KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH ditampilkan pada seminar kongres nasional koalisi pemuda hijau indonesia ke 5 di semarang jawa tengah

1. KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN
REFORMA AGRARIA
DI JAWA TENGAH

2. 1.Kebijakan nasional
NAWA CITA Butir 5:
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
MENDORONG LAND REFORM (REFORMASI AGRARIA) DAN
PROGRAM KEPEMILIKAN TANAH SELUAS 9 JUTA HEKTAR
Dasar Hukum Reforma Agraria
1. TAP MPR RI No IX/MPR/2001 ttg Pembaruan Agraria &
Pengelolaan SDA;
2. UU No 5 Th 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. UU No 56 Prp. Th 1960 ttg Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. PP No 224 Th 1961 ttg Pelaksanaan PembagianTanah &
Pemberian Ganti Kerugian
5. Perpres No 2 Th 2015 ttg RPJMN Th 2015-2019
1

3. Tujuan Reforma Agraria
Mengurangi ketimpangan
penguasaan dan pemilikan
tanah
Menciptakan sumber-sumber
kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat
yang berbasis agraria
Menciptakan lapangan kerja
untuk mengurangi
kemiskinan
Memperbaiki akses
masyarakat kepada sumber
ekonomi
Meningkatkan ketahanan dan
kedaulatan pangan
Memperbaiki dan menjaga
kualitas lingkungan hidup
serta menangani dan
menyelesaikan konflik
agraria
1 2 3
4 5 6
2

4. 4
Reforma
Agraria
Asset
Reform
Akses
Reform
Penataan kembali
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan sumberdaya
agraria dalam rangka
mencapai kepastian dan
perlindungan hukum serta
keadilan dan kemakmuran
bagi seluruh rakyat
Indonesia.
Penataan kembali
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
berdasarkan hukum dan
peraturan perundangan
pertanahan
Proses penyediaan akses
bagi penerima manfaat
terhadap sumber-sumber
ekonomi sehingga dapat
memanfaatkan tanahnya
sebagai sumber kehidupan
yang memakmurkan
KONSEP REFORMA AGRARIA
3

5. A. TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM
B. TANAH ABSENTEE
C. TANAH SWAPRAJA
D. TANAH NEGARA LAINNYA
OBYEK REDISTRIBUSI TANAH MENURUT PP NOMOR 224
TAHUN 1961 UNTUK TORA
OBYEK
REDISTRIBUSI TANAH
4

6. TANAH NEGARA LAINNYA MENURUT
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN
NASIONAL NOMOR 25 TAHUN 2002
6
TANAH NEGARA
LAINNYA
Tanah Negara
Bebas
Tanah-Tanah
Bekas Hak
Erfpacht
Tanah-Tanah
Bekas Hak
Adat/Ulayat
Tanah-Tanah
Bekas Gogolan
Tanah-tanah Kehutanan
yang telah digarap/
dikerjakan oleh rakyat
dan telah dilepaskan
haknya oleh instansi
yang bersangkutan
Tanah-tanah Bekas
HGU yang telah
berakhir dan tidak
diperpanjang oleh
pemegang Hak
5

7. PENEGASAN SEBAGAI
TANAH NEGARA
• Tanah kelebihan maksimam, Tanah Absentee, tanah Swapraja, tahah
bekas hak Barat,Tanah gogolan, tanah bekas adat atau ulayat.
• Tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlaku dan tidak
diperpanjang haknya.
• Tanah HGU yang penggunaan tanahnya melebihi dari luas Sertifikat
dan yang melebihi sesuai surat keputusan pemberian Haknya.
• Tanah terlantar
• Tanah timbul
• Lahan transmigrasi
PENETAPAN TORA LAHAN OBJEK REFORMASI AGRARIA
PELEPASAN KAWASAN HUTAN (4,1 JUTA Ha)
• Tanah atau kawasan hutan yang sudah digunakan oleh masyarakat
baik berupa pemukiman, sawah, ladang, dan kebun, serta fasilitas
umum/sosial.
• Kawasan hutan yang dicadangkan untuk kebun rakyat (20% plasma),
sawah, dan transmigrasi
KAWASAN HUTAN KARENA PERUBAHAN TATA RUANG (6,9 Juta Ha)
• Tanah yang diperoleh dari pengeluaran Hak Guna Usaha yang diubah
menjadi Hak Guna Bangunan karena penyesuaian tata ruang.
• Tanah hasil penyelesaian konflik.
• Tanah bekas tambang yang telah direklamasi diluar kawasan hutan.
• Tanah-tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas
tanah untuk tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk
tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan, tanah hasil konsolidasi
yang subyeknya memenuhi kriteria reforma agraria, dan sisa tanah
sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya
pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk
diberikan kepada pemerintah sebagai TORA.
PELEPASAN KAWASAN
HUTAN NEGARA
PELEPASAN OLEH
PEMEGANG HAK DAN
DITEGASKAN MENJADI
TANAH NEGARA
OBYEK TORA (Tanah Objek Reforma Agraria)
6

8. SKEMA REFORMA AGRARIA DALAM RPJM N ‘14-19
REFORMA
AGRARIA
(9 Juta Ha)
LEGALISASI ASET
(4,5 Juta Ha)
REDISTRIBUSI TANAH
(4,5 Juta Ha)
HGU Habis dan
Tanah Terlantar
(0,4 Juta Ha)
Pelepasan
Kawasan Hutan
(4,1 Juta Ha)
Tanah
Transmigrasi
yang Belum
Bersertipikat
(0,6 Juta Ha)
Legalisasi Aset
(3,9 Juta Ha)
7

9. IMPLEMENTASI DAN KREATIFITAS MENCARI OBYEK TORA
REFORMA
AGRARIA
REDISTRIBUSI TANAH
(4,5 Juta Ha)
Pelepasan
Kawasan
Hutan
(4,1 Juta
Ha)
HGU Habis
dan Tanah
Terlantar
(0,4 Juta Ha)
TANAH NEGARA
LAINNYA
Transmigra
si 0,6 juta
Ha
Tanah Timbul,
bekas
tambang di
luar kawasan
hutan
Hasil
Penyelesaian
Konflik
Hutan
Lindung/
Hutan
Produksi
6,9 juta Ha
yang sudah
ada SK
pelepasan
kawasan
karena
perubahan
tata ruang
12,7 juta
Ha
untuk
Hutan
Sosial
8

10. 2. Kondisi eksisting objek
reforma agraria
9

11. 11
DATA POTENSI REFORMA AGRARIA DI LUAR KAWASAN HUTAN
PROVINSI JAWA TENGAH
No. Lokasi Luas (Ha) Bidang/KK
Penggunaan
Tanah Arahan RTRW Lain-lain
1 Kabupaten
Rembang
a. Sarang
b. Lodan Kulon 52.2820
160 Tegalan, Kbn
campur, sawah
Kawasan Pertambangan
dan Batu Bara,Kawasan
Peruntukan Permukiman
Tanah Negara
2 Kabupaten
Pekalongan
a. Kesesi
b. 1. Brondong
2. Kwasen
3. Kesesi
1. 17.1000
2. 67.1880
3. 81.9500
1. 32 KK
2. 47 KK
3. 70 KK
Kebun Campur Hutan Produksi
Terbatas dan Kebun
HGU habis 31-12-2013
Telah diusulkan ditetapkan
sebagai Tanah Terlantar
dengan Surat Kakanwil BPN
Provinsi Jawa Tengah Nomor
4894/16-500/X/33/2010
tanggal 19 Oktober 2010
3 PT. Adiwiyata
Panca Arga
Kabupaten
Pemalang
a. Bodeh
b. 1. Cangak
2. Payung
3. Jatiroyom
1. 47.2000
2. 17.7375
3. 1 7.7020
200 Kebun Campur Kawasan Lindung dan
Holtikultura
Dalam Revisi RTRW yang saat
inidalam tahap proses,
kawasan lindung akan diubah
menjadi holtikultura (Ex
HGU)
4 PT.Kencana
Sikasur
Kabupaten
Pemalang
a. Belik
b. Sikasur
82,1774 314 Kebun dengan
tanaman
Semusim
(cengkeh, jati
kebon, Sengon)
Kawasan Lindung dan
Holtikultura
Dalam Revisi RTRW yang saat
inidalam tahap proses,
kawasan lindung akan diubah
menjadi holtikultura
5 Kab Semarang a. Bandungan
b. 1. Candi
2. Kenteng
1. 74.2000
2. 123.8000
1. 669 KK
2. 936 KK
Pertanian 1. Kawasan rawan longsor,
kawasan resapan air, kawasan
peruntukan hutan produksi
terbatas
2. Kawasan rawan longsor,
kawasan resapan air, kawasan
peruntukan perkebunan,
kawasan peruntukan dan
kasawan peruntukan
holtikultura
Dalam Proses Mediasi
(Ex HGU )
10

12. 12
NO. Kab./KOTA
Letak Luas Penggarap Penggunaan
Tanah Saat
Ini
Digarap/Dikuasai
Ket
Desa Koordinat (Ha) (KK) Masyarakat Sejak Th
1 Kab. Grobogan Desa Suru 1. X : 345999 8,2000 72Perumahan Tahun 1943Terletak di Petak 50a
Kec. Geyer Y : 703216 dan Tegalan RPH Karangwinong
Kab. Grobogan 2. X : 346292 BKPH Karangwinong
Y : 702899 BH Karangsono
3. X : 346188 KPH Telawa
Y : 702749
4. X : 345886
Y : 702976
2 Kab. Pati
Dk. Jatimulyo x = 35109 36,7000 296
Perumahan
dan 1942
- Pada awalnya pihak kehutanan
membutuhkan
Ds. Sumbermulyo y = 762352 Perladangan tenaga untuk mengelola hutan, kemudian
Kec. Tlogowungu x = 35713 diambilkan tenaga dari masyarakat sekitar dan
y = 761882 diberikan tempat tinggal sementara
- Sekitar th 1983/1984 ±33 KK ditransmigrasi
ke jambi dan ada yg kembali ke jatiurip
3 Kab. Klaten Dukuh Brumbung petak 93 b 7,6000 51Permukiman Sebelum Th. 1960kemiringan 8-15 %
Desa Krakitan LDTI (Lapangan Dengan Tujuan Istimewa)
Kecamatan Bayat adalah Lapangan-lapangan yang diberikan
untuk tujuan istimewa dan tidak
diperuntukkan untuk penghasilan kayu
Dukuh Mojopereng petak 94 c 4,4000 7Permukiman Sebelum Th. 1960kemiringan 8-15 %
Desa Krakitan LDTI (Lapangan Dengan Tujuan Istimewa)
Kecamatan Bayat adalah Lapangan-lapangan yang diberikan
untuk tujuan istimewa dan tidak
diperuntukkan untuk penghasilan kayu
4
Kab. Pemalang
Sokawati Ampelgading 0,4000 6
Tegalan/Sawa
h 6 bidang
Karangasem Petarukan 139,3000 600Sawah 697 bidang
300Permukiman 300 bidang
Lenggerong Bantarbolang 40,4000 150Sawah 202 bidang
50Kebun 101 bidang
Kejene Randudongkal 27,0000 100Sawah 135 bidang
DATA SEMENTARA POTENSI REFORMA AGRARIA DI DALAM KAWASAN
HUTAN PROVINSI JAWA TENGAH
11

13. 13
Lanjutan Data Potensi...
5 Kab.
Temanggung
DukuhNgrim
pak
X : 393379 ;
Y : 9208043
49,0000 174Hutan Produksi 1976 - Bahwa masyarakat di 3(tiga)
yakniDesa Lowungu I44 Kec. Bejen, Desa
TeningKec.
WonoboyodaanDesaBendunganKec.
Tretep yang tergabung dalam Kelompok
Tani Argomartani bersengketa dengan
Perum Perhutani KPH Kedu Utara
DesaLowung
u
(PohonPinus) - Bahwa masyarakat mengklaim tanah
hutan tersebut adalah tanah GG dan
pernah keluar surat pembayaran IPEDA
yang kemudian pada tahun 1976 ditarik
kembali
Kec. Bejen Tegalan (10 %) - Surat Menteri Kehutanan kepada
Bupati Temanggung Nomor
S.680/Menhut-VII/2013 Tanggal 27
November 2013 menyatakan bahwa
tidak dapat mengabulkan klaim
masyarakat atas kepemilikan kawasan
hutan petak 18 KPH Kedu Utara
- Masyarakat masih memperjuangkan
untuk mendapatkan hak sebagaimana
yang mereka klaim dengan surat
permohonan audensi yang ditujukan
kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab.
Temanggung Nomor 011/B-
SPPT/XI/2014 Tanggal 3 November 2014.
Desa Canggal 35,0000 132Hutan Produksi
Kec.
Candiroto
Tegalan (20%)
12

14. 6
Kab. Brebes Wlahar
X. 142697
101,9000 38
Perkebunan
(Tebu)
SPPT PBB 2004
Proses gugatan ke PN Brebes
Larangan
Y. 719674
SPPT tidak
terbit
Ketinggian ± 39
m
Kebandungan
Ketinggian ± 32
m
60,4000 123Tegalan ( Padi, 1965
Masyarakat mengakui Kawasan Hutan
Negara
Bantarkawung
Jagung, Kacang
)
SPPT PBB
Th.2004
Gunung Jaya
Ketinggian ±
600 m
50,5000 281Kampung 2000Tukar Menukar
Salem ( Perumahan ) Bencana Alam Th. 2000
Windu Sakti 128,0000 614Kampung 2000Tukar Menukar
Salem ( Perumahan ) Bencana Alam Th. 2000
Wanatirta
X = 151878
215,0000 975
Kebun
Campuran
1963Petak 28 E = 8,2 Ha
Paguyangan Y = 692484 ( Kopi, Pete, SPPT PBBPetak 28 F = 39,3 Ha
Ketinggian ±
519 m
Jengkol,
Sengon )
2011, 2013Kawasan Hutan
Petak 26,27,28
Kalinusu
Ketinggian ± 94
m
51,9000 102
Tanaman
Palawija,
1983Kawasan Hutan
Bumiayau Kelapa Petak 3A dan 8A
Lanjutan Data Potensi...
13

15. 15
Lanjutan Data Potensi...
7 Kab. Boyolali Ds. Jrakah 437339 37,4100 35Tegalan 1965Lereng 25-40%
Kec. Selo 9172584 Ketinggian 1000-1600m
Ds. Lencoh 437708 7,5396 5Tegalan 1965Lereng 25-40%
Kec. Selo 9172330 Ketinggian 1000-1600m
Ds. Kemusu 471559 34,3503 99Tegalan dan 1990Lereng 0-15%
Kec. Kemusu 9194688 kampung Ketinggian 200-300m
Ds. Kemusu 470979 8,5992 47Tegalan dan 1990Lereng 0-15%
Kec. Kemusu 91994244 kampung Ketinggian 200-300m
Ds. Genengsari 471911 6,3298 25Tegalan 1990Lereng 0-15%
Kec. Kemusu 9194948 Ketinggian 200-300m
Ds. Sangup 442887 9,7107 40Tegalan 1986Lereng 15-40%
Kec. Musuk 9164277 Ketinggian 1000-1400m
Ds. Sangup 443005 4,3478 30Tegalan 1986Lereng 15-40%
Kec. Musuk 9164782 Ketinggian 1000-1400m
8
Kab.
Karanganyar Desa Gondosuli 2,0000 88Tegalan 1980
Masih dalam sengketa antara masyarakat
dengan pihak PT. Perhutani ( persero)
Kec.
Tawangmangu (ditanami Dasar Penguasaan : RPKH
Kab. Karanganyar
sayur-
sayuran) Register Perencanaan, Pengaturan dan
Pelestarian Hutan
Belum Sertipikat
9 Kab. Batang
Pranten
243703 ,
707573 55,0000 86
Pemukiman
& 2004Kawasan hutan dipergunakan untuk
Pertanian relokasi penduduk dari daerah rawan
bencana tanah longsor (rencana ruislag)
ada kesepakatan dengan Pemda
Keteleng
237913,
713834 6,6000 121 Pertanian 1999Kawasan hutan digarap warga
10 Kab. Jepara Kemujan x = 440800 24,2639 45 blok 021
Kec. Karimun
Jawa y = 9358000 TAMAN NASIONAL
JUMLAH
1.151,851
3 4.692
Bahwa data tersebut masih bersifat sementara dan akan dikoordinasikan dengan Dinas
Kehutanan.
14

16. 3. Permasalahan yang dihadapi & solusi
NO PERMASALAHAN SOLUSI KET
1. Masyarakat menduduki
tanah perkebunan yg
dimiliki oleh BUMN,
BUMD dan swasta (HGU
masih berlaku maupun
sudah habis masa
berlaku).
1. Inventarisir masalah tersebut
2. Mediasi dengan para pihak
3. Melaporkan kepada instansi
berwenang (Kemen ATR/BPN,
Gubernur, Bupati/Walikota)
2. Perusahaan belum/tidak
mau melepaskan hak atau
penguasaannya.
1. Inventarisir masalah tersebut
2. Mediasi dengan para pihak
3. Melaporkan kepada instansi
berwenang (Kemen ATR/BPN,
Gubernur, Bupati/Walikota)
3 Sebagian disengketakan
penguasaannya di
pengadilan.
Proses hukum di pengadilan
a. Permasalahan Di luar Kawasan Hutan
15

17. NO PERMASALAHAN SOLUSI KET
1. Masyarakat menduduki
/menggarap tanah
didalam kawasan hutan.
1. Inventarisir jumlah
penggarap dan luas lahan
penguasaan.
2. Fasilitasi masyarakat dengan
pihak kehutanan.
2. Terdapat desa definitif di
kawasan hutan (Cilacap
dan Brebes).
1. Inventarisasi desa di kawasan
hutan.
2. Koordinasi pelepasan
kawasan hutan yg hanya
didasarkan groundkaart (peta
tanah)
b. Permasalahan Di dalam Kawasan Hutan
16

18. 4. Implementasi reforma agraria di Jateng
17

19. 19
LOKASI KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA REFORMA
AGRARIA DI PROVINSI JAWA TENGAH
No. Tahun Kabupaten Kecamatan Desa Jumlah Jumlah Luas Akses Reform Keterangan
Bidang KK (Ha)
1 Tahun 2015 Kab. Batang
Kec.
Bandar Desa Tumbrep 425 424 79,8410- Masyarakat tergabung Kelompok
Sertipikat
diserahkan:
Tani "Omah Tani"
oleh Menteri
ATR/
- Bantuan bibit tanaman dari
Djarum
Ka BPN Bpk
Ferry
Fondation Kudus dan PT Rimba Mursidan Baldan
Partikel Indonesia Kendal
- Rencana akan ada MoU RA dgn:
Pemda Batang, Bank Jateng, dll.
2 Tahun 2014 Kab Cilacap Bantasari 160 157 30.8814 Tahun 2014 Kab Cilacap
3 Tahun 2012 Kab Cilacap Kota Waru 356 312 64.7464
Bantasari
18

20. No. Tahun Kabupaten Kecamatan Desa Jumlah Jumlah Luas Akses Reform Keterangan
Bidang KK (Ha)
4 Tahun 2011 Kab. Kendal Kec. Boja Desa Trisobo 560 560 11,5520
Ex HGU PT Karyadeka Alam
Lestari
Ditanami singkong, dan
diproduksi
menjadi keripik singkong
Kab Cilacap 400 400 124.4789
5 Tahun 2010 Kab. Cilacap Kec. Cipari
Desa
Mekarsari 5.141 5.141 266,5790Ex HGU PT Rumpun Sari Antan
Sertipikat
diserahkan
Desa Sidasari Rencana: Kegiatan Usaha
oleh: Kepala
BPN
Desa Carui
pertanian modern
(padi,palawija,
Ir. Djoyo
Winoto
Desa
Karangreja
jagung,Kacang
tanah,kedelai,dll)
Desa Kutasari
6 Tahun 2009 Kab. Batang Kec. Subah Desa Kuripan 144 144 32,6000Wacana Akses Reform:
Sertipikat
diserahkan
- pabrik pakan ternak mini
oleh: Kepala
BPN
(lahan ditanami jagung)
Ir. Djoyo
Winoto
- usaha perikanan air payau
19

21. 5. Saran rekomendasi
a. Terhadap tanah HGU habis masa berlakunya & tidak dimohonkan perpanjangan ,
agar diredistribusikan kpd rakyat penggarap
b. Tanah-tanah yg terindikasi terlantar utk segera diselesaikan/ditetapkan menjadi
tanah terlantar & diredistribusikan ke rakyat penggarap atau kpd petani yg tdk
bertanah
c. Kementrian LHK agar melepaskan kawasan hutan yg digarap masy & sdh menjadi
desa atau menjadi pemukiman sejak turun temurun atau membuat pola lain yg dpt
menambah kesejahteraan rakyat
d. Mengintegrasikan program akses reform dalam bentuk akses perbankan, bibit,
ternak , pupuk , diklat, pasar, dll (setelah rakyat menerima hak atas
tanah/redistribusi)
20

22. TERIMA KASIH

23. Pointers Reforma Agraria (RA)
1. Kebijakan nasional
2. Kondisi eksisting objek reforma agraria
3. Permasalahan yang dihadapi & solusi
4. Implementasi reforma agraria di Jateng
5. Saran rekomendasi

24. Berdasarkan RPJMN dimana visi Pembangunan Nasional 2014-2019
adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian berlandaskan gotong-royong. Visi tersebut akan
dijalankan melalui tujuh misi dan Sembilan agenda prioritas yang
disebut Nawa Cita.
NAWA CITA - 5:
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA
INDONESIA
PROGRAM INDONESIA SEHAT DAN INDONESIA SEJAHTERA.
PEMEGANG KKS (KARTU KELUARGA SEJAHTERA) DIBEBASKAN
DARI PNBP DAN BPHTB.
MENDORONG LAND REFORM (REFORMASI AGRARIA) DAN
PROGRAM KEPEMILIKAN TANAH SELUAS 9 JUTA HEKTAR
NAWA CITA
2

25. Dasar Hukum Reforma Agraria
1. TAP MPR RI No IX/MPR/2001 ttg Pembaruan Agraria &
Pengelolaan SDA;
2. UU No 5 Th 1960 ttg Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
3. UU No 56 Prp. Th 1960 ttg Penetapan Luas Tanah Pertanian;
4. PP No 224 Th 1961 ttg Pelaksanaan PembagianTanah &
Pemberian Ganti Kerugian
5. Perpres No 2 Th 2015 ttg RPJMN Th 2015-2019
3

26. Alur Proses Identifikasi TORA dari Bawah
9
Potensi Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di lapangan dan
calon subyek penerima manfaat reforma agraria
Masyarakat Desa
1
Pemerintah Desa
Kantor Pertanahan KabupatenPemerintah Kabupaten2
Kanwil ATR/BPN ProvinsiPemerintah Provinsi3
4
Pemerintah Pusat
(Kementerian ATR/BPN, dan K/L Lainnya)
CATATAN: Untuk memastikan
identifikasi dan verifikasi
data/informasi potensi TORA
dan subyek penerima
manfaat RA dilakukan
menyeluruh mulai dari
bawah (desa, kab/kota,
provinsi hingga pusat)

27. 27
TANAH NEGARA LAINNYA
REDISTRIBUSI
LEGALISASI ASET- TN Sudah Digarap
- TN Kosong/Bebas
- TN Sudah Digarap
- Surat Ket. Garapan

28. 28
AKIBAT
REDISTRIBUSI
LEGALISASI ASET
1. Obyek tidak ada
beda dengan LA
2. Satuan Biaya
tinggi
1. Ada Surat Ket. Garapan
Langsung dpt di LA
2. Satuan Biaya lebih
rendah

29. KEBIJAKAN LEGALISASI ASSET
Kebijakan nasional legalisasi aset sebagai berikut:
Tahun 2015  sebanyak 2 juta bidang
Tahun 2016  2 juta bidang
Tahun 2017  5 juta bidang
Tahun 2018  7 juta bidang
Tahun 2019  9 juta bidang
Legalisasi aset tersebut meliputi: sertifikasi
seluruh bidang tanah di Indonesia.
29

30. EKSISTENSI ARAH
PP NOMOR 224 TAHUN 1961
30
PASAL 2 UUPA (HAK MENGUASAI
NEGARA)
MEMPERKECIL RATIO GINI
PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH
MENGAMANKAN LOKASI-LOKASI
STRATEGIS
KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN
MENINGKATKAN KETAHANAN FOSIL
ENERGI PANGAN
1
2
3
4
5

31. Tiga Pertanyaan Kunci (?)
• Bagaimana Kementerian ATR/BPN memastikan proses identifikasi
dan verifikasi potensi TORA betul-betul melibatkan pemerintah
daerah mulai desa, kabupaten/kota hingga provinsi?1
• Bagaimana Kementerian ATR/BPN membuka ruang partisipasi bagi
masyarakat desa untuk terlibat sebagai subyek penerima manfaat
reforma agraria?2
• Bagaimana Kementerian ATR/BPN memiliki sistem data dan
informasi yang lengkap dan akurat mengenai potensi TORA secara
menyeluruh?3
8

32. KESIAPAN KEMENTERIAN ATR/BPN
32
Proses Tata Batas/Proses Sertipikat
Tim Inventarisasi dan
Identifikasi/Verifikasi
Kanwil/Gubernur/Dinas Kehutanan, dll
Kantah/Bupati/Walikota (bersama-sama
dengan No. 1)
Desa/masyarakat/pegiat/LSM
5
4
3
2
1

33. Proses Mediasi Masyarakat dengan PT. RSA
3 MODEL REFORMA AGRARIA DI JATENG
1. CILACAP
A. Redistribusi (aset reform) Belum Ada Akses Reform
(Pihak ke 3 Belum Masuk)

34. Redistribusi Tanah Seluas 284, 12 Ha
Untuk 5.141 Petani Penggarap
Rencana Akses Reform membangun
Huller dan Bibit Unggul

35. PROSES MEDIASI KONFLIK PERTANAHAN
DI DESA KURIPAN, KEC. SUBAH, KABUPATEN BATANG
Redistribusi Tanah 32,72 Ha
untuk ± 144 petani penggarap
Rencana Akses Reform
Pembangunan Pabrik Pakan
Ternak
2. Desa Kauripan Kec. Subah Kabupaten Batang

36. PROSES MEDIASI KONFLIK PERTANAHAN
Masyarakat dan PT. KAL
DI DESA TRISOBO, KEC. BOJA, KAB. KENDAL
11,5 HA UNTUK ± 500 PETANI
3. Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
Rencana Akses Reform
Mix Farming

37. B. Legalisasi Aset (aset reform) dan pemberian Akses Reform di Kabupaten Purworejo
Kerjasama dengan Kanwil BPN Prov. jateng
a. MoU dg PT. Djarum Nomor :480-SPKS/1697/33/2008 Tgl. 6-5-2008
028/DJL/V/08
Dlm rangka Akses Reform PT. Djarum memberikan bibit tanaman produktif buah-
buahan siap tanam sebanyak 140.000 bibit. Untuk 16 Kab.
b. MoU dg PTPN IX Nomor :480/2898/SPK/036/2009 Tgl 1-7-2009
PTPN IX.0/SPK/036/2009
Akses Reform yg diberikan PTPN IX berupa 20.000 bibit karet siap tanam dan
pelatihan sebanyak 4 angkatan yang masing-masing angkatan 30 orang yang
dilaksanakan di Kec. Bagelen Kab. Purworejo
Untuk Membangun Akses Reform Kanwil BPN bekerjasama dg :
Kabupaten
1Kab. Klaten 9Kab. Kebumen
2Kab. Wonogiri 10Kab. Purworejo
3Kab. Karanganyar 11Kab. Cilacap
4Kab. Sragen 12Kab. Banyumas
5Kab. Boyolali 13Kab. Pemalang
6Kab. Blora 14Kab. Tegal
7Kab. Rembang 15Kab. Pekalongan
8Kab. Kudus 16Kab. Semarang
Aset Reform : 1000 Bidang
Ds. Piji 120 bd
Ds. Tlogokotes 160 bd
Ds. Somorejo 200 bd
Ds. Soko 90 bd
Ds. Bapangsari 100 bd
Ds. Hargorojo 115 bd
Ds. Semagung 85 bd
Ds. Durensari 150 bd

38. C. RA penuh = Aset Reform + Akses Reform
(Pihak ke 3 Masuk ke semua Aspek)
Dalam Pengembangan klaster tanaman obat dan sapi perah/sapi potong di Kabupaten Semarang
Kanwil BPN Bekerjasama dengan :
1. Pemprov. Jawa Tengah
2. Bank Indonesia
3. Kanwil BPN Jateng
4. Diperindagkop
5. Dinas Peternakan
6. Pemkab Semarang
7. PT. Sido Muncul
Klaster Tanaman Obat (Biofarmaka)
MoU Tanggal 11 Mei 2011
Nomor ; 13130/DKBU/BPBU/Sm
532/2096/2011
2559/17-33.500/V2011
415.4/07/KJS/2011
B.1625/ADK/05/11
3365/KRD.01.03/2011
Klaster Sapiu Perah dan Sapi Potong
8. Bank BRI
9. Bank Jateng
10. PT. Indolakto
11. PT. Cimori
12. PT. Sari Husada
13. PT. Cita Nasional

39. PETA SEBARAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH
USAHA KECIL DAN MIKRO (UMKM) UNTUK KLASTER TANAMAN OBAT / EMPON-EMPON
KABUPATEN SEMARANG
Klaster
Keterangan :

40. PETA SEBARAN PENSERTIPIKATAN HAK ATAS TANAH
USAHA KECIL DAN MIKRO (UMKM) UNTUK KLASTER SAPI PERAH DAN SAPI POTONG
KABUPATEN SEMARANG
Klaster
Keterangan :

41. REKOMENDASI
1. Perlunya dukungan integratif di berbagai
lembaga/instansi/dinas terkait pemberian akses
reform (akses perbankan, bantuan peternakan,
perikanan, bibit, sarana prasarana, dsb);
2. Perlunya “POLITICAL WILL” dan Pemerintah untuk
bersinergi mensukseskan pelaksanaan Reforma
Agraria.

43. 43
POTENSI REFORMA AGRARIA DI JAWA TENGAH
LOKASI KEGIATAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2010 -
2016
No. Tahun Lokasi Jumlah Bidang Jumlah KK Luas (Ha)
1 2010 17 Kabupaten 8.641 8.245 1.009,4131
2 2011 15 Kabupaten 7.700 7.132 942,5086
3 2012 12 Kabupaten 3.200 2.857 414,2855
4 2013 10 Kabupaten 1.500 1.254 192,4356
5 2014 14 Kabupaten 3.000 2.541 341,7850
6 2015 5 Kabupaten 5.000 1.371 232,7130
7 2016 10 Kabupaten 1.750 1.553 210,3007
8 2017
7 Kabupaten 1.000
Sedang dalam
proses
Sedang dalam
Proses
Jumlah 31.791 24.953 3.343,4415