Update perkembangan Program TORA. Janji membagikan 9 juta ha tanah ke petani, sudah sampai dimana? Bagaimana kesiapan Kementan dll?

1. PEMANFAATAN TANAH
OBJEK REFORMA AGRARIA (TORA)
untuk
Perluasan Lahan Pertanian dan Kesejahteraan
Petani
Oleh: SYAHYUTI
Kementerian Pertanian, Jakarta 13 Desember 2017

2. Materi:
4. Program TORA
5. Upaya mengoptimalkan TORA
untuk perluasan lahan dan kesejahteraan petani
2. Kebutuhan lahan untuk
pembangunan pertanian
3. Kondisi dan ketersediaan
lahan di Indonesia
1. Konsep reforma agraria

3. Satu,
Apa sih reforma agraria ?

4.  Pasal 1 2 UU No. 5 tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria:
Agraria adalah “Seluruh bumi, air, dan ruang
angkasa, termasuk kekayaan alam yang
terkandung didalamnya....”.
 Tap MPR No. IX tahun 2001 pasal 2:
 “Pembaruan agraria mencakup suatu
proses yang berkesinambungan
berkenaan dengan penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan sumber daya agraria,
dilaksanakan dalam rangka tercapainya
kepastian dan perlindungan hukum serta
keadilan dan kemakmuran bagi seluruh
rakyat Indonesia”.
4
Ada 2 aspek pembaruan
agraria, yakni:
1. Aspek penguasaan
dan pemilikan (=
landreform)
2. Aspek penggunaan
dan pemanfaatan
(=non landreform)
Reforma agraria =
aspek landreform +
aspek non-landreform

5. ASPEK LANDREFORM ASPEK NON-LANDREFORM
Objeknya Penataan ulang penguasaan dan
pemilikan tanah dan sumber daya agraria
lain
Perihal penggunaan dan pemanfatan tanah
dan sumber daya agraria lain.
Yang diatur Siapa menguasai tanah, apakah individu,
badan usaha, atau negara. Apakah
berupa hak milik, hak guna usaha, sewa,
bagi hasil, atau pinjam.
Apakah sebidang tanah tertentu lebih cocok
untuk ditanami padi, sawit, atau bikin pabrik.
Faktor-faktor
pembentuknya
Faktor tatanan hukum (negara dan adat),
tekanan demografis, kondisi ekonomi
(misal lapangan kerja non-pertanian),
dan lain-lain.
faktor geografi, topografi, kesuburan tanah,
infrastruktur yang ada, kondisi ekonomi
lokal-global, tekanan demografis,
ketersediaan teknologi, ketersediaan kredit,
keuntungan usaha pertanian, dan lain-lain
Masalah yang
dihadapi
Konflik penguasaan dan pemilikan
secara vertikal dan horizontal,
inkosistensi hukum, ketimpangan
penguasaan dan pemilikan, penguasaan
petani yang sempit, ketidaklengkapan
Degradasi tanah, konflik penggunaan dan
pemanfaatan secara vertikal dan horizontal,
tanah sbg komoditas pasar, maraknya jual-
beli tanah.
5

6. ASPEK LANDREFORM ASPEK NON-LANDREFORM
Aktifitas RA yang
relevan
Penetapan objek tanah landreform,
penetapan petani penerima,
penetapan harga tanah dan cara
pembayaran, pendistribusian tanah
kepada penerima, perbaikan
penguasaan (misal perbaikan
sistem penyakapan), dan penertiban
tanah guntay (absentee)
Berbagai bentuk pengelolaan dan
pengusahaan tanah, penyediaan
infrastruktur pendukung, peningkatan
produktifitas tanah, perbaikan sistem
pajak tanah, pemberian kredit usahatani,
penyuluhan dan penelitian, penyediaan
pasar pertanian, serta pengembangan
organisasi petani. (= Tupoksi Kementan,
dan kementerian teknis lain)
Kelompok studi Land tenure. Yakni hak atas tanah
atau penguasaan tanah, atau tepatnya
tentang status hukum dari
penguasaan tanah (hak milik, gadai,
bagi hasil, sewa menyewa, dan juga
kedudukan buruh tani).
Land tenancy. Lebih kepada pendekatan
ekonomi, yaitu menyangkut tentang
penggarapan tanah dan seterusnya.
Kementerian terkait Kemen LHK, BPN Kementan, Kemen PUPR, Kemen LHK, dll
6

7. Swasembada pangan vs kesejahteraan petani:
Mencapai swasembada Mencapai kesejahteraan petani
Unit perhatian nasional Rumah tangga petani
Pencapaian Swasembada bisa dicapai
tanpa kesejahteraan petani,
asalkan total pertanaman
nasional cukup
Sejahtera bisa dicapai tanpa
swasembada, bila lahan per rumah
tangga cukup (mis 2 ha/RT)
Yang dibutuhkan Perluasan lahan (terutama
kedelai), lahan yang cukup
secara nasional,
ketersediaan teknologi, dan
dukungan untuk adopsi
teknologi.
Lahan yang cukup per RT, pola bagi
hasil yang adil, bantuan untuk
menekan biaya usahatani, harga jual
komoditas yang menarik
Bentuk dukungan Teknologi tinggi (benih
unggul, pupuk cukup, dst)
Lahan yang cukup per RT, dan teknologi
Pendekatan yg
bisa diaplikasikan
Farmer field school (FFS) Farmer Bussiness School (FBS)7

8. Kuadran II
- Reforma agraria tanpa pembangunan
pertanian (= landreform tanpa aspek
non landreform)
- Lahan cukup per petani, secara
nasional kurang
- Bagi hasil menguntungkan penyakap
Kuadran IV
- Pembangunan pertanian dengan
landreform (lahan minimal 2 ha/RT
petani)
- Dukungan input cukup. Prasarana
baik, dan harga menarik
- Bagi hasil menguntungkan penyakap
Kuadran I
- Pembangunan pertanian lemah,
tanpa landrefrom
- Ketersediaan input dan prasarana
lemah
- Harga kurang menarik
- Bagi hasil merugikan penyakap
Kuadran III
- Pembangunan pertanian tanpa
landreform
- Lahan sec nasional cukup, namun
hanya 0,2 ha/RT
- Dukungan input, prasarana, dan
insentif harga
- Bagi hasil merugikan penyakap
Petani
sejahtera
Petani
tidak
sejahtera
Tidak
swasembada swasembada8

10. Gejala
“Delandreformisasi”:
 Program landreform sudah diwacanakan sejak
1960-an, namun efektif nya rendah
 Pada waktu yang bersamaan, berlangsung proses
sebaliknya, berupa ”delandreformisasi”
 Delandreformisasi = suatu kondisi yang bergerak ke
arah yang berlawanan dari upaya-upaya
landreformisasi, berlawanan dengan tujuan ideal
reforma agraria.
10

11. Landreform Delandreformisasi
Proses panataan penguasaan dan pendistribusian lahan
kepada petani sehingga setiap petani memperoleh lahan
yang cukup untuk diusahakan dan mampu
mensejahterakan keluarganya.
Gejala yang berlawanan dengan ide landreform.
Lahan petani yang semula cukup menjadi terus
berkurang karena dijual, karena dibagi-bagi, atau
karena dialihfungsikan.
Landreform memimpikan petani memiliki akses pada
lahan yang mudah, menguasai lahan yang cukup untuk
keluarganya untuk mencapai kesejahteraan, dan
penataan ruang sedemikian sehingga kegiatan pertanian
mendapat dukungan secara skala ekonomi, infrastruktur,
dan kewilyahan.
Petani semakin terpisah dari lahan. Hanya
menguasai lahan yang semakin sempit, sehingga
tidak cukup untuk menafkahi keluarganya.
Bentuknya = pendaftaran tanah, ganti rugi lahan,
pendistibusian, pendaftaran calon penerima tanah, dan
lain-lain.
Bentuknya = penjualan lahan oleh petani,
fragmentasi lahan sehingga menjadi tidak
ekonomis, dan konversi lahan yang sulit
dikendalikan.
Terbatas pada ide, dibicarakan tiap hari Adalah fakta riel. Terjadi setiap hari, makin hari
makin cepat, makin luas, makin menguat.
Diwacanakan, dibuka secara luas, dan bahkan dijadikan
”jualan politik” para kontestan calon legislatif dan
eksekutif.
Tersembunyi, tidak diperhatikan, tidak disadari
oleh siapapun. Saya berani katakan, Saya adalah
orang pertama yang menulis hal ini, dan pertama11

12. Landreform Delandreformisasi
Skalanya besar, menarik perhatian, dan
diberitakan media massa.
Skalanya kecil-kecil, terjadi di setiap wilayah desa
dan kota. Tidak ada yang merasa sedih, dan tidak
dianggap sebagai sebuah ketidakadilan karena
dijalankan secara sukarela oleh petani, dan legal
pula.
Diskenariokan dan direncanakan oleh
pemerintah dan kalangan cerdik pandai,
meski ga kesampaian.
Sesungguhnya juga tidak diharapkan bahkan oleh
petani sekalipun, namun tetap terjadi karena
tekanan hidup dan bujukan hidup konsumtif.
Dampak tidak berjalannya landreform =
akses petani padal lahan sulit,
penguasaan lahan makin sempit,
pemerintah terpaksa terus memberi
bantuan dan subsidi karena usahatani
per keluarga sempit dan tidak ekonomis,
kemiskinan, dan ketidakadilan.
Dampak delandreformisasi = terkendalanya
pengembangan agribisnis karena skala usaha
semakin tidak efisien, tenaga kerja usia muda
kurang tertarik di pertanian, pelepasan tanah
menyebabkan kemiskinan dan sulit akses ke
perbankan, petani terpaksa harus melakukan
diversifikasi bidang usaha yang serba tanggung,
serta perubahan sosiokultural yakni rusaknya
relasi dan keutuhan dalam keluarga.
12

13. Dua,
Kebutuhan lahan untuk pertanian

14. Kebutuhan lahan untuk pertanian:
Komoditas Kebutuhan (juta
ha)
Ket.
Padi 14,98 Tahun 2025
Jagung 6,21
Kedelai 2,27 Tahun 2018 perlu
1,5 juta ha
Tebu 12,28
Sapi 0,21
TOTAL 32,76

15. ROADMAP CETAK SAWAH BARU Kementan 2016-2019
2. Persyaratan Calon Lokasi Sawah
a. Lahan clear and clean (status jelas & tidak sengketa)
b. Tersedia sumber air dan tenaga kerja (petani)
c. disusun Survei, Investigasi dan Desain (SID)
1. Target 2015-2019: 1,0 Juta Hektar
Lokasi di luar Pulau Jawa
Dikerjakan pola padat karya (melibatkan petani)
Cetak Sawah Baru (ribu hektar)
2016 2017 2018 2019
132
144
362
362
15

16. Tiga,
Kondisi dan ketersediaan lahan di Indonesia

17. Luas lahan Indonesia (dalam ha):
Luas Indonesia: 516.757.300 ha
LAUTAN DARATAN Potensi pertanian
325.748.300 191.009.000 95.810.000 lahan kering 70.590.000
lahan basah 5.230.000
rawa 19.990.000
Dimanfaatkan 61.110.000 Lokasi:
Cadangan 34.700.000 7.450.000 APL
6.790.000 HPK
Sumber: BPS (2013) dll 20.460.000 HP

18. Lahan berdasarkan penguasaan
(%):
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
70%
10%
16%
4%
Lahan berdasarkan penggunaan (%):
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
4%
4.60%
10.30%
66.20%
7.90%
1.40%
5.60%

19. Luas dan jumlah Bidang Tanah Bersertipikat
Per Jenis Hak:
Luas (m2) Jumlah bidang
tanah (unit)
Hak milik 361.320.562.301 22.838.590
Hak guna usaha 336.896.121.067 10.368
Hak guna
bangunan
26.837.692.789 3.227.570
Hak pakai 3.690.708.486 250.411
Hak pengelolaan 761.398.580 3.504
Hak wakaf 35.418.112 36.345
-
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

20. Sumber: Statistik lahan pertanian 2009-2013 (Pusdatin 2014)

21. Lahan sawah:
 Lahan baku sawah
existing = 8,1 juta ha
 Potensi sawah = 8.3 juta
ha (rawa = 2,98 juta ha,
non rawa 5,3 juta ha)
Lahan kering:
 Potensi = 22,4 juta ha
 Lahan kering semusim =
7,1 juta ha
 Lahan kering tahunan =
15,3 juta ha
Lahan gambut:
 Total = 21,5 juta ha
 Non forest = 9,4 juta ha
 Forest = 12,1 juta ha
Lahan rawa:
 Pasang surut = 20,2 juta ha
(yang potensial = 9,5 juta ha)
 Lebak = 13,3 juta ha (yang
sudah diusahakan 0,7 juta ha)
Padang penggembalaan
(existing):
 1973 = 8,8 juta ha
 2003 = 2,4 juta ha

22. Potensi lahan gambut:
-Total = 21 juta
ha
(sebagian
menyebut =
18,3 juta ha).
-Yang bisa
untuk
pertanian = 6
juta ha)
-Dalam hutan =
12 juta ha, di
luar hutan = 9,4
juta ha

23. Indonesia sesungguhnya tidak “kaya”
lahan:
23

24. Empat,
Program TORA

25. 1. Membangun sistem pendaftaran tanah
publikasi positif
2. Reforma Agraria melalui redistribusi
tanah dan bantuan pemberdayaan
masyarakat
3. Pencadangan tanah bagi pembangunan
untuk kepentingan umum
4. Pencapaian proporsi kompetensi SDM
ideal bidang pertanahan untuk
mencapai kebutuhan minimum juru
ukur pertanahan
25
AGENDA 5 :
Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia
Indonesia
“…. Peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan program “Indonesia Kerja” dan “
Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land
reform dan program kepemilikan tanah seluas
9 Juta Hektar; program rumah kampung deret
atau rumah susun murah yang disubsidi serta
jaminan sosial untuk seluruh rakyat di Tahun
2019…”
NAWA CITA
(9 AGENDA PRIORITAS)
ARAH KEBIJAKAN BIDANG PERTANAHAN
(RPJMN 2015-2019)
NAWACITA TERKAIT REFORMA AGRARIA

27. Kesepakatan 3 menteri tentang RA:
18 Desember 2015:
 Mentan menemui Menteri LHK membahas kebutuhan lahan 2 juta ha
 Menteri LHK: “ ...Oke. Tapi, sambil menghitung juga bagaimana
pengelolaan risikonya. Terkait mitigasi perubahan iklimnya, kalau
misalnya 350 ribu ha lahan untuk investasi sapi, berapa CH4 yang
dihasilkan? ...”
 Untuk investasi komoditas jagung, sapi, dan tebu.
 Jagung dengan Perhutani di Jatim dan Jateng, tebu di Lampung dan
Sultra , Sapi di Sultra, Kaltim, dan Kalteng
 Akan dibentuk tim teknis yang beranggotakan Kementan, KLHK,
serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (“Tim Percepatan
Pengadaan Lahan Pertanian”)

28. 20 Desember 2015:
 Tiga menteri sepakat membentuk “Tim Percepatan
Pencadangan Lahan Investasi Industri Gula dan
Sapi”
 Pengadaan lahan seluas 2 juta hektare (ha):
 Tebu =1 juta ha
 Jagung = 600.000 ha
 Pembibitan sapi = 350.000 ha
 Target akhir tahun 2015: rencana kerja tersusun
 Akan menyisir HGU yang tidak sesuai peruntukan

29. 13 Juli 2016:
 Tiga menteri (Pertanian, LHK, dan BPN) dipanggil
Presiden
 Kata Menteri LHK:
 “Membahas masalah pertanian, ketersediaan lahan untuk
kesejahteraan masyarakat di samping untuk mengurangi
impor gula, jagung dan sapi”

30. 24 Januari 2017:
 Tim Percepatan Pencadangan Lahan untuk Investasi Pertanian
(PPLIP).
 Sesuai dengan Peraturan Menteri LHK No P81- 2016 tentang Kerja
Sama Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk
Mendukung Ketahanan Pangan, pasal 5 ayat (2):
 “...pengembangan tanaman pangan dan ternak di wilayah tertentu
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan di Areal Kerja Perum Perhutani
dapat dilakukan dengan skema kerja sama antara KPH atau Perum
Perhutani dengan mitra kerja sama“.
 Pasal 6 ayat (1): mitra kerja sama meliputi BUMN, BUMD, BUMS,
atau koperasi.
 Persetujuan harus dari Menteri LHK
 PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) = di Sampit
 PTPN X, XI, dan PT Wahyu Daya Mandiri = di Jawa Timur

31. 24 Feb 2017:
 Tim Percepatan Pencadangan Lahan untuk Investasi Pertanian
(PPLIP)
 Memberi waktu kepada 11 perusahaan untuk mengajukan
permohonan izin pemanfaatan lahan Perhutani guna kegiatan
investasi pertanian kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(LHK) hingga April 2017.
 Perusahaan melengkapi persyaratan seperti kepastian lahan,
proposal, peta, nota kesepahaman, jaminan 20% (bank garansi), dan
kelayakan usaha.
 Sesuai Permen LHK Nomor P.81/2016 tentang Kerjasama
Penggunaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Mendukung
Ketahanan Pangan.
 Tebu 9 perusahaan, sapi 2 perusahaan, jJagung 0 perusahaan,
karena tidak ada lahan yang sesuai.
 Perhutani menyiapkan lahan seluas 67.000 ha (Jawa Barat-Banten
22.001 ha, Jawa Tengah 19.492 ha, dan Jawa Timur = 21.207 ha.)

32. Dalam UU 19 tahun 2013:
 Tidak ada istilah “landreform”
 Pasal 55-65: “konsolidasi dan jaminan luasan lahan
pertanian”
 Pemerintah menyediakan kemudahan dengan pemberian
paling luas 2 ha tanah negara bebas yang telah
ditetapkan sebagai kawasan pertanian kepada petani,
yang telah digarap paling sedikit 5 tahun berturut-turut.
 Pasal 59: hak penggarapan hanya diberikan dalam
bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan,
atau izin pemanfaatan. (tidak termasuk hak pemilikan).

33. 5 November 2014:
 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan judicial
review atas UU 19-2013 :
 ‘Hak sewa’ (Ps 59) bertentangan dengan UUD 1945 (Ps
27 dan 28D ayat 1), merupakan praktik feodal Hindia
Belanda.
 Sehingga, Pasal 59: “Kemudahan bagi Petani untuk
memperoleh lahan Pertanian diberikan dalam bentuk hak
sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin
pemanfaatan” tidak memiliki hukum mengikat ( =

34. 34
REFORMA AGRARIA
9 Juta Ha
REDISTRIBUSI TANAH
4,5 Juta Ha
LEGALISASI ASET
4,5 Juta Ha
Tanah
Transmigrasi
yang Belum
Bersertipikat
(0,6 Juta
Ha)
Sertipikasi
Tanah
(PRONA,
Lintas
Sektor)
(3,9 Juta
Ha)
HGU Habis
dan Tanah
Terlantar
(0,4 Juta
Ha)
Pelepasan
Kawasan
Hutan
(4,1 Juta
Ha)
@2 ha per RT =
4,5 juta RT
petani

35. Legalisasi aset:
 Target sertifikasi = 3,9 juta ha
 Realisasi 2010-2014 = 5.006.894 bidang
 Sampai Agustus 2017 = 2.888,993 sertifikat,
245.097 bidang
 Target sertifikasi 2017 = 5 juta sertifikat (sampai
Oktober 2017 baru 2 juta, yang sudah dikukur 4
juta).
 Target 2018 = 7 juta sertifikat
 Target 2019 = 9 juta sertifikat

36. Redistribusi lahan:
 Pernah disebutkan seluas 21,7 juta ha.
 HGU dan tanah terlantar (0,4 juta ha), sedangkan
tanah terlantar total 7,2 juta ha, potensi untuk
pertanian 2,1 juta ha. Tahun 2012 = 13.000 bidang
siap diredistribusi
 Berasal dari bekas HGU, tanah terlantar, tanah
negara, pelepasan kawasan hutan, hutan produksi
untuk konversi
 Untuk: buruh tani, petani gurem, masyarakat adat,
nelayan, pemuda, dan perempuan
 Pelepasan kawasan hutan (4,1 juta ha): berasal
dari alokasi 20% perusahaan perkebunan dari
pelepasan kawasan hutan, dan seluas 2,1 juta Ha
dari HPK di kawasan hutan yang tidak produktif
Realisasi redistribusi:
1961-2013 = 2.337.096
bidang
2014 = 138.181 bidang
Tanah terlantar
teridentifikasi:
2010-2014 = 2.050.088
ha

37. Perhutanan sosial:
 Izin pemanfaatan hutan 35 tahun, bisa
diperpanjang
 Direncanakan untuk 12,7 juta ha
 Sampai 2019 ditargetkan 4,3 juta ha
 Terdapat 25.683 desa berada dalam
kawasan hutan
 Terdiri dari: hutan desa 491.963 ha, hutan
kemasyarakatan 244.404 ha, hutana
tanaman rakyat 232.050 ha, kemitraan
kehutanan 71.608 ha, hutan adat 8.746
ha, dan izin di areal Perhutani 4.675 ha
 Periode Nov 2014 – Agustus 2017 telah
dilakukan perhutanan sosial seluas
604.373 ha, untuk 239.341 KK
 Peruntukan = koperasi, kelompok tani,
Gapoktan
I Nov 2017:
 Presiden menyerahkan SK
perhutanan sosial di Kab
Bekasi untuk 2.144 ha, di
Jatim 2.827 ha.
4 Nov 2017:
 Pemberian SK perhutanan
sosial di Kab Boyolali
seluas 1.890 ha, untuk
1.687 KK

38. IDENTIFIKASI OBYEK REFORMA AGRARIA
HGU Habis dan
Tanah Terlantar
(0,4 Juta Ha)
Pelepasan Kawasan
Hutan
(4,1 Juta Ha)
Tanah Transmigrasi
yg Belum
Bersertipikat
(0,6 Juta Ha)
Legalisasi Aset
(3,9 Juta Ha)
Potensi Ditetapkan
TanahTerlantar (442.092 Ha)
Potensi HGU yang
disampaikan daerah dari
Aceh, Kab Semarang,
Kaltim, Sumbar, Pemalang,
Banjar Negara, sumedang,
garut, Solok, Kalsel, Jambi
(± 100.000 Ha)
Peta indikatif
4.385.395 ha
Catatan: harus ada
pelepasan dari kawasan
hutan
Realisasi Legalisasi aset
2015 836.921 bdg (± 188.307
ha)
Target Legalisasi aset 2016
1.050.073 bdg (± 236.266 ha)
± 227.293 Ha
1. Sudah jadi kampung
belum ada sertipikat
2. Sudah pelepasan
kawasan hutan tapi blm
sertipikat HPL
3. Sudah jadi kampung,
belum ada pelepasan
Penetapan (41.285 Ha)
HGU Habis ( 1.163,94 Ha)
Plasma untuk masyarakat
sekitar (12.317,79 Ha)
Pelepasan Sebagian HGU
(4.000 Ha)
Transmigrasi 2015
11.044 bidang (± 22.088 ha)
Target 2016: 14.526 bdg
(± 29.052 ha)
Redistribusi Tanah 2015
90.829 bdg (63.985 ha)
Target 2016: 175.000 bdg
(± 123.280 ha)
Target 2017-2019
303.907 bdg
± 212.735 ha
Target 2017-2019
15.446.339 bdg
± 3.475.426 ha
Target 2017-2019
823.290 bdg
± 548.860 ha
Asumsi:
Transmigrasi: 1 KK memperoleh tanah seluas 2ha terdiri:
1ha (tanah usaha 1),
0,75 (tanah usaha 2) dan
0,25 ha (rumah pekarangan) total 2 ha
Legalisasi aset : 0,225 ha/bdg (sesuai permohonan masuk KKP)
Redistribusi Tanah Skema 3 : 0,7 ha/bdg (rata-rata realisasi 2015)
Redistribusi Tanah Skema 4: 2 ha
Target 2017-2019
± 2.050.000 bdg
4,1 juta ha

40. - 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000
ACEH
RIAU
SUMBAR
SUMSEL
BENGKULU
KALBAR
KALTIM
SULUT
SULTENG
SULSEL
MALUKU
PAPUA
POTENSI TORA DARI KAWASAN HUTAN

42. Kelompok kerja:
 Pokja I: pelepasan kawasan
hutan dan perhutanan sosial,
diketuai KLHK
 Pokja II: redistribusi dan
legalisasi TORA, diketuai
Kementrian ATR/BPN,
 Pokja III: pemberdayaan
ekonomi masyarakat, diketuai
oleh Kementrian Desa PDTT.
Diskusi pada Pokja II:
KPA telah mengidentifikasi
sebanyak 621.656 ha
lahan, tersebar di 343
lokasi, pada 18 provinsi
dan 97 kabupaten/kota

43. Diskusi :

44. Agrarian Reform in the 21st Century?
de Janvry et al. (2001), The UN World Institute for
Development Economics Research (WIDER)
“Access to Land, Rural Poverty and Public
Action:
 Betapa pentingnya akses atas tanah, kebijakan
land reform dan aksi‐aksi kolektif untuk
memerangi kemiskinan di pedesaan.
 Pentingnya peran pasar dalam RA (market
assisted land reform).
Buku “Land Policies for Growth and Poverty
Reduction: World Bank Policy Research
Report”. buku pegangan The World Bank’s
Thematic Group on Land Policy and
Administration (The Land Thematic Group):
 Pendekatan pasar ini memperoleh tantangan
dari IFAD (International
Fund for Agricultural Development), dalam buku
“IFAD Poverty Report 2001: The Challenge of
Ending Rural Poverty:
 Pentingnya usaha pertanian skala kecil, dan
redistribusi tanah secara massal untuk mengurangi
kemiskinan di pedesaan secara drastis.
Artikel Griffin, Khan and Ickowitz, (2002) “Poverty
and Distribution of Land”. Journal of Agrarian
Change No. 2(3):
pentingnya land reform sebagai strategi
memerangi urban bias policies.
Bernstein (2002) “Land Reform: Taking A Long(er)
View”. Journal of Agrarian Change 2(4):
mengkritik pendekatan pasar maupun
neo‐populis

45. Ben Cousins (2007): "Land and agrarian
reform in the 21st century: changing
realities, changing arguments? “
 Proponents of land reform are often
concerned not only with issues of land
and agriculture in relation to issues of
national economic growth and
development, poverty reduction and
food security, but also in relation to
questions of social justice and
redressing historical legacies of
dispossession and/or exploitation (the
‘land question’).
 The economic bases of pro-poor land
reform’ need reformulating in the
rapidly conditions of the contemporary

46. Reforma agraria dan
HAM:
Hak atas tanah bukan hak universal dalam HAM,
namun berhubungan dengan:
 Hak untuk mempunyai milik
 Hak atas rasa aman dan tenteram
 Ahak bebasa atas ancaman ketakutan
 Hak tidak dirampas miliknya secara sewenang-
wenang
 Hak hidup
 Hak mempertahankan hidup dan menigkatkan taraf
hidup
 Hak berperan serta dalam pengambilan keputusan

47. Catatan penutup:
1. Realisasi TORA belum berjalan mulus. Apakah mencapai target
sampai dengan tahun 2019 ?
2. Program TORA (legalisasi dan redistribusi) baru sebatas aspek
LANDREFORM, sedangkan aspek NON LANDREFORM belum
terlihat. Optimalisasi lahan TORA = membutuhkan penanganan
aspek landreform + aspek non landreform
3. Untuk perluasan lahan pertanian: dimana lokasi lahan TORA,
bagaimana topografis dan kesuburan nya, bagaimana prasarana
ke lahan, dukungan irigasi, dll?
4. Untuk kesejahteraan petani: siapa KK yang memperoleh, berapa
pembagian lahan per RT, kemampuan petani mengoptimalkan
(bagaimana permodalan petani, prasarana, benih, dll), dukungan
teknologi, pasar, dll?

48. 5. Di luar TORA, masih tersimpan ribuan konflik agraria
yang juga membutuhkan perhatian. Sebagian bisa
diselesaikan dari Program TORA.
6. Agar berhasil, reforma agraria yang genuine perlu
dilakukan secara partisipatif sejak perencanaan,
pelaksanaan, hingga monev dan dampak. Bagaimana
keterlibatan petani, organisasi petani, dan kementerian
teknis?
7. Dalam Prolegnas 2015-1029: RUU Pertanahan dan
RUU Kehutanan harus bersinergi

49. 49
http://webblogsyahyuti.blogspot.co.id/