2. PP NO 29 TH 1986
Hambatan birokratis dan
metodologis
PP NO 51 TAHUN
1993
UU NO 23 Tahun 1997 (PLH)
PP NO 27 TAHUN
1999
(Pelimpahan hampir semua kewenangan penilaian
AMDAL kepada daerah)
3. Untuk memastikan bahwa pembangunan
suatu rencana usaha dan/atau kegiatan
yang dilaksanakan bermanfaat dan tidak
mengorbankan lingkungan hidup
4. Amdal merupakan kajian dampak besar
dan penting terhadap usaha/kegiatan
yang direncanakan pada lingkungan
hidup sebagai dasar dalam proses
pengambilan keputusan
5. • Undang – Undang No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan
lingkungan hidup
• Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999 tentang AMDAL
• PERMENEG LH No.2 tahun 2000 tentang Panduan Penilaian
Dokumen AMDAL
• KEP.MENEG LH No.40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja
Komisi Penilai AMDAL
• PERMENEG LH No.11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL.
• Kep. Ka. BAPEDAL No.8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan
Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL
• Kep. Gubernur Jateng No.25 tahun 2000 tentang Keterlibatan
Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.
6. 1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.
2. Eksploitasi SDA (terbaharui dan tidak)
3. Proses keg-potensial timbulkan pemborosan, pencemaran,
kerusakan LH, kemerosotan SDA dalam pemanfaattannya.
4. Proses kegiatan yang pengaruhi LA, LB dan LS.
5. Proses yang pengaruhi pelestarian kawasan KSDA,
perlindungan cagar budaya.
6. Introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik.
7. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati.
8. Penerapan tekno yang potensi besar pengaruhi LH.
9. Kegiatan yang punya resiko tinggi atau pertahanan negara.
7. 1.Jumlah manusia yang akan terkena dampak.
2.Luas wilayah persebaran dampak.
3.Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
4.Banyaknya komponen lingkungan yang
terkena dampak
5.Sifat komulatif dampak.
8.
9. BAGI PEMERINTAH
1. Sbg alat pengambilan keputusan ttg
kelayakan LH dari suatu rencana usaha /
kegiatan
2. Bahan masukan perencanaan pembangunan
wilayah
3. Mencegah kerusakan potensi wilayah dan
menjaga kelestarian LH
10. BAGI MASYARAKAT
1. Tahu renc pembangunan daerah, shg dpt
siap2 utk berpartisipasi
2. Tahu untung rugi bagi masyarakat tiap
pembangunan usaha
3. Tahu hak dan kewajiban dg adanya usaha
tsb dlm kelestarian LH
11. BAGI PEMRAKARSA
1. Tahu masalah lingkungan pra – proses –
pasca operasi
2. Sbg pedoman pelaksanaan pengelolaan dan
pengawasan LH
3. Tahu hak dan kewajiban dg adanya usaha
tsb dlm kelestarian LH
12. DASAR PERMENEG LH NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG JENIS
RENCANA USAHA DAN / ATAU KEGIATAN YANG WAJIB
DILENGKAPI DENGAN AMDAL
Diluar ketentuan dimaksud wajib disusun Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dg
acuan KEPMEN LH NO 86 TAHUN 2002
A. Bidang Pertahanan
B. Bidang Pertanian
C. Bidang Perikanan
D. Bidang Perhubungan
E. Bidang Industri (semen, Pulp, Kawasan Industri,dll)
F. Bidang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)
G. Bidang Pek Umum :
- TPA Sampah
- incinerator
- composting plant
Dan lain - lain
13. 1. Lokasi Rencana usaha / kegiatan :
Lampiran III : PERMENEG LH NOMOR 11 TAHUN 2006
Rencana Usaha / Kegiatan diluar Daftar Wajib Amdal, tetapi wajib
dilakukan UPL dan UKL dg langkah :
Apakah Rencana Usaha /
Kegiatan
Ya/tdk/ragu
Jelaskan singkat
Berdampak penting
(ya/tdk/ragu
a. Ubah tata guna lahan
b. Ubah regenerasi,
kualitas SDA
c. Ubah daya absorbsi
lahan
14. 2. Karakteristik Rencana Usaha
Apakah Rencana Usaha /
Kegiatan
Ya/tdk/ragu
Jelaskan singkat
Berdampak penting
(ya/tdk/ragu
a. Ubah bentuk dan bentangan lahan
b. Akan ekploitasi SDA
c. Timbulkan pemborosan,
pencemaran dan kerusakan SDA
d. Pengaruhi LA, LB, LS
e. Gunakan bahan hayati dan nabati
f. Dg teknologi berpengaruh pd LH
g. Resiko tinggi / pertahanan nasional
Bila ada jawaban YA, indikasi wajib AMDAL
15. L3. penentuan dampak penting
Untuk tiap jawaban YA pada L1 dan L2, telusuri :
1. Jumlah manusia yg akan terkena dampak
2. Luas wilayah sebaran dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak
4. Banyaknya komponen Lingk lain yg terkena
5. Sifat kumulatif dampak
6. Berbalik atau tidaknya dampak
16. L4. bila dalam 10 tahun terkhir
1. Usaha tsb senantiasa timbulkan dampak
penting negatif hampir serupa dg di t4
lain
2. Tidak ada IPTEK yg dapat atasi dampak
18. Aspek yg dinilai gol UPL, UKL
1. Identitas pemrakarsa
2. Tujuan dan manfaat usaha
3. Lokasi rencana usaha
4. Kegiatan Usaha tsb
5. Alternatif usaha berdasarkan hasil studi
6. Jenis usaha dan jumlah produksi
7. Proses produksi
8. Rona Lingkungan awal
9. Perkiraan dampak penting
19. 1. KERANGKA ACUAN ANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN (KA-ANDAL) RUANG LINGKUP
KAJIAN.
2. ANALISIS DAMPAK LIGKUNGAN (ANDAL)
TELAAHAN CERMAT : Dampak, Renc Kegiatan
sesuai KA ANDAL
3. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL)
Penanganan Dampak Besar & Penting
4. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL)
Pemantauan Komponen Yang Dikelola & Rencana
Kegiatan atasi dampak
20. 1. Amdal Kegiatan Tunggal (dibawah 1 instansi)
2. Amdal Kegiatan Terpadu/Multisektor (lebih dari 1
instansi/kesatuan hamparan ekosistem).
3. Amdal kegiatan dalam kawasan (zona perkembangan
wilayah/hamparan).
21. 1.Proses Penapsiran (screening) wajib
AMDAL.
2.Proses Penyusunan dan penilaian KA-
ANDAL, ANDAL, Rencana Pengelolaan
Lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL).
22. Kepala
BAPEDAL/Gubernur Komisi Penilai AMDAL
Pemrakarsa (dibantu
konsultan)
KERANGKA ACUAN KERJA
PENILAIAN KA-ANDAL
KEPUTUSAN KA-ANDAL
DASAR BAGI PENYUSUNAN
STUDI ANDAL
PENYUSUNAN
ANDAL, RKL, RPL
PENILAIAN ANDAL, RKL, RPL
KEPUTUSAN ANDAL, RKL, RPL
TDK LAYAK LING
LAYAK LING PEMBERIAN IJIN USAHA
26. Dokumen RKL dan RPL
1. RKL :
a. pernyataan melaksanakan RKL
b. tujuan pengelolaan LH
c. kebijakan Usaha dibidang LH
d. komponen LH yg terdampak
e. Dampak penting yang harus di kelola
2. RPL :
a. komponen LH yg terdampak
b. Dampak penting yang harus di kelola
c. sumber dampak
d. Tolok Ukur dampak
e. lokasi dan jadwal pemantauan
27. BERDASARKAN KEPMEN.LH NO 40 TH 2000
TERDAPAT 3 (TIGA) KOMISI PENILAI AMDAL YAITU:
- Komisi Penilai AMDAL Pusat;
- Komisi Penilai AMDAL Provinsi;
- Komisi Penilai AMDAL Kab/Kota.
Ahli Kesehatan Lingkungan…?
28. TUGAS
POKOK AHLI
KESLING
WAS RUMAH SEHAT
WAS TEMPAT DAN
PENGOLHAN MAKANAN
WAS LIMBAH DILUAR
PABRIK
WAS TEMPAT UMUM
WAS KUALITAS AIR
BERSIH
WAS PEMBUANGA TINJA
PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN AMDAL
KA.
ANDAL
NARASUMBER
ANDAL
NARASUMBER
PENGAWAS/PEMANTAU
NARASUMBER
RKL/RPL
ALIRAN TUGAS :
Ada penyimpangan Ahli Kesling (Puskesmas) DINKES Bupati
(tembusan perusahaan/pabrik)
STATUS :
Narasumber : kegiatan perusahaan (pra konstruksi-pasca
konstruksi)
Pengawas/pemantauan : Pemantauan RKL/RPL
29. TUJUAN :
- Mengetahui pelaksanaan RKL dan RPL;
- Mengetahui tingkat ketaatan pemrakarsa dalam
pengelolaan dan pemantauan;
- Mengetahui efektifitas pelaksanaan RKL dan RPL dalam
menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan;
INSTANSI YANG MEMANTAU
1. Pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan;
2. PEMPROV, Kab/Kota yg bersangkutan;
3. Instansi teknis/sektor yang bersangkutan (termasuk
Dinaskesehatan Petugas Sanitasi / Ahli Kesling;
4. BAPEDALDA (Prop, Kab/Kota)
30. TAHAPAN TEKNIK
PERAN SERTA
TUJUAN RUANG
LINGKUP
PESERTA
Persiapan
penyususnan
AMDAL
1. Public Display
2. Material for
mass media
Mengiformasikan
tentang kegiatan
sda
Informatif
sda
Masyarakat
terkena dampak
dan stakeholders
sda
Penyusunan
KA ANDAL
1. Public display
2. Public Meeting
3. Public appraisal
4. Workshop dan
seminar
Menginformasikan
ttg keg
Mengidentifikasi
dan menghimpun
umpan balik
Mengharapkan
penilaian masy
sda
Informatis
Konsultatif
Sda
Informatif &
Konsultatif
Sda
Masy terkena
dampak
Masy terkena
dampak dan
stakeholders
Penilaian KA-
ANDAL
1. Seminar /
public review
Mengevaluasi
dokumen dan
proses
perlingkupan
Informatif
dan
konsultatif
Premrakarsa &
komisi penilai
AMDAL
31. Penyususna
n ANDAL,
RKL &
RPL
1. Wawan
cara men
dalam
2. FGD
-Mengidentifi
kasi dampak :
- Memperoleh
umpan balik
- Memperoleh
gagasan utk
RKL
sda
Informatif
dan
Konsultatif
Kemitraan
Masy
terkena
dampak
sda
Penilaian
ANDAL,
RKL &
RPL
1. Seminar
/public
review
Mengevaluasi
dokumen dan
menerima
masukan
kemitraan Pemrakarsa
& Komisi
Penilai
AMDAL
32. Masyarakat
berkepentingan
Instansi yang
bertanggungjawab
Pemrakarsa
PENGUMUMAN RENC.USAHA
DAN KEGIATAN
PENGUMUMAN
PERSIAPAN
PENYUSUNAN AMDAL
SARAN, PENDAPAT,
DAN TANGGAPN
PENYUSUNAN KA-
ANDAL
PENILAIAN KA – ANDAL OLEH
KOMISI
KEPUTUSAN KELAYAKAN LING.HIDUP KKA.BAPELDA/GUBERNUR
KONSULTASI
SARAN, PENDAPAT,
DAN TANGGAPN
PENYUSUNAN
ANDAL, RKL, RPL
PENILAIAN ANDAL, RKL, RPL
OLEH KOMISI
SARAN, PENDAPAT,
DAN TANGGAPN
33. 1.Setelah 3 tahun rencana usaha dan / atau
kegiatan tidak dilaksanakan;
2.Pemrakarsa melakukan perubahan lokasi
rencana design, proses, kapasitas, bahan
baku, bahan penolong dan perub/lingk alam.
34. Sebuah pabrik pulp kertas di kabupaten x telah berdiri 3 tahun yang lalu. Pada awal
pendiriannya banyak disambut baik oleh masyarakat sekitar karena dapat menyerap
tenaga kerja lokal.
Namun setelah 3 tahun kemudian, masyarakat resah karena muncul kasus-kasus
pencemaran limbah. Yang diduga berasal dari pabrik tersebut. Akibat yang terjadi
diantarannya adalah munculnya penyakit gatal-gatal dan adanya perubahan warna
air dan bau pada sumur serta sungai yang ada di lingkungan pabrik yg sangat
mengganggu kesehtan dan kenyamanan masyarakat.
…………………………………………………………………………………………dst
Sebagai petugas pengawas lingkungan Kabupaten datang ke lokasi lingkungan
pabrik, terlebih dahulu Kepala Dinas LH meminta ijin kepada pabrik yang
bermasalah untuk pemeriksaan pendahuluan terhadap kasus pencemaran
limbahnya.
Anda sebagai Petugas pengawas lingkungan di wilayah pabrik bermasalah tersebut,
dan kebetulan oleh Kepala Dinas LH diminta untuk membantu mengenai
permaslahan pencemaran itu. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk
memeriksa kasus pencemaran limbahnya.
35. 1. Periksa daerah yang dianggap tercemar;
2. Pengambilan contoh bahan yang diduga tercemar,
misal : air sungai, air sumur, saluran yang tercemar
dan dsb.
3. Ambil air sungai pada bagian luar pabrik (upstream)
dan hilir (downstream).
4. Mewanwancarai Pemerintah setempat.
36. 1. Tentukan lokasi pengambilan contoh.
2. Tentukan titik pengambilan contoh.
3. Tentukan frekuensi pengambilan contoh.
4. Pengukuran debit aliran.
5. Lakukan pengambilan contoh.
6. Lakukan uji kualitas air dilapangan.
7. Lakukan pengolahan pendahuluan dan pengawetan
contoh.
8. Pemberian label, pengepakan dan pengangkutan
contoh uji dan apabila diperlukan pemberian segel
pada tutup penampung contoh uji serta membuat
berita acara penyegelan.
37. 1. Mewakili limbah cair yang dikeluarkan pabrik;
2. Lokasi pengambilan contoh uji harus tepat (mewakili
seluruh sistem pembuangan limbah cair
keseluruhan);
3. Waktu pengambilan contoh harus tepat (saat pabrik
beroprasi secara normal);
4. Contoh yang diambil tdk terkontaminasi dengan zat
lain atau tercampur air hujan;
5. Metode pengambilan contoh sesuai SNI/atau
panduan pemerintah.
38. 1. Lokasi sulit dicapai (curam, terjal, berbahaya);
2. Waktu pembuangan limbah cair kadang tidak
kontinyu (misal hanya malam hari);
3. Ada saluran tersembunyi mengalir di bawah
perumahan air sungai , laut atau danau;
4. Arus sungai sangat deras, ombak terlalu besar, sulit
mengambil contoh;
5. Pihak pabrik, menahan petugas pemeriksa di kantor
pabrik agar dengan jangan mengambil contoh.
(pabrik punya kesempatan menutup kran air limbah
cair, mengoperasikan IPAL atau pencemaran
tersembunyi.