SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  15
Manajemen BUM Desa
DR Syahyuti
(Peneliti pada Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan)
BERBAKTI UNTUK NEGERI - BRIN 2022
Pelatihan Manajemen Bumdes, Tasikmalaya – 29 November 2022
1
Tujuan pendirian BUM Desa:
1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Meningkatkan pendapatan asli desa
3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai
dengan kebutuhan masyarakat
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan
pemerataan ekonomi pedesaan.
2
Usaha yang dapat dijalankan melaui BUM Desa:
PRODUKSI:
• Home industri
• Kerajinan rakyat
• Pertanian
• Perikanan
• Peternakan
• Agroindustri
• dll
PERDAGANGAN:
• Pasar desa
• Simpan pinjam
• Waserda
JASA:
• Simpan pinjam
• Transportasi
• Obyek wisata desa
• Pembayaran air dan listrik
• Sumber air, listrik desa
• Penyaluran SEMBAKO
3
Prinsip umum pengelolaan BUM Desa:
• Kooperatif = mampu melakukan kerjasama
dengan baik
• Partisipatif = bersedia secara sukarela
mendukung dan berkontribusi
• Emansipatif = tanpa memandang golongan,
suku, dan agama
• Transparansi = diketahui oleh segenap lapisan
masyarakat dengan mudah dan terbuka
• Akuntable = dapat dipertanggung
jawabkan secara teknis maupun
administratif
• Sustainable = berkelanjutan
• Mekanisme member-base = koperasi (one
man one vote)
• Self help organization = mandiri
• Profesional = tanggung jawab, integritas,
efisien, menguntungkan, dll
4
Mengapa perlu mendirikan BUM Desa?
5
Dasar hukum BUM Desa:
• UU No 22 tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah
• UU No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
• Peraturan Pemerintah No 71
Tahun 2005 Tentang Desa
• UU 6 tahun 2014 tentang Desa
• Pasal 1 UU Desa:
“Badan Usaha Milik Desa, yang
selanjutnya disebut BUM Desa,
adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Desa melalui
penyertaan secara langsung yang
berasal dari kekayaan Desa yang
dipisahkan guna mengelola aset, jasa
pelayanan, dan usaha lainnya untuk
sebesarbesarnya kesejahteraan
masyarakat Desa”
6
BAB X. Badan Usaha Milik Desa
Pasal 87 (1):
• Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang
disebut BUM Desa
• BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi
dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pasal 88 (1):
• Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah
Desa
• Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
Pasal 89, hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
• pengembangan usaha
• Pembangunan desa
• pemberdayaan masyarakat desa
• pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui
hibah
• bantuan sosial
• kegiatan dana bergulir
Pasal 90, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa
mendorong perkembangan BUM Desa dengan:
a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan
b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar
c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan
sumber daya alam di Desa
Bagian penjelasan:
• Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh
Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, …..
7
Penjelasan Pasal 87 Ayat (1):
• BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah
Desa untuk mendayagunakan segala
potensi ekonomi, kelembagaan
perekonomian, serta potensi sumber daya
alam dan sumber daya manusia dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat Desa
• BUM Desa tidak dapat disamakan dengan
badan hukum seperti perseroan terbatas,
CV, atau koperasi.
• BUM Desa merupakan suatu badan usaha
bercirikan Desa ….
• BUM Desa dapat melaksanakan fungsi
pelayanan jasa, perdagangan, dan
pengembangan ekonomi lainnya
• BUM Desa dapat menghimpun tabungan
dalam skala lokal masyarakat Desa,
melalui pengelolaan dana bergulir dan
simpan pinjam
• BUM Desa berorientasi pada keuntungan
keuangan, dan mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat Desa
• BUM Desa mengembangkan unit usaha
dalam mendayagunakan potensi ekonomi
• Sangat dimungkinkan BUM Desa
mengikuti badan hukum yang telah
ditetapkan dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.
8
Tujuh ciri BUM Desa:
9
1. BUM Desa dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui
penyertaan modal (saham atau andil)
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal
(local wisdom)
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota
(penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy)
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)
Badan hukum BUM Desa:
• BUM Desa merupakan salah satu entitas
Berbadan Hukum sesuai amanah dari
Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja.
• Penjelasan tentang Badan Hukum = PP
No 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa
• Permendes No 3 tahun 2021 Tentang
Pendaftaran, Pendataan dan
Pemeringkatan, Pembinaan dan
Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik
Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.
Jumlah BUM Desa tahun 2014 = 1.022 unit
Tahun 2017 = 18.000 unit
Tahun 2022 = sekitar 40.000 unit
Per 21 Juli 2022:
Jumlah BUM Desa berbadan hukum 7.902
unit, atau 10,55% dari jumlah desa (74.961
unit) (https://bumdes.kemendesa.go.id/)
10
https://bumdes.kemendesa.go.id/
11
Contoh-contoh BUM Desa sukses:
• BUMDes Amarta di
Pandowoharjo, DIY
• Usaha = pengelolaan sampah
• Sampah organik difermentasi untuk
diolah menjadi kompos dan
• Bekerja sama dengan akademisi
dari Fakultas Pertanian, Universitas
Pembangunan Nasional (UPN)
Veteran Yogyakarta
12
BUMDes Tirta Mandiri Desa
Ponggok, Jateng
• Usaha = jasa pariwisata
• Jumlah pengunjung hari biasa
= 600 orang, saat liburan 1.500
orang
• Omset usaha = Rp 10.36
Milyar
• Laba = Rp 6,5Milyar
13
BUMDes AMANAH Desa Bukit
Gajah di Kecamatan Ukui,
Kabupaten Pelalawan, Riau:
• Desa transmigrasi
• Mengikuti program Desa Brilian
BRI,
• Masuk sebagai kategori Desa
BRIlian 2021 Batch 1
• Asset usaha = memiliki area
kelapa sawit sekitar 100 hektar
BUMDes Multianggaluku
Mandiri Desa Kalukubula,
Sulteng
• Modal awal = Rp 35 juta, berasal
dari dana desa
• Usaha = penyalur Bansos
pemerintah (beras, gas elpiji,
gula dan bawang merah)
• Warung sembako dan warung
kopi
• Keuntungan usaha = Rp 4 juta
per bulan
• perbulannya. Namun hal itu
tidak menjadi
14
15
Blog:
http://webblogsyahyuti.blogspot.com/

Contenu connexe

Tendances

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Siti Sahati
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Yudhi Aldriand
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Yudhi Aldriand
 
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdfBahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
desakulonprogo
 

Tendances (20)

Tupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baruTupoksi sotk baru
Tupoksi sotk baru
 
Penyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP DesaPenyusunan RKP Desa
Penyusunan RKP Desa
 
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDesPenyusunan RPJMDes dan RKPDes
Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
 
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTANTATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
 
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.pptMATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
MATERI KELEMBAGAAN DESA.ppt
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES  2023 DKB.pptBIMTEK APBDES  2023 DKB.ppt
BIMTEK APBDES 2023 DKB.ppt
 
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdfPAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
PAPARAN DITJEND PERBEND.pdf
 
TUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptxTUPOKSI LKD 1.pptx
TUPOKSI LKD 1.pptx
 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
 
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
Kemendes - Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Workshop Form...
 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai Peraturan Mendagri No 7 T...
 
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektoratPengawasan kinerja kades oleh bpd   inspektorat
Pengawasan kinerja kades oleh bpd inspektorat
 
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
Permendesa Nomor 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkata...
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021  tentang prioritas penggunaan dana desa t...
Pointer permendes pdtt 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa t...
 
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdfBahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
Bahan Sosialisasi PMK Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023-share (1).pdf
 
Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019Sosialisai Musrenbangdes 2019
Sosialisai Musrenbangdes 2019
 
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021Peran Bpd Dalam  Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
Peran Bpd Dalam Perencanaan Pembangunan Desa | Malming Desa 06 Feb 2021
 
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan DesaPengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
 

Similaire à Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx

Tahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirianTahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirian
wedi2
 
Kebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipitKebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipit
yuniarkowahyu
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
octa63
 
www.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.ppt
www.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.pptwww.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.ppt
www.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.ppt
SundanaRahman1
 

Similaire à Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx (20)

PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptxPKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
PKPM Bumdes Takengon (YUTI) .pptx
 
MBBM Bumdes UMKM Bangka (YUTI) .pptx
MBBM Bumdes UMKM Bangka (YUTI) .pptxMBBM Bumdes UMKM Bangka (YUTI) .pptx
MBBM Bumdes UMKM Bangka (YUTI) .pptx
 
PKPM Plgkaraya - Bumdes Koperasi (YUTI) .pptx
PKPM Plgkaraya - Bumdes Koperasi  (YUTI) .pptxPKPM Plgkaraya - Bumdes Koperasi  (YUTI) .pptx
PKPM Plgkaraya - Bumdes Koperasi (YUTI) .pptx
 
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadiKonsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
Konsep, organisasi, dan pengembangan bumg sumadi
 
BUMDES.pptx
BUMDES.pptxBUMDES.pptx
BUMDES.pptx
 
PKPM Bumdes Biereun (YUTI) .pptx
PKPM Bumdes Biereun (YUTI) .pptxPKPM Bumdes Biereun (YUTI) .pptx
PKPM Bumdes Biereun (YUTI) .pptx
 
Konperensi pers lembaga keuangan desa Konferensi Pers 21 Oktober 2020
Konperensi pers lembaga keuangan desa  Konferensi Pers 21 Oktober 2020Konperensi pers lembaga keuangan desa  Konferensi Pers 21 Oktober 2020
Konperensi pers lembaga keuangan desa Konferensi Pers 21 Oktober 2020
 
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESAPENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
PENGUATAN DAN REGULASI BARU BUMDESA
 
Penguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdesPenguatan kelembagaan bumdes
Penguatan kelembagaan bumdes
 
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmikoIsu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
Isu isu strategis dalam uu desa - budiman sudjatmiko
 
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01 PokokPokok Substansi RUU BUMDes  | KADES Iwan #01
PokokPokok Substansi RUU BUMDes | KADES Iwan #01
 
Tahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirianTahapan dan tata cara pendirian
Tahapan dan tata cara pendirian
 
Kebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipitKebijakan bum des bu pipit
Kebijakan bum des bu pipit
 
Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes   Tata kelola dan administrasi Bumdes
Tata kelola dan administrasi Bumdes
 
22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi22. bumdes dalam alur regulasi
22. bumdes dalam alur regulasi
 
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptxdraft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
draft materi kewirausahaan dan BUMDes.pptx
 
SKRIPSI.pptx
SKRIPSI.pptxSKRIPSI.pptx
SKRIPSI.pptx
 
Peran bumdes
Peran bumdesPeran bumdes
Peran bumdes
 
Manajemen BumdeS.ppt
Manajemen BumdeS.pptManajemen BumdeS.ppt
Manajemen BumdeS.ppt
 
www.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.ppt
www.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.pptwww.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.ppt
www.format-administrasi-desa.blogspot.com - 1. MANAJEMEN BUMDES.ppt
 

Plus de Syahyuti Si-Buyuang

Plus de Syahyuti Si-Buyuang (20)

My lukisan.pptx ballpoint, cat akrilik, cat air
My lukisan.pptx ballpoint, cat akrilik, cat airMy lukisan.pptx ballpoint, cat akrilik, cat air
My lukisan.pptx ballpoint, cat akrilik, cat air
 
Lukisan-lukisan AYAH.pptx cat air cat minyak pensil ballpoint
Lukisan-lukisan AYAH.pptx cat air cat minyak pensil ballpointLukisan-lukisan AYAH.pptx cat air cat minyak pensil ballpoint
Lukisan-lukisan AYAH.pptx cat air cat minyak pensil ballpoint
 
Buku 7 - Tangan2 dicium RASUL (yuti).pdf Pada intinya, buku ini saya tulis un...
Buku 7 - Tangan2 dicium RASUL (yuti).pdf Pada intinya, buku ini saya tulis un...Buku 7 - Tangan2 dicium RASUL (yuti).pdf Pada intinya, buku ini saya tulis un...
Buku 7 - Tangan2 dicium RASUL (yuti).pdf Pada intinya, buku ini saya tulis un...
 
Buku 6 - disertasi Syahyuti Final (yuti).pdf UNIVERSITAS INDONESIA PENGORGANI...
Buku 6 - disertasi Syahyuti Final (yuti).pdf UNIVERSITAS INDONESIA PENGORGANI...Buku 6 - disertasi Syahyuti Final (yuti).pdf UNIVERSITAS INDONESIA PENGORGANI...
Buku 6 - disertasi Syahyuti Final (yuti).pdf UNIVERSITAS INDONESIA PENGORGANI...
 
Buku 4 - mau ini apa itu (yuti).pdf BUKU: Mau INI apa ITU? “Komparasi Konsep,...
Buku 4 - mau ini apa itu (yuti).pdf BUKU: Mau INI apa ITU? “Komparasi Konsep,...Buku 4 - mau ini apa itu (yuti).pdf BUKU: Mau INI apa ITU? “Komparasi Konsep,...
Buku 4 - mau ini apa itu (yuti).pdf BUKU: Mau INI apa ITU? “Komparasi Konsep,...
 
Buku 00 - draft BERTANI ISLAMI - (23 April 2020).pdf
Buku 00 - draft BERTANI ISLAMI - (23 April 2020).pdfBuku 00 - draft BERTANI ISLAMI - (23 April 2020).pdf
Buku 00 - draft BERTANI ISLAMI - (23 April 2020).pdf
 
GOOD JOURNAL guideline panduan penulisan proposal dan jurnal .pptx
GOOD JOURNAL guideline panduan penulisan proposal dan jurnal .pptxGOOD JOURNAL guideline panduan penulisan proposal dan jurnal .pptx
GOOD JOURNAL guideline panduan penulisan proposal dan jurnal .pptx
 
Rancangan korporasi petani Sulut - 29 Sept 2023 (yuti).pptx
Rancangan korporasi petani Sulut - 29 Sept 2023 (yuti).pptxRancangan korporasi petani Sulut - 29 Sept 2023 (yuti).pptx
Rancangan korporasi petani Sulut - 29 Sept 2023 (yuti).pptx
 
KPPN - penyuluhan ke depan - 20 Okt 2023 (yuti) .pptx
KPPN - penyuluhan ke depan - 20 Okt 2023 (yuti) .pptxKPPN - penyuluhan ke depan - 20 Okt 2023 (yuti) .pptx
KPPN - penyuluhan ke depan - 20 Okt 2023 (yuti) .pptx
 
Pendampingan untuk petani (yuti) 25 Okt 2023.pptx
Pendampingan untuk petani (yuti) 25 Okt 2023.pptxPendampingan untuk petani (yuti) 25 Okt 2023.pptx
Pendampingan untuk petani (yuti) 25 Okt 2023.pptx
 
RCS8 - aktor sawit nasional YUTI .pptx
RCS8 - aktor sawit nasional YUTI .pptxRCS8 - aktor sawit nasional YUTI .pptx
RCS8 - aktor sawit nasional YUTI .pptx
 
Family farming KNPK - 17 Mei 2023 (yuti).ppt
Family farming KNPK - 17 Mei 2023 (yuti).pptFamily farming KNPK - 17 Mei 2023 (yuti).ppt
Family farming KNPK - 17 Mei 2023 (yuti).ppt
 
Point-point POLICY BRIEF (yuti).pptx
Point-point POLICY BRIEF (yuti).pptxPoint-point POLICY BRIEF (yuti).pptx
Point-point POLICY BRIEF (yuti).pptx
 
Buku Pertanian Dunia 2020 (Syahyuti dkk IPB Press 2021)
Buku Pertanian Dunia 2020 (Syahyuti dkk IPB Press 2021)Buku Pertanian Dunia 2020 (Syahyuti dkk IPB Press 2021)
Buku Pertanian Dunia 2020 (Syahyuti dkk IPB Press 2021)
 
Kuliah DASNYUL 15 - 28 Nov 2022 (yuti).pptx
Kuliah DASNYUL 15 - 28 Nov 2022 (yuti).pptxKuliah DASNYUL 15 - 28 Nov 2022 (yuti).pptx
Kuliah DASNYUL 15 - 28 Nov 2022 (yuti).pptx
 
Kuliah DASNYUL 14 - 21 Nov 2022 (yuti).pptx
Kuliah DASNYUL 14 - 21 Nov 2022 (yuti).pptxKuliah DASNYUL 14 - 21 Nov 2022 (yuti).pptx
Kuliah DASNYUL 14 - 21 Nov 2022 (yuti).pptx
 
Kuliah DASNYUL 13 - 14 Nov 2022 (yuti).pptx
Kuliah DASNYUL 13 - 14 Nov 2022 (yuti).pptxKuliah DASNYUL 13 - 14 Nov 2022 (yuti).pptx
Kuliah DASNYUL 13 - 14 Nov 2022 (yuti).pptx
 
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptxKuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
Kuliah DASNYUL 3 - 5 Sept (YUTI).pptx
 
Aktor dan struktur di sawit (yuti).pptx
Aktor dan struktur di sawit (yuti).pptxAktor dan struktur di sawit (yuti).pptx
Aktor dan struktur di sawit (yuti).pptx
 
Kelembagaan agribisnis SERAT (yuti).pptx
Kelembagaan agribisnis SERAT (yuti).pptxKelembagaan agribisnis SERAT (yuti).pptx
Kelembagaan agribisnis SERAT (yuti).pptx
 

Dernier

Analisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksi
Analisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksiAnalisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksi
Analisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksi
MemenAzmi1
 

Dernier (12)

Soal Campuran Asam Basa Kimia kelas XI.pdf
Soal Campuran Asam Basa Kimia kelas XI.pdfSoal Campuran Asam Basa Kimia kelas XI.pdf
Soal Campuran Asam Basa Kimia kelas XI.pdf
 
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non BankRuang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
Ruang Lingkup Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
 
MATERI IPA KELAS 9 SMP: BIOTEKNOLOGI ppt
MATERI IPA KELAS 9 SMP: BIOTEKNOLOGI pptMATERI IPA KELAS 9 SMP: BIOTEKNOLOGI ppt
MATERI IPA KELAS 9 SMP: BIOTEKNOLOGI ppt
 
tranformasi energi atau perubahan energi
tranformasi energi atau perubahan energitranformasi energi atau perubahan energi
tranformasi energi atau perubahan energi
 
Analisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksi
Analisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksiAnalisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksi
Analisis varinasi (anova) dua arah dengan interaksi
 
Uji hipotesis, prosedur hipotesis, dan analisis data
Uji hipotesis, prosedur hipotesis, dan analisis dataUji hipotesis, prosedur hipotesis, dan analisis data
Uji hipotesis, prosedur hipotesis, dan analisis data
 
bagian 2 pengujian hipotesis deskriptif 1 sampel
bagian 2 pengujian hipotesis deskriptif 1 sampelbagian 2 pengujian hipotesis deskriptif 1 sampel
bagian 2 pengujian hipotesis deskriptif 1 sampel
 
Materi Kelas 8 - Unsur, Senyawa dan Campuran.pptx
Materi Kelas 8 - Unsur, Senyawa dan Campuran.pptxMateri Kelas 8 - Unsur, Senyawa dan Campuran.pptx
Materi Kelas 8 - Unsur, Senyawa dan Campuran.pptx
 
Lampiran 4 _ Lembar Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi DIri_Titin Solikhah...
Lampiran 4 _ Lembar Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi DIri_Titin Solikhah...Lampiran 4 _ Lembar Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi DIri_Titin Solikhah...
Lampiran 4 _ Lembar Kerja Rencana Pengembangan Kompetensi DIri_Titin Solikhah...
 
Dana Setiawan (Paparan terkait Konstruksi Jalan )
Dana Setiawan   (Paparan terkait Konstruksi Jalan )Dana Setiawan   (Paparan terkait Konstruksi Jalan )
Dana Setiawan (Paparan terkait Konstruksi Jalan )
 
PPT KLONING (Domba Dolly), perkembangan kloning hewan, mekanisme kloning hewa...
PPT KLONING (Domba Dolly), perkembangan kloning hewan, mekanisme kloning hewa...PPT KLONING (Domba Dolly), perkembangan kloning hewan, mekanisme kloning hewa...
PPT KLONING (Domba Dolly), perkembangan kloning hewan, mekanisme kloning hewa...
 
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi OSNK 2024
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi OSNK 2024Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi OSNK 2024
Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi OSNK 2024
 

Bumdes - Tasikmalaya 29 Nov 2022 (yuti) - file 01.pptx

  • 1. Manajemen BUM Desa DR Syahyuti (Peneliti pada Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan) BERBAKTI UNTUK NEGERI - BRIN 2022 Pelatihan Manajemen Bumdes, Tasikmalaya – 29 November 2022 1
  • 2. Tujuan pendirian BUM Desa: 1. Meningkatkan perekonomian desa 2. Meningkatkan pendapatan asli desa 3. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat 4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. 2
  • 3. Usaha yang dapat dijalankan melaui BUM Desa: PRODUKSI: • Home industri • Kerajinan rakyat • Pertanian • Perikanan • Peternakan • Agroindustri • dll PERDAGANGAN: • Pasar desa • Simpan pinjam • Waserda JASA: • Simpan pinjam • Transportasi • Obyek wisata desa • Pembayaran air dan listrik • Sumber air, listrik desa • Penyaluran SEMBAKO 3
  • 4. Prinsip umum pengelolaan BUM Desa: • Kooperatif = mampu melakukan kerjasama dengan baik • Partisipatif = bersedia secara sukarela mendukung dan berkontribusi • Emansipatif = tanpa memandang golongan, suku, dan agama • Transparansi = diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka • Akuntable = dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif • Sustainable = berkelanjutan • Mekanisme member-base = koperasi (one man one vote) • Self help organization = mandiri • Profesional = tanggung jawab, integritas, efisien, menguntungkan, dll 4
  • 6. Dasar hukum BUM Desa: • UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah • UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2005 Tentang Desa • UU 6 tahun 2014 tentang Desa • Pasal 1 UU Desa: “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa” 6
  • 7. BAB X. Badan Usaha Milik Desa Pasal 87 (1): • Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa • BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 88 (1): • Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa • Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa Pasal 89, hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk: • pengembangan usaha • Pembangunan desa • pemberdayaan masyarakat desa • pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah • bantuan sosial • kegiatan dana bergulir Pasal 90, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan: a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Bagian penjelasan: • Sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh Desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, ….. 7
  • 8. Penjelasan Pasal 87 Ayat (1): • BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa • BUM Desa tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. • BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa …. • BUM Desa dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya • BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam • BUM Desa berorientasi pada keuntungan keuangan, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa • BUM Desa mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi • Sangat dimungkinkan BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 8
  • 9. Tujuh ciri BUM Desa: 9 1. BUM Desa dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama 2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil) 3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom) 4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar 5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (village policy) 6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes 7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)
  • 10. Badan hukum BUM Desa: • BUM Desa merupakan salah satu entitas Berbadan Hukum sesuai amanah dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. • Penjelasan tentang Badan Hukum = PP No 11 Tahun 2021 Tentang BUM Desa • Permendes No 3 tahun 2021 Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Jumlah BUM Desa tahun 2014 = 1.022 unit Tahun 2017 = 18.000 unit Tahun 2022 = sekitar 40.000 unit Per 21 Juli 2022: Jumlah BUM Desa berbadan hukum 7.902 unit, atau 10,55% dari jumlah desa (74.961 unit) (https://bumdes.kemendesa.go.id/) 10
  • 12. Contoh-contoh BUM Desa sukses: • BUMDes Amarta di Pandowoharjo, DIY • Usaha = pengelolaan sampah • Sampah organik difermentasi untuk diolah menjadi kompos dan • Bekerja sama dengan akademisi dari Fakultas Pertanian, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta 12
  • 13. BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok, Jateng • Usaha = jasa pariwisata • Jumlah pengunjung hari biasa = 600 orang, saat liburan 1.500 orang • Omset usaha = Rp 10.36 Milyar • Laba = Rp 6,5Milyar 13
  • 14. BUMDes AMANAH Desa Bukit Gajah di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Riau: • Desa transmigrasi • Mengikuti program Desa Brilian BRI, • Masuk sebagai kategori Desa BRIlian 2021 Batch 1 • Asset usaha = memiliki area kelapa sawit sekitar 100 hektar BUMDes Multianggaluku Mandiri Desa Kalukubula, Sulteng • Modal awal = Rp 35 juta, berasal dari dana desa • Usaha = penyalur Bansos pemerintah (beras, gas elpiji, gula dan bawang merah) • Warung sembako dan warung kopi • Keuntungan usaha = Rp 4 juta per bulan • perbulannya. Namun hal itu tidak menjadi 14