1. Anggota Kelompok :
Juan Pratama 17010146
Iik Ikmayanto 17010289
Sazkia Widia 17010010
Septiana Dewi 17010038
Septiana Setiawan 17010231
Lingkungan Politik dan Hukum
2.
Stabilitas politik merupakan salah satu variabel penting
bagi perusahaan ketika mempertimbangankan
perluasan pasar luar negeri. Lingkungan politik
memuat peristiwa-peristiwa yang beraneka ragam
seperti masalah-masalah sipil (konflik), aksi terus
menentang bisnis, konflik antar negara di kawasan
tertentu.
Lingkungan Politik
3.
Sumber Masalah Politik yang
Mempengaruhi Pemasaran Internasional
Kedaulatan politik
Kedaulatan politik (political
sovereighty) mengacu pada
hasrat suatu negara untuk
menunjukkan kekuasaannya
atas bisnis asing dengan
berbagai sanksi-sanksi yang
bersifat tetap dan
evolusioner, sehingga dapat
diperkirakan.
Konflik politik
Konflik politik seperti
kerusuhan( turnmoil), perang
saudara ( internal war ),
persekongkolan (conspirasi).
Konflik politik dapat
mempengaruhi atau tidak
mempengaruhi perdagangan.
Adakalanya perubahan politik
membawa iklim perdagangan
yang lebih baik. Resiko politik
dan konflik politik perlu dilihat
secara terpisah. Yang sangat
berpengaruh dalam perubahan
kegiatan pemasaran internasional
4.
Model Politik dalam Pemasaran
Internasional
Model perilaku politik
organisasional birokratis
( bureaucratic organizational
politics behavior model )
mengasumsikan bahwa
tindakan pemerintah suatu
negara adalah akibat dari
suatu proses organisasional
dalam birokrasi pemerintah.
Model politik transnasional
( transnational politics model )
menekankan pada
meningkatnya peran penting
yang dimainkan dalam politik
dunia oleh organisasi –
organisasi selain organisasi –
organisasi pemerintah nasional.
Setiap model mengandung
sejumlah variabel dan proposisi
tentang hubungan antara
variabel – variabel itu.
5. Politik internasional negara – sentris
(state centric international politic model )
berasumsi bahwa pemerintah suatu
negara bertujuan mencari kekuasaan dan
status dalam hubungan dengan negara
lain, tujuan kompetisi, dan desentralisasi
system politik internasional pemerintah
tersebut menggunakan semua
sumberdaya internalnya untuk mencapai
tujuan-tujuan internasional.
Model politik nasional pluralisitk
( pluralistic national politics model )
mengasumsikan bahwa pemerintah suatu
negara cepat tanggap terhadap pertentangan
kepentingan-kepentingan dalam suatu
system politik.
6. Resiko ketidakstabilan umum (general instability risk). Resiko yang berkaitan
dengan ketidakpastian terhadap kelangsungan hidup (masa depan) dari sistem
politik negara tujuan.Bentuknya bisa meliputi revolusi dan agresi internal.
Resiko ekspropriasi (expropriation risk). Resik yang berkaitan dengan
kemungkinan bahwa pemerintah Negara tujuan yang akan mengambil
tindakan-tindakan tertentu (pembatalan kontrak, eksplorasi, konfoskasi,
nasionalisasi, maupun domestikasi) untuk membatasi kepemilikan asing dan
mengendalikan cabang perusahaan asing negara tujuan.
Resiko operasi (operation risk). Resiko yang muncul karena adanya
ketadakpastian bahwa pemerintah Negara tujuan aka n memaksa atau
menghambat operasi bisnis peruasahaan asing dalam segala aspek (produksi,
keuangan, dan pemasaran).
Resiko keuangan (financial risk). Kemungkinan pemerintah Negara tujuan
membatasi atau menghambat kemampuan cabang perusahaan asing ntuk
menstransfer pembayaran, modal atau laba keperusahaan induknya.Bentuk
utama resiko perusahaan adalah exchange control, yaitu pembatasan terhadap
pembayaran atau pengiriman uang dari negara tujuan pemasaran (house
country) yang menggunakan hard currency.Pengendalian ini terutama
dilakukan oleh negara-negara brkembang yang mengalami kesulitan dalam
neraca perdagangannya.
Penilaian Resiko Politik dalam
Pemasaran Internasional
7.
Untuk meminimumkan resiko politik,ada beberapa strategi
yang bisa diterapkan oleh perusahaan-perusahaan global
(Budiarto & Tjiptono 1997),diantaranya :
1. Merangsang pertumbuhan ekonomi lokal (host country).
Dengan menyesuaikan aktivitas bisnis perusahaan dengan
kepentingan ekonomi host country.Atau menggunakan
sumber pasokan bahan baku lokal,menggunakan sub-
kontraktor lokal,meningkatkan kandungan lokal sebagai
komponen produk yang dihasilkan,melakukan investasi
fasilitas produk di host country,dan berusaha membina
perusahaan lokal agar menjadi export-oriented company.
Strategi Mengurangi Resiko
Politik
8. 2. Memperkerjakan pekerja lokal. Ketenagakerjaan dan pengangguran sangat
sensitif diberbagai negara berkembang,karenanya perusahaan global bisa
memiliki kedudukan yang politis apabila bisa menyerap tenaga kerja lokal yang
besar.Diamana tenaga kerja lokal tidak hanya sebagai tenaga kerja
operasional,tetapi juga perlu dipertimbangkan pemberian jabatan
manajerial.Dengan demikian,stategi otomatis penuh tidak tepat diterapkan
dalam negara berkembang,namun lebih baik menggunakan semi otomatisasi.
3. Membagi kepemilikan. Dalam hal kepemilikan atas perusahaan sebaiknya
diupayakan untuk membagi kepemilikan dengan cara mengubah bentuk
perusahaan dari perusahaan privat menjadi perusahaan pubic atau dengan
mengubah perusahaan asing menjadi perusahaan lokal.Dan bisa dengan cara
melakukan joint venture (perusahaan lokal maupun perusahaan asing dari
Negara lain),atau valuntary (planned) domestication dengan cara sebagai
berikut:
a. Pengalihan bisnis secara bertahap
b. Pengembangan kader personalia domestic
c. Intregrasi usaha lokal dengan jaringan pemasaran dunia
d. Penggunaan pemasok lokal sebagai mitra usaha
9.
Hukum Internasional adalah bagian hukum yang
mengatur aktivitas entitas berskala internasional yang
terdapat hubungan dengan masyarakat internasional.
Hukum Internasional merupakan keseluruhan kaedah
dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan
yang melintasi batas negara antara negara dengan
negara dan negara dengan subyek hukum lain bukan
negara atau subyek hukum bukan negara satu sama
lain.
Lingkungan Hukum
10.
Menurut Jeannet dan Hennessey, (1998: 134), dalam berbagai
hal, mereka mengemukakan 4 sistem hukum yang ada
didunia yaitu:
1. Sistem hukum yang lahir di Inggris dan dianut oleh
negara-negara bekas jajahan Inggris yang tergabung dalam
persemakmuran disebut common law.
2. Sistem hukum yang lahir didaratan Eropa yang dianut
selain oleh negara-negara Eropa dan juga Indonesia
disebut code atau civil law.
3. Sistem hukum yang dianut negara-negara sosialis
disebut sistem hukum sosialis.
4. Sistem hukum Islam yang didasarkan kepada kitab suci
Al-Qur’an yang dianut oleh negara-negara islam.
Kekuatan Hukum Internasional
11.
Undang-undang Negara setempat meliputi :
1. Tarif
2. Undang-undang anti dumping
3. Lisensi ekspor/impor
4. Peraturan penanaman modal asing
5. Insentif legal
6. Undang-undang pembatasan perdagangan
Undang-Undang Negara dalam
Pemasaran Internasional
12. Meminimalkan Masalah yang
Berkaitan dengan Hukum
Ineternasional
Bradley (1991: 185-6) menyarankan
beberapa hal untuk mengurangi
masalah-masalah yang mungkin
timbul dari aspek hukum
Internasional yaitu:
1. Menyadari/memahami
hukum komersial di masing-
masing negara.
2. Unsur-unsur sebuah kontrak
internasionak yang baik.
3. Provisi untuk arbitrase.
4. Pengetahuan tengang
konvensi-konvensi internasional.
Kecendrungan yang terjadi
yang berdampak terhadap
pemasaran internasional
Jeannet dan hennessey (1998:
140-3)mengemukakan 3
kecendrungan yang terjadi di
dunia dalam aspek politik dan
hukum:
1. Perdagangan bebas.
2. Deregulasi.
3. Privatisasi perusahaan-
perusahaan milik pemerintah.