Dokumen tersebut membahas tentang dasar hukum asuransi di Indonesia yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dokumen ini juga menjelaskan pengertian asuransi menurut Pasal 246 KUH Perdata serta jenis-jenis polis asuransi dan persyaratan yang harus dimuat dalam suatu polis asuransi.

1. Syafril, SE, MM
Dosen Universitas Nahdlatul Ulama
&
ASMI Citra Nusantara Banjarmasin
2015

2. Dasar hukum Asuransi
a. KUHD : Pengaturan bersifat umum yg.berlaku bagi
semua jenis asuransi tercantum dalam pasal 246 s/d
286 KUHD
Pengaturan yg. Bersifat khusus meliputi:
- Asuransi kebakaran pasal 287 s/d 298 KUHD
- Asuransi hasil pertanian pasal 299 s/d 301 KUHD
- Asuransi jiwa pasal 302 s/d 308 KUHD
- Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan Pasal 592 s/d 685
KUHD
- Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan
pedalaman pasal 686 s/d 695 KUHD
b. UU No.2 Th.1992 Tentang Usaha Perasuransian.
Diatur dalam PP No.73 tahun 1992 teantang
Penyelenggaraan Perasuransian

3. Pengertian asuransi
Pasal 246 :
“asuransi atau pertanggungan adalah suatu
perjanjian dimana penanggung dengan
menikmati suatu premi, mengikat
tertanggung untuk membebaskannya dari
kerugian karena kehilangan, kerugian, atau
ketiadaan keuntungan yang diharapkan,
yang akan dapat diminta olehnya suatu
kejadian yang tidak pasti”

4. ASURANSI

5. Psl.246 KUHD junto UU Perasuransian no.2 th.1992 dapat
disimpulkan bahwa tujuan asuransi (kecuali asuransi
jiwa) adalah untuk mencegah atau setidak-tidaknya
mengurangi risiko karena hilang, rusak atau
musnahnya barang yang dipertanggungkan oleh
suatu kejadian yang tidak pasti.
Asuransi agunan: menutup asuransi atas barang-barang
agunan pembiayaan yang diterima Bank dari nasabah
Terhadap pembiayaan nasabah perorangan harus ditutup
asuransi jiwanya

6. Tujuan penutupan asuransi agunan
 Memperkecil
 Membatasi
 Meminimalisir
Tegasnya Bank tidak boleh dihadapkan pada
risiko-risiko tambahan atas semua agunan
yang dikuasainya seperti risiko kebakaran,
tenggelam, gempa bumi, tsunami dll. yang
dapat dihindarkan dengan penutupam
asuransi sebagaimana mestinya
Risiko pembiayan yang diberikan
pada risiko-risiko usaha normal
(normal business risk)

7. PRODUK ASURANSI

8. Jenis asuransi
 Asuransi pebakaran
 Asuransi pengangkutan
 Asuransi kendaraan Bermotor
 Asuransi kebongkaran
 Asuransi jiwa

9. AGEN ASURANSI

10. Syarat-syarat isi polis asuransi
 Psl.255 KUHD : Pertanggungan harus diadakan secara
tertulis dengan akta yang bernama polis
 Psl.19 ayat (1) PP No.73 Th.1992 : Menentukan bahwa
polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama
apapun berikut lampiran merupakan satu kesatuan
dengannya, tidak boleh mengandung kalimat yang dapat
menimbulkan salah interprestasi mengenai resiko yang
ditutup asuransinya maupun mengenai kewajiban
penanggung dan tertanggung mengurus haknya.
Dengan demikian bahwa polis tersebut berfungsi sebagai
alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian
asuransi.

11. KARIER PRUDENTIAL

12. Psl.256 KUHD secara umum tiap jenis
polis asuransi harus memuat keterangan:
1. Tanggal pada waktu mana pertanggungan ini diadakan
2. Nama dari tertanggung, baik apabila yang ditanggung
ini melaksanakan pertanggungan ini untuk dirinya
sendiri ataupun untuk pihak ketiga
3. Perumusan yang cukup jelas tentang barang yang
dipertanggungkan
4. Harga pertanggungan dari barang yang diasuransikan
5. Bahaya-bahaya dan bencana yang ditanggung oleh
penannggung
6. Waktu…

13. 6. Waktu pertanggungan mulai berlaku dan berakhir
a. dari tanggal dan waktu tertentu sampai tanggal dan
waktu tertentu
b. dari tempat ke tempat (misalnya dari gudang ke
gudang, dari bank ke bank)
c. dari kapal di tempat pemberangkatan sampai di
dermaga pelabuhan tujuan
7. Premi tanggungan
8. Semua hal dan keadaan serta keterangan yang penting
bagi persetujuan ini dan segenap syarat-syarat yang
disepakati antara kedua belah pihak
9. Polis harus ditandatangani oleh tiap-tiap penanggung

14. PILIHAN KARIER

15. Nota penutupan sementara/
Placing slip
Sebelum polis diterbitkan dikenal adanya Nota Penutupan
Sementara/Placing Slip yang memuat syarat/kondisi berikut
catatan suku premi yang berlaku. Slip ini merupakan
pembuktian tertulis tentang adanya perjanjian (psl.258
KUHD).
Atas dasar slip ini akan dikeluarka “COVER NOTE” yang
merupakan:
 Suatu penegasan dari broker atau perus.asuransi kepada
tertanggung
 Menyatakan bahwa permintaan asuransi yang diajukan
tertanggung telah diterima/disetujui oleh penanggung
 Kontrak pertanggungan telah diadakan dan telah timbul hak
dan kewajiban kedua belah pihak
Tidak bersifat keharusan karena penanggung dapat langsung
menerbitkan polis

16. SELAMAT MENCOBA

17. Asuransi Syariah vs Konvensional
Keterangan Asuransi Syariah Asuransi Konvensional
Pengawsan Dewan
Syariah
Adanya Dewan Pengawas Syariah.
Fungsinya mengawasi produk yang
dipasarkan dan investasi dana
Tidak ada
Akad Tolong menolong (Takaful) Jual beli
Investasi Dana Investasi dana berdasarkan syariah
dengan sistem bagi hasil (mudharabah)
Investasi dana berdasarkan bunga
Kepemilikan Dana Dana yang terkumpul dari nasabah
(premi) merupakan milik peserta.
Perusahaan hanya sebagai pemegang
amanah untuk mengelola
Dana yang terkumpul dari nasabah
(premi) menjadi milik perusahaan
sehingga perusahaan bebas
menentukan investasinya
Pembayaran klaim
Keuntungan (profit)
Dari rekening tabarru’ (dana kebajikan)
seluruh peserta yang sejak awal sudah
diikhlaskan oleh peserta untuk
keperluan tolong menolong
Dibagi antara perusahaan dengan
peserta sesuai dengan prinsip bagi
hasil(mudharabah)
Dari rekening dana perusahaan
Seluruhnya menjadi milik
perusahaan

18. BONUS