Pedoman ini memberikan panduan tentang penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pedoman ini menjelaskan konsep integritas dan etika, tujuan penerapannya, langkah-langkah implementasi, serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan terkait.

2. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PEDOMAN TEKNIS
PENYELENGGARAAN SPIP
SUB UNSUR
PENEGAKAN INTEGRITAS DAN
NILAI ETIKA
(1.1)
NOMOR : PER-1326/K/LB/2009
TANGGAL : 7 DESEMBER 2009

4. KATA PENGANTAR
Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) merupakan tanggung jawab Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan pasal 59
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini merupakan salah
satu cara untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistem
pengendalian intern, yang menjadi tanggung jawab
menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, sebagai
penyelenggara sistem pengendalian intern di lingkungan masing-
masing.
Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dan
tanggung jawab BPKP tersebut meliputi:
1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
2. sosialisasi SPIP;
3. pendidikan dan pelatihan SPIP;
4. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern
pemerintah.
Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka penerapan
unsur-unsur SPIP, yaitu:
1. lingkungan pengendalian;
2. penilaian risiko;
3. kegiatan pengendalian;
4. informasi dan komunikasi; dan
5. pemantauan pengendalian intern.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika i

5. Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP,
BPKP telah menyusun Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan
SPIP. Pedoman tersebut merupakan acuan langkah-langkah saja
yang perlu dibangun dan dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan SPIP. Selanjutnya, pedoman tersebut dijabarkan
ke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-masing sub
unsur pengendalian. Pedoman teknis sub unsur ini merupakan
acuan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam
penyelenggaraan sub unsur SPIP.
Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan Pedoman Teknis
Penyelenggaraan SPIP Sub Unsur Penegakan Integritas dan Nilai
Etika pada unsur Lingkungan Pengendalian dengan tujuan agar
tersedia standar acuan yang memberikan arah bagi instansi
pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan sistem
pengendalian intern pada sub unsur penegakan integritas dan nilai
etika. Pedoman teknis ini juga dimaksudkan sebagai acuan bagi
instansi pemerintah untuk menciptakan atau membangun
infrastruktur yang harus ada dalam penerapan sub unsur dimaksud.
Dalam penerapannya, pedoman ini hendaknya disesuaikan dengan
karakteristik masing-masing instansi, yang meliputi fungsi, sifat,
tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika ii

6. Pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,
masukan dan saran perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangat
diharapkan sebagai bahan penyempurnaan.
Jakarta, Desember 2009
Plt. Kepala,
Kuswono Soeseno
NIP 19500910 197511 1 001
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika iii

7. DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......................................................... 1
B. Sistematika Pedoman ............................................... 3
BAB II GAMBARAN UMUM PENEGAKAN INTEGRITAS
DAN NILAI ETIKA
A. Pengertian ................................................................. 5
B. Tujuan dan Manfaat .................................................. 8
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait .................. 10
D. Parameter Penerapan Penyelenggaraan .................. 13
BAB III LANGKAH PENERAPAN PENEGAKAN INTEGRITAS
DAN NILAI ETIKA
A. Tahap Persiapan ....................................................... 16
B. Tahap Pelaksanaan .................................................. 24
C. Tahap Pelaporan ...................................................... 43
BAB IV PENUTUP
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika iv

8. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada pasal 4
diatur tentang lingkungan pengendalian. Disebutkan pada
pasal 4 tersebut bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib
menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkungan
kerjanya, diantaranya dilaksanakan melalui penegakan integritas
dan nilai etika.
Penegakan integritas dan nilai etika adalah salah satu sub
unsur yang akan membangun lingkungan pengendalian karena
memengaruhi rancangan, administrasi, dan pemantauan atas
unsur pengendalian lainnya. Selanjutnya, pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur penegakan
integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4
huruf a, sekurang-kurangnya dilakukan dengan:
1. menyusun dan menerapkan aturan perilaku;
2. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada
setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah;
3. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan
terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap
aturan perilaku;
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 1

9. 4. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya
intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
5. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat
mendorong perilaku tidak etis.
Terlihat jelas bahwa penegakan integritas dan nilai-nilai
etika suatu organisasi dicapai dengan menerjemahkan ke dalam
suatu standar perilaku yang disebut kode etik atau aturan
perilaku. Kode etik atau aturan perilaku ini menjadi standar
perilaku organisasi dan individu, sebagai upaya dan cara
mencapai tujuan organisasi. Melalui penerapan kode etik atau
aturan perilaku, tujuan organisasi harus tercapai lebih dari
sekedar ketaatan terhadap hukum dan peraturan, tetapi juga
mempertimbangkan nilai-nilai yang menjadi prioritas organisasi.
Hal ini akan bisa tercapai melalui penegakan disiplin dan
keteladanan pimpinan.
Tegaknya integritas dan nilai etika orang-orang yang
melaksanakan SPIP merupakan kunci efektivitas pengendalian
instansi pemerintah. Oleh karena itu, tanpa penegakan integritas
dan nilai etika, efektivitas SPIP akan sulit ditingkatkan. Pada
kenyataannya, pelaksanaan integritas dan nilai etika bukan hal
yang sederhana dan mudah dilaksanakan, sehingga diperlukan
suatu pedoman teknis penyelenggaraan sub unsur penegakan
integritas dan nilai etika yang diharapkan akan dapat menjadi
panduan bagi instansi pemerintah dalam menerapkannya.
Pedoman Teknis Sub Unsur Penegakan Integritas dan
Nilai Etika ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pedoman
Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP, yang menjelaskan
bagaimana sub unsur penegakan integritas diimplementasikan
oleh instansi pemerintah. Pedoman sub unsur ini menjadi
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 2

10. langkah awal instansi pemerintah dalam membangun integritas
dan nilai etika, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
masing-masing instansi pemerintah. Pedoman ini tidak terlepas
dari butir-butir yang ada dalam daftar uji SPIP.
Tujuan pedoman teknis menjelaskan tahapan penerapan
penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub
unsur lingkungan pengendalian. Pedoman ini akan menjadi
acuan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam
membangun dan mengembangkan penegakan integritas dalam
rangka penerapan SPIP.
B. Sistematika Pedoman
Sistematika penyajian Pedoman Teknis Sub Unsur
Penegakan Integritas dan Nilai Etika ini sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini menguraikan latar belakang perlunya pedoman,
tujuan, dan ruang lingkup, serta sistematika pedoman.
Bab II Gambaran Umum Penegakan Integritas dan Nilai
Etika
Bab ini menguraikan pengertian, maksud, tujuan,
parameter penerapan, serta keterkaitannya dengan
peraturan yang berlaku.
Bab III Langkah-Langkah Penerapan Penegakan Integritas
dan Nilai Etika
Bab ini menguraikan langkah-langkah yang perlu
dilaksanakan dalam menyelenggarakan sub unsur
Penegakan Integritas dan Nilai Etika, yang terdiri dari
tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 3

11. Bab IV Penutup
Bab ini merupakan penutup, yang berisi hal-hal penting
yang perlu diperhatikan dan penjelasan atas
penggunaan pedoman ini.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 4

12. BAB II
GAMBARAN UMUM
PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
A. Pengertian
Integritas adalah konsistensi antara nilai dan tindakan.
Orang yang berintegritas akan bertindak konsisten sejalan
dengan nilai-nilai, kode etik, serta kebijakan organisasi dan/atau
profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk
melakukannya. Integritas didefinisikan pula sebagai suatu
kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana,
dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna
memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Bila
dikaitkan dengan kode etik, integritas didefinisikan sebagai
tindakan yang konsisten, sesuai dengan kebijakan dan kode etik
organisasi. Perbuatan yang konsisten tersebut adalah perbuatan
yang baik dan benar, yang merupakan petunjuk dari keutuhan
pribadi dan sikap yang konsisten yang juga harus transparan,
akuntabel, bertanggung jawab, dan independen.
Istilah ”etika” berasal dari bahasa Yunani kuno ethos, yang
berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang
adat kebiasaan. Kata yang cukup dekat dengan ”etika” adalah
”moral” yang berasal dari bahasa Latin “mos” yang berarti juga
kebiasaan, adat. Jadi etimologi kata ”etika” sama dengan
etimologi kata ”moral”.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 5

13. Dengan demikian, etika merupakan salah satu hal penting
yang menjaga keseimbangan (checks and balances) terhadap
penggunaan kewenangan dan kebebasan yang diberikan publik.
Etika merupakan faktor penting dalam menciptakan dan
memelihara kepercayaan publik terhadap pemerintah dan
institusinya. Etika juga memberikan dasar untuk menguji praktik,
aturan, dan pelaksanaan secara umum bagi publik untuk
membandingkan bahwa kepentingannya telah dilayani dan
pelaksanaannya dapat diamati. Etika juga merupakan faktor
kunci dalam kualitas governance.
Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005)
diartikan sebagai ilmu mengenai ‘etik’, yaitu mengenai apa yang
baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral
(akhlak) manusia. Pengertian etik itu sendiri mengandung dua
arti, yaitu: kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan
akhlak; dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu
golongan atau masyarakat. Oleh karena itu, nilai etika adalah
suatu perangkat disiplin yang berhubungan dengan hal-hal yang
yang baik dan buruk, benar atau salah dengan menggunakan
ukuran norma atau nilai-nilai (values), atau disebut juga ‘moral
philosophy’. Root (1998) berargumentasi dalam batasan hukum,
hampir semua tindakan benar dan salah bergantung pada
perspektif individu.
Dalam kondisi tertentu, pilihan itu tidak secara jelas pilihan
antara benar dan salah, tetapi terdapat situasi di mana orang
harus memiliki diantara dua hal yang benar. Disinilah akan
muncul situasi dilematis yang sangat membutuhkan
pertimbangan etika atau nilai yang menjadi prioritas individu atau
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 6

14. organisasi. Sebagai contoh, suatu instansi pemerintah
dihadapkan pada pilihan melaksanakan banyak program dengan
tujuan yang semuanya untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat, namun ketika dihadapkan pada pendanaan, instansi
harus memilih program yang paling prioritas dengan manfaat
utama untuk masyarakat.
Penegakan Integritas dan Nilai Etika
Secara konseptual, integritas dan nilai etika sangat jelas
memberikan pengaruh posisif pada organisasi dan individu. Hal
yang lebih penting adalah bagaimana integritas dan nilai etika
dapat diwujudkan dan ditegakkan. Penegakan integritas dan nilai
etika adalah menerjemahkan integritas dan nilai etika ke dalam
suatu kode etik atau aturan perilaku, serta menerapkannya
secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari.
Kode etik merupakan terjemahan bahasa Inggris, code of
ethic. Code berasal dari bahasa Latin codex. Codex adalah
sekumpulan dokumen yang berisi peraturan atau undang-
undang. Kode etik atau aturan perilaku merupakan serangkaian
pernyataan nilai dan perilaku yang diharapkan dari individu
anggota organisasi pada saat mereka bekerja yang akan menjadi
sarana dalam penegakan integritas dan nilai etika. Kode etik atau
aturan perilaku merupakan muara dari nilai etika, suatu proses
dan upaya memilih antara pilihan yang benar dan salah, yang
adil dan tidak adil, patut dan tidak patut, pilihan antara tujuan
dengan cara mencapainya, pilihan antara kepentingan pribadi
dengan perusahaan, atau pilihan antara beberapa kepentingan.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 7

15. Ruang lingkup dan area yang perlu diatur dalam upaya
penegakan integritas dan nilai etika adalah:
1. Pengaturan hubungan antara pihak terkait dalam penyusunan/
pembahasan kebijakan dan prosedur, khususnya dengan pihak
swasta/sponsor;
2. Pengaturan hubungan pejabat berwenang dalam anggaran
(pemda) dengan pihak ketiga (swasta);
3. Pemberian reward and punishment;
4. Pengaturan hubungan antara pejabat yang berwenang dalam
penerimaan pegawai dengan calon pegawai, penyelenggara
ujian, dan pimpinan unit pengguna;
5. Pengaturan hubungan antara pihak terkait (bagian
kepegawaian, Baperjakat, pegawai bersangkutan, dan lain-lain)
dalam penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai;
6. Pengaturan transparansi kebijakan dalam penerimaan pegawai
dan proses penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai;
7. Pengaturan hubungan antara pejabat berwenang dalam
pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga;
8. Pengaturan tanggung jawab evaluator/auditor terhadap fasilitas
yang diberikan oleh pihak yang dievaluasi.
B. Tujuan dan Manfaat
Tujuan akhir dari penegakan integritas dan nilai etika
adalah terimplementasikannya integritas dan nilai etika dalam
perilaku seluruh pejabat dan pegawai instansi pemerintah yang
dilaksanakan dengan keteladanan pimpinan, penegakan disiplin
yang konsisten, transparansi, serta terciptanya suasana kerja
yang sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu etos
kerja dengan perilaku positif dan kondusif.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 8

16. Manfaat penegakan integritas dan nilai etika adalah:
1. Menekan tingkat korupsi karena sebagian besar faktor
penyebab korupsi terkait dengan masalah moral dan etika.
Dengan terwujudnya moral dan etika yang baik dan benar
akan menekan tingkat korupsi di pemerintahan.
2. Meningkatkan kebersamaan yang dapat menyuburkan
semangat kerja sama dan saling menolong dalam kebaikan
di antara para anggota organisasi pada saat menjalankan
tugas-tugasnya.
3. Membantu pimpinan instansi pemerintah dalam upaya
membangkitkan komitmen kepada kejujuran dan kewajaran;
pengakuan dan kepatuhan pada hukum dan kebijakan-
kebijakan; rasa hormat kepada organisasi; kepemimpinan
dengan memberi contoh; komitmen untuk berbuat yang
terbaik; menghargai kewenangan; menghargai hak-hak
pegawai; dan kesesuaian dengan standar-standar profesi.
4. Membantu pimpinan instansi pemerintah dalam memutuskan
bagaimana merespon tuntutan berbagai stakeholders
organisasi yang berbeda.
5. Membantu dan menuntun pimpinan instansi pemerintah
dalam memutuskan apa yang harus dilakukan pada berbagai
situasi yang berbeda, serta membantu anggota organisasi
dalam menentukan respon moral terhadap suatu situasi atau
arah tindakan yang diperdebatkan.
6. Menjadi landasan yang baik bagi para anggota organisasi
dalam membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan publik.
Aturan etika menjadi alat untuk memelihara integritas para
anggota organisasi dan politisi.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 9

17. 7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah
dijalankan oleh orang-orang yang berperilaku baik dan
pantas untuk melayani publik sebagaimana yang dibutuhkan,
diinginkan, dan diharapkan masyarakat.
8. Memelihara stabilitas, integritas, dan menciptakan suatu
identitas bersama (karakter) bagi para anggota instansi
pemerintah, yang pada gilirannya akan ikut membangun
komitmen bersama pada instansi pemerintah untuk
penerapan SPIP.
9. Menjadi pembentuk perilaku organisasi yang membantu para
anggota untuk mengenali mana yang baik dan mana yang
buruk, yang pada gilirannya dapat mengoordinasikan
berbagai kegiatan menjadi suatu keseluruhan tindakan yang
lebih efektif dan efisien.
10. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan
kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama
dan semangat pengabdian kepada masyarakat, serta
kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
11. Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang
bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai
unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.
12. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan
wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa NKRI.
C. Peraturan Perundang-undangan Terkait
Peraturan tentang kode etik PNS diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 10

18. Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dimaksudkan
untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan
ketaatan PNS kepada negara kesatuan dan pemerintah RI
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004
mengatur nilai-nilai dasar PNS, yang meliputi:
1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945;
3. Semangat nasionalisme;
4. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi atau golongan;
5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan;
6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
7. Tidak diskriminatif;
8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi;
9. Semangat jiwa korps.
Selain itu, juga diatur Kode Etik PNS yang meliputi:
1. Etika dalam bernegara;
2. Etika dalam berorganisasi;
3. Etika dalam bermasyarakat;
4. Etika terhadap diri sendiri;
5. Etika terhadap sesama pegawai negeri sipil.
Cakupan materi kode etik atau aturan perilaku pada praktik
terbaik di beberapa instansi pemerintah menyangkut perilaku
dalam hal-hal yang antara lain mengatur:
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 11

19. 1. Aktivitas politik;
2. Penyuapan, pembayaran illegal, dan kickbacks;
3. Amal/donasi;
4. Perjalanan dinas kantor;
5. Pekerjaan sampingan;
6. Hadiah pemberian dan keuntungan lain;
7. Gratifikasi;
8. Jamuan;
9. Biaya kemudahan (uang pelicin);
10. Menjadi pemasok dan penyedia jasa lain;
11. Anggota keluarga;
12. Menghindari potensi benturan kepentingan;
13. Tanggung jawab profesi;
14. Tanggung jawab pribadi;
15. Perilaku berkaitan dengan stakeholders;
16. Penggunaan informasi;
17. Larangan manipulasi dan penyampaian;
18. Informasi yang tidak benar;
19. Pemeliharaan dan penggunaan aset;
20. Penggunaan informasi internal;
21. Penggunaan fasilitas kantor: telepon dan sebagainya;
22. Catatan dan pembukuan;
23. Kesempatan kerja yang sama;
24. Etika lingkungan kerja;
25. Narkoba dan perjudian;
26. Pengguna jasa.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 juga
mengakui bahwa kebutuhan kode etik instansi dan profesi
didasarkan oleh karakteristik masing-masing instansi dan
organisasi profesi, oleh karena itu pasal 13 mengatur:
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 12

20. 1. Pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi
menetapkan kode etik instansi;
2. Organisasi profesi di lingkungan PNS menetapkan kode
etiknya masing-masing.
Kode etik yang ditetapkan instansi/organisasi profesi tidak boleh
bertentangan dengan kode etik yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 42 tahun 2004.
D. Parameter Penerapan Penyelenggaraan
Parameter penerapan Penegakan Integritas dan Nilai Etika
adalah sebagai berikut:
1. Instansi Pemerintah telah menyusun dan menerapkan aturan
perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar
perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan praktik yang
tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan.
2. Suasana etis dibangun pada setiap tingkat pimpinan instansi
pemerintah dan dikomunikasikan di lingkungan instansi
pemerintah yang bersangkutan.
3. Pekerjaan yang terkait dengan masyarakat, anggota badan
legislatif, pegawai, rekanan, auditor, dan pihak lainnya
dilaksanakan dengan tingkat etika yang tinggi.
4. Tindakan disiplin yang tepat dilakukan terhadap
penyimpangan atas kebijakan dan prosedur atas pelanggaran
aturan perilaku.
5. Pimpinan instansi pemerintah menjelaskan dan
mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau
pengabaian atas pengendalian intern.
6. Pimpinan instansi pemerintah menghapus kebijakan atau
penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 13

21. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008, indikator keberhasilan penerapan sub unsur penegakan
integritas dan nilai etika adalah sebagai berikut:
1. Tersusun, tersosialisasi, dan terterapkannya aturan perilaku
yang komprehensif dan langsung mengatur hal-hal yang
krusial.
2. Setiap tingkatan pimpinan telah memberikan keteladanan
penerapan aturan perilaku dalam tutur kata maupun tindakan
nyata.
3. Telah terlaksanakannya penegakan disiplin penerapan aturan
etika secara konsisten, adil, dan transparan.
4. Terterapkannya sistem yang transparan dalam hal terdapat
intervensi, waiver (pengabaian), ataupun pengecualian
implementasi SPI.
5. Terciptanya suasana kerja yang sehat untuk mendukung
tumbuhnya perilaku etis, sebaliknya tidak terdapat suasana
yang mendorong perilaku tidak etis.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 14

22. BAB III
LANGKAH PENERAPAN PENEGAKAN INTEGRITAS
DAN NILAI ETIKA
Penerapan sub unsur penegakan integritas dan nilai etika
pada dasarnya ditandai dengan adanya suatu aturan perilaku yang
dikomunikasikan kepada seluruh individu organisasi dan
dilaksanakan penegakannya. Dalam pelaksanaannya, tahap dan
langkah-langkah penyelenggaraan sub unsur penegakan integritas
dan nilai etika dapat dilakukan bersamaan dengan unsur/sub unsur
lainnya.
Dalam bab ini, penerapan tersebut dikelompokkan dalam tiga
tahap utama, yaitu:
1. Tahap Persiapan, merupakan tahap awal implementasi, yang
bertujuan untuk memberikan pemahaman atau kesadaran yang
lebih baik, serta pemetaan kebutuhan penerapan.
2. Tahap Pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas
pemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur,
internalisasi, dan pengembangan berkelanjutan.
3. Tahap Pelaporan, merupakan tahap melaporkan kegiatan.
Setiap tahapan implementasi dan beberapa contoh akan diuraikan
di bab ini.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 15

23. A. Tahap Persiapan
1. Penyiapan Peraturan, SDM, dan Rencana
Penyelenggaraan
Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan
pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian,
lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan
penyelenggaraan SPIP, selanjutnya instansi pemerintah
membuat rencana penyelenggaraan, yang antara lain
memuat:
a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. waktu yang dibutuhkan;
c. dana yang dibutuhkan; dan
d. pihak-pihak yang terlibat.
Berdasarkan peraturan tersebut, perlu ditetapkan Tim
Satuan Tugas Penyelenggaraan (Tim Satgas) SPIP yang
ditugaskan mengawal pelaksanaan penerapan penegakan
integritas dan nilai etika ditetapkan. Tim Satgas tersebut
terlebih dulu diberi pelatihan tentang SPIP, khususnya sub
unsur terkait agar dapat menyelenggarakan sub unsur dalam
unsur SPIP.
2. Pemahaman (Knowing)
Tahap pemahaman merupakan langkah awal dalam
menciptakan suasana etis. Tahap ini bertujuan untuk
membangun kesadaran (awareness building), yang meliputi
segala usaha untuk membangun kesadaran dan keyakinan
terhadap arti penting integritas dan nilai etika, memperkuat
komitmen, serta dukungan semua lapisan pejabat dan seluruh
pegawai instansi pemerintah.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 16

24. Tahap pemahaman sebagai langkah pengomunikasian
pentingnya nilai etika dan aturan perilaku dalam membentuk
integritas yang akan membangun lingkungan pengendalian
yang kuat. Pengomunikasian dapat dilakukan secara terpisah
atau bersamaan dengan sosialisasi SPIP.
SPIP juga mensyaratkan instansi pemerintah untuk
meyakinkan bahwa suatu suasana etis telah dibangun pada
setiap tingkatan pimpinan instansi pemerintah dan telah
dikomunikasikan di lingkungan instansi pemerintah yang
bersangkutan.
Beberapa studi tentang etika menemukan pemicu
terjadinya kecurangan atau bahkan korupsi adalah suasana
ketidakpedulian. Ketidakpedulian dalam lingkungan kerja
ditandai dengan kondisi dimana orang-orang di dalam
organisasi tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah
salah. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka melakukan hal
yang baik menurut versi mereka. Oleh karena itu, tidak hanya
nilai etis yang harus dikomunikasikan, namun juga petunjuk
yang jelas harus diberikan berkaitan dengan apa yang benar
dan apa yang salah. Untuk mendapatkan pemahaman yang
sama atas sistem nilai, setiap organisasi harus
mengembangkan suatu aturan perilaku organisasi yang
mencerminkan kejujuran dan etika. Aturan perilaku ini harus
dikomunikasikan secara tertulis dan menjadi pegangan bagi
seluruh pegawai di unit organisasi tertentu.
Aturan perilaku harus senantiasa menjadi agenda dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari. Komunikasi menjadi langkah
awal untuk mencapai pemahaman yang sama. Komunikasi
merupakan seni dalam menyampaikan informasi, baik secara
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 17

25. verbal maupun nonverbal. Keduanya harus dimanfaatkan
untuk tahap pemahaman ini agar semua pejabat dan pegawai
terinformasikan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang
menyatakan bahwa ”pimpinan instansi pemerintah membina
serta mendorong terciptanya budaya yang menekankan
pentingnya nilai-nilai integritas dan etis. Hal ini bisa dicapai
melalui komunikasi lisan dalam rapat, diskusi, dan melalui
keteladanan dalam kegiatan sehari-hari.”
Untuk memenuhi hal tersebut, instansi dapat
memberikan pemahaman dengan menggunakan beberapa
pendekatan kegiatan antara lain:
a. Sosialisasi pentingnya integritas dan nilai etika dengan
media komunikasi, yaitu ceramah, diskusi, seminar, rapat
kerja, dan fokus grup.
b. Website, media ini memiliki cakupan yang lebih luas,
dengan tujuan transparansi kepada pemangku
kepentingan. Pemuatan kode etik atau aturan perilaku
dalam website instansi pemerintah merupakan
penyampaian atas perilaku yang diharapkan.
c. Multimedia, media ini bersifat lebih interaktif, yang
bermanfaat memperoleh sebaran yang lebih luas.
d. Majalah, merupakan komunikasi secara reguler dalam
bentuk media cetak yang diterbitkan yang berisi pesan-
pesan etika secara runtut dan menggunakan bahasa yang
sederhana dan contoh konkret.
Misalnya, diciptakan maskot etika dalam bentuk kartun
untuk memberi contoh konkret penerapan etika.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 18

26. e. Saluran mikrofon. Komunikasi kode etik atau aturan
perilaku dapat dengan kata-kata penting yang
diperdengarkan setiap pagi melalui mikrofon, pengeras
suara, atau saluran kominikasi lain di kantor.
f. Akses ke jaringan. Komunikasi aturan perilaku dapat juga
diperluas dengan menempatkan pertanyaan tentang kode
etik atau aturan perilaku ke dalam rancangan akses
ke jaringan. Misalnya, sebelum dapat masuk ke dalam
jaringan, ditanyakan hal yang berkaitan dengan aturan
perilaku yang berlaku pada instansi tersebut yang menjadi
bagian dari password yang harus dijawab dengan benar
oleh pegawai.
Selain hal tersebut di atas, komunikasi nonverbal yang
efektif yang sangat penting adalah penerapan aturan perilaku
melalui keteladanan yang ditunjukkan oleh pimpinan.
Tahap pemahaman juga merupakan proses untuk
membangun kesadaran bahwa penegakan integritas dan nilai
etika juga dipengaruhi oleh dorongan sejawat (peer pressure).
Kesadaran ditunjukkan dengan adanya kepedulian para
pegawai atas perilaku sejawatnya untuk menerapkan sikap
perilaku moral dan etis yang baik. Kita akan sulit menjadikan
integritas sebagai karakter bila lingkungan sangat kondusif
terhadap perilaku yang tidak etis. Dorongan sejawat berupa
komitmen secara bersama untuk menerapkan dan
menegakkan kode etik, peduli pada yang melanggar dengan
menegur atau melaporkan adanya pelanggaran kode etik atau
aturan perilaku akan mendorong ditegakkannya integritas dan
nilai etika. Hal yang penting tentunya adalah hukuman bagi
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 19

27. pelanggar aturan perilaku, mekanisme yang mendorong
terhadap karyawan melaporkan pelanggaran, tindakan disiplin
karyawan yang tidak melaporkan pelanggaran. Tindakan
penegakan ini harus menjadi budaya integritas.
Sosialisasi, dorongan sejawat, dan komunikasi secara
berkelanjutan, akan memberikan pemahaman yang utuh dan
kuat bahwa para pegawai memperlihatkan bahwa yang
bersangkutan mengetahui perilaku yang dapat diterima dan
tidak dapat diterima, hukuman yang akan dikenakan terhadap
perilaku yang tidak dapat diterima, dan tindakan yang harus
dilakukan jika yang bersangkutan mengetahui adanya sikap
perilaku yang tidak dapat diterima.
3. Pemetaan (Mapping)
Setelah dilakukan sosialisasi, diperlukan suatu
pemetaan terhadap pemahaman yang diterima dan
dipersepsikan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dan
pemetaan terhadap keberadaan infrastruktur untuk
menegakkan integritas dan nilai etika. Keberadaan
infrastruktur dalam penegakan integritas dan nilai etika
diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur. Penegakan
integritas dan nilai etika pada instansi pemerintah telah
terbentuk dalam format yang berbeda-beda, sehingga perlu
dilakukan pemetaan sejauh mana penerapan yang telah
dilakukan selama ini.
Instansi pemerintah perlu melakukan pemetaan atas
penerapan penegakan integritas dan nilai etika di lingkungan
kerjanya, untuk mendapatkan informasi antara lain:
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 20

28. 1) kebijakan dan prosedur yang melandasi penegakan integritas
dan nilai etika telah dimiliki oleh instansi pemerintah;
2) peraturan/kebijakan yang ada tersebut, telah sesuai
dengan peraturan/kebijakan yang lebih tinggi;
3) instansi pemerintah memiliki prosedur operasi baku atau
standard operating procedure (SOP) untuk mejalankan
peraturan/kebijakan dimaksud;
4) SOP atau pedoman dimaksud, telah sesuai dengan
peraturan yang ada, dan atau yang akan dibangun;
5) SOP atau pedoman tersebut telah dipraktikkan dan
didokumentasikan dengan baik.
Dalam proses pemetaan, dilakukan identifikasi dan
analisis nilai dan norma/aturan yang ada, yang dibutuhkan dan
nilai yang diharapkan dalam organisasi untuk menunjukkan
ciri/karakteristik organisasi. Pemetaan dilakukan untuk
memeroleh data sebanyak-banyaknya tentang:
a. Hal-hal yang harus diatur menjadi aturan perilaku
Pemetaan ini untuk mengidentifikasi nilai yang diperlukan
sesuai dengan hukum dan perundangan terkait dengan
tugas dan profesi. Kode etik PNS harus mengacu pada nilai
etika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42
Tahun 2004. Nilai ini menjadi dasar perilaku organisasi dan
pegawai dalam memberi panduan dan memastikan bahwa
entitas tidak melanggar aturan.
Selain itu, juga perlu mempertimbangkan kode etik profesi.
Misalnya, lembaga pengawas sebagai profesional
mengikuti kode etik auditor internal yang harus bekerja
secara obyektif dan due dilligence. Nilai ini harus menjadi
dasar dalam aturan perilaku.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 21

29. b. Hal yang belum jelas atau sering disebut area abu abu
(grey area) yang dapat menimbulkan suasana dilematis
Identifikasi nilai diperlukan untuk mengatasi situasi
dilematis yang ada dalam lingkungan kerja. Nilai ini
diperlukan untuk memberikan kejelasan perilaku atau
menumbuhkan perilaku yang diunggulkan bila menghadapi
suatu masalah. Para pejabat dan pegawai seringkali
dihadapkan pada kondisi yang dilematis, baik dalam
tindakan maupun pengambilan keputusan. Kondisi ini harus
dicermati dalam pembentukan kode etik atau aturan
perilaku. Ketidakjelasan perilaku atas dilema yang dijumpai
dalam pelaksanaan tugas akan memberi peluang terjadinya
pelanggaran atau perbuatan yang tidak etis.
Kondisi dilematis, yaitu tindakan yang harus dipilih
seseorang untuk kepentingan yang berbeda, tetapi tidak
tahu tindakan apa yang paling tepat, sulit untuk
mempertimbangkan mana yang benar, dan kondisi dimana
dorongan untuk melakukan pilihan yang salah sangat kuat.
Masalah dilematis antara lain: masalah menerima atau
tidak pemberian suap atau uang pelicin, menyetujui atau
tidak usulan target yang tidak masuk akal, pengaduan
(wistle blowing), yaitu pilihan apakah mengadukan kepada
atasan atau mendiamkan.
c. Kondisi dilematis setiap instansi pemerintah akan berbeda-
beda
Misalnya, kondisi dilematis pegawai Ditjen Pajak akan
berbeda dengan Departemen Kehakiman, atau departemen
lainnya. Perbedaan kondisi dilematis inilah yang akan
membuat kode etik atau aturan perilaku akan berbeda antar
instansi pemerintah, karena perilaku yang diharapkan juga
berbeda.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 22

30. Pertimbangkan nilai etis yang dihormati oleh pemangku
kepentingan. Nilai yang diinginkan oleh pemangku
kepentingan merupakan hal penting yang akan membawa
citra positif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2008 disebutkan bahwa pekerjaan yang terkait dengan
masyarakat, anggota badan legislatif, pegawai, rekanan,
auditor, serta pihak lainnya dilaksanakan dengan tingkat
etika yang tinggi.
Misalnya: pegawai instansi yang memberi jasa layanan
publik memiliki kesan arogan, mempersulit proses dan
berbelit-belit. Aturan perilaku harus diarahkan untuk
menghilangkan citra tidak baik tersebut.
d. Identifikasi nilai-nilai dan norma yang menghambat
pelaksanaan tugas pokok
Penerapan nilai etika adalah mengedepankan
pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan
sehingga ada kemungkinan terjadi pengabaian, tetapi untuk
kepentingan yang bernilai lebih tinggi. Dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa
terdapat pedoman yang mengatur situasi, frekuensi, dan
tingkat pimpinan yang diperkenankan melakukan intervensi
terhadap SPI yang telah dikembangkan dan pengabaian.
Pengabaian manajemen (management discretion) harus
didasarkan pada nilai etis yang tinggi terhadap "citizen
value", yaitu bagaimana sumber daya menghasilkan nilai
yang bemanfaat bagi masyarakat secara umum
(meaningful value for the average citizen), baik nilai
manfaat ekonomis dan sosial suatu program atau kegiatan
kepada publik.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 23

31. Hasil pemetaan atas nilai-nilai yang menjadi prioritas
instansi pemerintah akan menjadi dasar dalam
menyusun/merumuskan kode etik atau aturan perilaku.
e. Pemetaan juga diharapkan memberi masukan atas rencana
tindak yang paling tepat untuk internalisasi kode etik atau
aturan perilaku.
B. Tahap Pelaksanaan
Pada tahapan pelaksanaan proses terdiri atas
pembangunan infrastruktur, internalisasi, dan pengembangan
berkelanjutan.
1. Membangun Infrastruktur (Norming)
Pembangunan infrastruktur dilakukan setelah tahap
pemetaan. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui
penyusunan kebijakan dan prosedur, yang bertujuan
menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang
menimbulkan perilaku postif dan kondusif untuk penerapan
sistem pengendalian intern. Perilaku positif dan kondusif yang
dimaksud dalam sub unsur ini adalah penegakan integritas
dan nilai etika.
Kebijakan dan prosedur yang diperlukan adalah sebagai
berikut:
a. Penyusunan Kode etik atau Aturan Perilaku
Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
2004, instansi pemerintah menyusun kode etik atau aturan
perilaku, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik
masing-masing instansi. Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa aturan perilaku
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 24

32. tersebut sifatnya menyeluruh dan langsung berkenaan
dengan hal-hal seperti pembayaran yang tidak wajar,
kelayakan penggunaan sumber daya, benturan
kepentingan, kegiatan politik pegawai, gratifikasi, dan
penerapan kecermatan profesional.
Penyusunan kode etik atau aturan perilaku seyogyanya
bersifat partisipatif dari individu instansi pemerintah
sehingga dapat lebih akurat mencerminkan kebutuhan
kode etik atau perilaku instansi pemerintah, baik dalam
urusan kedinasan maupun kemasyarakatan.
Pimpinan instansi pemerintah menyusun aturan perilaku
dengan tahapan sebagai berikut:
1) Mengidentifikasi nilai-nilai yang diperoleh dari hasil
pemetaan, yang selanjutnya dikembangkan ke dalam aturan
perilaku dengan menggali lebih banyak masukan melalui:
a) Wawancara, dilaksanakan dengan mewawancarai
pegawai-pegawai tertentu yang memegang peranan
untuk mengumpulkan keterangan atas isu
permasalahan utama di tempat kerja.
b) Mengumpulkan keterangan atas perilaku yang
menimbulkan permasalahan tersebut. mempertimbangkan
permasalahan mana yang berhubungan dengan etika.
2) Mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat dipertimbangkan
sebagai nilai etika, misalnya kreatif atau independen.
3) Mengidentifikasi perilaku utama yang dibutuhkan, sesuai
dengan nilai etika yang dibutuhkan atau telah ditetapkan
dalam kode etik.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 25

33. 4) Menyusun kode etik atau aturan perilaku dengan kalimat
yang tegas, yang mengindikasikan seluruh pegawai
diharapkan berperilaku sesuai dengan aturan perilaku.
5) Mengikutsertakan para pejabat dan pegawai sehingga
ada tumbuh komitmen dan rasa memiliki atas kode etik
atau aturan perilaku.
b. Kebijakan Penegakan Aturan Perilaku
Guna menerapkan kode etik atau aturan perilaku, pimpinan
instansi pemerintah menetapkan kebijakan pendukung
untuk penegakan aturan perilaku melalui penandatanganan
komitmen penerapan aturan perilaku, yang diperbarui tiap
tahun oleh setiap pegawai. Contoh bentuk pernyataan:
K O M I T M E N U N T UK M E M AT U H I P E D O M AN
P E R I L AK U
Sebagai pegawai............, saya memberikan pernyataan sebagai
komitmen pribadi untuk mematuhi Pedoman Perilaku:
Nama : ............................................................................
Unit Kerja : ............................................................................
Jabatan : ............................................................................
Menyatakan bahwa:
1. Telah menerima Buku Pedoman Perilaku;
2. Telah memahami isi dari Buku Pedoman Perilaku;
3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen perilaku dan
akan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas
komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam Pedoman Perilaku;
5. Akan memegang komitmen perilaku untuk mendukung
pengembangan reputasi organisasi melalui integritas yang tinggi dan
perilaku terpuji.
..................., .............................
(Nama Lengkap dan Tanda Tangan)
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 26

34. c. Kebijakan Sistem Reward and Punishment
Sistem reward and punisment harus ditetapkan pimpinan
instansi pemerintah untuk menjamin penerapan kode etik
atau aturan perilaku. Atas tindakan tidak disiplin, baik
pegawai maupun pejabat, pimpinan instansi pemerintah
harus menindak tegas dan menerapkan secara konsisten.
Pimpinan instansi pemerintah mempertimbangkannya
dengan Majelis Kode Etik agar hukuman disiplin yang
diberikan tepat terhadap penyimpangan atau atas
pelanggaran aturan perilaku.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut:
1) Pimpinan instansi pemerintah mengambil tindakan atas
pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku
dengan tegas tanpa membeda-bedakan.
2) Kebijakan penghargaan dan pemberian sanksi ini
dikomunikasikan secara berkala, termasuk jenis sanksi
dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi
pemerintah sehingga pegawai mengetahui konsekuensi
dari penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan.
3) Instansi pemerintah memiliki mekanisme penanganan
tuntutan dan kepentingan pegawai secara cepat dan tepat.
4) Adanya suatu sanksi atas pelanggaran perilaku akan
menjadi pelajaran bagi anggota instansi pemerintah lain
yang tidak melakukan pelanggaran.
d. Kebijakan Penanganan Konflik Kepentingan
Konflik kepentingan adalah pertentangan kepentingan
antara kesetiaan dan konsistensi sebagai seorang
profesional dan kepentingan yang ada di luar itu, yang
dapat disebabkan karena kepentingan pribadi, golongan
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 27

35. kelompok, dan lainnya. Pimpinan instansi pemerintah
menetapkan kebijakan untuk mekanisme menangani
adanya potensi konflik kepentingan, misalnya dalam proses
pengadaan atau pengambilan keputusan strategis. Selain
itu, pimpinan instansi pemerintah juga memperbarui
kebijakan dan prosedur untuk mencegah terjadinya
pelanggaran etika dan menghasilkan perilaku yang
dikehendaki dalam aturan perilaku, misalnya uraian
jabatan, laporan pelaksanaan anggaran, dan instrumen
pengendalian lainnya untuk meyakinkan kepatuhan
terhadap aturan perilaku.
e. Kebijakan tentang Pengabaian Manajemen
Pengabaian manajemen (management discretion) mungkin
terjadi dalam pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah.
Namun demikian, pengabaian harus didasarkan pada nilai
etis yang tinggi terhadap "citizen value", yaitu bagaimana
sumber daya menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi
masyarakat secara umum, baik nilai manfaat ekonomis
maupun sosial suatu program atau kegiatan kepada publik.
Kesalahan prosedur atau terjadinya pengabaian sangat
mudah dideteksi, yang harus menjadi komitmen adalah
kesalahan prosedur tidak ditujukan untuk kepentingan dan
keuntungan pribadi.
Pimpinan instansi pemerintah menyusun pedoman yang
mengatur situasi, frekuensi, dan tingkat pimpinan yang
diperkenankan melakukan intervensi dan pengabaian.
Pedoman harus mengatur dengan jelas sekurang-
kurangnya:
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 28

36. 1) Situasi yang memungkinkan pengabaian, misalnya
urgensi yang menjadi pendorong pengabaian, adanya
kebutuhan masyarakat yang mendesak.
2) Siapa yang dapat melakukan pengabaian. Hal ini harus
secara jelas diatur, sebab pengabaian pengendalian
intern tidak boleh dilakukan oleh pimpinan instansi
pemerintah tingkat bawah, kecuali dalam keadaan
darurat. Hal ini penting karena pengabaian manajemen
harus merupakan keputusan yang sangat strategis bagi
suatu instansi pemerintah.
3) Dokumentasi secara lengkap, termasuk alasan dan
tindakan khusus yang diambil bila terjadi pengabaian
manajemen.
4) Pelaporan. Setiap kejadian pengabaian manajemen
harus segera dilaporkan kepada pimpinan instansi
pemerintah yang lebih tinggi.
f. Pembentukan Majelis Kode Etik
Pimpinan instansi pemerintah menetapkan suatu Majelis
Kode Etik atau unit ad hoc yang bertanggung jawab untuk
memonitor penerapan etika dan bertanggung jawab atas
manajemen etika. Komite ini bertanggung jawab merespon
dengan cepat dan menindaklanjuti setiap pengaduan dan
pelanggaran sehingga pimpinan instansi pemerintah dapat
melakukan tindakan yang cepat dan tepat segera setelah
ada gejala timbulnya masalah. Hal ini sejalan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang
menyebutkan bahwa instansi pemerintah memiliki
prosedur/mekanisme penanganan tuntutan dan
kepentingan pegawai secara cepat dan tepat.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 29

37. Selain itu, tugas Majelis Kode Etik adalah menyusun
konsep kebijakan dan program berkaitan dengan
pelaksanaan kode etik atau aturan perilaku, memberi
nasihat kepada pimpinan mengenai isu-isu kode etik atau
perilaku, masalah yang dihadapi instansi pemerintah
mengenai pelaksanaan dan pelanggaran kode etik. Dalam
beberapa kasus, Komite ini juga bertugas menangani
pelanggaran kode etik dengan memanggil karyawan yang
melanggar kode etik, memeriksa kasusnya, dan
memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar.
2. Internalisasi (Forming)
Tahap internalisasi adalah suatu proses untuk
menjadikan infrastruktur menjadi bagian dari kegiatan
operasional sehari-hari, yang akan tercermin dalam
bagaimana menyelesaikan pekerjaan dan pengambilan
keputusan dalam instansi pemerintah.
Internalisasi bertujuan untuk membangun kesadaran
pimpinan instansi pemerintah untuk menegakkan integritas
dan nilai etika, dan membangun kesadaran para pegawai
untuk mengimplementasikan integritas dan nilai etika dalam
kegiatan operasional sehari-hari. Langkah-langkah
internalisasi yang perlu dilakukan sebagai berikut:
a. Keteladanan Pimpinan Instansi Pemerintah
Pimpinan instansi pemerintah memberikan keteladanan
berkaitan dengan kepatuhan terhadap nilai etika dalam
pelaksanaan kegiatan sehari-hari, antara lain:
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 30

38. 1) Perilaku tidak menerima uang pelicin, kick back, atau
suap;
2) Komitmen ketepatan waktu kehadiran;
3) Tidak membuat SPPD fiktif.
b. Diskusi dan Pertemuan
Pimpinan instansi pemerintah dan pegawai melakukan
diskusi yang intensif untuk membahas dan mencari
rencana tindak atas perilaku tidak etis dalam kegiatan
Coffee Morning, Rapat Bulanan, pelatihan di kantor sendiri
(PKS), atau kegiatan keagamaan seperti doa bersama.
Diskusi membahas perilaku tidak etis, misalnya penyuapan
untuk memenangkan tender, menerima kick-back atas
jasa, menekan upah buruh, eksploitasi lingkungan, iklan
yang menyesatkan, membocorkan rahasia, praktik
melanggar hak cipta, pemalsuan dokumen, mengabaikan
kepentingan karyawan, menyisihkan pesaing dengan cara
curang, atau memanfaatkan posisi dominan untuk
mengambil manfaat pribadi.
c. Pernyataan Kesanggupan Untuk Memiliki Integritas dan
Mematuhi Nilai Etika
Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai
menyatakan kesanggupannya secara berkala (setiap tahun
atau periode lain) untuk berperilaku integritas dan
mematuhi nilai etika. Pada beberapa instansi pemerintah,
pernyataan ini disebut pakta integritas.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 31

39. d. Dorongan Sejawat (peer pressure)
Perilaku integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika juga
dipengaruhi oleh dorongan sejawat (peer pressure).
Kesadaran ditunjukkan dengan adanya kepedulian para
pegawai atas perilaku sejawatnya untuk menerapkan sikap
perilaku moral dan etis yang baik. Tekanan dari teman
sepergaulan begitu besar bagaimana integritas dan nilai
etika ditegakkan, kita akan sulit menjadikan integritas
sebagai karakter bila lingkungan sangat kondusif terhadap
perilaku yang tidak etis. Dorongan sejawat berupa
komitmen secara bersama untuk menerapkan dan
menegakkan kode etik, peduli pada yang melanggar
dengan menegur atau melaporkan adanya pelanggaran
kode etik atau aturan perilaku. Perlunya diciptakan
mekanisme yang mendorong karyawan melaporkan
pelanggaran, serta sanksi terhadap karyawan yang tidak
melaporkan pelanggaran.
e. Program Rekrutmen dan Pengenalan Pegawai Baru
Pembentukan sistem nilai dan budaya dimulai dari
manusia, bukan dari instansi pemerintah. Perilaku dibentuk
mulai dari manusia yang diseleksi, ditempatkan, dan
dihargai dengan baik. Pegawai baru instansi pemerintah
diseleksi, ditempatkan, dan dibina untuk memperoleh
kesenangan dan kenyamanan dalam bekerja karena
menyenangi pekerjaannya. Program penempatan antara
lain:
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 32

40. 1) Rekrut calon pegawai yang terbaik. Rekrut orang
terbaik, yaitu orang yang bagus kemampuan
intelektualnya, dapat bekerja dalam tim, mencintai
pekerjaan, berorientasi ke depan, berkarakter kuat, dan
punya keterampilan berkomunikasi yang baik. Standar
yang baik harus diberikan sejak awal melalui sebuah
proses orientasi dengan memperkenalkan atasan dan
rekan kerja, serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh
dilakukan di tempat kerja.
2) Pegawai yang diangkat segera mengikuti proses
pembekalan (induction program), yaitu pelatihan yang
ditujukan untuk membekali pegawai baru kebijakan
penting tentang perilaku. Tujuan program ini untuk
menegaskan hal-hal penting dalam rangka memelihara
nilai-nilai positif yang telah digariskan.
Pelatihan, termasuk memberikan ritual-ritual instansi
pemerintah seperti team work, budaya kerja, tindakan
disiplin, kepindahan, kedatangan, kenaikan pangkat,
atau pensiun. Ritual sedapat mungkin membuat pegawai
memiliki rasa kebersamaan dan loyalitas.
f. Penempatan
Pimpinan instansi pemerintah menempatkan orang pada
posisi yang tepat. Orang-orang yang tepat (right man right
place) akan berkontribusi positif dan akan menghargai
budaya instansi pemerintah apabila mereka ditempatkan
di tempat yang tepat.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 33

41. g. Komitmen atas Standar Layanan Publik
Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan
menerapkan standar pelayanan minimal bagi publik,
termasuk standar perilaku dalam memberikan pelayanan,
yang secara konsisten diterapkan. Standar dan perilaku
minimal dalam layanan publik ini harus mampu
menghilangkan kesan negatif tentang PNS, antara lain:
berbelit-belit, arogan, mudah dibuat susah, ujung-ujungnya
duit, atau susah melihat orang senang.
h. Pengomunikasian Hubungan Tindak Lanjut Temuan
Auditor dengan Aturan Perilaku
APIP juga berperan dalam penegakan integritas dan nilai
etika melalui pelaksanaan audit dan evaluasi yang
dilaksanakan. Dalam melakukan audit, APIP juga harus
mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kode etik atau
aturan perilaku, serta keterhubungan dengan
permasalahan (temuan) audit yang ada.
Atas suatu permasalahan, harus diidentifikasi perilaku yang
menyebabkan dan disampaikan kepada pimpinan instansi.
Pimpinan instansi pemerintah mengungkapkan masalah
dalam instansi pemerintah yang bersangkutan, serta
menerima komentar dan rekomendasi pada saat auditor
dan evaluator melakukan tugasnya.
i. Integrasi Kode Etik dalam Budaya Instansi Pemerintah
Integrasi kode etik atau aturan perilaku dalam budaya
instansi pemerintah dapat dilakukan dengan pendekatan
role model atau kelompok pemenang (champion group).
Model atau kelompok merupakan orang yang dipilih
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 34

42. instansi pemerintah karena dapat dijadikan contoh dan
teladan. Mereka secara aktif mendapat tugas untuk
memberikan cerita atau contoh kejadian tentang
penerapan aturan perilaku dalam keseharian tugas.
Terintegrasinya nilai dalam budaya dan perilaku secara
tidak sadar akan menjadi pembentuk karakter instansi.
Misalnya, role model adalah pimpinan unit kerja keuangan,
yang bertugas melakukan pembayaran pada pihak ketiga.
Nilai yang dimodelkan di unit tersebut adalah kejujuran dan
pelayanan dengan ketepatan (akurasi). Dengan
terintegrasinya kode etik/aturan perilaku ke dalam perilaku
pegawai, maka perilaku etis yang terbentuk adalah
kemampuan menekan moral hazard sehingga kejujuran
dan ketepatan yang diutamakan. Contoh, “atas kekurangan
tagihan dari rekanan atau kelebihan pembayaran dari
pengguna jasa segera dilakukan perbaikan.” Pegawai serta
merta akan melakukan hal yang benar bila mengetahui
kesalahan dan tidak memanfaatkan kesempatan.
j. Penghargaan dan Remunerasi
Kebijakan reward and punisment harus diterapkan secara
konsisten tidak hanya memfokuskan pada punishment saja,
tapi juga upaya untuk memberikan penghargaan pada
pegawai atas prestasi berkaitan dengan integritas dan nilai
etika. Pimpinan instansi pemerintah, sesuai dengan
kewenangannya memberikan penghargaan untuk
meningkatkan penegakan integritas dan kepatuhan
terhadap nilai-nilai etika.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 35

43. Pimpinan instansi pemerintah juga harus menerapkan
penghargaan atau remunerasi atas prestasi kerja
(performance based reward) dengan tepat dan konsisten.
k. Pelatihan Etika (Ethic Training)
Semua instansi pemerintah yang mempunyai kode etik atau
aturan perilaku dan akan melaksanakannya dengan baik
harus memiliki program pelatihan kode etik perilaku untuk
para pejabat dan pegawainya. Tujuan pelatihan etika
adalah pelatihan mengenai bagaimana aturan perilaku
harus dilakukan dan bagaimana peran masing-masing
pegawai. Pelatihan etika dapat diberikan pada pegawai
baru pada masa orientasi maupun pegawai lama. Selain
itu, pelatihan dapat memberi masukan tentang program
pengelolaan etika berdasarkan pengalaman yang didapat
dari pelatihan etika dan praktik pemecahan dilema etika
yang rumit, terutama yang benar-benar terjadi dalam
instansi.
Pelatihan etika sebaiknya dilakukan dalam suasana yang
menyenangkan. Pendekatan yang efektif bisa dilakukan
dengan cara: emotional spritual quotient (ESQ), outbound,
experiental learning, dan team building dengan
memasukkan tema-tema yang berkaitan dengan integritas
dan nilai etika ke dalam pelatihan tersebut.
Outbond, experiental learning, dan team building adalah
kegiatan pembelajaran melalui pengalaman yang didesain
untuk menstimulasi kelompok. Hal ini dapat dilakukan
di dalam ruangan atau di alam bebas dalam suasana yang
menyenangkan, sehingga akan mendorong orang-orang
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 36

44. menghayati makna nilai-nilai tim bagi dirinya. Nilai-nilai
dasar yang dipupuk dalam tim dan diterima dengan
suasana menyenangkan akan membantu percepatan
proses pembentukan nilai-nilai baru. Mereka
mendiskusikan saran-saran, cara mengatasi konflik, proses
pengambilan keputusan, komunikasi, kreativitas, dan
kepemimpinan.
l. Saluran Pengaduan (Ethic hotline)
Instansi pemerintah harus mempunyai saluran pengaduan,
hotline, atau jalur komunikasi khusus yang tersedia kapan
saja untuk mendengarkan keluhan dan aduan dari para
pegawai/pejabat ataupun pihak luar instansi yang
mengadukan suatu tindakan apa pun yang menyangkut
kecurangan atau penyalahgunaan data, informasi, aset,
wewenang, otorisasi, dan sebagainya. Pengaduan dan
perlindungan sering disebut kebijakan whistle blower.
Whistle blower umumnya diterapkan karena banyak orang
enggan melaporkan dan mereka berada dalam posisi
sebagai pihak yang lemah. Demikian pula ada pihak yang
terdiskriminasi yang telah lama mengetahui terjadinya
pelanggaran, namun tidak mempunyai keberanian untuk
melaporkannya.
m. Menghilangkan kebijakan tidak etis
Kebijakan tidak etis adalah kebijakan yang tidak secara
nyata melanggar aturan, namun kebijakan tersebut
membuka peluang terjadinya perilaku tidak etis atau tidak
kondusif. Hal ini terutama terlihat apabila dikaitkan dengan
dampak kegiatan tersebut seperti efisiensi dan efektivitas
suatu aktivitas dan kegiatan.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 37

45. 1) Tujuan Tidak Realisitis
Pimpinan instansi pemerintah harus menghapus
kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong
perilaku tidak etis. Salah satu dorongan yang membuat
perilaku tidak etis adalah menetapkan tujuan yang tidak
realistis dan menekan pegawai untuk mencapai tujuan
tersebut. Kewajaran atas kegiatan yang diusulkan
sebagai target kinerja harus menjadi suatu upaya untuk
meningkatkan efisiensi instansi pemerintah.
Untuk mencegah hal tersebut pimpinan instansi
pemerintah harus:
a) Menciptakan mekanisme penilaian kinerja yang tepat
sehingga target yang diusulkan realistis.
b) Mengidentifikasi sasaran kinerja dan risiko yang
terkait (selengkapnya diuraikan di pedoman teknis
penilaian risiko).
c) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan.
Banyak kejadian, kegiatan direalisasikan di akhir
tahun anggaran untuk menghabiskan anggaran,
tetapi tujuan tidak jelas.
d) Menghindari penggunaan biaya perjalanan dinas
ke tempat atau tujuan yang tidak akan mewujudkan
hasil untuk mendukung tujuan organisasi, tidak
produktif, dan tidak akan menghasilkan prestasi.
e) Upaya efisiensi, misalnya melalui standarisasi
fasilitas pejabat, standar hotel, kerja sama hotel, atau
kerja sama penerbangan.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 38

46. 2) Aturan Perilaku sebagai Pertimbangan dalam Prasyarat
Jabatan dan Promosi
Pimpinan instansi pemerintah menghapus kebijakan
atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak
etis. Salah satu perilaku tidak etis adalah kenaikan
jabatan dan promosi tidak didasarkan pada prestasi dan
kompetensi, tetapi unsur subyektivitas atau like and
dislike. Selain itu, praktik yang banyak berjalan kenaikan
jabatan/pangkat menjadi sesuatu yang reguler dan tidak
memiliki hubungan dengan kepatuhan pada aturan
perilaku. Pegawai yang melanggar tetap diproses
kenaikan pangkatnya. Hal ini tidak saja akan
menimbukan etos kerja yang tidak kondusif bagi kinerja
instansi pemerintah, tetapi juga bagi penegakan
integritas dan nilai etika.
Pimpinan instansi harus membuat kebijakan yang jelas
tentang kompensasi dan kenaikan jabatan atau promosi
didasarkan pada prestasi dan kinerja, serta kepatuhan
pada aturan perilaku. Misal, seorang pegawai yang terbukti
pernah terkena hukuman dan teguran karena pelanggaran
aturan perilaku berarti memiliki poin negatif untuk dapat
dinaikkan pangkatnya atau dipromosikan.
n. Komitmen atas pelaporan keuangan pemerintah
Integritas dan nilai etika yang telah terinternalisasikan akan
menjadi budaya yang kuat guna mendukung
profesionalisme. Salah satu wujud profesionalisme adalah
tersajikannya laporan keuangan pemerintah sesuai dengan
standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan laporan
kinerja.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 39

47. Laporan sebagai akuntabilitas sehingga laporan keuangan,
anggaran, dan pelaksanaan program yang disampaikan
kepada badan legislatif, instansi pemerintah, dan pihak
yang berkepentingan disajikan dengan wajar dan akurat.
Biro keuangan di setiap departemen dan lembaga harus
secara serius mempersiapkan dan memberdayakan peran
APIP untuk menjadi quality assurance sehingga laporan
dapat disajikan dengan lebih baik.
3. Pengembangan Berkelanjutan (Performing)
Pengembangan berkelanjutan merupakan langkah agar
aturan perilaku terpantau pelaksanaannya secara kontinu,
sehingga setiap kelemahan dapat dirumuskan rencana tindak
yang tepat.
a. Pemantauan
Penerapan aturan perilaku masing-masing individu/pegawai
untuk menjadi sebuah kesadaran diri yang melekat dan
teraplikasi dalam kegiatan sehari-hari di kantor tidaklah
selalu berjalan lancar, mudah, dan serta merta berhasil,
melainkan berproses dan dipengaruhi oleh berbagai situasi
lingkungan pengendalian. Agar penerapan aturan perilaku
terkondisi dalam disiplin dan konsisten pemberlakuannya,
maka perlu secara terus menerus dipantau, dievaluasi, dan
dilaporkan pelaksanaannya.
Kegiatan pemantauan dan evaluasi atas penerapan aturan
perilaku dapat dilakukan oleh setiap level pimpinan
di masing-masing bagian/bidang dengan pendekatan setiap
permasalahan atau penyimpangan aturan perilaku secara
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 40

48. cepat dan tepat diketahui dan diambil tindakan
perbaikannya. Penyimpangan atas aturan perilaku
seyogyanya segera dikomunikasikan oleh Majelis Kode Etik
dan diproses untuk disampaikan kepada pihak yang
melanggar aturan agar yang bersangkutan paham bahwa
tindakannya salah atau di luar ketentuan.
Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan juga oleh
Komite Etika atau tim yang ditunjuk untuk menangani
penegakan aturan perilaku.
b. Kontrol Sosial
Selain adanya pemantauan dan evaluasi terhadap aturan
perilaku dari masing-masing level pimpinan atau dari Tim
yang ditunjuk khusus untuk memantau penerapan aturan
perilaku, juga perlu ditingkatkan peranan kontrol sosial.
Kontrol sosial melalui penyebaran adanya komitmen aturan
perilaku kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.
Dengan sosialisasi ke pihak eksternal yang lebih luas,
maka akan terbentuk suatu kontrol sosial. Adanya
keterlibatan pegawai atau masyarakat yang apabila
mengetahui adanya pelanggaran terhadap aturan perilaku,
segera melaporkan atau menyampaikan pengaduan, baik
lisan atau tertulis. Diharapkan dalam pengaduan tersebut
disampaikan secara jelas identitas pelaku, pelanggaran
yang dilakukan, dan tanggal kejadian. Apabila informasi
pengaduan tidak lengkap, pengaduan tetap dapat menjadi
sumber informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 41

49. c. Pembaruan Aturan Perilaku
Perkembangan sosial ekonomi dan adanya berbagai
perubahan peraturan, kebijakan pemerintah, serta
perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi
tupoksi instansi pemerintah, akan memengaruhi perubahan
kebutuhan aturan perilaku. Oleh sebab itu, kode etik atau
aturan perilaku perlu terus dilakukan peninjauan kembali
dan pembaruan atas aturan perilaku yang ada. Pembaruan
terhadap aturan perilaku tetap berada dalam koridor
pembinaan pegawai dan untuk menciptakan pegawai yang
berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna, utamanya
pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik,
adil, dan merata bagi masyarakat.
d. Aturan Perilaku sebagai Target Kinerja
Aturan perilaku, yang merupakan pedoman sikap, tingkah
laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugas
dan pergaulan hidup sehari-hari, apabila secara terus-
menerus dipedomani dalam tugas sehari-hari, maka akan
tumbuh menjadi kebiasaan yang melekat dan menyatu
dalam kesadaran diri. Kebiasaan masing-masing individu
yang telah terbangun dengan kesadaran yang tinggi dan
dikelola oleh pimpinan/leadership yang memiliki komitmen
tinggi menimbulkan kepuasan dan semangat kerja kolektif
dari semua pegawai, yang pada gilirannya dapat
menumbuhkan komitmen instansi pemerintah. Selanjutnya,
apabila komitmen instansi pemerintah telah tercipta, maka
peningkatan kinerja adalah sebuah akibat nyata yang akan
mengikutinya.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 42

50. Untuk mewujudkan penegakan integritas dan nilai etika
secara berkelanjutan, kepatuhan kepada aturan perilaku
dan kode etik dapat ditetapkan sebagai target kinerja setiap
unit kerja.
Misalnya, dalam penetapan kinerja unit kerja, setiap unit
harus menargetkan tidak ada pelanggaran atau terjadi
penurunan pelanggaran. Dengan menjadikan aturan kinerja
sebagai target, maka unit kerja akan terdorong untuk
menerapkan sebaik mungkin agar terhindar dari
pelanggaran, yang berarti kinerja tidak tercapai.
e. Audit Etika
Audit Etika adalah audit mengenai pelaksanaan kode etik
atau aturan perilaku oleh setiap unit instansi pemerintah
yang dilakukan apabila ada pengaduan dan indikasi
pelanggaran.
C. Tahap Pelaporan
Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan
penyelenggaraan sub unsur penegakan integritas dan nilai etika
perlu didokumentasikan. Pendokumentasian ini merupakan satu
kesatuan (bagian yang tidak terpisahkan) dari kegiatan pelaporan
berkala dan tahunan penyelenggaraan SPIP. Pendokumentasian
dimaksud meliputi:
1. Pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari:
a. Kegiatan pemahaman, yang antara lain terdiri atas:
1) Kegiatan sosialisasi (ceramah, diskusi, seminar, rapat
kerja, dan fokus grup) mengenai pentingnya integritas
dan nilai etika;
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 43

51. 2) Kegiatan penyampaian pemahaman melalui website,
multimedia, literatur, dan media lainnya.
b. Kegiatan pemetaan keberadaan dan penerapan
infrastruktur, yang antara lain berisi:
1) Hasil pemetaan pemahaman pentingnya etika menurut
persepsi pegawai dan bagaimana penerapannya;
2) Hasil pemetaan mengenai persiapan penyusunan aturan
perilaku;
3) Masukan atas rencana tindak yang tepat untuk
internalisasi kode etik atau aturan perilaku.
c. Kegiatan pembangunan infrastruktur, yang antara lain berisi
penyusunan:
1) Kode etik atau aturan perilaku;
2) Kebijakan penegakan aturan perilaku;
3) Kebijakan sistem reward and punishment;
4) Kebijakan penanganan konflik kepentingan;
5) Kebijakan tentang intervensi dan pengabaian
manajemen; dan
6) Kegiatan pembentukan majelis kode etik.
d. Kegiatan internalisasi, yang antara lain berisi:
1) Kegiatan pengomunikasian kode etik atau aturan
perilaku secara berkelanjutan;
2) Kegiatan pembaruan pernyataan kepatuhan pada aturan
perilaku;
3) Kegiatan dorongan sejawat;
4) Kegiatan program rekrutmen dan pengenalan pegawai
baru;
5) Komitmen atas standar layanan publik;
6) Kegiatan diskusi dan pertemuan;
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 44

52. 7) Kegiatan pengomunikasian hubungan tindak lanjut
temuan auditor dengan aturan perilaku;
8) Kegiatan integrasi kode etik dalam budaya instansi
pemerintah;
9) Kegiatan pemberian penghargaan dan remunerasi;
10)Kegiatan pelatihan etika;
11)Kegiatan pembuatan saluran pengaduan;
12)Laporan kegiatan menghilangkan kebijakan tidak etis;
13)Dokumentasi komitmen atas pelaporan keuangan
pemerintah.
e. Kegiatan pengembangan berkelanjutan, yang antara lain
berisi:
1) Kegiatan pemantauan;
2) Dokumentasi kontrol sosial;
3) kegiatan pembaruan aturan perilaku;
4) kegiatan penyusunan aturan perilaku sebagai target
kinerja; dan
5) kegiatan audit etika.
2. Hambatan kegiatan
Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target/tujuan
kegiatan tersebut, agar dijelaskan penyebab terjadinya
hambatan tersebut.
3. Saran
Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan
pelaksanaan kegiatan dan dicarikan saran pemecahan
masalah untuk tidak berulangnya kejadian serupa dan guna
peningkatan pencapaian tujuan. Saran yang diberikan agar
yang realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 45

53. 4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya
Bagian ini mengungkapkan tindak lanjut yang telah dilakukan
atas saran yang telah diberikan pada kegiatan periode
sebelumnya.
Dokumentasi ini merupakan bahan dukungan bagi
penyusunan laporan berkala dan tahunan (penjelasan
penyusunan laporan dapat dilihat pada buku Pedoman Teknis
Umum Penyelenggaraan SPIP). Kegiatan pendokumentasian
menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan yang hasilnya
disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai
bentuk akuntabilitas, melalui satuan tugas penyelenggaraan
SPIP (Satgas SPIP) di instansi pemerintah yang bersangkutan.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 46

54. BAB IV
PENUTUP
Penegakan integritas dan nilai etika secara berkelanjutan oleh
instansi pemerintah dan penyelenggara negara secara memadai
adalah salah satu jaminan terbaik untuk mencapai pondasi bagi
lingkungan pengendalian dalam SPIP. Kuatnya integritas dan nilai
etika juga secara langsung akan memperbaiki peningkatan
pelayanan publik dan kinerja, yang pada gilirannya mendukung
tercapainya good governance.
Penegakan integritas dan nilai etika diawali dengan
pemahaman bersama melalui langkah sosialisasi dengan media
yang ada, yang selanjutnya dilaksanakan pemetaan. Pembangunan
infrastruktur untuk pelaksanaan dan penerapannya harus menjadi
komitmen bersama instansi pemerintah dan dilaksanakan secara
konsisten. Sementara pengembangan berkelanjutan merupakan
langkah agar secara kontinu aturan perilaku termonitor
pelaksanaannya sehingga setiap kelemahan dapat dirumuskan
rencana tindak yang tepat.
Disadari sepenuhnya bahwa proses penegakan integritas dan
nilai etika tidaklah mudah. Kata bijak mengatakan bahwa
penegakan integritas tidak semudah membalik telapak tangan.
Faktor penting keberhasilan antara lain:
1. Leadership yang kuat, pemimpin yang berpengaruh kuat pada
tercapainya integritas dan nilai etika, baik melalui upaya yang
diciptakannya maupun teladan yang dijalankannya.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 47

55. 2. Dukungan seluruh pegawai, pemimpin yang kuat tidak ada
artinya bila tidak didukung segenap anggota instansi pemerintah
untuk secara sadar bersama-sama mendukung tegaknya
integritas dan nilai etika.
3. Konsistensi pelaksanaan penegakan, konsistensi dalam
penerapan dan penegakan sangat diperlukan sehingga tidak ada
persepsi standar ganda oleh individu anggota instansi
pemerintah. Setiap tindakan penegakan harus memunculkan
komitmen baru untuk penegakan kode etik atau aturan perilaku.
Komitmen ketiga hal di atas akan membentuk komitmen kuat
karena diperoleh dari pemimpin dan segenap anggota instansi
pemerintah. Konsistensi pelaksanaan penegakan oleh pimpinan
instansi pemerintah akan menjadi teladan bagi semua pegawai
dengan perilaku yang sama antara nilai yang disepakati dengan
perilaku yang diterapkan pada setiap kondisi. Konsistensi juga
menyangkut penegakan, yaitu perlakuan sama bagi semua orang
tanpa terkecuali atas terjadinya pelanggaran aturan
Keberhasilan penegakan integritas dan nilai etika secara
bersama dengan sub unsur lingkungan pengendalian lainnya akan
memperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan instansi
pemerintah.
Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan praktis
bagi pimpinan instansi pemerintah dalam menciptakan dan
melaksanakan sistem pengendalian intern, khususnya pada unsur
lingkungan pengendalian dengan sub unsur ”Penegakan Integritas
dan Nilai Etika” di lingkungan instansi yang dipimpinnya.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 48

56. Hal-hal yang dicakup dalam pedoman teknis ini adalah acuan
mendasar yang berlaku secara umum bagi seluruh instansi
pemerintah, yang minimal harus dipenuhi dalam penegakan
integritas dan nilai etika, serta tidak mengatur secara spesifik bagi
instansi tertentu. Instansi pemerintah hendaknya dapat
mengembangkan lebih jauh langkah-langkah yang perlu diambil
sesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan tetap mengacu dan
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Sesuai dengan perkembangan teori dan praktik-praktik sistem
pengendalian intern, pedoman ini dapat disesuaikan di kemudian
hari.
1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 49