
2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.00 96.70 104.05
2.1. Belanja Bahan Pakai Habis 98.72 96.70 100.74
2.2. Belanja Bahan/Material - - -
2.3. Belanja Jasa Kantor 1.28 - 3.30
2.4 . Belanja Perawatan - - -
2.5 . Belanja Cetak dan Penggandaan - - -
2.6 . Belanja Sewa - - -
2.7. Belanja Makanan dan Minuman - - -
2.8. Belanja Pakaian Kerja - - -
2.9. Belanja Perjalanan Dinas - - -
3. BELANJA MODAL - - -
Jumlah Anggaran 100.00 96.70 104.05

48. CONTOH : ANALISIS BATASAN JENIS BELANJA
Belanja Pegawai
Honor PNS Honor Non PNS Uang lembur Bia Beasiswa Bia Kursus Jumlah
8.53 41.33 - - - 49.87
28.95 15.00 - - - 43.95
11.60 - - - - 11.60
12.96 12.00 - - - 24.96
21.03 11.64 - - - 32.67
27.03 - - - - 27.03
14.50 13.00 - - - 27.50
8.30 5.67 - - - 13.97
23.11 10.07 2.59 - - 35.77
28.00 8.00 - - 12 48.00
30.83 7.57 - - - 38.40
19.69 10.71 - - - 30.41
3.54 35.20 - - - 38.74
10.44 15.19 3.32 - - 28.94
14.52 14.67 2.78 - - 31.97
21.27 12.54 - - - 33.81
13.60 7.77 - - 40 61.45
20.19 - 0.15 - - 20.34
2.43 13.16 0.19 - 15 31.20
16.87 12.29 0.47 4 33.19
8.49 10.43 1.09 10 12.13

49. CONTOH : ANALISIS BATASAN JENIS BELANJA
Belanja Barang dan Jasa
B Hbis Pakai B Bhn/Mat B Jasa Kan B Asuran B Rawat B Cetak B Sewa B Mamin B Pak Din B Pak Kerja B Pak Ttnt B Pjln Din Jml Barang
- - - - 2.40 - - 23.57 - - - 24.17 50.13
2.84 3.06 4.94 - - 1.58 6.75 20.25 - - - 16.65 56.05
6.61 2.34 11.76 - - 11.50 5.72 27.88 - - - 22.60 88.40
13.58 - 3.59 - - 1.84 17.90 12.99 - - - 25.14 75.04
4.19 - - - 1.44 2.34 7.80 11.76 - 38.40 - 1.40 67.33
6.44 - 2.80 - 7.92 11.26 2.00 16.35 - - - 26.20 72.97
18.43 8.41 1.67 - - 3.17 3.00 12.23 - - - 25.60 72.50
5.48 - 2.17 - 3.60 2.75 36.33 21.48 - - - 14.23 86.03
2.47 - 1.08 - 9.50 1.94 7.78 25.35 - 12.67 - 3.44 64.23
2.74 9.07 0.87 - - 5.19 4.80 12.19 - - - 17.15 52.00
4.57 - 0.67 - - 5.36 20.54 17.79 - - - 12.66 61.60
10.38 2.00 9.33 - - 16.82 6.40 19.86 - - - 4.80 69.59
2.05 20.96 0.48 - - 0.83 - 26.91 - - - 10.04 61.26
1.89 - 1.38 - 6.53 0.80 8.29 35.35 - 13.12 - 3.70 71.06
1.53 - 1.16 - 8.04 1.36 8.34 33.81 - 10.14 - 3.65 68.03
17.32 5.90 3.00 - - 2.19 4.70 15.53 - - - 17.55 66.19
4.81 0.29 4.53 - - 7.86 5.81 14.05 - - - 1.19 38.55
2.48 0.04 0.14 - - 12.03 25.03 33.70 - - - 6.24 79.66
5.17 0.48 3.93 - - 2.91 14.19 41.79 - - - 0.33 68.80
5.95 2.77 2.82 2.08 4.83 9.76 22.25 3.91 12.46 66.81
5.28 5.28 3.15 3.33 4.78 9.29 9.00 9.48 9.33 12.13

50. CONTOH : HASIL ANALISIS RINCIAN BELANJA
Obyek dan Pengendali Belanja Rata-rata (%) Batas bawah (%)
Batan atas
(%)
1. BELANJA PEGAWAI 33.19 27.12 39.25
1.1. Honorarium PNS 16.87 12.62 21.12
1.2. Honorarium Non PNS 12.29 7.08 17.50
1.3. Uang Lembur 0.47 - 1.02
1.4. Belanja Kursus 3.55 - 8.48
2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.81 60.75 72.88
2.1. Belanja Bahan Pakai Habis 5.95 3.31 8.59
2.2. Belanja Bahan/Material 2.77 0.13 5.40
2.3. Belanja Jasa Kantor 2.82 1.24 4.39
2.4 . Belanja Perawatan 2.08 0.41 3.74
2.5 . Belanja Cetak dan Penggandaan 4.83 2.44 7.22
2.6 . Belanja Sewa 9.76 5.11 14.40
2.7. Belanja Makanan dan Minuman 22.25 17.75 26.75
2.8. Belanja Pakaian Kerja 3.91 - 8.65
2.9. Belanja Perjalanan Dinas 12.46 7.80 17.12
3. BELANJA MODAL - - -
Jumlah Anggaran 100.00 87.87 112.13

52. PEDOMAN IMPLEMENTASI ASB
Langkah-langkah Implementasi ASB :
1. Temukan ASB yg sesuai dng renc kegiatan.
2.Dari ASB yang ditemukan,tentukan estimasi
maksimal total belanja kegiatan berdasarkan
rumusan fungsi biaya ASB itu.
3.Alokasikan Total Belanja tersebut ke dlm
rincian komponen belanja sesuai dengan
prosentase yang ada pada ASB ybs.
4.Memasukkan rincian komponen alokasi belanja
tersebut ke dlm RKA-SKPD.

53. CONTOH KASUS PENERAPAN ASB
Kegiatan :
“Peningkatan Ketrampilan bidang
manajerial untuk pengusaha UMKM
sebanyak 50 pengusaha”
LANGKAH 1 ASB 01 : Diklat

54. MENENTUKAN TOTAL BELANJA
Dari data dapat diartikan bahwa : X = 50 org,
Maka est belanja total diperkirakan sebesar:
 Y = 5.520.152,45 + 450.200,25 X
 Y = 27.760.165
 Atau dibulatkan menjadi : Y = 27.800.000,00
 Dengan demikian Estimasi Anggaran
kegiatan Peningkatan Ketrampilan bidang
Manajerial itu adalah sebesar Rp.
LANGKAH2

55. TENTUKAN ALOKASI JENIS BELANJA
 Dari tabel batasan alokasi belanja, tentukan
proporsi alokasi masing-masing jenis belanja !.
 Proporsi alokasi jenis belanja tidak harus
menggunakan angka rata-rata, yang penting
berada pada batasan minimal dan maksimal.
 Jumlah total alokasi jenis belanja adalah 100
persen.
 Kalikan angka proporsi dengan totan belanja.
LANGKAH3

56. DISTRIBUSI ALOKASI JENIS BELANJA
Obyek dan Pengendali Belanja Rata-rata (%) Estimasi Belanja (RP)
(1) (2) (3)
1. BELANJA PEGAWAI 33.19 9.226820
1.1. Honorarium PNS 16.87 4.689.860
1.2. Honorarium Non PNS 12.29 3.416.620
1.3. Uang Lembur 0.47 130.660
1.4. Belanja Kursus 3.55 986.900
2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.81 18.573.180
2.1. Belanja Bahan Pakai Habis 5.95 1.654.100
2.2. Belanja Bahan/Material 2.77 770.060
2.3. Belanja Jasa Kantor 2.82 783.960
2.4 . Belanja Perawatan 2.08 578.240
2.5 . Belanja Cetak dan Penggandaan 4.83 1.342.740
2.6 . Belanja Sewa 9.76 2.713.280
2.7. Belanja Makanan dan Minuman 22.25 6.185.500
2.8. Belanja Pakaian Kerja 3.91 1.086.980
2.9. Belanja Perjalanan Dinas 12.46 3.463.880
3. BELANJA MODAL - -
Jumlah Anggaran 100.00 27.800.000

57. MEMASUKKAN RINCIAN KE RKA-SKPD
 MEMASUKKAN RINCIAN
BELANJA KE DALAM RKA-
SKPD KEGIATAN (2.2.1).
LANGKAH 4

59. KEPUTUSAN WALIKOTA  ASB
 Keputusan Walikota tentang
Pedoman Analisis Standar Belanja
dilampiri dengan:
 A. Pengelompokan Kegiatan
 B. Formulasi ASB, yang terdiri:
 Model Persamaan ASB
 Rincian Belanja ASB
 C. Implementasi ASB dilengkapi dengan
2 contoh implementasi kegiatan.

60. PENGELOMPOKAN KEGIATAN 01.
ASB 01 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
ASB 01 ini menjadi acuan bagi SKPD di
lingkungan Pemerintah Daerah dalam
penyusunan anggaran belanja kegiatan
penyediaan jasa surat menyurat yang berupa
jasa pengiriman surat dari SKPD tersebut kepada
pihak luar dan kegiatan sejenis lainnya dalam
rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan dan
memberikan pelayanan kepada masyarakat.

61. FORMULASI ASB 01.
ASB 01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
Batasan
Penyediaan jasa surat menyurat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh SKPD
berkaitan dengan penyediaan jasa pengiriman surat dari SKPD itu kepada pihak di
luar dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD menyelenggarakan
pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.ASB Penyediaan
Jasa Surat Menyurat ini terutama dipengaruhi oleh jumlah surat yang dikirimkan
per tahun.
ASB Penydiaan Jasa Surat Menyurat
ASB Penyediaan Jasa Surat Menyurat dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi
biaya sebagai berikut:
Y = 1.191.038,75 + 320,49 X
Dimana : Y = Nilai Anggaran Penyediaan jasa Surat Menyurat,dan
X = Jumlah Surat yang dikirim.
Arti persamaan fungsi biaya dimaksud adalah bahwa :
a. Biaya tetap kegiatan : Rp.1.191.038,75
b. Biaya variabel kegiatan : Rp.320,49 per lbr surat yang dikirim.

62. FORMULASI ASB 01.
Obyek dan Pengendali Belanja Rata-rata (%) Batas bawah (%) Batas atas (%)
1. BELANJA PEGAWAI - - -
1.1. Honorarium - - -
1.2. Honorarium Non - - -
1.3. Uang Lembur - - -
1.4. Belanja Kursus - - -
2. BELANJA BARANG DAN JASA 100.00 96.70 104.05
2.1. Belanja Bahan Pakai Habis 98.72 96.70 100.74
2.2. Belanja Bahan/Material - - -
2.3. Belanja Jasa Kantor 1.28 - 3.30
2.4 . Belanja Perawatan - - -
2.5 . Belanja Cetak dan Penggandaan - - -
2.6 . Belanja Sewa - - -
2.7. Belanja Makanan dan Minuman - - -
2.8. Belanja Pakaian Kerja - - -
2.9. Belanja Perjalanan Dinas - - -
3. BELANJA MODAL - - -
Jumlah Anggaran 100.00 96.70 104.05
Tabel 01.Batasan Alokasi Belanja ASB Pelayanan Jasa Surat

63. MATUR NUWUN

64. Nama : SUMARDI
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 08 September 1962
Agama : Islam
Status : Menikah, dengan 6 anak
Alamat Kantor : Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Jl. Ir Sutami No. 36 A Surakarta.
Telpon: 0271-668607, Fax: 0271-668609, HP: 081329903563 E-mail: smd_ekon@yahoo.co.id.
Alamat Rumah : Jl. Cendrawasih No. 11, Blok A1, Perum UNS V Palur, Ngringo, Jaten, Karanganyar.
Telpon: 0271-8200579, 0271-826194.
PENGALAMAN/PEKERJAAN
 Residen Konsultas Pogram and Financial, Planning, Analysis, Control – Koordinasi (PAFPACK) untuk Pemerintah Propinsi
DIY, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Semarang, Tahun 1991 – 1994.
 Konsultan Revenue Improvement Action Plan (RIAP) untuk Kota Surakarta, Tahun 1995 - 1996.
 Konsultan GLG-GTZ untuk Penguatan Kapasitas Pemda dalam Penganggaran Daerah untuk meningkatkan Pelayanan
Publik.
 Konsultan Perencanaan dan Penganggaran Daerah pada PT. Duta Wirya Surakarta, Pusat Pengembangan Ekonomi
Regional (PUSPER) Jakarta, Lembaga Studi dan Pengembangan Otonomi Daerah (LSP-OTDA) Yogyakarta, Lembaga
Studi dan Pengembangan Ekonomi dan Otonomi Daerah (LSP-EKoDA) Yogyakarta, Citra Daya Insani Yogyakarta,
Yogyakarta Management Consultant (YMC) Yogyakarta, LPP Dharma Mulia Yogyakarta, LP2OD Jakarta, PT. Kharisma
Bengawan Solo (KBS) Surakarta, Lembaga Asistensi Pemerintah Daerah (LAPD) Yogyakarta, PT. Sumaplan Adicipta
Persada Jakarta, PT. Mitra Agung Manunggal Samarinda, CV Nirmana Semarang, CV Bromas Damar Kahuripan
Sukoharjo, CV Hastha Bhawana Surakarta, CV. Pakarsemi Sukoharjo, CV. Kharisma Sukoharjo, Pusat Pengembangan
Ekonomi Pembangunan (PPEP) FE UNS, Pusat Penelitian Pedesaan dan Pengembangan Daerah (Puslitdesbangda)
LPPM UNS, Pusat Kajian Hukum dan Pemberdayaan Otonomi Daerah (PKHPOD), Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan
Publik (PKHKP), Pusat Kajian Hukum dan Budaya FH UNS Surakarta, LKP-OTDA Catur Mitra Yogyakarta, dll.
JABATAN SEKARANG
 Kepala Divisi Penelitian dan Pengkajian Pusat Pengembangan Ekonomi Pembangunan (PPEP) Fakultas Ekonomi UNS
Surakarta.
B I O D A T A

65. PENGELOMPOKAN KEGIATAN
ASB 03 : Pendidikan dan Pelatihan
a.Pelatihan Tim SAR (Search and Resque)
b.Pendidikan Kehansipan
c. Pendidikan Politik bagi Ormas, Orpol,dan Orsos
d.Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja
e.Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik
f. Pelatihan bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kompetensi
g.Pelatihan Pengelolaan Adm Kelurahanbagi Perangkat Kelurahan
h.Pelatihan Ketrampilan Produktivitas Tenaga Kerja
i. Pelatihan Fasilitator Pengarusutamaan Gender
j. Pelatihan Ketrampilan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
k.Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Cacat
l. Pendidikan Keaksaraan
m. Pelatihan Pembimbing Penyandang Cacat
n.Pelatihan Peningkatan Mutu bagi Pengusaha Industri Kecil
o.Pelatihan Desain Batik
p.Pendidikan dan Latihan Penatausahaan Keuangan Daerah
q.Pendidikan dan Latihan Pelatih dan Wasit
r.Peningkatan Kapasitas (SDM) melalui pembentukan kader LH
s.dan kegiatan yang sejenis lainnya.

66. FORMULASI ASB 03.
ASB 03.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Batasan
Pendidikan atau pelatihan adalah kegiatan Pemerintah Daerah melalui Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk meningkatkan kemampuan dan
ketrampilan perangkat daerah,kader maupun kelompok warga masyarakat
melalui pendidikan atau pelatihan.ASB Pendidikan dan Pelatihan ini
terutama dipengaruhi oleh jumlah peserta dan jumlah hari.
ASB Pendidikan dan Pelatihan
ASB Pendidikan dan Pelatihan dapat dinyatakan dalam persamaan fungsi biaya
sebagai berikut:
Y = 21.057.659,16 + 885.219,11 X
Dimana : Y = Nilai Anggaran Pendidikan dan latihan,dan
X = Jumlah peserta dan hari Pendidikan dan latihan (orang hari),
Arti persamaan fungsi biaya dimaksud adalah bahwa :
a. Biaya tetap kegiatan : Rp.21.057.659,16
b. Biaya variabel kegiatan : Rp.885.219,11 per orang hari peserta Diklat.

67. FORMULASI ASB 03.
Obyek dan Pengendali Belanja Rata-rata (%) Batas bawah (%) Batan atas (%)
1. BELANJA PEGAWAI 33.19 27.12 39.25
1.1. Honorarium 16.87 12.62 21.12
1.2. Honorarium Non 12.29 7.08 17.50
1.3. Uang Lembur 0.47 - 1.02
1.4. Belanja Kursus 3.55 - 8.48
2. BELANJA BARANG DAN JASA 66.81 60.75 72.88
2.1. Belanja Bahan Pakai Habis 5.95 3.31 8.59
2.2. Belanja Bahan/Material 2.77 0.13 5.40
2.3. Belanja Jasa Kantor 2.82 1.24 4.39
2.4 . Belanja Perawatan 2.08 0.41 3.74
2.5 . Belanja Cetak dan Penggandaan 4.83 2.44 7.22
2.6 . Belanja Sewa 9.76 5.11 14.40
2.7. Belanja Makanan dan Minuman 22.25 17.75 26.75
2.8. Belanja Pakaian Kerja 3.91 - 8.65
2.9. Belanja Perjalanan Dinas 12.46 7.80 17.12
3. BELANJA MODAL - - -
Jumlah Anggaran 100.00 87.87 112.13
Tabel 03.Batasan Alokasi Belanja ASB Pendidikan & Palatihan