Pengembangan kawasan agribisnis tanaman serat dengan manajemen korporasi petani

1. INOVASI SOSIAL, KELEMBAGAAN, DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PADA AGROINDUSTRI SERAT BAHAN ALAM BERKELANJUTAN
Oleh: SYAHYUTI
(Pusat Riset Koperasi, Korporasi dan Ekonomi Kerakyatan, BRIN)
FGD series “POTENSI PEMANFAATAN BAHAN ALAM DALAM MENDUKUNG SUSTAINABILITY
INDUSTRI PULP DAN KERTAS SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI INDONESIA”
- 29 Juli 2022

2. Materi:
1. Agribisnis tanaman serat sebagai ekonomi kerakyatan
2. Template pengembangan tanaman serat dalam kawasan oleh
korporasi petani (master plan)

3. Satu,
Agribisnis tanaman serat sebagai ekonomi kerakyatan

4. Potensi besar bahan serat alam:
• Tanaman serat alam = kapas, jute, kenaf,
sisal, pisang abaca, rami, eceng gondok,
serat goni, dll
• Iindustri pulp dan kertas diharapkan
dapat menjalankan standar pengelolaan
yang berkelanjutan sebagai bagian yang
tak terpisahkan dari proses produksi
• Potensi pasar untuk bahan security paper
(kertas sekuriti), yaitu kertas khusus yang
dalam proses produksinya ditambahkan
fitur-fitur pengaman untuk menghindari
tindakan pemalsuan
• Tujuan untuk mensubsitusi bahan baku
kertas impor
• Beberapa varietas Abaka yang sesuai
untuk dikembangkan di Indonesa telah
dirilis
• Industri pulp and paper merupakan
industri yang menyumbangkan gas
rumah kaca dalam jumlah yang besar
• Potensi serat untuk tenun, kain batik, dll

5. Potensi bisnis serat pisang abaca:
• Pisang Abaka = tanaman endemik di
Filipina, Ekuador, dan Sulut (Kepulauan
Talaud
• Permintaan dunia terhadap serat pisang
abaka = 600.000 ton pertahun, baru
terpenuhi 15% (dari Filipina 80.000 ton
dan Ekuador 10.000 ton)
• Harga serat kering = Rp 400 ribu per kg
• Tahun 2014 = Kabupaten Talaud
mengembangkan pisang abaka
5.000 ha dengan produktivitas
mencapai 2-4,5 ton per ha.
• Produksi dapat ditingkatkan
menjadi 20.000 ton per tahun
• Tahun 2019 = diekspor ke Inggris
• Tahun 2020 = mulai ke Jepang
• Terkenadala sarana dan
prasarana (Mis. alat pemintalan)

6. Produk turunan serat pisang abaca:
1. Produk pintal = tali, twins, tali kapal, binder dan benang
2. Industry pulp dan kertas = kantong the, kertas saring, kertas stensil,
base tissue, base paper dan bungkus sosis, kertas rokok, kertas uang,
kertas amplop, time cards, boolbinders dan kertas sembayang,
microglass filter udara, x-ray negative, filter oli, vakum filter, dan lensa
optic wiper.
3. Nonwovens = masker dan pakaian modis, popok, kain dan seprei rumah
sakit, fiberscrafst, tas, tempat tidur gantung, alas piring, karpet, dompet,
fishnet dan kese sepatu
4. Handmade paper = kertas lembaran, kertas tulis, macam2 kartu, kap
lampu, bola, dividers, bingkai foto, tas, alas piring dan jam meja.
5. Kantong sak, keranjang dan furniture = wall paper dan wall cover
6. Lain-lain = isolator kabel dan automobile components/composites

7. Potensi bisnis serat alam sebagai Ekonomi Kerakyatan (EK) :
APA sih “EKONOMI
KERAKYATAN”?
• Istilah “ekonomi rakyat” pertama
dirintis Bung Hatta, = menunjuk
kepada sektor kegiatan ekonomi
orang kecil (wong cilik)
• Bung Hatta dalam Daulat Rakyat
(1931) menulis artikel “Ekonomi
Rakyat dalam Bahaya”
• Bung Karno (Agustus 1930) dalam
pembelaan di Landraad Bandung =
“Ekonomi Rakyat oleh sistem monopoli
disempitkan, sama sekali didesak dan
dipadamkan” [
• Tambahan “sektor informal” lalu
dihapus
• Ekonomi rakyat = suatu bentuk ekonomi
yang pelakunya adalah masyarakat
banyak yang dicirikan dengan pemilikan
sumber daya dan keterampilan yang
rendah, namun harus dimanajemen
secara efisien, menguntungkan, dan
berdaya saing.
• Cirinya adalah masyarakat banyak
sebagai pelakunya, bukan sebagai tenaga
kerja, tapi sebagai pemilik, menggunakan
sumber daya ekonomi setempat, dan nilai
tambahnya pun kembali kkepada
masyarakat tersebut.
• Prinsip EK = kemandirian, kemerataan,
dan keswadayaan.
7

8. • Ekonomi Rakyat adalah kancah
kegiatan ekonomi orang
kecil (wong cilik), yang karena
merupakan kegiatan keluarga,
tidak merupakan usaha formal
berbadan hukum, tidak secara
resmi diakui sebagai sektor
ekonomi yang berperanan penting
dalam perekonomian nasional.
• Dalam literatur ekonomi
pembangunan ia disebut sektor
informal, “underground economy”,
atau “ekstralegal sector”.
• Pada awalnya istilah “ekonomi
rakyat” sudah lama muncul,
namun karena dianggap
berkonotasi komunis diganti
menjadi “ekonomi kerakyatan”.
• Istilah “ekonomi kerakyatan”
secara resmi dicantumkan dalam
Ketetapan MPR yaitu Tap Ekonomi
Kerakyatan No. XVI tahun 1998.
• Istilah ini semakin mantap dengan
masuk pada berbagai produk
hukum dan kebijakan, misalnya
dalam UU No. 25/2000 tentang
Propenas
8
“Ekonomi Kerakyatan” =

9. “Ekonomi Kerakyatan” =
• Mubyarto = memilih istilah “ekonomi rakyat”
karena dirasa lebih jelas dan tak akan
membingungkan.
• Istilah “EK” lalu bertransformasi menjadi “UKM”
(Usaha Kecil dan Menengah) (Small and Medium
Enterprises / SME).
• Pada prinsipnya, “EK” = sistem ekonomi yang
demokratis yang melibatkan seluruh kekuatan
ekonomi rakyat.
• “EK” menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang
menekankan pada sifat demokratis sistem ekonomi
Indonesia.
• Dimana produksi tidak hanya dikerjakan oleh
sebagian warga tetapi oleh semua warga
masyarakat, dan hasilnya dibagikan kepada semua
anggota masyarakat secara adil dan merata
(penjelasan pasal 33 UUD 194).
•
• Artinya, ekonomi kerakyatan” memegang kunci kemajuan
ekonomi nasional di masa depan, dan sistem “ekonomi
Pancasila” merupakan “aturan main etik” bagi semua
perilaku ekonomi di semua bidang kegiatan ekonomi
(Mubyarto, 2002)
• Cara memberdayakan “EK” = hapuskan sistem
monopoli, pemihakan pemerintah kepada petani
dan pelaku ekonomi lemah lain.
• Tekanan dalam “EK” adalah pada kegiatan
produksi, bukan konsumsi. Maka, buruh pabrik
tidak masuk dalam profesi atau kegiatan ekonomi
rakyat, karena buruh adalah bagian dari unit
produksi perusahaan.
• Kegiatan ekonomi rakyat belum bisa disebut sebagai
sebagai ”usaha” atau ”perusahaan” (firm)
• EK = relatif sejalan dengan konsep dan gerakan
Family Farming (pertanian keluarga), Fair Trade
(perdagangan adil
9

10. Ceklist indikator “ekonomi kerakayatan” :
INDIKATOR Yes / No
1. Menggunakan sumber daya sendiri (domestik) –
lahan
???
2. Melibatkan sebagian besar rakyat ???
3. Petani sebagai pemilik usaha, bukan buruh ???
4 Nilai tambahnya dikembalikan kepada rakyat
secara adil dan merata
???
5. Dijalankan secara demokratis ???
10

11. DUA,
Template pengembangan tanaman serat alam
dalam kawasan oleh korporasi petani

12. Korporasi petani menurut Pa Presiden :
12
• Presiden Jokowi (2017):
• “Tidak bisa lagi kita biarkan petani berjalan
sendiri-sendiri. Tidak Bisa! .... Petani harus
diorganisir. ..... Kenapa korporasi bisa menjual
dengan harga murah. Karena mereka
memproduksi dalam jumlah besar”.
• Presiden Jokowi (pembukaan Asian Agriculture and
Food Forum / ASAFF 28 Juni 2018):
• “Saya selalu menyampaikan, marilah yang
namanya petani, jangan sampai jalan sendiri-
sendiri. Buatlah kelompok tani, gabungan
kelompok tani. ...... Tapi itu pun belum cukup.
Untuk menjadi kekuatan besar, buatlah
kelompok lebih besar lagi. Kelompok besar
gabungan kelompok tani seperti itu sering saya
sampaikan, namanya korporasi petani. Harus
ada korporasi petani dalam jumlah besar. Kalau
swasta bisa, saya meyakini petani juga bisa".
• Permentan No.
18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang
Pedoman Pengembangan Kawasan
Pertanian Berbasis Korporasi Petani:
• Korporasi Petani adalah “Kelembagaan Ekonomi
Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau
badan hukum lain dengan sebagian besar
kepemilikan modal dimiliki oleh petani”.
• Kata kunci KORPORASI = business,
company, firm, enterprise, organization,
establishment, corporate body,
perusahaan yang besar, memiliki banyak
anak perusahaan, sudah berdiri lama,
terbukti tangguh, sukses memberikan
keuntungan yang besar.

13. 13

14. Apa sih korporasi
petani?
14

15. KORPORASI PETANI = koperasi + kelompok tani + Gapoktan + petani
15
Koperasi
simpan
pinjam

16. Apa “PARADIGMA” baru yang dibawa KORPORASI PETANI ?
1. Era bantuan (charity) berubah menjadi era bisnis (pinjaman, jasa
komersial, dll)
2. Relasi horizontal dan vertikal berbasiskan relasi pasar (biaya,
pendapatan, margin, keuntungan, efisiensi, dll)
3. Skala pengorganisasian bisnis petani berubah dair level dusun
(KT) dan desa (Gapoktan) ke kecamatan
4. Agribisnis dan korporasi petani menjadi program nasional,
tanggung jawab semua pihak (Kementan dan Non Kementan)
16

17. CONTOH RANCANGAN KORPORASI PETANI (DI KEC. JAYAKERTA, KAB KARAWANG)
17
Koperasi #1:
Sri Jaya
Permata
Koperasi
#2: Sri
Asih
Mandiri
Koperasi #3:
Sri Nyi
Pohaci
Koperasi #4:
Berkah
Tani Jaya
Koperasi #5:
Medang
Asih Tani
Mandiri
Bisnis 1: Produksi
benih unggul
berlabel
Bisnis 10: Produksi
dan pemasaran
hortikultura
Bisnis 7: Pengolahan
hasil itik
Bisnis 8: budidaya
itik intensif
Bisnis 9: produksi
Pakan dan DOD itik
Bisnis 6: produksi
Beras Premium
(RMU)
Bisnisn 5: Pelayanan
Simpan pinjam
Bisnis 4: penyaluran
pupuk bersubsidi
Bisnis 3:
pengelolaan Irigasi
Bisnis 2: Jasa
Alsintan

18. Format koperasi:
18
1. Sepuluh bisnis dijalankan oleh 5
unit koperasi primer yang sejajar
kedudukannya, hanya berbeda
pada core bisnis
2. Setiap koperasi beroperasi seluas
kecamatan Jayakerta. Semua
petani sekecamatan boleh
menjadi anggota koperasi
tersebut.
3. Setiap petani dapat mendaftar
menjadi anggota pada lebih dari
1 koperasi, bahkan kelima
koperasi sekaligus.
4. Kelompok tani dan Gapoktan
tidak dihapus, karena menjadi
mitra koperasi, yang
berhubungan dengan prinsip
bisnis. Misal: kelompok tani akan
mendapat fee jika membantu
koperasi dalam membeli (off
taker) gabah dari petani
5. Lima koperasi sekunder nanti
akan dipayungi oleh satu koperasi
SEKUNDER, minimal setelah 3
tahun = tahun 2023.
6. Koperasi sekunder = holding
company = KORPORASI

19. Major project Bapenas:
19
PENDEKATAN:
1. Penerapan Good Agricultural Practices dan
Pertanial Digital / Agro Maritim 4.0
2. Perkuatan kelembagaan petani
3. Investasi, pembiayaan, asuransi sektor
pertanian dan perikanan
4. Kemitraan KUKM dan wirausaha pertanian
dan perikanan
5. Fasilitasi pemasaran
JUMLAH LOKASI:
1.Tahun 2020 = 3 unit
2.Tahun 2021 = 33 unit
3.Tahun 2022 = 65 unit
4.Tahun 2023 -2014 = pengembangan
dan pemantapan 65 unit

20. 1.000 unit inisiasi korporasi oleh BUMN (PT
MBN):
20

21. LANGKAH-LANGKAH RANCANG BANGUN KELEMBAGAAN AGRIBISNIS:
(3) Who
Siapa yang akan melakukan?
(2) How
Bagaimana akan dilakukan?
(1) What
Apa yang mau dilakukan ?
21
Pertimbangan:
1. Teknis (technically viable)
2. Finansial (economically visible)
3. Manajemen - sendiri, relasi
individual, relasi kolektif
(manageable / capable)
1. Pemenuhan benih
2. Pemenuhan pupuk
3. Pemenuhan irigasi,
4. Pemenuhan Alsintan
5. ….
6. Penjualan hasil
1. Oleh individu / perorangan
2. Kelompok non formal
3. Kelompok formal (individual org,
secondary org, tertiarry org)

22. MASTER PLAN KORPORASI PETANI:
pengembangan agribisnis tanaman serat pada kawasan oleh korporasi petani:
22
1. Technology/Technical plan
2. Bussines plan
3. Institutional plan
4. Site plan
5. Action plan

23. (1). TECHNOLOGY/TECHNICAL PLAN
23
Kegiatan bisnis Kondisi eksisting Introduksi
ON FARM:
1. Varietas tanaman ………….. …………..
2. Jarak tanam ………….. …………..
4. Pemupukan (jenis dan
dosis)
………….. …………..
5. Pemeliharaan ………….. …………..
6. Panen dan pasca panen ………….. …………..
PENGOLAHAN:
1. Pengeringan ………….. …………..
2. Pengolahan ……….. ………….. …………..
3. ……………. ………….. …………..
4. …………….. ………….. …………..

24. (2). BUSSINESS PLAN
24
KEGIATAN BISNIS KONDISI EKSISTING RANCANGAN KE DEPAN
ON FARM:
1. Varietas tanaman ………….. …………..
2. Jarak tanam ………….. …………..
4. Pemupukan (jenis dan dosis) ………….. …………..
5. Pemeliharaan ………….. …………..
6. Panen dan pasca panen ………….. …………..
PENGOLAHAN:
1. Pengeringan ………….. …………..
2. Pengolahan ……….. ………….. …………..
3. ……………. ………….. …………..
4. …………….. ………….. …………..

25. KELEMBAGAAN INDIVIDU KOPERASI A KOPERASI B KOPERASI C KEL TANI GAPOKTAN
/ UPJA
PPL/DINAS
PERTANIAN
1. Penyediaan bibit Produksi dan
penjualan bibit
Pembelian bibit
sec kolektif
Produksi calon
bibit
2. Penyediaan pupuk
dan obat2 an
Kios pupuk (lini
IV)
Distribusi
pupuk ke
petani
3. Penyediaan modal Sebagian
petani sec
mandiri
Usaha simpan
pinjam
4. Penyediaan Alsintan Usaha jasa Alsintan
pra tanam, kerjasama
dengan UPJA
UPJA
kerjasama
dengan Kop
A
5. Penyediaan TK
onfarm
Secara
mandiri
Kerja kolektif
(arisan kerja)
6. Pengolahan hasil
panen
Pembelian hasil panen
7. Pengolahan Pengolahan
secara kolektif
8. Pemasaran Penjualan
kolektif
9. Penyediaan
informasi pasar
Mandiri,
media massa
Penyuluhan oleh
PPL
Penyuluhan
oleh PPL
PPL di BPP
25
(3). INSTITUTIONAL PLAN (siapa melakukan apa)

26. Kelembagaan Individu Koperasi A Koperasi B Koperasi C Kel Tani Gapoktan /
UPJA
PPL/Dinas
Pertanian
1. Penyediaan bibit Produksi dan penjualan
benih kakao Desa ……….
Pembelian bibit
sapi anakan sec
kolektif
Produksi calon benih
kakao Desa ……….
2. Penyediaan pupuk
dan obat2 an
Kios pupuk (lini IV)
Desa ……….
Distribusi pupuk
ke petani Desa
………., ……….,
………….
3. Penyediaan modal Sebagian petani
sec mandiri
Usaha simpan pinjam
Desa ……….
4. Penyediaan Alsintan Usaha jasa Alsintan pra
tanam, kerjasama dengan
UPJA Desa ……….
UPJA kerjasama
dengan Kop A
tiap desa
5. Penyediaan TK
onfarm
Secara mandiri Kerja kolektif (arisan
kerja)
6. Pengolahan hasil
panen
Pembelian kakao hasil
fermentasi
Fermentasi sec kolektif
di KT
7. Pengolahan Penjualan bubuk kakao Kolektif
8. Pemasaran Kolektif
9. Penyediaan
informasi pasar
Mandiri, media
massa
Penyuluhan oleh PPL
di Posluhdes
Penyuluhan oleh
PPL
PPL di BPP
26
(4). SITE PLAN (tata letak)

27. 27
I.
Persiapan
II.
Konsolidasi
III.
Perancangan
korporasi
IV. Penyusunan
model
bisnis
VI. Pemandirian
bisnis
V. Penguatan
binsis
.5. ACTION PLAN

28. 28
Kegiatan Materi Pendampingan bisnis Materi Pendampingan keorganisasian
Tahap PENUMBUHAN:
1. Persiapan Identifikasi potensi dan masalah agribisnis Identifikasi dan mapping SDM dan
stakeholders
2. Konsolidasi petani dan usahatani Konsolidasi usahatani (waktu tanam,
varietas, teknologi on farm, dll)
Konsolidasi petani
3. Perancangan korporasi Merancang struktur usaha Merancang badan usaha dan struktur
korporasi (jumlah koperasi, bidang usaha tiap
koperasi, dll)
4. Penyusunan model bisnis Menyusun bisnis plan tiap koperasi Menyusun dukungan administrasi dan
manajemen usaha
5. Pembentukan kelembagaan usaha Memulai usaha (secara terbatas) Penetapan jenis badan usaha (koperasi atau
perusahaan)
Tahap PENGEMBANGAN:
6. Penguatan bisnis Optimalisasi sumber pembiayaan berupa
diversifikasi usaha dan promosi usaha
Penguatan manajemen internal setiap
koperasi dengan KT dan gapoktan
7. Pemandirian korporasi Penguatan manajemen bisnis Penguatan manajemen internal dan ekternal
.5. ACTION PLAN

29. 29
Bahan-bahan tentang KORPORASI Petani di blog ini:
https://syahyutikorporasi.blogspot.com/