MEA,AFTA, pasar bebeas asean

2. Pengaruh Globalisasi Terhadap
Perekonomian ASEAN
Globalisasi memberikan tantangan tersendiri atas
diletakkannya ekonomi (e co no m y co m m unity) sebagai salah satu
pilar berdirinya ASEAN bersama keamanan (se curity
co m m unity) dan sosio-budaya (culture -so cio co m m unity). Ekonomi
dipandang sebagai sektor yang mampu membangun integritas dan
kemajuan negara anggota ASEAN dengan mengikatkan diri pada
sebuah identitas bersama – identitas ASEAN. Semakin
mendesaknya pengembangan kerjasama ekonomi ASEAN mulai
dirasakan pada tahun 1992 yang semakin mendorong pembentukan
Kawasan Perdagangan Bebas (ASEAN Free Trade Area) dengan
menitik beratkan pada sektor produksi lokal di seluruh negara
ASEAN.

3. ASEAN Free Trade
Area (AFTA)
ASEAN Free Trade Area (AFTA) merupakan wujud
dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk
membentuk suatu kawasan bebas perdagangan
dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi
kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN
sebagai basis produksi dunia serta serta menciptakan
pasar regional bagi 500 juta penduduknya. AFTA
dibentuk pada waktu Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
ASEAN ke IV di Singapura tahun 1992.

4. Asean economic community 2015 AEC 2015 merupakan realisasi tujuan akhir dari integrasi
ekonomi yang sesuai denggan visi ASEAN 2020 yang secara tidak
langsung merupakan turunan dari AFTA ( ASEAN FREE TRADE
AREA ) yang di canangkan pada Konferensi Tingkat Tinggi IX
ASEAN di Bali tahun 2003 lalu dan menjadi sejarah baru bagi
solidaritas kawasan Asia Tenggara dengan tercapainya kesepakatan
Bali Concord II, karena mengusung tiga pilar kerjasama yaitu :
1.ASEAN Economic Community (AEC)
2.ASEAN Security Community
3.ASEAN Socio-Cultural Community

5.  ASEAN Economic Ministers Meeting (AEM) di Kuala Lumpur bulan
Agustus 2006 menyetujui untuk membuat suatu cetak biru (blueprint)
untuk menindak lanjuti pembentukan AEC dengan mengindentifikasi sifat-
sifat dan elemen-elemen AEC pada tahun 2015 yang konsisten dengan Bali
Concord II.
 Pertemuan itu menghasilkan blue print AEC yang intinya bahwa
ASEAN sebagai pusat perdagangan regional yang terintegrasi dan dapat
disejajarkan dengan Masyarakat Uni Eropa. Dalam blue print tersebut
terdapat empat prioritas dalam kerangka AEC yaitu:
1.Adanya arus barang dan jasa yang bebas (free flow good services)
2. Ekonomi regional yang kompetitif (competitive economic region)
3. Perkembangan ekuitas ekonomi (equitable economic development)
4. Integrasi memasuki ekonomi global (full integration into global
economy)

6. SISTEM ASEAN ECONOMIC
COMMUNITY 2015 AEC bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi
yang ditandai dengan bebasnya aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja
terampil dan perpindahan barang modal secara lebih bebas. KTT juga
menetapkan sektor-sektor prioritas yang akan diintegrasikan,yaitu:
1. produk-produk pertanian 2. otomotif
3. elektronik 4. perikanan
5. produk-produk turunan dari karet 6. tekstil dan pakaian
7. produk-produk turunan dari kayu 8. transportasi udara
9. e-ASEAN (ITC) 10. kesehatan
11. Pariwisata 12. jasa logistik ( 2006 )

7. peluang indonesia untuk aec 2015
1. Indonesia merupakan pasar potensial yang memiliki luas wilayah dan
jumlah penduduk yang terbesar di kawasan (40% dari total penduduk
ASEAN). Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi yang
produktif dan dinamis yang dapat memimpin pasar ASEAN di masa depan
dengan kesempatan penguasaan pasar dan investasi.
2. Indonesia merupakan negara tujuan investor ASEAN. Proporsi investasi
negara ASEAN di Indonesia mencapai 43% atau hampir tiga kali lebih tinggi
dari rata-rata proporsi investasi negara-negara ASEAN di ASEAN yang hanya
sebesar 15%.
3. Indonesia berpeluang menjadi negara pengekspor, dimana nilai ekspor
Indonesia ke intra-ASEAN hanya 18-19% sedangkan ke luar ASEAN berkisar
80-82% dari total ekspornya, Hal ini berarti peluang untuk meningkatkan
ekspor ke intra-ASEAN masih harus ditingkatkan agar laju peningkatan
ekspor ke intra-ASEAN berimbang dengan laju peningkatan impor dari
intra-ASEAN.

8.  4. liberalisasi perdagangan barang ASEAN akan menjamin kelancaran arus barang untuk
pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan ASEAN karena hambatan tarif dan non-
tarif sudah tidak ada lagi. Kondisi pasar yang sudah bebas di kawasan dengan sendirinya akan
mendorong pihak produsen dan pelaku usaha lainnya untuk memproduksi dan
mendistribusikan barang yang berkualitas secara efisien sehingga mampu bersaing dengan
produk-produk dari negara lain. Di sisi lain, para konsumen juga mempunyai alternatif
pilihan yang beragam yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, dari
yang paling murah sampai yang paling mahal. Indonesia sebagai salah satu negara besar yang
juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada
sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di
sektor-sektor tersebut di dalam negeri
 5. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi terbesar akan memperoleh
keunggulan tersendiri, yang disebut dengan bonus demografi. Perbandingan jumlah
penduduk produktif Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain adalah 38:100, yang
artinya bahwa setiap 100 penduduk ASEAN, 38 adalah warga negara Indonesia. Bonus ini
diperkirakan masih bisa dinikmati setidaknya sampai dengan 2035, yang diharapkan dengan
jumlah penduduk yang produktif akan mampu menopang pertumbuhan ekonomi dan
peningkatan pendapatan per kapita penduduk Indonesia.

9. Tantangan indonesia dalam aec
2015 1. Laju Peningkatan Ekspor & Impor
 tantangan yang dihadapi oleh Indonesia memasuki integrasi ekonomi ASEAN tidak
hanya yang bersifat internal di dalam negeri tetapi terlebih lagi persaingan dengan negara
sesamaASEAN dan negaral ain di luarASEAN seperti China dan India
 2. Laju Inflasi
 tantangan lainnya adalah laju inflasi Indonesia yang masih tergolong tinggi bila
dibandingkan denganNegara lain di kawasan ASEAN
 3. Dampak NegatifArus Modal yang bebas
 Arus modal yang lebih bebasuntuk mendukung transaksi keuangan yang lebih efisien,
merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan, memfasilitasi perdagangan
internasional, mendukung pengembangan sektor keuangan dan akhirnya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi suatu negara
 4. Kesamaan Produk
 hal lain yang perlu dicermati adalah kesamaan keunggulan komparatif kawasan
ASEAN, khususnya disektor pertanian, perikanan, produk karet, produk berbasis kayu, dan
elektronik

10. Anggota ASEAN dalam
persetujuan AFTA
Ketika persetujuan AFTA ditandatangani resmi, Anggota
ASEAN ialah :
1. Brunei Darussalam
2. Indonesia
3. Malaysia
4. Singapura
5. Thailand
6. Filiphina
7. Vietnam
8. Laos
9. Myanmar
10.Kamboja
Bergabung pada tahun 1992
Bergabung pada tahun 1995
Bergabung pada tahun 1997
Bergabung pada tahun 1999

11. Mata Uang RI

12. Tujuan AFTA
 Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat
produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN
memiliki daya saing kuat di pasar global (melalui
penghapusan bea dan halangan non-bea dalam
ASEAN).
 Menarik lebih banyak Foreign Direct Investment
(FDI).
 Meningkatkan perdagangan antar negara anggota
ASEAN (intra-ASEAN Trade).

13. Persiapan/ Kebijakan Pemerintah dalam menempuh
ASEAN Economic comunnity (AEC)
Pertama, produk industri yang berdaya saing lebih tinggi
daripada negara Asean.
Kedua, kategori produk yang berdaya saing setara dengan
negara Asean.
Ketiga, kelompok produk yang mempunyai daya saing
sedang.
Keempat, kategori produk yang memiliki daya saing lemah.
Kelima, kelompok produk yang berdaya saing sangat
lemah.
Sumber: http://koran.bisnis.com/read/20130703/251/148451/pasar-bebas-
asean-mengintip-kesiapan-indonesia

14. 4 Hal Yang Harus Diantisipasi Dalam
ASEAN Economic Community :
 Pe rtam a, implementasi AEC
berpotensi menjadikan
Indonesia sekedar pemasok
energi dan bahan baku bagi
industrilasasi di kawasan
ASEAN, sehingga manfaat
yang diperoleh dari kekayaan
sumber daya alam mininal.
 Ke dua, melebarnya defisit
perdagangan jasa seiring
peningkatan perdagangan
barang.
 Ke tig a, implementasi AEC juga
akan membebaskan aliran tenaga
kerja sehingga harus
mengantisipasi dengan
menyiapkan strategi karena
potensi membanjirnya Tenaga
Kerja Asing (TKA) akan berdampak
pada naiknya remitansi TKA yang
saat ini pertumbuhannya lebih
tinggi daripada remitansi TKI.
Akibatnya, ada beban tambahan
yaitu dalam menjaga neraca
transaksi berjalan dan mengatasi
masalah pengangguran.
 Ke e m pat, implementasi AEC akan
mendorong masuknya investasi ke
Indonesia dari dalam dan luar
ASEAN

15. Indonesia

16. STRATEGI INDONESIA UNTUK AEC 2015
 1. Penyesuaian, persiapan dan perbaikan regulasi baik secara kolektif maupun individual
(reformasi regulasi);
 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dalam birokrasi maupun dunia usaha
ataupun profesional;
 3. Penguatan posisi usaha skala menegah, kecil, dan usaha pada umumnya;
 4. Penguatan kemitraan antara sektor publik dan swasta;
 5. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi biaya tinggi, yang
juga merupakan tujuan utama pemerintah dalam program reformasi komprehensif di
berbagai bidang seperti perpajakan, kepabeanan, dan birokrasi;
 6 .Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan komoditi unggulan;
 7. Peningkatan partisipasi institusi pemerintah maupun swasta untuk
mengimplementasikan AEC Blueprint;
 8. Reformasi kelembagaan dan kepemerintahan. Pada hakikatnya AEC Blueprint juga
merupakan program reformasi bersama yang dapat dijadikan referensi bagi reformasi di
Negara Anggota ASEAN termasuk Indonesia;
 9. Penyediaan kelembagaan dan permodalan yang mudah diakses oleh pelaku usaha
dari berbagai skala;
 10. Perbaikan infrastruktur fisik melalui pembangunan atau perbaikan infrastruktur seperti
transportasi, telekomunikasi, jalan tol, pelabuhan, revitalisasi, dan restrukturisasi industri.

17. Regulasi hukum indonesia untuk aec
2015
 Jika di kaji Dalam hal pembentukan peraturan
perundang-undangan di Indonesia yang mendukung
terhadap terlaksananya AEC ini, pembentukan produk
hukum tersebut harus sejalan dengan arah pembangunan
hukum nasional sebagai dasar dalam menciptakan dan
membentuk peraturan perundang-undangan yang di
maksud.
 Melihat pendapat dari Prof. Romli Atmasasmita yang
menyatakan bahwa pembangunan hukum nasional secara
implisit mencerminkan bahwa sampai saat ini di Indonesia
masih terjadi proses perubahan sosial menuju ke arah
modernisasi yang dikemas dalam proses legislasi yang
teratur dan berkesinambungan dengan memasukkan aspek
sosiokultural yang mendukung arah perubahan tersebut, Hal
ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional kita

18.  Walapun di lihat dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, belum terlihat
secara konkret dukungan pembangunan hukum nasional
dalam menghadapi perubahan perdagangan internasional
yang salah satunya dalam bentuk AEC atau Masyarakat
Ekonomi ASEAN.
 Namun memang kaitannya dengan akan berlakunya
AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Sudah
seharusnya Arah Pembangunan Hukum Nasional, yang
secara tersirat sebelumnya dalam RPJPN,diarahkan untuk
mendukung dimulainya AEC tersebut. Hal ini menjadi
penting agar pelaksanaan forum AEC ini khususnya bagi
Indonesia dapat implementasikan bagi setiap pemangku
kepentingan yang terlibat. Namun demikian arah
pembangunan hukum tersebut tetap harus dengan
berpedoman kepada koridor arah Pembangunan Nasional
secara umum dengan memasukkan aspek sosiokultural

19.  karena jika melihat pilar blueprint AEC 2015, terdapat
beberapa pengaturan di bidang hukum yang perlu untuk
segera ada penyesuaian ( adjustment ). setidaknya terdapat
14 (empat belas) bidang pengaturan peraturan perundang-
undangan yang perlu untuk disesuaikan dengan akan
berlakunya AEC tersebut yaitu :
 1. Perdagangan 2. Perindustrian
 3. Investasi 4. Tenaga Kerja
 5. Ketahanan Pangan 6. Pertanian
 7. Kehutanan 8. Perpajakan
 9. Perlindungan Konsumen 10. Hak Kekayaan Intelektual
 11. Transportasi Udara 12. Pariwisata
 13. Kesehatan 14. Usaha Kecil & Menengah

20.  Sehingga menurut seorang Ahli terdapat 2 (dua) hal
yang perlu dilakukan dalam menyesuaikan arah
pembangunan hukum nasional dengan akan
diselenggarakannya AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN
2015. Pertama, perlunya membuat tema guna menetukan
arah pembangunan hukum nasional yang mengadopsi nilai
dan tujuan AEC atau pun forum internasional lainnya yang
dapat mempengaruhi pembangunan hukum nasional
Indonesia. Kedua, menyesuaikan substansi atau muatan
yang terdapat dalam 14 (empat belas) bidang peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan
AEC. Dalam membuat tema pun arah pembangunan hukum
nasional serta penyesuaian peraturan perundang-undangan
dimaksud harus sejalan dengan semangat dan tujuan yang
terdapat dalam AEC atau Masyarakat Ekonomi ASEAN
dengan tetap mengedepankan koridor dalam RPJPN dan
kondisi sosiokultural masyarakat Indonesia.

21. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI INDONESIA
DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS –
ASEAN 2015 :
 Dari sisi produksi dan integrasi ekonomi, terdapat
kelemahan mendasar dalam kemampuan produksi
barang jadi, setengah jadi dan komponen yang
menandakan kerapuhan struktur industri dalam
negeri.
 Dari sisi perdagangan kita masih mengalami defisit
neraca perdagangan yang menunjukkan bahwa
perekonomian kita kurang kompetitif dalam pasar
ekspor.
 Dari sisi perdagangan sektor jasa, Indonesia
menghadapi daya saing tenaga kerja Singapura dan
Malaysia
 Dari sisi produk pertanian akan menghadapi produk
pertanian hortikultura China dan Thailand.

22. • Mengambil atau merevisi kembali kebijakan proteksi dan pemberian
fasilitas pinjaman atau kredit dengan bunga rendah atau sama sekali
tanpa bunga kepada khususnya pemilik usaha kecil menengah (UMKM)
• Kemudahan untuk mengakses serta tepat sasaran untuk fasilitas pinjam-
meminjam
• Memangkas punggutan-punggutan liar,baik yang dilakukan atas nama
dinas terkait dipemerintahan ataupun punggutan liar yang dilakukan oleh
masyarakat
• Penyediaan sarana,prasarana dan infrastruktur penunjang kegiatan industri
WAWASAN NUSANTARA EKONOMI
PERDANGANGAN BEBAS 2015