NORMA-NORMA DAN KEMERDEKAAN

DAFTAR ISI
Kata Pengantar ……………………………………………………………….
Daftar Isi ……………………………………………………………………..
I. Bagian Pertama
A. Materi Kelas VII
1. Norma-Norma Masyarakat …………………………………………..
2. Proklamasi dan Konstitusi Pertama di Indonesia …………………….
3. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia………………………………
4. Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di Muka Umum .....................
B. Materi Kelas VIII
1. Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara ......................................
2. Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia .......................................
3. Peraturan Perundangan-Undangan ........................................................
4. Budaya Demokrasi ................................................................................
5. Kedaulatan Rakyat ................................................................................
C. Materi Kelas IX
1. Pembelaan Negara ..................................................................................
2. Partisipasi Masyarakat dalam Otonomi Daerah .....................................
3. Globalisasi ..............................................................................................
4. Prestasi Diri ............................................................................................
1

NORMA-NORMA MASYARAKAT
1. Manusia merupakan mahluk dwi tunggal (monodualis), yaitu :
a. Mahluk individu (pribadi), artinya manusia berbeda satu sama lain.
b. Mahluk sosial (masyarakat), artinya selalu membutuhkan bantuan dan kerja sama
dengan orang lain.
2. Norma ialah kaidah/ketentuan yan dijadikan peraturan hidup sehingga mempengaruhi tingkah
laku manusia dalam masyarakat.
3. Norma berfungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Norma memiliki arti
penting agar kehidupan masyarakat tertib dan aman.
4. Macam norma terbagi atas :
a. Norma Agama, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan. Sanksi dari Tuhan
berupa dosa.
b. Norma Kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia.
Sanksi dari diri sendiri berupa penyesalan , malu, rasa bersalah.
c. Norma Kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dalm pergaulan masyarakat.
Sanksi dari masyarakat berupa ejekan, cemooh, dikucilkan.
d. Norma Hukum, yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur tata tertib dalam
masyarakat, berisi perintah, larangan, dan sanksi hukum. Sanksi dari negara berupa
pidana.
5. Setiap warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Norma harus
dijunjung tinggi dan ditaati dengan kesadaran. Kesadaran (keinsafan) adalah suatu kemauan
melakukan sesuatu yang timbul dari hati sanubari, tanpa paksaan.
6. Kesadaran mentaati norma memiliki arti penting bagi terwujudnya suasana aman, tertib,
damai dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Kesadaran dimulai dari diri sendiri, keluarga,
masyarakat, bangsa dan negara.
7. Pasal 27 ayat 1 menegaskan persamaan dan kewajiban sama dalam hukum dan pemerintahan.
8. Tujuan hukum adalah mengatur ketertiban masyarakat agar tercipta rasa aman dan tertib.
Hukum positif adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat.
9. Ciri-ciri hukum :
a. Dibuat oleh negara
b. Bersifat mengikat dan memaksa
c. Memiliki sanksi yang tegas dan nyata
10. Macam hukum, terbagi atas :
a. Menurut Sanksi (sifat)
 Hukum yang mengatur
 Hukum yang memaksa
b. Menurut bentuk :
 Peraturan tertulis, yaitu peraturan yang ditulis resmi oleh lembaga berwewenang.
Cohtoh UUD, Tap MPR, UU, Keppres, dll.
 Peraturan tidak tertulis, yaitu peraturan yang tidak tertulis, tetapi hidup dan
terpelihara dalam masyarakat dan diakui sebagai peraturan. Contoh Konvensi yaitu
aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara
meskipun tidak tertulis. Seperti pidato Presiden tanggal 16 Agustus.
c. Menurut Wilayah
 Hukum Lokal
 Hukum Nasional
 Hukum Internasional
d. Menurut Waktu Berlaku
 Ius Constitutum
 Ius Constituendum
2

 Hukum Alam (Antar Waktu)
e. Menurut Pribadi yang diatur
 Hukum Satu Golongan
 Hukum Antar Golongan
 Hukum Semua Golongan
f. Menurut Tugas dan Fungsi :
 Hukum Material, memuat peraturan berisi perintah, larangan, sanksi hukum.
 Hukum Formal (acara), mengatur bagaimana cara mengajukan perkara dan
memutuskan perkara
g. Menurut Isi
 Hukum Privat (Sipil), yaitu mengatur hubungan antar individu, menyangkut
kepentingan perseorangan. Hukum privat terbagi atas :
 Hukum Perdata, yaitu mengatur hubungan antar indiviu secara umum
 Hukum Perniagaan (dagang), yaitu mengatur hubungan antar individu dalam
perdagangan.
 Hukum Keluarga
 Hukum Kekayaan
 Hukum Waris
 Hukum Perkawinan
 Hukum Publik, yaitu mengatur hubungan antar individu dengan negara, menyangkut
kepentingan umum. Hukum publik terbagi atas :
 Hukum Pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat
larangan dan sanksi.
 Hukum (tata) Negara, yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-
bagiannya.
 Hukum Tata Usaha Negara (administratif), yaitu mengatur tugas kewajiban
pejabat negara.
 Hukum Internasional, yaitu mengatur hubungan antar negara.
 Hukum Acara
11. Perbedaan hukum publik dengan hukum privat, antara lain :
a. Sanksi hukum publik lebih tegas, sedangkan hukum privat tidak langsung
b. Hukum publik bukan delik aduan, sedangkan hukum privat merupakan delik aduan
12. Masyarakat Indonesia yang majemuk sangat menuntut kesadaran hukum warganya, sehingga
hukum dapat berfungsi dengan baik. Kesadaran hukum berkembang jika kebenaran dan
keadilan diutamakan. Sehingga terwujud rasa aman dan terlindungi hak asasi manusia.
13. Perwujudan kesadaran hukum dalam :
a. Kehidupan Keluarga :
 Sopan, bertutur kata baik
 Menghormati, taat perintah dari orang tua
 Sayang, rukun dengan keluarga
b. Kehidupan Sekolah :
 Mentaati tata tertib sekolah
 Santun terhadap guru
 Sayang teman
 Tidak melanggar hukum
c. Kehidupan Masyarakat :
 Menciptakan kadarkum
 Mengikuti ronda malam
 Menyelesaikan persolan secara hukum
 Tidak main hakim sendiri
d. Kehidupan Negara :
 Membayar pajak
 Mentaati peraturan perundangan
 Mentaati rambu lalu lintas
3

14. Usaha meningkatkan kesadaran hukum melalui :
a. Pendidikan hukum
b. Meningkatkan disiplin
c. Penyuluhan hukum
PROKLAMASI DAN KONSTITUSI PERTAMA
1. Ciri perjuangan bangsa sebelum 1908 :
a. Mengutamakan perjuangan fisik (senjata)
b. Bersifat kedaerahan
c. Tergantung pemimpin
2. Ciri perjuangan bangsa setelah 1908 :
a. Menggunakan organisasi
b. Bersifat nasional
c. Tidak tergantung pemimpin
3. Awal tahun 1945 Jepang semakin terdesak oleh sekutu. Untuk menarik bantuan dari
rakyat Indonesia membantu Jepang maka dijanjikan kemerdekaan bagi bangsa
Indonesia. Janji tersebut diwujudkan dengan membentuk BPUPKI tanggal 28 April
1945. Ketua K.R.T Radjiman Widyodingrat dan wakil Ketua R.P Soeroso dan Iche
Bangase. Anggota 62 orang. Tugas BPUPKI adalah menyelidiki keinginan bangsa
Indonesia untuk merdeka.
4. Sidang BPUPKI :
a. Sidang Pertama , tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945, membahas Dasar Negara.
Panitia Sembilan tanggal 22 Juni 1945 menghasilkan Piagam Jakarta.
b. Sidang Kedua, tanggal 10 – 16 Juli 1945 membahas Rancangan Undang-Undang
Dasar.
Panitia Perancang UUD diketua oleh Mr Soepomo menghasilkan Rancangan
UUD.
5. PPKI dibentuk tanggal 7 Agustus 1945 dengan ketua Ir Soekarno dan wakil ketua
Mohammad Hatta.
6. Tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Nagasaki dan Hirosima dibom oleh sekutu. Jepang
menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Keadaan ini mendorong para
pemuda menghadap Bung Karno untuk segera mengumumkan kemerdekaan.
Terdapat perbedaan pendapat antara golongan tua dan pemuda mengenai waktu
kemerdekaan. Pemuda ingin waktu secepatnya, sedangkan golongan tua
mengharapkan melalui rapat PPKI terlebih dahulu. Keadaan ini mengakibatkan para
pemuda mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok, pagi hari
tanggal 16 Agustus 1945 dengan tujuan agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Sore
harinya tercapai kesepakatan bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan
tanggal 17 Agustus 1945, maka Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Pada
malam harinya di rumah Laksamana Maeda, Jl Imam Bonjol No 1 disusun teks
Proklamasi Kemerdekaan. Naskah disusun oleh Bung Karno dan diketik oleh Sayuti
Melik.
7. Tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat di bulan ramadhan jam 10.00 bertempat di
depan rumah Bung Karno Jl Pegangsaan Timur No 56 Jakarta dilaksanakan
proklamasi kemerdekaan.
8. Kemerdekaan suatu negara dapat diperoleh melalui :
a. Pemberian negara penjajah (dekolonialisasi)
b. Revolusi (perjuangan) bangsa
c. Pemisahan suatu negara menjadi beberapa negara
4

9. Kemerdekaan bangsa Indonesai merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia karena
:
a. Terjadi kekosongan kekuasaan (vacoom of power)
b. Naskah Proklamasi tidak menggunakan Piagam Jakarta yang sudah disiapkan
sebelumnya.
10. Arti / makna penting proklamasi kemerdekaan :
a. Berdirinya Negara Kesatuan RI
b. Berlakunya hukum nasional Indonesia
c. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan
d. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat (pembangunan)
11. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan menetapkan :
a. UUD 1945
b. Memilih Ir Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil
Presiden
c. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden (KNIP)
12. UUD 1945 merupakan hasil rancangan BPUPKI melalui Panitia Perancang Hukum
Dasar yang di ketuai oleh Mr Soepomo. Pada saat ditetapkan oleh PPKI terdiri atas
Pembukaan dan Pasal-Pasal. Pembukaan UUD 1945 merupakan naskah Piagam
Jakarta, sedangkan pasal-pasal merupakan hasil sidang BPUPKI yang kedua, dengan
beberapa perubahan.
13. Perubahan yang paling mendasar yaitu dasar negara dalam sila yang pertama. Sila
pertma dalam Piagam Jakarta yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa.
14. Naskah UUD 1945 diumumkan dalam Berita Republik Indonesia No 7 tahun II
tanggal 15 Februari 1946, terdiri atas :
a. Pembukaan, terdiri 4 alinea
b. Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat
aturan tambahan)
c. Penjelasan UUD 1945, yang disusun oleh MR (Magister de Recht) Soepomo.
15. Konstitusi memiliki arti Hukum Dasar. Konstitusi terdiri atas dua bentuk :
a. Konstitusi Tertulis yaitu UUD
b. Konstitusi tidak tertulis yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara
dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, disebut
konvensi.
16. Syarat suatu konvensi :
a. Tidak bertentangan dengan hukum dasar tertulis
b. Pelengkap UUD atau pengisis kekosongan hukum jika tidak terdapat dalam
UUD.
17. Sifat UUD 1945 , yaitu :
a. Singkat, yaitu memuat atuarn-aturan pokok saja, sebagai unstruksi dalam
penyelenggaraan negara.
b. Supel, artinya aturan yang pokok saja sesuai dengan negara Indonesia yang
berkembanga, terus dinamis dan mengalami perubahan, sehingga tidak
ketinggalan zaman.
18. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa semangat para penyelenggara negara dan
pemimpin pemerintahan sangat penting dalam penyelengaraan negara.
5

19. Sebagai hukum UUD 1945 maka mengikat setiap warga negara dan berisis norma dan
ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar maka UUD 1945 merupakan
sumber hukum bagi pertaruran perundangan, dan merupakan hukum tertinggi dalam
tata urutan peraturan perundangan di Indonesia.
20. Mempelajari suatu UUD harus mencakup :
a. Teks UUD
b. Proses penyusunan UUD
c. Keterangan-keterangan UUD
d. Suasana kebatinan saat penyusunan UUD
21. Pembukaan UUD 1945 memuat kaidah yang fundamental, seperti tujuan negara,
dasar negara, pernyataan kemerdekaan, prinsip negara kesatuan dab kedaulatan
rakyat. Bangsa Indonesia bertekad tidak merubah Pembukaan UUD 1945.
22. UUD menciptakan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD
1945 dalam pasal-pasalnya.
23. Pembukaan UUD 1945 memuata nilai yang universal dan lestari. Universal berarti
dijunjung tinggi oleh bangsa yang beradab, sedangkan lestari berarti mampu
menampung dinamika masyarakat.
24. Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 :
a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
c. Negara berkedaulatan rakyat
d. Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang
adil dan beradab.
25. Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 :
a. Alinea pertama, memuat dalil obyektif bahwa kemerdekaan adalah hak segala
bangsa. Juga dali subyektif, ayaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk memrdeka.
b. Alinea kedua, memuata :
 Perjuangan bangsa telah sampai pada saat yang menentukan
 Moemntum tersebut harus dimanfaatkan untuk kemerdekaan
 Kemerdekaan bukan tujuan akhir, tetapi harus diisi dengan mewujudkan
cita-cita nasional.
c. Alinea ketiga, memuat pernyataan kemerdekaan didorong oleh motivasi spiritual
yaitu atas rahmat Tuhan, dan motivasi riil dan metriial yaitu keinginan luhur
bangsa.
d. Alinea keempat, memuat tujuan negara, prinsip dasar negara republik dan
berkedaulatan rakyat, serta dasar negara.
26. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 adalah
pembukaan UUD 1945 merupakan uraian teperinci dari Proklamasi Kemerdekaan.
27. Batang tubuh (pasal-pasal) memuat tentang :
a. Materi pengaturan sistem pemerintahan negara
b. Materi hubungan negra dengan warga negara dan penduduk
28. Sistem pemerintahan Negara Indonesia :
a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)
b. Sistem konstitusional
c. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR
d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah majelis
6

e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
f. Menteri negara ialah pembantu, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada
DPR
g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
INSTRUMEN NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
1. Harkat adalah nilai manusia sebagai mahluk Tuhan yang dibekali cipta, rasa, dan
karsa, serta hak dan kewajiban asasi.
2. Martabat adalah tingkatan dan kedudukan manusia yang terhormat, karena memiliki
cipta, rasa, dan karsa. Martabat manusia sama, yang membedakan dihadapan Tuhan
adalah ketaqwaan.
3. Derajat adalah kedudukam manusia yang memiliki hak dan kewajiban asasi.
4. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir secara kodrat,
sebagai anugerah Tuhan.
5. Perkembangan perlindungan Hak Asasi Manusia :
a. Negara Inggris
 Magna Charta (1215)
 Petition of Rights (1628)
 Hobeas Corpus Act (1679)
 Bill of Rights (1689)
b. Negara Amerika Serikat
 Declaration of Independent (1776)
c. Negara Perancis
 Declaration Detroit des L’homme et du citoyen (1789)
d. Negara Indonesia
 Pembukaan UUD 1945
e. Universal Declaration of Human Rights (PBB), tanggal 10 Desember 1948,
diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia
6. Macam hak asasi manusia, tebagi atas :
a. Hak Asasi Pribadi (personal right), seperti memeluk agama, mengeluarkan
pendapat, berorganisasi/serikat
b. Hak Asasi Ekonomi (economical right), seperti membuat perjanjian, membeli,
memiliki sesuatu, memilih pekerjaan.
c. Hak Persamaan Hukum dan Pemerintahan (legal equality), seperti kedudukan
sama dalm hukum.
d. Hak Asasi Politik (political right), seperti persamaan derajat warga negara,
mengolah dan menata kemajuan negara.
e. Hak Asasi Sosial Budaya (social and culture right), seperti memperoleh
pengajaran dan mengembangkan kebudayaan.
f. Hak Asasi dalam Tata Cara Peradilan (procedural right), seperti perlakuan wajar
dalam bantuan hukum, penangkapan, razia.
7. Latar belakang/alasan perlunya Instrumen nasional HAM yaitu :
a. HAM merupakan anugerah Tuhan yang tidak dapat dihilangkan
b. HAM tidak dapat digunakan tanpa batas
c. Negara Indonesia adalah negara hukum
d. Negara Indonesia menghormati HAM
8. Instrumen nasional HAM terdiri atas :
a. UUD 1945
b. Tap No. XVII/MPR/1998, tentang Piagam HAM
c. UU No 39 tahun 1999, tentang HAM
7

d. UU No 26 tahun 2000, tentang Pengadilan HAM
e. UU No 9 tahun 1998, tentang Kemerdekaan Mengeluarkan Pendapat di muka
Umum
f. Keppres No 5 tahun 1998, tentang Komisi Nasional HAM
9. Jaminan dan perlindungan HAM dalam UUD 1945, termuat :
a. Pembukaan UUD 1945, alinea :
 Pertama , menegaskan kemerdekaan adalah hak segala bangsa.
 Keempat, menegaskan tujuan negara :
• Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah
• Mencerdaskan kehidupan bangsa
• Memajukan kesejahteraan umum
• Ikut melaksanakan ketertiban dunia
b. Pasal-Pasal UUD 1945, yaitu pasal :
 27 ayat 1, tentang hak dan kewajiban sama dalam hukum dan pemerintahan.
 27 ayat 2, tentang memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak
 27 ayat 3, tentang hak dan kewajiban bela negara
 28 , tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat
 29 ayat 2, tentang kemerdekaan beragama dan beribadah
 30 ayat 1, tentang hak dan kewajiban hankam
 31ayat 1, tentang memperoleh pengajaran
 32, tentang mengembangkan kebudayaan
 33, tentang ekonomi
 34, tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.
 Pasal 28 A sampai dengan 28 J
10. Perlindungan dan penegakkan HAM sesuai dengan tujuan negara dalam Pembukaan
UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
11. Komisi Nasional (Komnas) HAM :
a. Dasar hukum berdiri Komnas HAM
 Keppres No 50 Tahun 1993
 UU No 39 Tahun 1999 pasal 75 - 99
b. Tujuan dibentuk Komnas HAM adalah :
• menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM
• meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM
c. Komnas HAM beranggotakan 35 orang yang dipilih oleh DPR dan diresmikan
oleh Presiden, dengan masa jabatan 5 tahun.
d. Komnas HAM memiliki fungsi :
• Pengkajian dan penelitian
• Penyuluhan
• Pemantauan
• Mediasi
12. Pengadilan HAM
a. Dasar hukum pengadilan HAM adalah :
• UU No 26 tahun 2000
• UU No 39 tahun 1999 pasal 104
b. Kedudukan pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan
peradilan umum
c. Kewenangan pengadilan HAM adalah mengadili pelanggaran HAM berat, yang
meliputi :
8

• kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok
bangsa, ras, etnis, agama.
• Kejahatan kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai
bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.
d. Hukum acara pengadilan HAM secara ringkas adalah :
• penyelidikan oleh Komnas HAM
• penyidikan oleh kejaksaan
• penututan oleh kejaksaan
• memutuskan perkara oleh pengadilan HAM
e. Beberapa contoh kasus pelanggaran HAM berat yang diajukan ke Pengadilan
HAM :
• Kasus Tanjung Priuk
• Kasus daerah Operasi Militer di Aceh
• Kasus Timor Timur
f. Pengadilan HAM berwewenang mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang
terjadi sebelum berlakunya UU pengadilan HAM dengan usul dari DPR
13. Partisipasi masyarakat dalam penegakkan HAM dapat dilakukan melalui cara :
a. memberikan laporan apabila terjadi pelanggaran HAM
b. mengajukan usul mengenai kebijakan HAM
c. melakukan penelitian, pendidikan, penyuluhan HAM
d. memberikan perlindungan, penegakan HAM sesuai kewenangannya
14. Sikap positip yang dapat dikembangkan antara lain :
a. menjaga keseimbangan hak dan kewajiban
b. mengutamkan kewajiban daripada hak
c. berani membela kebenaran dan keadilan
d. tidak sewenang-wenang terhadap orang lain
e. gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
15. Beberapa contoh contoh perbuatan perlindungan dan penegakkan HAM
a. bergaul tanpa membeda-bedakan
b. tidak sewenang-wenang terhadap orang lain
c. melaporkan kepada yang berwajib jika ada pelanggaran
d. menjaga ketertiban proses belajar mengajar
e. memperluas pengetahun HAM dengan mempelajarinya
16. Sebagai bangsa merdeka, Indonesia harus mempertahankan harga diri dan martabat
bangsa, seperti
a. tidak menindas bangsa lain
b. tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain
c. cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan
17. Piagam hak asasi manusia sedunia termuat dalam Universal Declaration of Human
Rights, disyahkan 10 Desember 1948 (hari HAM sedunia)
18. Peranan bangsa Indonesia dalam menegakkan HAM di dunia antara lain :
a. Membantu perjuangan bangsa yang terjajah
b. Menjadi anggota organisasi internasional
c. Mengirimkan pasukan perdamaian dunia (pasukan garuda)
d. Meratifikasi piagam HAM
9

KEMERDEKAAN MENGELUARKAN PENDAPAT
1. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat merupakan salah satu hak asasi pribadi
(personal rights). Kemerdekaan mengeluarkan pendapat di muka umum adalah hak
setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, ulisan, dan
sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
2. Penyampaian pendapat dapat dilakukan secara
a. Lisan seperti pidato, orasi, dialog, diskusi
b. Tertulis sepert pamflet, petisi, surat, gambar, spanduk.
c. Cara lain seperti mogok makan, tutup mulut
3. Kemerdekaan mengeluarkan pendapat memiliki arti penting bagi pelaksanaan hak
asasi manusia yang lain. Hak asasi manusia akan dapat dilaksanakan apabila ada
kemerdekaan mengeluarkan pendapat.
4. Tujuan pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum :
a. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab
b. Mewujudkan perlindungan hukum dalam kemerdekaan menyampaikan pendapat
c. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreatifitas
warga negara
d. Menepatkan tanggung jawab sosial , tanpa mengabaikan kepentingan
perseorangan/kelompok
5. Landasan hukum kemerdekaan mengeluarkan pendapat :
a. Pasal 28 dan pasal 28 E UUD Negara RI Tahun 1945
b. UU No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum
c. UU No 40 tahun 1999 tentang Pers
d. UU No 31 tahun 2002 tentang Partai Politik
e. UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran
f. Pasal 19 Piagam PBB tentang Hak Asasi (UDHR)
6. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum :
a. Unjuk rasa (demonstrasi), adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih
untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan. Tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di
muka umum
b. Pawai, adalah cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
c. Rapat Umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat
dengan tema tertentu
d. Mimbar Bebas, adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan
secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.
7. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilarang dilaksanakan pada :
a. Tempat di lingkungan Istana Kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit,
pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek penting
nasional.
b. Pada hari besar nasional, seperti hari besar keagamaan, hari kemerdekaan.
8. Hak warga negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum :
a. Mengeluarkan pikiran secara bebas
10

b. Memperoleh perlindungan hukum
9. Kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat :
a. Menghormati hak dan kebebasan orang lain
b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
10. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah :
a. Melindungi hak asasi manusia
b. Menghargai asas legalitas (hukum)
c. Menghargai prinsip praduga tak bersalah
d. Menyelenggarakan pengamanan
11. Asas-asas dalam menyampaikan pendapat di muka umum :
a. keseimbangan hak dan kewajiban
b. musyawarah mufakat
c. kepastian hukum dan keadilan
d. proposionalitas (seimbang)
e. manfaat
12. Tata cara menyampaikan pendapat di muka umum :
a. Wajib meberitahukan secara tertulis kepada kepolisian
b. Pemberitahuan disampaiakan oleh orang yang bersangkutan, pemimpin atau
penanggung jawab kelompok
c. Pemberitahuan selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum kegiatan dilakukan.
13. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan secara bebas dan
bertanggung jawab. Bebas memiliki arti warga negara memiliki kebebasan dalam
menyampaiakn pendapat, tanpa rasa takut, paksaan, ancaman dari pihak lain.
Bertanggung jawab berarti dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan.
Kebebasan yang dimiliki bukan bebas tanpa batas, tetapi dibatasi tanggung jawab dan
kewajiban terhadap orang lain, masyarakat, bangsa dan negara.
14. Akibat pembatasan kemerdekaan menyampaikan pendapat, antara lain :
a. Muncul sikap tidak peduli masyarakat
b. Kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah
c. Terbentuk kekuasaan yang otoriter
d. Terhambat perkembangan demokrasi
e. Mematikan kreatifitas dan aspirasi rakyat
f. Menimbulkan kerawanan dan kerusuhan sosial
15. Sikap positif yang perlu dikembangkan dalam kemerdekaan mengeluarkan pendapat,
antara lain :
a. Menghormati pendapat orang lain
b. Tidak memaksakan pendapat atau kehendak kepada orang lain
c. Mengutamakan musyawarah mufakat
d. Menaati peraturan perundangan yang berlaku
e. Menyampaiakn kritik bersifat membangun
f. Mnggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyingung perasaan orang lain
g. Menjaga ketertiban dan keamanan
h. Tidak menggangu hak kebebasan orang lain
i. Menjaga persatuan dan kesatuan
11

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA
1. Ideologi berasal dari kata idea (gagasan, cita-cita), dan logos (pengetahuan). Ideologi
dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan sistematis mengenai suatu kehidupan
yang dicita-citakan. Ideologi sering kali diartikan sama dengan pandangan
hidup.Ideologi yang dianut oleh suatu bangsa dapat menjadi dasar negara yang
bersangkutan. Sebagai dasar negara maka menjadi sumber dan cita-cita hukum dari
organisasi negara.
2. Arti penting ideologi bagi suatu bangsa yaitu memberi arah dan pedoman bagi bangsa
dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi.
3. Perbandingan berbagai ideologi dunia :
Liberalisme Sosialisme Pancasila
Berdasarkan paham
individualisme
Berdasarkan ajaran Karl
Marx
Bersumber pada tata nilai
budaya Indonesia
Mengutamakan hak
individu
Mengutamakan
kewajiban
Keseimbangan hak dan
kewajiban
Bersifat sekulerisme Bersifat atheis Berdasarkan ketuhanan
YME
Kapitalisme Etatisme Ekonomi berdasar
Kekeluargaan
Campur tangan negara
sedikit
Negara mendominasi
kehidupan
Negara mengatur kehidupan
secar seimbang
4. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara :
a. BPUPKI dalam sidang I tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas dasar negara
b. Panitia Kecil merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945
c. PPKI menetapkan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, yang memuat Pancasila
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
5. Beberapa usulan rumusan dasar negara :
a. Muhammad Yamin, secara tertulis :
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kebangsaan persatuan Indonesia
3) Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permsyawaratan
perwakilan
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
b. Mr Soepomo
1) Persatuan/integralistik
2) Ketuhanan
3) Permusyawaratan/perwakilan
4) Kekeluargaan
5) Semangat kebudayaan
12

c. Ir Soekarno
1) Kebangsaan
2) Internasionalisme/kemanusiaan
3) Mufakat/demokrasi
4) Kesejahteraan sosial
d. Rumusan dasar negara menurut Piagam Jakarta :
1) Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk -
pemeluknya
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5) Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
e. Rumusan dasar Negara menurut Konstitusi RIS dan UUD Sementara 1950 :
2) Peri-kemanusiaan
3) Kebangsaan
4) Kerakyatan
5) Keadilan sosial
6. Rumusan Pancasila yang sah dan benar yaitu sesuai denga rumusan dalam
Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
7. Kedudukan dan Fungsi Pancasila :
a. Dasar Negara, berfungsi sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan
perundangan harus sesuai dengan Pancasila
b. Pandangan Hidup (way of life), berfungsi sebgai pedoman tingkah laku manusia
dalam kehidupan sehari-hari.
c. Jiwa dan kepribadian, berfungsi membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa
lain.
d. Perjanjian luhur, yaitu telah disepakati menjelang dan sesudah proklamasi
kemerdekaann oleh wakil bangsa Indonesia.
e. Tujuan yang hendak dicapai, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan
Pancasila.
8. Sikap tanggung jawab warga negara terhadap Pancasila adalah mengamankan dan
mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
9. Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Panacsila hendaknya dimulai sejak dini dalam
lingkungan keluarga.
13

KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA
a. Konstitusi Tertulis yaitu UUD
dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, disebut konvensi.
2. Sejarah UUD yang pernah berlaku di Indonesia
a. UUD 1945, periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
b. Konstitusi RIS, periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
c. UUD Sementara 1950, periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
d. UUD 1945, periode 5 Juli 1959 – sekarang
 Periode 5 Juli 1959 – 1965 (orde lama)
 Periode 1965 – 1999 (orde baru)
 Periode 1999 – sekarang
3. UUD 1945
a. Ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945
b. Sistematika terdiri atas :
a. Pembukaan, terdiri 4 alinea
b. Batang Tubuh, terdiri atas 16 bab 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2
ayat aturan tambahan)
c. Penjelasan UUD 1945, yang disusun oleh MR Soepomo.
c. Sifat UUD 1945 , yaitu :
a. Singkat, yaitu memuat atuarn-aturan pokok saja, sebagai unstruksi dalam
penyelenggaraan negara.
b. Supel, artinya aturan yang pokok saja sesuai dengan negara Indonesia
yang berkembanga, terus dinamis dan mengalami perubahan, sehingga
tidak ketinggalan zaman.
d. UUD 1945 bersifat sementara, ditegaskan dalam pasal 3 dan ayat 2 aturan
tambahan UUD 1945.
4. Hubungan Proklamasi Kemerdekaan dengan Pembukaan UUD 1945 adalah
pembukaan UUD 1945 merupakan uraian terperinci dari Proklamasi Kemerdekaan.
5. Pembukaan UUD 1945 memuat pokok-pokok pikiran yang diwujudkan oleh UUD
1945 dalam pasal-pasalnya
6. Batang tubuh (pasal-pasal) memuat tentang :
a. Materi pengaturan sistem pemerintahan negara
b. Materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduk
7. Sistem Pemerintahan Indonesia :
a. Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (Rechtsstaat)
b. Sistem konstitusional
c. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan MPR
d. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah
majelis
e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
f. Menteri negara ialah pembantu, menteri negara tidak bertanggung jawab
kepada DPR
g. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas
14

8. Lembaga negara menurut UUD 1945 adalah MPR, DPR, Presiden, MA, BPK, DPA.
9. Penyimpangan terhadap UUD 1945
a. Periode 1945 – 1949 :
 Berlaku demokrasi liberal
 Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 merubah sistem
Presidential menjadi Parlementer
b. Periode 5 Juli 1959 – 1965 (orde lama) :
 Pengangkatan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup
 Presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan diganti dngan DPR
Gotong Royong yang anggotanya diangkat oleh Presiden
 Ketua MPR merangkat Menteri dibawah Presiden
c. Period 1965 – 1999 (orde baru)
 Demokrasi yang bersifat semu
 Terjadi KKN dalam pemerintahan
10. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan dengan pertimbangan negara dalam keadaan
darurat, karena kegagalan konstituante menyusun UUD.
11. Alasan perubahan UUD 1945
a. Tuntutan reformasi
b. Penafsiran UUD 1945 sesuai kepentingan politik
12. Perubahan secara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa
menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum agar untuk
kepentingan bukti sejarah.
13. UUD 1945 setelah perubahan terdiri atas :
a. Pembukaan
b. Pasal-Pasal, terdiri atas 21 Bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal
aturan tambahan
14. Perubahan UUD 1945 yaitu :
a. Perubahan Pertama, ditetapkan tanggal 19 Oktober 1999, mencakup 9
pasal yaitu pasal 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21.
b. Perubahan Kedua, ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 , mencakup 4 bab
dan 25 pasal yaitu pasal 18, 18A 19, 20 ayat 5, 20A, 22A, 22B,Bab IX A,
25E, Bab X, 26 ayat 2 dan 3, 27 ayat 3, Bab XA 28A, 28B, 28D, 28E,
28F, 28G, 28H, 28I, 28J, 30,bab XV , 36A,36B, dan 36C.
c. Perubahan Ketiga, ditetapkan tanggal 9 November 2001, mencakup 3 bab
dan 22 pasal yaitu pasal 1 ayat 2 dan 3; 3 ayat1, 3, dan 4; 6 ayat 1 dan 2;
6A ayat 1, 2,3, 5; 7A ; 7B; 7C; 8 ayat 1, 2; 11 ayat 2, 3; 17 ayat 4; Bab
VIIA, 22C, 22D, BAB VIIB; 22E; 23 ayat 1,2,3; 23A, 23C; Bab VIIIA,
23E, 23F; 23G, 24A, 24B;24C.
d. Perubahan Keempat, ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002, mencakup 13
pasal yaitu pasal 2 ayat 1; 6A ayat 4; 8 ayat 3; 11 ayat 1; 16; 23B; 23D; 24
ayat 3; 31 ; 32 ; 33 ayat 4 , 5; 34; 37 ; aturan peralihan pasal I,II,III; aturan
tambahan pasal I,II.
15. Konstitusi RIS
a. Disusun berdasarkan hasil persetujuan KMB
b. Konstitusi RIS bersifat sementara, karena pasal 108 Konstitusi RIS menghendaki
dibuatnya UUD oleh Konstituante
c. Bentuk negara adalah serikat (federasi) dan bentuk pemerintahan republik
d. Menganut kedaulatan rakyat dan demokrasi liberal
e. Menganut sistem kabinet Parlementer
f. UUD 1945 hanya berlaku di wilayah negara bagian Republik Indonesia
g. Wilayah terbagi atas :
 negara bagian (RI, NIT, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumetera Timur,
Sumetra Selatan)
 Satuan kenegaraan yang tegak sendiri (Jawa Tengah, bangka, Belitung,
Riau, Kalbar, Banjar, Kaltim, KalTeng)
15

h. Lembaga negara terdiri atas Presiden, Menteri, Senat, DPR, MA, dan Dewan
Pengawas Keuangan.
i. Akibat berlaku Konstitusi RIS :
 Bentuk negara serikat tidak sesuai dengan keinginan bangsa Indonsia
 Sistem demikrasi liberal mengakibatkan kehidupan politik kurang stabil
 Sistem kabinet parlementer mengakibatkan kabinet silih berganti dalam waktu
cepat, pembangunan terhambat, dan kehidupan politik kurang stabil.
16. UUD Sementara 1950
a. Termuat dalam UU No 7 Tahun 1950
b. Bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik
c. Menganut kedaulatan rakyat dan demokrasi liberal
d. Menganut sistem kabinet Parlementer
e. UUD S 1950 bersifat sementara, karena mnghendaki dibuat UUD oleh
Konstituante
f. Lembaga negara terdiri atas Presiden dan Wakil Presiden, Menteri (Kabinet),
DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan.
g. Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 :
 Memilih anggota DPR, tanggal 29 September 1955
 Memilih anggota Kontituante, tanggal 15 Desember 1955
h. Akibat berlaku UUD Semnetara 1950 :
 Sistem demikrasi liberal mengakibatkan kehidupan politik kurang stabil
 Sistem kabinet parlementer mengakibatkan kabinet silih berganti dalam
waktu cepat, pembangunan terhambat, dan kehidupan politik kurang stabil.
16

PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL
5. Norma hukum bersifat mengikat dan memaksa, sedangkan norma lain (agama, susila,
kesopanan) tidak dapat dipaksakan. Hukum bertujuan menciptakan keamanan dan keadilan.
Hukum berisi perintah, larangan, dan sanksi.
6. Hukum dapat dibagi atas ;
a. Peraturan tertulis, yaitu peraturan yang ditulis resmi oleh lembaga berwewenang.
Cohtoh UUD, Tap MPR, UU, Keppres, dll.
b. Peraturan tidak tertulis, yaitu peraturan yang tidak tertulis, tetapi hidup dan terpelihara
dalam masyarakat dan diakui sebagai peraturan. Contoh Konvensi yaitu aturan dasar
yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak
tertulis. Seperti pidato Presiden tanggal 16 Agustus.
7. Negara hukum (rechtstaats) yaitu negara dimana pemerintahannya berdasarkan hukum.
Prinsip/Azas negara hukum :
a. Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak
c. Tidak ada diskriminasi hukum (kepastian hukum)
8. Prinsip-Prinsip Hukum Umum :
a. Peraturan yang lebih tinggi menjadi dasar hukum bagi peraturan yang lebih rendah
b. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih
tinggi
c. Apabila peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi,
maka peraturan yang lebih rendah tidak berlaku (batal demi hukum)
d. Peraturan yang bersifat khusus mengabaikan peraturan yang bersifat umum
9. Landasan pembinaan negara hukum adalah :
a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
b. Pasal 27 ayat 1, persamaan dan kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan
c. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum
10. Perkembangan perubahan tata urutan peraturan perundangan di Indonesia :
TAP No XX/MPRS/1966 TAP No III/MPR/2000 UU No 10 Tahun 2004
1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. UU/Perpu
4. PP
5. Keppres
6. Peraturan Lainnya
1. UUD 1945
2. Tap MPR
3. UU
4. Perpu
5. PP
6. Keppres
7. Perda
1. UUD 1945
2. UU/Perpu
3. PP
4. Perpres
5. Perda
11. Tata Urutan Peraturan Perundangan Indonesia ditegaskan dalam UU No 10 tahun 2004 :
a. UUD 1945
5. Ditetapkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI
6. MPR berwewenang mengubah dan menetapkan UUD (pasal 3 ayat 1 UUD 1945)
7. Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah karena memuat kaedah fundamental
seperti tujuan, dasar, cita-cita negara.
8. Bentuk negara kesatuan republik (pasal 1 ayat 1) tidak dapat diubah (pasal 37 ayat 5)
17

9. Sistematika terdiri atas :
• Pembukaan
• Pasal-Pasal ( 21 Bab, 73 Pasal, 140 ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, 2 Pasal aturan
Tambahan)
b. Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perpu)
5. DPR memegang kekuasaan membentuk UU (pasal 20 ayat 1)
6. Setiap RUU harus mendapat persetujuan bersama DPR dan Presiden (pasal 20 ayat 2)
7. Dalam hal ihkwal kegentingan memaksa Presiden mengeluarkan perpu (pasal 22 ayat
1)
8. Perpu harus disetujui DPR dalam sidang berikutnya, jika disetujui menjadi UU
sedangkan jika tidak disetujui harus dicabut (pasal 22 ayat 2 dan 3)
c. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Presiden menetapkan PP untuk melaksanakan UU (pasal 5 ayat 2)
d. Peraturan Presiden (Perpres)
5. Perpres ditetapkan oleh Presiden untuk melakanakan UUD 1945, UU, atau Perpu
untuk keperluan tertentu.
e. Peraturan Daerah
5. Perda ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah yaitu Kepala Daerah dan DPRD (pasal
18 ayat 6)
12. Proses pembuatan Undang-Undang :
a. DPR, DPD, atau Presiden berhak mengajukan RUU
b. Pembahasan RUU oleh DPR bersama Presiden yang terdiri atas 2 tingkat :
• Tingkat I : dilaksnakan dalan Rapat Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Panitia
Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus
• Tingkat II : Pengambilan keputusan dalan rapat paripurna DPR
c. RUU disetujui bersama Presiden dan DPR
d. Pengesahan RUU oleh Presiden
e. Pengundangan UU dalam Lembaran Negara oleh Sekretariat Negara
13. Manfaat mematuhi hukum di sekolah yaitu menciptakan suasana belajar mengajar yang aman
dan tertib.
18

BUDAYA DEMOKRASI
1. Demokrasi berasal dari bahasa latin demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan).
Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan ada ditangan
rakyat. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur
Pancasila.
2. Azas/prinsip negara demokrasi, meliputi :
b. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan
c. Supremasi hukum
3. Ciri-ciri negara demokrasi, meliputi :
a. Memiliki lembaga perwakilan rakyat
b. Ada pemilu untuk memilih wakil rakyat
c. Ada lembaga yang mengawasi pemerintahan
d. Pemerintahan berdasarkan hukum (konstitusi)
4. Demokrasi berdasarkan partisipasi rakyat terbagi atas :
a. Demokrasi langsung
b. Demokrasi tidak langsung
5. Demokrasi berdasarkan hubungan lembaga negara (sistem pemerintahan)terbagi atas :
a. Demokrasi Parlementer, bercirikan :
 Tanggung jawab pemerintahan di tangan kabinet (menteri)
 Kabinet dipimpin perdanan menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen
(DPR)
 Kedudukan kabinat dibawah dan tergantung parlemen
 Berlaku dalam negara republik atau monarkhi konstitusional
b. Demokrasi Presidensial, bercirikan :
 Tanggung jawab pemerintahan ditangan Presiden
 Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
 Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
6. Perkembangan demokrasi di Indonesia :
a. Tahun 1945 – 1949
 Berlaku UUD 1945
 Sistem demokrasi Parlementer dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14
November 1945
b. Tahun 1949 – 1959
 Berlaku Konstitusi RIS (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950) dan UUD
Sementara 1950 (15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959)
 Sistem demokrasi parlementer (liberal)
 Akibat yang ditimbulkan :
o Partai politik mengutamakan kepentingan golongan
o Pemerintahan (kabinet) silih berganti dalam waktu singkat
o Kehidupan politik tidak stabil
o Pembangunan terhambat
c. Tahun 1959 – 1965 (orde lama)
 Sistem demokrasi terpimpin
 Penyimpangan yang terjadi :
o Pengangkatan Presiden seumur hidup
o Rangkap jabatan, menteri sekaligus anggota MPRS dan DPR
20

o Pembubaran partai politik
d. Tahun 1965 – 1998
 Sistem demokrasi Pancasila
 Penyimpangan yang terjadi :
o Kekuasaan Presiden sangat besar
o Terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme.
e. Tahun 1998 – sekarang
 Sistem demokrasi Pancasila
7. Landasan hukum demokrasi Pancasila :
a. Pancasila sila keempat
b. Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 : negara berkedaulatan rakyat
c. Pasal 1 ayat 2 : Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai UUD.
8. Azas/ciri utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui
musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat
dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui
sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat berarti
pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat), sehingga
tercapai kebulatan pendapat.
9. Musyawarah mufakat harus berpangkal tolak pada hal berikut :
a. Musyawarah mufakat bersumberkan inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
b. Pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat
kebijaksanaan.
c. Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan harus berdasarkan akal sehat dan hati
nurani luhur serta mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa serta
kepentingan rakyat.
d. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggung jawabkan secara moral
kepada Tuhan dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan keadilan.
e. Keputusan harus dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab.
10. Pengambilan keputusan dalam demokrasi Pancasila memperhatikan hal berikut :
a. Pengambilan keputusan sejauh mungkin melalui musyawarah mufakat
b. Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbayak
(voting).
11. Mufakat tidak tercapai apabila :
a. Terdapat perbedaan pendapat yang tidak dapat didekatkan lagi
b. Musyawarah dibatasi oleh waktu
12. Proses dan mekanisme permusyawaratan harus memiliki unsur-unsur :
a. Kejelasan masalah
b. Berkembang pendapat dengan alasan yang baik
c. Cenderung bersepakat
d. Dipimpin akal sehat dan hati nurani luhur serta rasa tanggung jawab
e. Semua pihak tunduk dan taat pada hasil keputusan.
13. Nilai lebih (keunggulan) demokrasi Pancasila adalah Adanya penghargaan terhadap
hak asasi manusia dan hak minoritas. Karena tidak mengenal dominasi mayoritas
(kelompok besar menguasai segi kehidupan dengan mengabaikan kelompok kecil)
ataupun tirani minoritas (kelompok kecil menguasai segi kehidupan dengan
mengabaikan kelompok besar)
21

14. Nilai lebih musyawarah mufakat adalah pembahasan masalah didasarkan rasa saling
menghormati, sehingga pelaksanaan keputusan mudah dan didukung seluruh anggota.
15. Demokrasi dapat dibedakan atas demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung
(perwakilan). Sesuai sila ke-4 Pancasila maka Indonesia menganut demokrasi
perwakilan artinya rakyat dalam menjalankan kekuasaannya dilakukan melalui sistem
perwakilan.
16. Lembaga perwakilan rakyat, terdiri atas :
a. MPR sebagai penjelmaan rakyat, berkedudukan di ibukota negara.
b. DPR berkedudukan di ibukota negara
c. DPRD Tingkat I, berkedudukan di propinsi
d. DPRD tingkat II, berkedudukan di kabupaten/kotamadya.
17. Contoh pemilihan pemimpin secara demokrasi antara lain :
a. Pemilihan Presiden secara langsung atau oleh MPR
b. Pemilihan Gubernur oleh DPRD Tk I, kemudian diangkat oleh Presiden melalui
Mendagri
c. Pemilihan ketua partai politik atau organisasi kemasyarakatan
d. Pemilihan kepala desa secara langsung
e. Pemilihan ketua OSIS secara langsung atau perwakilan
18. Sikap yang diharapkan dalam musyawarah :
a. Mengutamakan kepentingan rakyat dan persatuan kesatuan
b. Diliputi semangat kekeluargaan
c. Menghormati kebebasan mengeluarkan pendapat
d. Tidak memaksakan kehendak
e. Menggunakan akal sehat dan hati nurani luhur
f. Keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan
19. Perwujudan demokrasi Pancasila dalam berbagai kehidupan
a. Keluarga
 Masalah keluarga dibahas secara musyawarah mufakat
 Menghormati pendapat anggota keluarga
 Mengakui perbedaan yang ada
b. Sekolah
 Menghormati pendapat teman
 Berani menyampaikan gagasan datau pendapat
 Pemilihan ketua kelas atau OSIS
c. Masyarakat
 Pemilihan kepala desa atau ketua RW/RT
 Rembug desa (musyarawah desa) menyangku pembangunan desa
d. Bangsa dan negara
 Pemilihan presiden
 Sidang umum MPR/DPR
 Pemilu lima tahun sekali
22

KEDAULATAN RAKYAT
1. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan terbagi atas
:
a. Kedaulatan ke dalam yaitu pemerintah (negara) berhak mengatur segala
kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga dan perangkat lainnya, tanpa
campur tangan negara lain.
b. Kedaulatan keluar yaitu negara berhak mengdakan hubungan kerjasama
dengan negara lain, guna kepentingan bangsa dan negara.
2. Setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan. Negara merupakan organisasi
suatu bangsa. Syarat berdiri suatu negara meliputi :
a. Memiliki rakyat
b. Memiliki wilayah
c. Ada pemerintahan yang berdaulat
d. Adanya pengakuan dari negara lain
Tiga syarat pertama disebut syarat de facto (mutlak), sedangkan syarat keempat syarat
de jure (hukum internasional).
3. Sifat kedaulatan, yaitu :
a. Permanen, berarti kedaulatan akan tetap ada selama negara berdiri
b. Asli, berarti tidak bersumber pada kekuasaan yang lebih tinggi
c. Bulat, berarti tidak terbagi-bagi
d. Tak terbatas (mutlak), berarti memiliki kekuasaan tak terbatas.
4. Teoti kedaulatan terbagi atas :
a. Kedaulatan Tuhan, berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi ditangan Tuhan.
b. Kedaulatan Negara, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan negara.
c. Kedaulatan Raja, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan raja.
d. Kedaulatan Rakyat, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan rakyat.
e. Kedaulatan Hukum, berpendapat kekuasaan tertinggi ditangan hukum.
5. Pemerintahan dalam kedaulatan Tuhan, negara, dan raja memiliki sifat sewenang-
wenang (absolut). Sedangkan pemerintahan dalam kedaulatan rakyat dan hukum
kekuasaannya dibatasi undang-undang.
6. Negara penganut kedaulatan rakyat memiliki sistem pemerintahan demokrasi.
Demokrasi berasal dari kata demos (rakyat) dan kratein (pemerintahan), sehingga
demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.
7. Azas/prinsip negara demokrasi meliputi :
a. Partisipasi dan dukungan rakyat dalam pemerintahan
b. Perlindungan hak asasi manusia
8. Ciri-ciri negara demokrasi atau berkedaulatan rakyat, meliputi :
a. Adanya lembaga perwakilan rakyat
b. Adanya pemilu untuk memilih wakil rakyat
c. Adanya lembaga yang mengawasi pemerintahan
d. Pemerintahan berdasarkan konstitusi (UUD)
9. Negara Indonesia menganut Demokrasi Pancasila yang berarti demokrasi yang
dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Landasan hukum negara Indonesia menganut
kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD 1945 :
a. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat (IV)
b. Pasal 1 ayat 2, berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD”.
23

c. UU No 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan
DPRD
d. UU No 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
e. UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
f. UU No 4 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung
g. UU No 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
10. Kekuasan pemerintahan dalam negara, digolongkan atas :
a. Legislatif, yaitu pembuat undang-undang, dipegang oleh DPR (pasal 20 ayat1)
b. Eksekutif, yaitu pelaksana undang-undang, dipegang oleh Presiden (pasal 4
ayat 1)
c. Yudikatif (kehakiman), yaitu pengawas undang-undang, dipegang oleh MA
(pasal 24 ayat 2) dan Mahkamah Konstitusi (pasal 24 C ayat 1)
11. Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR)
a. Kedudukan MPR sebagai lembaga negara
b. Tugas dan wewenang (Pasal 3 UUD 1945) yaitu :
 Merubah dan menetapkan UUD
 Melantik Presiden dan Wakil Presiden
 Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai UUD
c. Keanggotaan MPR :
 Terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD
 masa jabatan anggota 5 tahun
 Alat kelengkapan terdiri atas :
• Pimpinan MPR ayitu 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua
• Badan Pekerja MPR
• Komisi
d. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun (pasal 2 ayat 2), dan di
ibukota negara (pasal 2 ayat 3). Jenis sidang MPR terdiri atas :
 Sidang Umum, yaitu rapat paripurna yang pertama kali dalam masa
jabatan MPR
 Sidang Istimewa, yaitu rapat peripurna yang dilaksanakan diluar kedua
sidang di atas dan dilaksanakan kapan saja.
e. Putusan MPR terbagi atas :
 Keputusan, yaitu putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke
dalam majelis.
 Ketetapan, yaitu putusan MPR yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke
dalam dan keluar majelis.
 Perubahan dan Penetapan UUD, yang memiliki kekuatan hukum sebagai
UUD
f. Jumlah anggota MPR yang harus hadir dalam siding (quorum) :
 Sidang memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden paling sedikit ¾
dari jumlah anngota , dan disetujui paling sedikit 2/3 jumlah anggota yang
hadir (pasal 7 B ayat 7)
 Sidang merubah dan menetapkan UUD paling sedikit 2/3 dari jumlah
anggota dan disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota yang hadir
(pasal 37)
12. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
a. Kedudukan sebagai lembaga negara pembentuk undang-undang (legislatif)
b. Keanggotaan DPR :
 Jumlah anggota 550 orang
 Diipilih melalui pemilu
 Masa jabatan 5 tahun
c. Fungsi DPR
 Legislasi, yaitu menetapkan UU bersama Presiden
 Anggaran, yaitu menetapkan APBN
 Pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden
d. Tugas dan wewenang DPR :
24

• Membentuk UU bersama Presiden
• Membahas dan memberikan persetujuan atas perpu
• Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan
DPD
• Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pengangkatan duta dan
konsul, pemberian amnesti dan abolisi,
• Mengawasi pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden
• Memilih anggota BPK
• Memilih 3 anggota Mahkamah Konstitusi
• Memilih anggota Mahkamah Agung dari usulan Komisi Yudisial
e. Hak DPR
 Interpelasi yaitu meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan
tertentu
 Angket yaitu melakukan penyelidikan mengenai kebijakan pemerintah yang diduga
bertentangan dengan hukum
 Menyatakan Pendapat (hak petisi), yaitu menyampaikan pendapat dan usul
mengenai kebijakan pemerintah
f. Alat Kelengkapan DPR yaitu Pimpinan, Badan Musyawarah (Bamus), Komisi , Badan
Legislas, Panitia Anggaran, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerja Sama Antar-
Parlemen, Badan Kehormatan, dan Panitia Khusus
g. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam satu tahun
13. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
a. Kedudukan sebagai lembaga negara perwakilan daerah
b. Keanggotaan DPD :
 Jumlah anggota tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR
 Anggota dari setiap provinsi sebanyak 4 orang
 Dipilih oleh rakyat melalui pemilu
 Masa jabatan anggota 5 tahun
 Anggota bertempat tinggal di daerah pemilihan
c. Tugas dan wewenang (pasal 22 D) :
 Mengajukan RUU berkaitan otonomi daerah
 Ikut membahas RUU berkaiatan otonomi daerah
 Mengawasi pelaksanaan UU berkaitan otonomi daerah
d. Bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
14. Presiden
a. Kedudukan Presiden yaitu :
 Kepala Negara (pasal 10 sd 15 UUD 1945)
 Kepala Pemerintahan (pasal 4 sd 9 UUD 1945
b. Tugas dan Wewenang sebagai Kepala Negara :
 Pemegang keuasaan tertinggi atas AD, AL, AU (pasal 10)
 Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara
lain, dengan persetujuan DPR (pasal 11)
 Menyatakan keadaan bahaya (pasal 12)
 Mengangkat duta dan konsul (pasal 13)
 Memberikan grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA (pasal 14 ayat
1)
 Memberikan amnesty dan abolisi dengan pertimbangan DPR (pasal 14 ayat
2)
 Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain sesuai UU (pasal 15)
c. Tugas dan wewenang sebagai Kepala Pemerintahan
 Pemegang kekuasan pemerintahan (eksekutif/pasal 4 ayat 1)
 Mengajukan RUU (pasal 5 ayat 1)
 Menetapkan Peraturan Pemerintah (Pasal 5 ayat 2)
 Mengangkat dan memberhentikan menteri (pasal 17)
 Mengajukan RAPBN (pasal 23)
25

d. Presiden dan wakil Presiden secara berpasangan dipilih oleh rakyat melalui
pemilu
e. Masa jabatan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan
lagi.
f. Syarat menjadi Presiden dan Wakil Presiden (pasal 6)
 WNI sejak kelahirannya
 Tidak pernah menerima kewarganegaraan negara lain
 Tidak pernah mengkhianati negara
 Mampu secara rohani dan jasmani
 Pendidikan serendah-rendahnya SLTA
g. Presiden dan Wakil Presiden berakhir masa jabatan karena :
 Berakhir masa jabatan
 Mangkat
 Tidak mampu menjalankan kewajiban
 Diberhentikan oleh MPR
15. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
a. Kedudukan sebagai lembaga Negara pemeriksa keuangan negara
b. Tugas adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
 Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD
 Anggota dipilih DPR dengan pertimbangan DPD, dan diresmikan Presiden
16. Mahkamah Agung (MA)
a. Kedudukan sebagai salah lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman.
(yudikatif)
b. Tugas dan wewenang :
 Mengadili perkara tingkat kasasi
 Menguji peraturan perundangan di bawah UU
 Memilih 3 anggota Mahkamah Konstitusi
 Memberi pertimbangan atas grasi dan rehabilitasi kepada Presiden
c. Angota MA (hakim Agung) dipilih oleh DPR atas usul Komisi Yudisial
17. Mahkamah Konstitusi (MK)
a. Kedudukan sebagai salah satu lembaga megara pelaksana kekuasaan
kehakiman
 Menguji UU terhadap UUD
 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara sesuai UUD
 Memutus pembubaran partai politik
 Memutus sengketa hasil pemilu
 Memutus pendapat DPR tentang Presiden dan atau Wakil Preiden
melanggar UUD
c. Anggota berjumlah 9 orang hakim konstitusi,yang diajukan Presiden sebanyak 3
orang, MA sebanyak 3 orang, dan DPR sebanyak 3 orang.
18. Komisi Yudisial
a. Kedudukan sebagai lembaga Negara
 Usul pengangkatan hakim agung (angggota MA) kepada DPR
 Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim
c. Anggota diusulkan DPR dang diangkat oleh Presiden
26

STANDAR KOMPETENSI : PEMBELAAN NEGARA
1. Istilah Negara dalam bahasa lain seperti staat (Belanda), state (Inggris), etat
(Perancis). Negara merupakan organisasi suatu bangsa.
2. Unsur berdiri suatu negara meliputi empat unsur :
a. Memiliki rakyat
b. Memiliki wilayah
Tiga syarat pertama disebut syarat de facto (mutlak) disebut juga unsur konstitutif,
sedangkan syarat keempat syarat de jure (hukum internasional) atau unsur deklaratif.
3. Tujuan Negara menunjukkan cita-cita, sedangkan fungsi Negara adalah pelaksanaan
dari tujuan Negara.
4. Fungsi Negara dapat dikelompokkan menjadi :
a. Melaksanakan penertiban
b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran
c. Fungsi pertahanan
d. Menegakan keadilan
5. Tujuan negara Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu :
a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Melaksanakan ketertiban dunia
6. Penduduk Indonesia yaitu setiap orang yang tinggal di wilayah Indonesia untuk
jangka waktu tertentu, terdiri dari WNI dan WNA.
7. Warga negara Indonesia yaitu orang Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan
oleh undang-undang (pasal 26 ayat 1).
8. Azas kewarganegaraan, terdiri atas :
a. Isu Soli, yaitu kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran.
b. Isu Sanguinis, yaitu kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
Apatride yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan.
Bipatride yaitu seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan.
9. Bela negara menurut UU No 3 tahun 2002 adalah sikap dan perilaku warga negara
yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan RI yang berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
27

10. Pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara.
11. Landasan hukum pembelaan negara :
a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
b. UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1
c. Tap No VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri
d. Tap No VII tentang Peran TNI dan Polri
e. UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
12. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan rakyat semesta (Sishanrata)
artinya melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan
prasarana, dan seluruh wilayah sebagai satu kesatuan.
13. Komponen Pertahanan Negara
a. Komponen Utama , yaitu TNI
b. Komponen Cadangan, yaitu sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk
digunakan, seperti pensiunan TNI, resimen mahasiswa, SAR, dll.
c. Komponen Pendukung, yaitu sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen lain.
14. Ancaman terhadap bangsa dan Negara :
a. Ancaman militer dalam bentuk :
 Agresi, berupa penggunaan kekuatan bersenjata terhadap kedaulatan negara,
seperti kegiatan invasi, bombardemen, blokade, dll.
 Pelanggaran wilayah
 Spionase
 Sabotase
 Aksi teror
 Pemberontakan bersenjata
 Perang saudara
b. Ancaman nonmiliter, seperti :
 Ancaman terhadap ideologi Pnacasila
 Ancaman terhadap budaya
 Ancaman terhadap ekonomi
 Dampak globalisasi
15. Bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara, melalui :
a. Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran wajib
c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
d. Pengabdian sesuai profesi
16. TNI merupakan alat pertahanan negara, bertugas :
a. Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah
b. Melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa
c. Melaksanakan operasi militer selain perang
d. Ikutaktif dalam pemeliharaan perdamaian dunia
17. Polri merupakan alat keamanan negara bertugas :
a. Menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
b. Mengayomi masyarakat dan memberikan perlindungan hukum
28

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM OTONOMI DAERAH
1. Otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan.
2. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi
masyarakat dalam sistem negara kesatuan RI.
3. Daerah otonom meliputi Provinsi, Kabupaten/kota, dan Desa
4. Landasan hukum Otonomi daerah diatur dalam :
a. UUD 1945 pasal 18
b. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
5. Prinsip/azas pemerintahan daerah :
a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah
kepada daerah otonom untuk mengartur dan mengurus urusan pemerintahan
dalam kerangka NKRI
b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertical di bawahnya.
c. Tugas pembantuan adalah penugasan kepada daerah untuk membantu tugas
tertentu dan wajib bertanggung jawab kepada yang menugaskan
6. Tujuan pemberian otonomi daerah :
a. peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
b. mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan
c. memelihara hubungan yang serasi antar pusat dan daerah
7. Kewenangan Pemerintah Pusat, mencakup bidang :
a. Politik Luar Negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Peradilan (Yustisi)
e. Moneter dan Fiskal Nasional (pajak)
f. Agama
8. Kewenangan daerah mencakup bidang antara lain bidang :
a. Pendidikan dan Kebudayaan
b. Kesehatan
c. Perhubungan
d. Pertanian dan Perikanan
e. Pekerjaan Umum
f. Perdagangan
g. Kesejahteraan Sosial
29

h. Dan sebagainya.
9. Pelaksanaan otonomi daerah dititikberatkan di tingkat Kabupaten/kota.
10. Beberapa pengertian pemerintahan :
a. Pemerintah Pusat adalah Presiden dan para menteri
b. Pemerintahan Daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD
c. Pemerintah Daerah adalah Gubernur (provinsi),atau Bupati (kabupaten) atau
Walikota (kota) dan perangkat daerah
d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangakat Desa
11. Kedudukan Gubernur/Bupati/Walikota :
a. Kepala Daerah (dipilih rakyat, kepala pemerintah daerah)
b. Kepala Wilayah (dilantik Presiden, bawahan Presiden)
12. Beberapa hal mengenai kepala daerah :
a. Kepala Daerah dibantu 1 (satu) wakil kepala daerah.
b. Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh rakyat melalui Pemilu
secara berpasangan
c. Kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD
13. DPRD meliputi :
a. DPRD Provinsi di tingkat Provinsi
b. DPRD Kabupaten di tingkat Kabupoaten
c. DPRD Kota di tingkat Kota
14. Fungsi dan Tugas DPRD antara lain :
a. Fungsi Anggaran yaitu menetapkan APBD bersama kepala daerah
b. Fungsi Legislasi yaitu membuat peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah
c. Fungsi Pengawasan yaitu mengawasi pemerintah daerah oleh kepala daerah
15. Hak DPRD meliputi :
a. Interpelasi yaitu meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan
daerah
b. Angket yaitu melakukan penyelidikan mengenai kebijakan daerah yang diduga
bertentangan dengan hukum
c. Menyatakan Pendapat (hak petisi), yaitu menyampaikan pendapat dan usul
mengenai kebijakan daerah.
16. Anggota DPRD :
a. Anggota dipilih oleh rakyat melalui pemilu
b. Jumlah anggota DPRD Provinsi adalah 35 - 100 orang
c. Jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 25 - 45 orang.
d. Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun.
17. Alat kelengakapn DPRD :
a. Pimpinan
b. Komisi
c. Panitia Musyawarah
d. Panitia Anggaran
e. Badan Kehormatan
18. Kebijakan publik adalah kebijakan pembangunan dalam bentuk peraturan
perundangan sebagai dasar tindakan pemerintah untuk mengatur dan melayani
berbagai kepentingan masyarakat umum (publik)
19. Akibat negatif masyarakat tidak dilibatkan dalam perumusan dan pelaksanaan
kebijakan publik :
a. tidak sesuai aspirasi masyarakat
30

b. kurang mencerminkan rasa keadilan
c. kebijakan kurang menyeluruh
d. masyarakat apatis (masa bodoh) dan tidak mentaati
e. dukungan masyarakat kecil
20. Akibat positif partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik :
a. sesuai aspirasi masyarakat
b. lebih mencerminkan rasa keadilan
c. kebijakan lebih menyeluruh
d. masyarakat lebih optimis dan mentaati
e. masyarakat mendukung
21. Contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik :
a. menyampaikan usul dan saran
b. mendukung pelaksanaannya
c. mendiskusikan rancangan kebijakan public
d. memberikan dorongan moril
31

STANDAR KOMPETENSI : GLOBALISASI
1. Beberapa pengertian globalisasi :
a. Suatu proses yang dimana batas-batas negara tidak ada dan tidak penting lagi
dalam kehidupan social (Michael Haralambas dan Martin Holborn)
b. Terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia
untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama.
2. Faktor pendorong utama globalisasi yaitu kemajuan iptek dan komunikasi yang cepat.
3. Arti penting globalisasi bagi Indonesia :
a. Sebagai negara berkembang membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan negara
lain.
b. Globalisasi dapat meningkatkan kehidupan masyarakat
c. Meningkatkan kemajuan iptek di Indonesia.
4. Indonesia dalam pergaulan internasioan bersikap terbuka terhadap pergaulan
internasional. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas artinya bebas
menentukan nasib sendiri, tidak memihak. Aktif berarti ikut serta mewujudkan
perdamaian dunia.
5. Landasan politik luar negeri Indonesia termuat dalam :
a. Pembukaan UUD 1945 alinea I dan IV.
b. Pasal 11, 12, dan 13 UUD 1945
c. UU No 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
6. Tujuan politik luar negeri Indonesia diabdikan kepada kepentingan nasional
Indonesia.
7. Klasifikasi kerjasama antar bangsa dikelompokkan berdasarkan :
a. Jumlah Negara, yaitu :
 Bilateral, yaitu kerjasama dua negara
 Multilateral, yaitu kerjasama lebih dari dua negara
b. Wilayah Negara, yaitu :
 Regional, yaitu kerjasama beberapa Negara dalam satu wilayah tertentu
seperti ASEAN, Uni Eropa
 Internasional, yaitu kerjasama beberapa Negara tanpa dibatasi wilayah tertentu
c. Bidang kerjasama, yaitu :
 Ekonomi, seperti APEC, Bank Dunia
 Social budaya, seperti WHO, UNESCO
 Pertahanan keamanan, seperti NATO
8. Dampak positif glibalisasi dalam berbagai bidang seperti :
a. Bidang Politik antara lain:
 Berkembang paham demokrasi, hak asasi manusia, persamaan derajat
 Penerapan prinsip-prinsip negara hukum
32

b. Bidang Ekonomi antara lain :
 Peningkatan eksport dan import barang
 Penanaman modal bagi investasi di Indonesia
c. Bidang Sosial Budaya antara lain :
 Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
 Sikap disiplin, etos kerja, profesional, dan sebagainya
d. Bidang Pertahanan dan Keamanan antara lain :
 Penggunaan teknologi pertahanan
 Radar pertahanan dan keamanan
9. Dampak negatif globalisasi dalam berbagai bidang seperti :
a. Bidang Politik, antara lain :
 Berkembang paham liberalisme, komunisme
 Campur tangan negara lain dalam urusan dalam negeri
b. Bidang Ekonomi, antara lain :
 Kekuatan ekonomi kapitalisme mendesak ekonomi nasional
 Meningkatnya kesenjangan ekonomi
 Produksi dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produksi negara lain
 Muncul budaya pergaulan bebas
 Penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang
 Budaya minuman keras
 Sikap hedonisme, konsumtif
 Nilai kepribadian dan budaya bangsa hilang
d. Bidang Pertahanan dan Keamanan, antara lain :
 Kejahatan internasional
 Tindakan terorisme
 Pencurian kekayaan laut oleh nelayan asing
10. Sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi globalisasi antara lain :
a. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi
rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli (daerah) yang terdapat
sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia
merupakan kebudayaan nasional. Kebudayaan asing yang dapat memperkaya
kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat kemanusiaan kita terima apabila
tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa dan Pancasila.
b. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia
c. Bangga terhadap produksi dalam negari
d. Cinta tanah air dan bangsa
e. Rela berkorban demi bangsa dan negara
f. Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa
g. Melestarikan budaya nasional, waspada terhadap pengaruh budaya luar
33

STANDAR KOMPETENSI : PRESTASI DIRI
1. Prestasi diri berarti hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau diusahakan.
Prestasi diri menggambarkan hasil yang diperoleh seseorang dari satu waktu tertentu
yang menunjukkan perubahan kemajuan.
2. Prestasi diri merupakan perwujudan dari potensi diri seseorang. Potensi diri diartikan
sebagai segala sesuatu yang dimiliki seseorang baik sudah atau belum nyata yang
dapat digunakan dalam pembangunan dirinya.
3. Potensi diri dapat dikelompokkan atas :
a. Potensi fisik, seperti kekuatan dan bentuk tubuh, kesehatan
b. Potensi non fisik, seperti kecerdasan, kepribadian, sikap.
4. Faktor yang mempengaruhi prestasi diri :
a. Faktor dari dalam (internal), seperti :
 Keterbatasan kecerdasan
 Kondisi fisik yang kurang (cacad)
 Ketidakmampuan mengendalikan emosi
 Malas, tidak disiplin
b. Faktor dari luar (eksternal), seperti :
 Lingkungan Keluarga, seperti keharmonisan , kekeluargaan
 Lingkungan Masyarakat, seperti ketertiban, norma, disiplin
 Lingkungan Alam, seperti cuaca, makanan
5. Keunggulan suatu bangsa dipengaruhi oleh prestasi diri yang diperoleh warga
negaranya. Semakin tinggi prestasi diri warga negara, maka semakin tinggi pula
kemajuan dan keunggulan bangsa. Bangsa yang unggul ditentukan oleh kualitas
sumber daya manusianya.
6. Pembangunan adalah proses perubahan terus-menerus, menuju pada kemajuan dan
perbaikan ke arah tujuan bersama.
7. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkelanjutan
meliputi seluruh aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosbud, hankam)
8. Pembangunan merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat
Indonesia yang berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional.
9. Keseluruhan semangat, arah, gerak pembangunan merupakan pengamalan Pancasila.
10. Tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.
34

11. Hakekat pembangunan nasional adalah :
a. Pembangunan manusia seutuhnya, meliputi material dan spiritual.
b. Pembangunan seluruh masyarakat, berarti merata di seluruh wilayah dan lapisan
masyarakat.
12. Modal dasar pembangunan nasional :
a. Kemerdekaan dan kedaulatan negara
b. Wilayah yang luas
c. Kekayaan alam yang melimpah
d. Jumlah penduduk yang besar
e. Potensi dan kekuatan efektif bangsa
f. Persatuan dan kesatuan
g. Rohaniah dan Mental
h. Budaya bangsa
13. Faktor dominan yang berpengaruh terhadap pembangunan :
a. Kependudukan dan sosial budaya
b. Wilayah kepulauan dan kelautan
c. Sumber daya alam
d. Sumber daya manusia
e. Disiplin nasional
f. Manajemen nasional
g. Perkembangan regional, globalisasi, tatanan internasional
h. Kemungkinan pengembangan
14. Pembangunan nasional adalah dari, oleh, untuk rakyat. Pembangunan dilaksanakan
bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama (subyek)
pembangunan. Pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing, menciptakan suasan
penunjang
15. Keberhasilan pembangunan tergantung pada partisipasi seluruh rakyat dan sikap
mental, tekad, disiplin penyelenggara negara.
16. Peran siswa dalam pembangunan adalah belajar dengan giat.
35

MATERI ESENSI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
1. Norma berfungsi mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Norma memiliki arti
penting agar kehidupan masyarakat tertib dan aman.
2. Macam norma terbagi atas :
a. Norma Agama, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari Tuhan. Sanksi dari Tuhan
berupa dosa.
b. Norma Kesusilaan, yaitu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia.
Sanksi dari diri sendiri berupa penyesalan , malu, rasa bersalah. Seperti menutup aurat,
tidak berbohong, dengki, iri hati.
c. Norma Kesopanan, yaitu peraturan hidup yang timbul dalm pergaulan masyarakat. Sanksi
dari masyarakat berupa ejekan, cemooh, dikucilkan. Seperti memberi salam, cara makan.
d. Norma Hukum, yaitu seperangkat ketentuan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat,
berisi perintah, larangan, dan sanksi hukum. Sanksi dari negara berupa pidana.
3. Pasal 27 ayat 1 menegaskan persamaan dan kewajiban sama dalam hukum dan pemerintahan.
4. Perwujudan kesadaran hukum dalam :
a. Kehidupan Keluarga :
 Sopan, bertutur kata baik
 Menghormati, taat perintah dari orang tua
 Sayang, rukun dengan keluarga
b. Kehidupan Sekolah :
 Mentaati tata tertib sekolah
 Santun terhadap guru
 Sayang teman
c. Kehidupan Masyarakat :
 Menciptakan kadarkum
 Mengikuti ronda malam
 Menyelesaikan persolan secara hukum
 Tidak main hakim sendiri
d. Kehidupan Negara :
 Membayar pajak
 Mentaati peraturan perundangan
 Mentaati rambu lalu lintas
5. Arti / makna penting proklamasi kemerdekaan :
a. Berdirinya Negara Kesatuan RI
b. Berlakunya hukum nasional Indonesia
c. Puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan
d. Titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat (pembangunan)
6. Tanggal 18 Agustus 1945 PPKI bersidang dan menetapkan :
a. UUD 1945
b. Memilih Ir Soekarno dan Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden
36

c. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden (KNIP)
7. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir secara kodrat,
sebagai anugerah Tuhan.
8. Jaminan HAM dalam UUD 1945, yaitu pasal :
a. 27 ayat 1, tentang hak dan kewajiban sama dalam hukum dan pemerintahan.
b. 27 ayat 2, tentang memperoleh pekerjaan dan penghidupan layak
c. 27 ayat 3, tentang hak dan kewajiban bela negara
d. 28 , tentang kemerdekaan berserikat, berkumpul, berpendapat
e. 29 ayat 2, tentang kemerdekaan beragama dan beribadah
f. 30 ayat 1, tentang hak dan kewajiban hankam
g. 31ayat 1, tentang memperoleh pengajaran
h. 32, tentang mengembangkan kebudayaan
i. 33, tentang ekonomi
j. 34, tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara.
9. Bentuk penyampaian pendapat di muka umum :
a. Unjuk rasa (demonstrasi), adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih
untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan. Tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di
muka umum
b. Pawai, adalah cara menyampaikan pendapat dengan arak-arakan di jalan umum
c. Rapat Umum, adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat
dengan tema tertentu
d. Mimbar Bebas, adalah kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan
secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.
10. Kewajiban warga negara dalam menyampaikan pendapat :
a. Menghormati hak dan kebebasan orang lain
b. Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
c. Menaati hukum dan ketentuan peraturan yang berlaku
d. Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum
e. Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa
11. Arti penting ideologi bagi suatu bangsa yaitu memberi arah dan pedoman bagi bangsa
dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi.
12. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara :
a. BPUPKI dalam sidang I tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945 membahas dasar negara
b. Panitia Kecil merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945
c. PPKI menetapkan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, yang memuat Pancasila
dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
13. Kedudukan dan Fungsi Pancasila :
a. Dasar Negara, berfungsi sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan
perundangan harus sesuai dengan Pancasila
b. Pandangan Hidup (way of life), berfungsi sebgai pedoman tingkah laku manusia
dalam kehidupan sehari-hari.
c. Jiwa dan kepribadian, berfungsi membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa
lain.
d. Perjanjian luhur, yaitu telah disepakati menjelang dan sesudah proklamasi
kemerdekaann oleh wakil bangsa Indonesia.
e. Tujuan yang hendak dicapai, yaitu masyarakat adil makmur berdasarkan
Pancasila.
37

a. Konstitusi Tertulis yatitu UUD
dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis, disebut konvensi.
15. Tata urutan peraturan perundangan di Indonesia sesuai UU No 10 Tahun 2004 adalah :
a. UUD 1945
b. UU/Perpu
c. Peraturan Pemerintah
d. Peraturan Presiden
e. Peraturan Daerah
16. Demokrasi berasal dari bahasa latin demos (rakyat) dan kratos (pemerintahan).
Demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kedaulatan ada
ditangan rakyat. Demokrasi Pancasila berarti demokrasi yang dijiwai oleh nilai-nilai
luhur Pancasila.
17. Azas/prinsip negara demokrasi, meliputi :
b. Partisipasi rakyat dalam pemerintahan
c. Supremasi hukum
18. Azas/ciri utama demokrasi Pancasila, yaitu pengambilan keputusan melalui
musyawarah mufakat. Musyawarah berarti pembahasan untuk menyatukan pendapat
dalam penyelesaian masalah bersama. Mufakat adalah sesuatu yang telah disetujui
sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat. Jadi musyawarah mufakat
berarti pengambilan suatu keputusan berdasarkan kehendak orang banyak (rakyat),
sehingga tercapai kebulatan pendapat.
19. Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan terbagi
atas :
a. Kedaulatan ke dalam yaitu pemerintah (negara) berhak mengatur segala
kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga dan perangkat lainnya, tanpa
campur tangan negara lain.
b. Kedaulatan keluar yaitu negara berhak mengdakan hubungan kerjasama
dengan negara lain, guna kepentingan bangsa dan negara.
20. Setiap negara yang merdeka memiliki kedaulatan. Negara merupakan organisasi
suatu bangsa. Syarat berdiri suatu negara meliputi :
a. Memiliki rakyat
b. Memiliki wilayah
Tiga syarat pertama disebut syarat de facto (mutlak), sedangkan syarat keempat syarat
de jure (hukum internasional).
21. Negara Indonesia menganut Demokrasi Pancasila yang berarti demokrasi yang
dijiwai nilai-nilai luhur Pancasila. Landasan hukum negara Indonesia menganut
kedaulatan rakyat ditegaskan dalam UUD 1945 :
a. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat (IV)
b. Pasal 1 ayat 2, berbunyi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan
menurut UUD”.
22. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawartan Rakyat (MPR) :
a. Merubah dan menetapkan UUD
b. Melantik Presiden dan Wakil Presiden
c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai UUD
23. Tujuan negara Indonesia termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu :
a. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
38

b. Memajukan kesejahteraan umum
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa
d. Melaksanakan ketertiban dunia
24. Landasan hukum pembelaan negara :
Pembukaan UUD 1945 alinea IV
UUD 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1
25. Bentuk partisipasi warga negara dalam upaya bela negara, melalui :
a. Pendidikan Kewarganegaraan
b. Pelatihan dasar kemiliteran wajib
c. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib
d. Pengabdian sesuai profesi
26. Otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundangan.
27. Kewenangan Pemerintah Pusat, mencakup bidang :
a. Politik Luar Negeri
b. Pertahanan
c. Keamanan
d. Peradilan (Yustisi)
e. Moneter dan Fiskal Nasional (pajak)
f. Agama
28. Kewenangan daerah mencakup bidang antara lain bidang :
a. Pendidikan dan Kebudayaan
b. Kesehatan
c. Perhubungan
d. Pertanian dan Perikanan
e. Pekerjaan Umum
f. Perdagangan
g. Kesejahteraan Sosial
29. Fungsi dan Tugas DPRD antara lain :
a. Fungsi Anggaran yaitu menetapkan APBD bersama kepala daerah
b. Fungsi Legislasi yaitu membuat peraturan daerah (perda) bersama kepala daerah
c. Fungsi Pengawasan yaitu mengawasi pemerintah daerah oleh kepala daerah
30. Akibat positif partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik :
a. sesuai aspirasi masyarakat
b. lebih mencerminkan rasa keadilan
c. kebijakan lebih menyeluruh
d. masyarakat lebih optimis dan mentaati
e. masyarakat mendukung
31. Contoh bentuk partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik :
a. menyampaikan usul dan saran
b. mendukung pelaksanaannya
c. mendiskusikan rancangan kebijakan public
d. memberikan dorongan moril
32. Faktor pendorong utama globalisasi yaitu kemajuan iptek dan komunikasi yang cepat.
33. Arti penting globalisasi bagi Indonesia :
39

a. Sebagai negara berkembang membutuhkan bantuan dan kerja sama dengan negara
lain.
b. Globalisasi dapat meningkatkan kehidupan masyarakat
c. Meningkatkan kemajuan iptek di Indonesia.
34. Indonesia dalam pergaulan internasioan bersikap terbuka terhadap pergaulan
internasional. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Bebas artinya bebas
menentukan nasib sendiri, tidak memihak. Aktif berarti ikut serta mewujudkan
perdamaian dunia.
35. Dampak positif glibalisasi dalam berbagai bidang seperti :
a. Bidang Politik antara lain:
 Berkembang paham demokrasi, hak asasi manusia, persamaan derajat
 Penerapan prinsip-prinsip negara hukum
b. Bidang Ekonomi antara lain :
 Peningkatan eksport dan import barang
 Penanaman modal bagi investasi di Indonesia
 Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
 Sikap disiplin, etos kerja, profesional, dan sebagainya
d. Bidang Pertahanan dan Keamanan antara lain :
 Penggunaan teknologi pertahanan
 Radar pertahanan dan keamanan
36. Sikap yang dibutuhkan dalam menghadapi globalisasi antara lain :
a. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi
rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli (daerah) yang terdapat
sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia
merupakan kebudayaan nasional. Kebudayaan asing yang dapat memperkaya
kebudayaan bangsa serta mempertinggi derajat kemanusiaan kita terima apabila
tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa dan Pancasila.
b. Bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia
c. Bangga terhadap produksi dalam negari
d. Cinta tanah air dan bangsa
e. Rela berkorban demi bangsa dan negara
f. Menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa
g. Melestarikan budaya nasional, waspada terhadap pengaruh budaya luar
37. Keunggulan suatu bangsa dipengaruhi oleh prestasi diri yang diperoleh warga
negaranya. Semakin tinggi prestasi diri warga negara, maka semakin tinggi pula
kemajuan dan keunggulan bangsa. Bangsa yang unggul ditentukan oleh kualitas
sumber daya manusianya.
38. Tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur
berdasarkan Pancasila.
39. Keberhasilan pembangunan tergantung pada partisipasi seluruh rakyat dan sikap
mental, tekad, disiplin penyelenggara negara.
40

NORMA-NORMA DAN KEMERDEKAAN

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (18)

En vedette

En vedette (20)

Similaire à NORMA-NORMA DAN KEMERDEKAAN

Similaire à NORMA-NORMA DAN KEMERDEKAAN (20)

Plus de Suwondo Snegad

Plus de Suwondo Snegad (20)

NORMA-NORMA DAN KEMERDEKAAN