Dokumen tersebut membahas sumber-sumber pembiayaan konvensional dan non-konvensional untuk pembangunan, meliputi pembiayaan melalui pendapatan (pajak, retribusi), hutang (pinjaman, obligasi), dan kekayaan (hasil SDA, joint ventura). Sumber konvensional berasal dari pemerintah (APBN, APBD), sedangkan non-konvensional meliputi instrumen seperti betterment levies, development impact fee, dan kerja sama pemerintah-swasta.

1. SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN
(KONVENSIONAL DAN NON
KONVENSIONAL)

2. SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN
1. Konvensional: sumber-sumber
pembiayaan yang diperoleh dari
pemerintah, yaitu dari anggaran
pemerintah (APBN/APBD)
2. Inkonvensional: sumber-sumber
pembiayaan yang diperoleh dari
kolaborasi antara pemerintah, swasta,
dan masyarakat (obligasi, dana pensiun,
tabungan masyarakat, zakat, dan dana-
dana dari masyarakat lainnya)

3. SUMBER PEMBIAYAAN
KONVENSIONAL
 Bentuk:
Anggaran pemerintah pusat
Anggaran pemerintah daerah
 Teori anggaran:
Pemerintah Tujuan
Hak kewajiban
Uang / Anggaran
penerimaan pengeluara
n
Rakyat

4. PENGERTIAN ANGGARAN
 DEFINISI:
 Perkiraan atau rencana pengeluaran (biaya) dan semua
pendapatan untuk menutup biaya tersebut dalam suatu
jangka waktu tertentu yang disusun secara sistematis dalam
bentuk-bentuk tertentu dengan prosedur tertentu.
 Anggaran: APBN ; APBD
 SIFAT-SIFAT HUKUM:
 Ditetapkan dengan undang-undang/Perda:
 Priodisitas dan kontinuitas  memiliki periode waktu
 Materiil  hanya mengikat pemerintah

5. ASAS-ASAS ANGGARAN:
 Kelengkapan:
seluruh pengeluaran dan penerimaan harus terdapat pada anggaran dan
dibawah pengawasan DPR
 Spesialisasi:
- Spesialisasi kualitatif: jumlah tertentu yang digunakan harus sesuai dengan
tujuan yang disebutkan
- spesialisasi kuantitatif: tidak diperbolehkan melampaui jumlah yang telah
ditetapkan
- spesialisasi menurut urutan: dibebankan pada dept/dinas tertentu untuk
melaksanakannya
 Berkala (priodisitas):
berkaitan dengan jangka waktu dan sistem pengawasannya
 Formal (bentuk tertentu):
Anggaran disusun dalam bentuk UU/Perda sehingga dapat mengikat “semua
pihak”
 Keterbukaan (publisitas):
segala bentuk penerimaan dan pengeluaran negara terbuka untuk umum

6. FUNGSI ANGGARAN:
 Fungsi Politik:
adanya kesempatan kekuatan-kekuatan politik di dalam
(DPR) yang ikut menyusun/memilih keinginan2 mereka,
serta memberi kuasa kepada pemerintah untuk
melaksanakannya
 Fungsi Yuridis:
dokumen yang berbentuk undang-undang yang mengikat
khususnya pemerintah yang berhubungan dengan
pengeluaran dan penerimaan negara. Fungsi yuridis
merupakan sarana yang membatasi pemerintah dalam hal
pengeluran yang melampaui batas-batas anggaran
 Fungsi Ekonomi:
anggaran mencerminkan besarnya skala pembangunan yang
diperlukan sesuai dengan tuntutan ekonomi yang dapat
digunakan oleh negara

7. SISTEM PENYUSUNAN ANGGARAN
1. Tradisional Budgeting System
2. Performance Budgeting System
3. Planning, Programming, Budgeting
System (PPBS)

8. PERBEDAAN SISTEM ANGGARAN:
KETERANGAKETERANGA
NN
TRADISIONALTRADISIONAL PERFORMANCEPERFORMANCE PPBSPPBS
PengertianPengertian
budgetbudget
Perkiraan rencanaPerkiraan rencana
penerimaan-pengeluaranpenerimaan-pengeluaran
dana dan merupakan alatdana dan merupakan alat
yang mencerminkanyang mencerminkan
pengesahan pendapatanpengesahan pendapatan
dan belanja negaradan belanja negara
MencerminkanMencerminkan
program kerjaprogram kerja dandan
sbg alat manajemensbg alat manajemen
untuk mengukuruntuk mengukur
prestasiprestasi
Kebijakan dlm prosesKebijakan dlm proses
alokasi sumber-alokasi sumber-
sumber ekonomisumber ekonomi yangyang
langka untuklangka untuk
memenuhi kebutuhanmemenuhi kebutuhan
yang tidak terbatasyang tidak terbatas
LandasanLandasan
pengukuranpengukuran
Besar-kecilnyaBesar-kecilnya
pengeluaran; jikapengeluaran; jika
seimbang dikatakanseimbang dikatakan
berhasilberhasil
Performance atauPerformance atau
prestasi dariprestasi dari
tujuan/hasil anggarantujuan/hasil anggaran
yang efisienyang efisien
KeberhasilanKeberhasilan
rencana/programrencana/program
dalam mencapaidalam mencapai
tujuan negaratujuan negara
OrientasiOrientasi Pertanggung-jawabanPertanggung-jawaban
pelaksanaan anggaranpelaksanaan anggaran
Pendayagunaan danaPendayagunaan dana
yang tersedia untukyang tersedia untuk
mencapai hasil yangmencapai hasil yang
optimaloptimal
Penyusunan rencanaPenyusunan rencana
dan programdan program
PengelompokkaPengelompokka
n pos-posn pos-pos
anggarananggaran
Didasarkan atasDidasarkan atas objek-objek-
objek pengeluaranobjek pengeluaran
Didasarkan atasDidasarkan atas
rencana kegiatanrencana kegiatan,,
dan ditetapkan tolokdan ditetapkan tolok
ukur berupa standarukur berupa standar
biaya dan hasil kerjabiaya dan hasil kerja
Didasarkan atasDidasarkan atas
tujuan-tujuantujuan-tujuan yangyang
hendak dicapai dihendak dicapai di
masa mendatangmasa mendatang

9. ANGGARAN DI INDONESIA:
 Anggaran RI: APBN (pusat) dan APBD (daerah)
 Periode waktu: 1 januari – 31 desember (dulu: 1
april – 31 maret)
 Substansi: seluruh penerimaan dan pengeluran
dalam rupiah
 Penerimaan  pajak; bukan pajak: retribusi (iuran), transfer,
laba badan usaha, pinjaman (hutang)
 Pengeluaran: biaya pengeluaran rutin, pembangunan,
pelayanan kepentingan masyarakat, bantuan-bantuan sosial,
dll

10. SUMBER-SUMBER PENERIMAAN
KONVENSIONAL:
 Pajak: suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif
pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada UU,
pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak, tidak
ada balas jasa langsung yang ditujukan kpd penggunanya, ex:
pajak penghasilan, PBB, PPN, dll
 Retribusi: pungutan pemerintah karena pembayar menerima
jasa tertentu dari pemerintah, ex: retribusi parkir, retribusi
air/listrik, retribusi perijinan
 Transfer: sejumlah uang yang diterima pemerintah pusat /
daerah pembagian hasil sebagai sumber pembiayaanakibat, ex:
DAU, DAK, dana otonomi khusus, dll
 Hutang: sejumlah uang yang diterima pemerintah pusat/daerah
dg kewajiban mengembalikannya pada jangka waktu tertentu
kepada pemberi hutang, ex: hutang luar negeri, hutang antar
daerah, dll
 Laba perusahan: sejumlah uang yang diterima pemerintah
pusat/daerah yang berasal dari laba perusahannya, ex: laba
BUMN, BUMD

11. INSTRUMEN KEUANGAN BAGI
PEMBANGUNAN
1. Penguasaan sumber daya:
 Pemerintah (public)
 Swasta (private)
 Pemerintah – swasta (public-private)
1. Katagori instrumen:
 Pembiayaan melalui pendapatan (revenue financing)
 Pembiayaan melalui hutang (debt financing)
 Pembiayaan melalui kekayaan (equity financing)

12. TIPOLOGI INSTRUMEN:
PEMERINTAHPEMERINTAH
(PUBLIC)(PUBLIC)
SWASTASWASTA
(PRIVATE)(PRIVATE)
PEMERINTAH –PEMERINTAH –
SWASTASWASTA
(PUBLIC-PRIVATE)(PUBLIC-PRIVATE)
REVENUEREVENUE
FINANCINGFINANCING
KONVENSIONAL:KONVENSIONAL:
Pajak, retribusi, dllPajak, retribusi, dll
NON KONVENSIONAL:NON KONVENSIONAL:
Betterment leviesBetterment levies
KONVENSIONAL:KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:NON KONVENSIONAL:
Development impact feeDevelopment impact fee
KONVENSIONAL:KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:NON KONVENSIONAL:
LC/ LRLC/ LR
DEBTDEBT
FINANCINGFINANCING
KONVENSIONAL:KONVENSIONAL:
Segala jenis pinjamanSegala jenis pinjaman
(loan)(loan)
NON KONVENSIONAL:NON KONVENSIONAL:
ObligasiObligasi
KONVENSIONAL:KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:NON KONVENSIONAL:
Development exactionDevelopment exaction
KONVENSIONAL:KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:NON KONVENSIONAL:
Excess condemnation,Excess condemnation,
lingkagelingkage
EQUITYEQUITY
FINANCINGFINANCING
KONVENSIONAL:KONVENSIONAL:
Hasil kekayaan SDAHasil kekayaan SDA
NON KONVENSIONAL:NON KONVENSIONAL:
KONVENSIONAL:KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:NON KONVENSIONAL:
KONVENSIONAL:KONVENSIONAL:
NON KONVENSIONAL:NON KONVENSIONAL:
Join ventura, consesionJoin ventura, consesion

13. EKSPLORASI INSTRUMEN:
 Betterment levies:
pajak yang dikenakan pada pihak-pihak yang terkena eksternalitas
(+) akibat pembangunan sektor publik
 Development impact fee:
pengeluran yang dilakukan oleh konsumen akibat adanya
eksternalitas (-) dari suatu pembangunan oleh pihak swasta
 LC/LR
penyediaan sarana dan prasarana oleh pemerintah dan
masyarakat/swasta
 Development exactions:
pungutan dalam rangka pembangunan prasarana terhadap developer
yang ditentukan berdasarkan negosiasi/perjanjian antara developer
dengan institusi yang mewakili aktifitas masyarakat
 Excess Condemnation:
sejumlah tanah yang disisihkan untuk pembangunan prasarana
sebagian lainnya di berikan ke developer utk komersial, devlper
berkewajiban membayar prasarana

14.  Linkage:Linkage:
developer diharuskan menyediakan dan membiayai prasarana yangdeveloper diharuskan menyediakan dan membiayai prasarana yang
sejenis (paralel) di daerah lain yang kurang diinginkan, dalam rangkasejenis (paralel) di daerah lain yang kurang diinginkan, dalam rangka
mendapatkan persetujuan di daerah yang mereka inginkanmendapatkan persetujuan di daerah yang mereka inginkan
 Joint Ventura:Joint Ventura:
pengelolaan bersama-sama terhadap suatu sumber daya denganpengelolaan bersama-sama terhadap suatu sumber daya dengan
memadukan keunggulan yang dimiliki oleh swasta dan masyarakatmemadukan keunggulan yang dimiliki oleh swasta dan masyarakat
secara seimbangsecara seimbang
 Consesion:Consesion:
swasta mengambil alih seluruh kontrol perusahan (sumber daya)swasta mengambil alih seluruh kontrol perusahan (sumber daya)
dengan membeli seluruh aset pemerintahdengan membeli seluruh aset pemerintah
 Arisan???Arisan???
 Zakat???Zakat???
 Sumbangan sosial masyarakat???Sumbangan sosial masyarakat???
 SMF???SMF???