SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  21
Pusat Kesehatan HajiPusat Kesehatan Haji
KEMENTERIAN KESEHATAN RIKEMENTERIAN KESEHATAN RI
KEBIJAKANKEBIJAKAN
PENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN
KESEHATAN HAJIKESEHATAN HAJI TAHUN 201TAHUN 201 22
1
DASAR HUKUM
2
• UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Ibadah Haji
• UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
• PERMENKES RI No. 2407/MENKES/PER/XII/2011
tentang Pelayanan Kesehatan Haji
• KEPMENKES RI No. 442/MENKES/SK/VI/2009
tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Indonesia
KESEHATAN MATRA
(UU NO. 36 PASAL 97)
3
• Kesehatan Matra sebagai bentuk khusus upaya
kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan
matra yang serba berubah maupun di lingkungan, darat,
laut dan udara.
• Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan,
kesehatan kelautan, dan bawah air, serta kesehatan
kedirgantaraan.
TUJUAN PENYELENGGARAAN
KESEHATAN HAJI (Kepmenkes 442 tahun
2009)
1. Meningkatkan kondisi kesehatan
jemaah haji sebelum keberangkatan
2. Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi
sehat selama menunaikan ibadah,
sampai tiba kembali di tanah air
3. Mencegah terjadinya transmisi
penyakit menular yang mungkin
terbawa keluar / masuk oleh jemaah
haji
4
KEBIJAKAN PENYELENGGARAANKEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
KESEHATAN HAJIKESEHATAN HAJI
TAHUN 2010-2014TAHUN 2010-2014 (Kepmenkes 442 tahun 2009)(Kepmenkes 442 tahun 2009)
1. Melaksanakan perekrutan tenaga kesehatan profesional secara
transparan.
2. Meningkatkan kemampuan teknis medis petugas pemeriksa
kesehatan calon jemaah haji ditingkat puskesmas dan rumah
sakit
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan
rumah sakit dengan menerapkan standar pelayanan bagi calon
jemaah haji
4.Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu
bagi calon jemaah haji di puskesmas, rumah
sakit dan embarkasi.
5.Melaksanakan pembinaan kesehatan sejak5
KEBIJAKAN PENYELENGGARAANKEBIJAKAN PENYELENGGARAAN
KESEHATAN HAJIKESEHATAN HAJI
TAHUN 2010-2014TAHUN 2010-2014 (Kepmenkes 442 tahun 2009)...(Kepmenkes 442 tahun 2009)... (2)(2)
6. Memberikan vaksinasi meningitis
meningokokus bagi calon jemaah haji dan
petugas.
7. Melaksanakan pelayanan kesehatan
bermutu, cepat dan terjangkau bagi
jemaah haji selama menunaikan ibadah
haji.
8. Mengembangkan sistem informasi manajemen kesehatan
haji pada setiap jenjang administrasi kesehatan.
9. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini
dan respon cepat KLB, bencana, serta
musibah massal. 6
STRATEGI
(Kepmenkes 442/Menkes/SK/VI/2009)
 Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan kesehatan haji
yang didukung tenaga profesional
Meningkatkan mutu dan kecukupan sediaan
farmasi, alat kesehatan dan logistik kesehatan
haji
 Meningkatkan surveilans epidemiologi, SKD-respon KLB dan
sistem informasi manajemen kesehatan haji
 Mengembangkan kajian dan penelitian serta penerapan
teknologi bagi penyelenggaraan kesehatan haji
7
Karakteristik Jemaah Haji (JH)
Indonesia Tahun 2011
8
Distribusi Jemaah Haji Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2010 dan 2011
No
Jenis
Kelamin
2010 % 2011 %
1 Pria
88.549
44,96% 91.561 45,25%
2 Wanita
108.392
55,04% 110.782 54,75%
Total
196.941
100% 202.343 100%
202.343 itu adalah : jemaah haji reguler (199.848) dan
petugas kloter (2495)
• Jumlah JH tahun 2011 meningkat 1,35% (5.402 orang) dari tahun 2010 .
• Persentase terbesar JH tahun 2010 dan 2011 adalah wanita (55,04% dan 54,75%).
• Tahun 2011 jumlah absolut JH wanita meningkat 2.390 orang dari 2010, namun presentasenya
sedikit menurun (0,29%).
9
Karakteristik Jemaah Haji (JH)
Indonesia Tahun 2011
•Sumber data Siskohat Kementerian Agama
10
Karakteristik Jemaah Haji (JH)
RISTI Tahun 2011
•Sumber data dari Siskohatkes
11
•Sumber data dari Siskohatkes
No
Embarka
si
Jumlah
1 BDJ 0
2 BPN 880
3 BTH 1060
4 BTJ 527
5 JKG 365
6 JKS 542
7 MES 1847
8 PDG 2215
9 PLM 347
10 SOC 2253
11 SUB 652
12 UPG 856
Total 11544
* Sumber data SISKOHATKES 2011
No
Embarka
si
Jumlah
1 BDJ 0
2 BPN 10
3 BTH 17
4 BTJ 7
5 JKG 31
6 JKS 29
7 MES 17
8 PDG 24
9 PLM 0
10 SOC 214
11 SUB 57
12 UPG 13
Total 419
* Sumber data SISKOHATKES 2011
No
Embarka
si
Jumlah
1 BDJ 0
2 BPN 0
3 BTH 0
4 BTJ 0
5 GTR 0
6 JKG 1
7 JKS 1
8 LPG 0
9 MES 2
10 MTR 0
11 PDG 2
12 PLM 0
13 SOC 0
14 SUB 2
15 UPG 0
Total 8
* Sumber data SISKOHATKES 2011
No
Embarka
si
Jumlah
1 BDJ 47
2 BPN 191
3 BTH 778
4 BTJ 40
5 JKG 90
6 JKS 366
7 MES 283
8 PDG 279
9 PLM 97
10 SOC 465
11 SUB 283
12 UPG 109
Total 3028
* Sumber data Laporan Debarkasi 2011
No
Embarka
si
Jumlah
1 BDJ 9
2 BPN 5
3 BTH 14
4 BTJ 5
5 JKG 28
6 JKS 33
7 MES 14
8 PDG 16
9 PLM 15
10 SOC 36
11 SUB 53
12 UPG 21
Total 249
* Sumber data Debarkasi 2011
No
Embarka
si
Jumlah
1 BDJ 0
2 BPN 2
3 BTH 0
4 BTJ 1
5 JKG 1
6 JKS 2
7 MES 0
8 PDG 1
9 PLM 1
10 SOC 2
11 SUB 4
12 UPG 6
Total 20
* Sumber data SISKOHATKES 2011
LAPORAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI
TAHUN 2011
Sarana Prasarana – Logistik di Tanah Air
•Buku Kesehatan Haji Jemaah Haji (BKJH) dan
Vaksin Meningitis untuk seluruh jemaah haji .
•Pemeriksaan sanitasi lingkungan asrama haji
pada 12 embarkasi.
•Pengiriman Obat-obatan dan Alat
Kesehatan habis pakai untuk 12 embarkasi
dan 3 embarkasi antara.
•Alat pengolah data siskohat dan dukungan dana
operasional penyelenggaraan embarkasi /
debarkasi.
18
1. Embarkasi, sejak masuk asrama s.d keluar wilayah RI:
 Dimulai, saat masuk kawasan asrama haji,
 selama berada di asrama haji
 selama dalam perjalanan ke bandara (menggunakan kendaraan resmi)
 selama di Bandara keberangkatan
 Selama dalam perjalanan ke Arab Saudi (masih di wilayah RI),
 Berakhir, saat lepas landas dari Embarkasi terujung (BTJ atau BTH).
2. Debarkasi, sejak masuk wilayah RI s.d pelepasan kembali ke daerah
asal :
 Dimulai, saat masuk masuk wilayah RI (masuk dalam kawasan udara
Embarkasi terujung (BTJ atau BTH).
 Selama di Bandara Kedatangan
 Selama dalam perjalanan ke Asrama Haji (menggunakan kendaraan resmi)
 Selama di Asrama Haji (asal)
 Berakhir, saat keluar dari pengelolaan PPIH.
19
JHI dalam pengelolaan PPIH Embarkasi/Debarkasi
JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI
EMBARKASI/ DEBARKASI
JENIS PELAYANAN DI EMBARKASI :
1. Pemeriksaan kesehatan : RISTI, WUS, Jemaah sakit
2. Pelayanan Pokliklinik : pengobatan rawat jalan dan
kefarmasian
3. Pelayanan observasi
4. Pelayanan kesehatan konsultatif
5. Pelayanan rujukan ke RS Rujukan haji
6. Pelayanan vaksinasi dan profilaksis
7. Pelayanan laboratorium dan penunjang
8. Pemeriksaan kelengkapan obat dan alat P3K di pesawat
9. Pemantauan jemaah yg dirawat di RS & tindak lanjut jemaah yg
batal berangkat
10. Pengecekan pendampingan jemaah
11. Pengawalan jemaah dari asrama ke bandara
12. Pelayanan rawat jalan dan rujukan bagi jemaah haji transit
JENIS PELAYANAN DI DEBARKASI :
1. Pelayanan poliklinik : pengobatan rawat jalan dan
kefarmasian
2. Pelayanan observasi/ rawat inap sementara
3. Pelayanan rujukan ke RS rujukan haji
4. Pemantauan jemaah yg dirawat di RS
5. Pengawalan jemaah haji dari bandara ke asrama
6. Pemantauan dan pengawasan kesehatan, pelayanan
rawat jalan dan rujukan bagi jemaah haji transit 20
Jenis Pelayanan Yg Dapat Diklaim :
1. Pelayanan rawat jalan
2. Pelayanan rawat darurat
3. Pelayanan rawat sehari
4. Pelayanan rujukan/ evakuasi
5. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang
6. Pelayanan vaksinasi
KETERANGAN :
1. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang
dilaksanakan untuk penegakan diagnostik
berdasarkan indikasi medis
2. KKP berwenang dalam pengurusan rujukan
Jemaah Haji yang sakit ke RS Rujukan Haji
3. Obat yang diberikan di embarkasi sesuai
dengan pelayanan kesehatan dasar
4. Klaim dibayarkan sesuai besaran tarif
pelayanan yg berlaku pd fasilitas pelayanan
kesehatan daerah setempat
FASILITASI OLEH DITJEN BINFAR
(NON KLAIM) :
1. Obat dan perbekalan kesehatan tidak dapat
dibayarkan di embarkasi/debarkasi
2. Vaksin Meningitis Meningokokus dan vaksin
influenza
21

Contenu connexe

Tendances

Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...puskesmas
 
PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...
PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...
PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...DwiAritaAfuaniyah1
 
(Lamp 1.29) standar pelayanan perinatologi
(Lamp 1.29) standar pelayanan perinatologi(Lamp 1.29) standar pelayanan perinatologi
(Lamp 1.29) standar pelayanan perinatologiArmin Kobain
 
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptManajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptDeviNamira
 
Surat rekomendasi puskesmas lalang
Surat rekomendasi puskesmas lalangSurat rekomendasi puskesmas lalang
Surat rekomendasi puskesmas lalangfransisko pareira
 
Laporan kegiatan panitia akreditasi rsd kol
Laporan kegiatan panitia akreditasi rsd kolLaporan kegiatan panitia akreditasi rsd kol
Laporan kegiatan panitia akreditasi rsd kolrsd kol abundjani
 
Pedoman layanan komprehensif
Pedoman layanan komprehensifPedoman layanan komprehensif
Pedoman layanan komprehensifIrene Susilo
 
Pelayanan imunisasi
Pelayanan  imunisasiPelayanan  imunisasi
Pelayanan imunisasiJoni Iswanto
 
Standar operasional prosedur pmt p
Standar operasional prosedur pmt pStandar operasional prosedur pmt p
Standar operasional prosedur pmt pyusup firmawan
 
Integrasi Layanan Primer.pptx
Integrasi Layanan Primer.pptxIntegrasi Layanan Primer.pptx
Integrasi Layanan Primer.pptxPromkesKotsmi
 
Contoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmContoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmKlinikSubanmedika
 
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidanPmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidanTewel Grunge
 
Program ispa di puskesmas
Program ispa di puskesmasProgram ispa di puskesmas
Program ispa di puskesmasJoni Iswanto
 
Trend analisis capaian indikator mutu
Trend analisis capaian indikator mutuTrend analisis capaian indikator mutu
Trend analisis capaian indikator mutuArmin Kobain
 
Kelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptx
Kelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptxKelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptx
Kelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptxshofi48
 
4. form asesmen & intervensi nyeri
4. form asesmen & intervensi nyeri 4. form asesmen & intervensi nyeri
4. form asesmen & intervensi nyeri asan bodaxs
 
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Ulfah Hanum
 

Tendances (20)

MATERI ASPAK
MATERI ASPAKMATERI ASPAK
MATERI ASPAK
 
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
Standar dan Instrumen Akreditasi Puskesmas edisi II, versi tahun 2019, dr.sam...
 
PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...
PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...
PMK No. 42 Th 2022 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisi...
 
(Lamp 1.29) standar pelayanan perinatologi
(Lamp 1.29) standar pelayanan perinatologi(Lamp 1.29) standar pelayanan perinatologi
(Lamp 1.29) standar pelayanan perinatologi
 
03. sk tim psc
03. sk tim psc03. sk tim psc
03. sk tim psc
 
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.pptManajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
Manajemen-puskesmas-ppt dr. devi.ppt
 
Surat rekomendasi puskesmas lalang
Surat rekomendasi puskesmas lalangSurat rekomendasi puskesmas lalang
Surat rekomendasi puskesmas lalang
 
Laporan kegiatan panitia akreditasi rsd kol
Laporan kegiatan panitia akreditasi rsd kolLaporan kegiatan panitia akreditasi rsd kol
Laporan kegiatan panitia akreditasi rsd kol
 
Pedoman layanan komprehensif
Pedoman layanan komprehensifPedoman layanan komprehensif
Pedoman layanan komprehensif
 
Pelayanan imunisasi
Pelayanan  imunisasiPelayanan  imunisasi
Pelayanan imunisasi
 
Standar operasional prosedur pmt p
Standar operasional prosedur pmt pStandar operasional prosedur pmt p
Standar operasional prosedur pmt p
 
Integrasi Layanan Primer.pptx
Integrasi Layanan Primer.pptxIntegrasi Layanan Primer.pptx
Integrasi Layanan Primer.pptx
 
Contoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukmContoh profil indikator mutu ukm
Contoh profil indikator mutu ukm
 
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidanPmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
Pmk no. 28 ttg izin dan penyelenggaraan praktik bidan
 
Program ispa di puskesmas
Program ispa di puskesmasProgram ispa di puskesmas
Program ispa di puskesmas
 
Trend analisis capaian indikator mutu
Trend analisis capaian indikator mutuTrend analisis capaian indikator mutu
Trend analisis capaian indikator mutu
 
Kelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptx
Kelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptxKelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptx
Kelompok 1_Reformasi Sistem Kesehatan Nasional - Copy.pptx
 
4. form asesmen & intervensi nyeri
4. form asesmen & intervensi nyeri 4. form asesmen & intervensi nyeri
4. form asesmen & intervensi nyeri
 
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan
Peraturan menteri kesehatan no 71 th 2016 ttg bok kesehatan
 
Panduan haji sehat
Panduan haji sehatPanduan haji sehat
Panduan haji sehat
 

Similaire à Kebijakan kesehatan haji 1

Profil jemaah haji asahan
Profil jemaah haji asahanProfil jemaah haji asahan
Profil jemaah haji asahanedi sambas
 
Petunjuk teknis pelayanan kesehatan kkhi makkah
Petunjuk teknis pelayanan kesehatan kkhi makkahPetunjuk teknis pelayanan kesehatan kkhi makkah
Petunjuk teknis pelayanan kesehatan kkhi makkahrickygunawan84
 
1. perlindungan kes. jemaah haji melzan
1. perlindungan kes. jemaah haji   melzan1. perlindungan kes. jemaah haji   melzan
1. perlindungan kes. jemaah haji melzanRosyirma
 
Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Penyelenggaraan Kesehatan HajiPenyelenggaraan Kesehatan Haji
Penyelenggaraan Kesehatan Hajipjj_kemenkes
 
SE-ANGKATAN-30-KEMKES.pdf
SE-ANGKATAN-30-KEMKES.pdfSE-ANGKATAN-30-KEMKES.pdf
SE-ANGKATAN-30-KEMKES.pdfCIkumparan
 
Bimtek TKH 2024.pptxRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Bimtek TKH 2024.pptxRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRBimtek TKH 2024.pptxRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Bimtek TKH 2024.pptxRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRJessieArini1
 
Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Penyelenggaraan Kesehatan HajiPenyelenggaraan Kesehatan Haji
Penyelenggaraan Kesehatan Hajipjj_kemenkes
 
Kerangka lintassektor haji
Kerangka lintassektor hajiKerangka lintassektor haji
Kerangka lintassektor hajikhoirul huda
 
Posyandu Balita & Lansia
Posyandu Balita & LansiaPosyandu Balita & Lansia
Posyandu Balita & Lansiapjj_kemenkes
 
Rencana Kerja Operasional TKHI Gelombang 2 2023
Rencana Kerja Operasional TKHI  Gelombang 2 2023Rencana Kerja Operasional TKHI  Gelombang 2 2023
Rencana Kerja Operasional TKHI Gelombang 2 2023ayudyahlestarii
 
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khususPmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khususAbRi GiRsang
 
KB 3 Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Haji
KB 3 Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Haji KB 3 Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Haji
KB 3 Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Haji Uwes Chaeruman
 
Visitasi fasil ppih 2020 rev
Visitasi fasil ppih 2020 revVisitasi fasil ppih 2020 rev
Visitasi fasil ppih 2020 revrickygunawan84
 
IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN Dayu Agung Dewi Sawitri
 
Paparan mi 2 pokok bahasan 1 dan 2 (6) pelayanan kesehatan
Paparan mi 2 pokok bahasan 1 dan 2 (6) pelayanan kesehatanPaparan mi 2 pokok bahasan 1 dan 2 (6) pelayanan kesehatan
Paparan mi 2 pokok bahasan 1 dan 2 (6) pelayanan kesehatanRosyirma
 
Mukernas DPP KBIHU Surabaya 07-11-2023.pptx
Mukernas DPP KBIHU Surabaya 07-11-2023.pptxMukernas DPP KBIHU Surabaya 07-11-2023.pptx
Mukernas DPP KBIHU Surabaya 07-11-2023.pptxlanet3
 

Similaire à Kebijakan kesehatan haji 1 (20)

Profil jemaah haji asahan
Profil jemaah haji asahanProfil jemaah haji asahan
Profil jemaah haji asahan
 
kmk4422009.pdf
kmk4422009.pdfkmk4422009.pdf
kmk4422009.pdf
 
Petunjuk teknis pelayanan kesehatan kkhi makkah
Petunjuk teknis pelayanan kesehatan kkhi makkahPetunjuk teknis pelayanan kesehatan kkhi makkah
Petunjuk teknis pelayanan kesehatan kkhi makkah
 
1. perlindungan kes. jemaah haji melzan
1. perlindungan kes. jemaah haji   melzan1. perlindungan kes. jemaah haji   melzan
1. perlindungan kes. jemaah haji melzan
 
Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Penyelenggaraan Kesehatan HajiPenyelenggaraan Kesehatan Haji
Penyelenggaraan Kesehatan Haji
 
SE-ANGKATAN-30-KEMKES.pdf
SE-ANGKATAN-30-KEMKES.pdfSE-ANGKATAN-30-KEMKES.pdf
SE-ANGKATAN-30-KEMKES.pdf
 
Catpor tkr perawat
Catpor tkr perawatCatpor tkr perawat
Catpor tkr perawat
 
Bimtek TKH 2024.pptxRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Bimtek TKH 2024.pptxRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRBimtek TKH 2024.pptxRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
Bimtek TKH 2024.pptxRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
 
Berhaji sehat
Berhaji sehatBerhaji sehat
Berhaji sehat
 
Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Penyelenggaraan Kesehatan HajiPenyelenggaraan Kesehatan Haji
Penyelenggaraan Kesehatan Haji
 
Kerangka lintassektor haji
Kerangka lintassektor hajiKerangka lintassektor haji
Kerangka lintassektor haji
 
Posyandu Balita & Lansia
Posyandu Balita & LansiaPosyandu Balita & Lansia
Posyandu Balita & Lansia
 
Rencana Kerja Operasional TKHI Gelombang 2 2023
Rencana Kerja Operasional TKHI  Gelombang 2 2023Rencana Kerja Operasional TKHI  Gelombang 2 2023
Rencana Kerja Operasional TKHI Gelombang 2 2023
 
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khususPmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
Pmk no. 10 tahun 2015 ttg standar pelayanan keperawatan di rs khusus
 
KB 3 Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Haji
KB 3 Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Haji KB 3 Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Haji
KB 3 Kebijakan Penyelenggaraan Kesehatan Haji
 
Visitasi fasil ppih 2020 rev
Visitasi fasil ppih 2020 revVisitasi fasil ppih 2020 rev
Visitasi fasil ppih 2020 rev
 
IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
 
Paparan mi 2 pokok bahasan 1 dan 2 (6) pelayanan kesehatan
Paparan mi 2 pokok bahasan 1 dan 2 (6) pelayanan kesehatanPaparan mi 2 pokok bahasan 1 dan 2 (6) pelayanan kesehatan
Paparan mi 2 pokok bahasan 1 dan 2 (6) pelayanan kesehatan
 
HCM profile
HCM profileHCM profile
HCM profile
 
Mukernas DPP KBIHU Surabaya 07-11-2023.pptx
Mukernas DPP KBIHU Surabaya 07-11-2023.pptxMukernas DPP KBIHU Surabaya 07-11-2023.pptx
Mukernas DPP KBIHU Surabaya 07-11-2023.pptx
 

Kebijakan kesehatan haji 1

  • 1. Pusat Kesehatan HajiPusat Kesehatan Haji KEMENTERIAN KESEHATAN RIKEMENTERIAN KESEHATAN RI KEBIJAKANKEBIJAKAN PENYELENGGARAANPENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJIKESEHATAN HAJI TAHUN 201TAHUN 201 22 1
  • 2. DASAR HUKUM 2 • UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji • UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan • PERMENKES RI No. 2407/MENKES/PER/XII/2011 tentang Pelayanan Kesehatan Haji • KEPMENKES RI No. 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia
  • 3. KESEHATAN MATRA (UU NO. 36 PASAL 97) 3 • Kesehatan Matra sebagai bentuk khusus upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan matra yang serba berubah maupun di lingkungan, darat, laut dan udara. • Kesehatan matra meliputi kesehatan lapangan, kesehatan kelautan, dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan.
  • 4. TUJUAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI (Kepmenkes 442 tahun 2009) 1. Meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan 2. Menjaga agar jemaah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah, sampai tiba kembali di tanah air 3. Mencegah terjadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar / masuk oleh jemaah haji 4
  • 5. KEBIJAKAN PENYELENGGARAANKEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJIKESEHATAN HAJI TAHUN 2010-2014TAHUN 2010-2014 (Kepmenkes 442 tahun 2009)(Kepmenkes 442 tahun 2009) 1. Melaksanakan perekrutan tenaga kesehatan profesional secara transparan. 2. Meningkatkan kemampuan teknis medis petugas pemeriksa kesehatan calon jemaah haji ditingkat puskesmas dan rumah sakit 3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit dengan menerapkan standar pelayanan bagi calon jemaah haji 4.Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu bagi calon jemaah haji di puskesmas, rumah sakit dan embarkasi. 5.Melaksanakan pembinaan kesehatan sejak5
  • 6. KEBIJAKAN PENYELENGGARAANKEBIJAKAN PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJIKESEHATAN HAJI TAHUN 2010-2014TAHUN 2010-2014 (Kepmenkes 442 tahun 2009)...(Kepmenkes 442 tahun 2009)... (2)(2) 6. Memberikan vaksinasi meningitis meningokokus bagi calon jemaah haji dan petugas. 7. Melaksanakan pelayanan kesehatan bermutu, cepat dan terjangkau bagi jemaah haji selama menunaikan ibadah haji. 8. Mengembangkan sistem informasi manajemen kesehatan haji pada setiap jenjang administrasi kesehatan. 9. Mengembangkan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat KLB, bencana, serta musibah massal. 6
  • 7. STRATEGI (Kepmenkes 442/Menkes/SK/VI/2009)  Meningkatkan kemampuan penyelenggaraan kesehatan haji yang didukung tenaga profesional Meningkatkan mutu dan kecukupan sediaan farmasi, alat kesehatan dan logistik kesehatan haji  Meningkatkan surveilans epidemiologi, SKD-respon KLB dan sistem informasi manajemen kesehatan haji  Mengembangkan kajian dan penelitian serta penerapan teknologi bagi penyelenggaraan kesehatan haji 7
  • 8. Karakteristik Jemaah Haji (JH) Indonesia Tahun 2011 8 Distribusi Jemaah Haji Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2010 dan 2011 No Jenis Kelamin 2010 % 2011 % 1 Pria 88.549 44,96% 91.561 45,25% 2 Wanita 108.392 55,04% 110.782 54,75% Total 196.941 100% 202.343 100% 202.343 itu adalah : jemaah haji reguler (199.848) dan petugas kloter (2495) • Jumlah JH tahun 2011 meningkat 1,35% (5.402 orang) dari tahun 2010 . • Persentase terbesar JH tahun 2010 dan 2011 adalah wanita (55,04% dan 54,75%). • Tahun 2011 jumlah absolut JH wanita meningkat 2.390 orang dari 2010, namun presentasenya sedikit menurun (0,29%).
  • 9. 9 Karakteristik Jemaah Haji (JH) Indonesia Tahun 2011 •Sumber data Siskohat Kementerian Agama
  • 10. 10 Karakteristik Jemaah Haji (JH) RISTI Tahun 2011 •Sumber data dari Siskohatkes
  • 11. 11 •Sumber data dari Siskohatkes
  • 12. No Embarka si Jumlah 1 BDJ 0 2 BPN 880 3 BTH 1060 4 BTJ 527 5 JKG 365 6 JKS 542 7 MES 1847 8 PDG 2215 9 PLM 347 10 SOC 2253 11 SUB 652 12 UPG 856 Total 11544 * Sumber data SISKOHATKES 2011
  • 13. No Embarka si Jumlah 1 BDJ 0 2 BPN 10 3 BTH 17 4 BTJ 7 5 JKG 31 6 JKS 29 7 MES 17 8 PDG 24 9 PLM 0 10 SOC 214 11 SUB 57 12 UPG 13 Total 419 * Sumber data SISKOHATKES 2011
  • 14. No Embarka si Jumlah 1 BDJ 0 2 BPN 0 3 BTH 0 4 BTJ 0 5 GTR 0 6 JKG 1 7 JKS 1 8 LPG 0 9 MES 2 10 MTR 0 11 PDG 2 12 PLM 0 13 SOC 0 14 SUB 2 15 UPG 0 Total 8 * Sumber data SISKOHATKES 2011
  • 15. No Embarka si Jumlah 1 BDJ 47 2 BPN 191 3 BTH 778 4 BTJ 40 5 JKG 90 6 JKS 366 7 MES 283 8 PDG 279 9 PLM 97 10 SOC 465 11 SUB 283 12 UPG 109 Total 3028 * Sumber data Laporan Debarkasi 2011
  • 16. No Embarka si Jumlah 1 BDJ 9 2 BPN 5 3 BTH 14 4 BTJ 5 5 JKG 28 6 JKS 33 7 MES 14 8 PDG 16 9 PLM 15 10 SOC 36 11 SUB 53 12 UPG 21 Total 249 * Sumber data Debarkasi 2011
  • 17. No Embarka si Jumlah 1 BDJ 0 2 BPN 2 3 BTH 0 4 BTJ 1 5 JKG 1 6 JKS 2 7 MES 0 8 PDG 1 9 PLM 1 10 SOC 2 11 SUB 4 12 UPG 6 Total 20 * Sumber data SISKOHATKES 2011
  • 18. LAPORAN PELAYANAN KESEHATAN HAJI TAHUN 2011 Sarana Prasarana – Logistik di Tanah Air •Buku Kesehatan Haji Jemaah Haji (BKJH) dan Vaksin Meningitis untuk seluruh jemaah haji . •Pemeriksaan sanitasi lingkungan asrama haji pada 12 embarkasi. •Pengiriman Obat-obatan dan Alat Kesehatan habis pakai untuk 12 embarkasi dan 3 embarkasi antara. •Alat pengolah data siskohat dan dukungan dana operasional penyelenggaraan embarkasi / debarkasi. 18
  • 19. 1. Embarkasi, sejak masuk asrama s.d keluar wilayah RI:  Dimulai, saat masuk kawasan asrama haji,  selama berada di asrama haji  selama dalam perjalanan ke bandara (menggunakan kendaraan resmi)  selama di Bandara keberangkatan  Selama dalam perjalanan ke Arab Saudi (masih di wilayah RI),  Berakhir, saat lepas landas dari Embarkasi terujung (BTJ atau BTH). 2. Debarkasi, sejak masuk wilayah RI s.d pelepasan kembali ke daerah asal :  Dimulai, saat masuk masuk wilayah RI (masuk dalam kawasan udara Embarkasi terujung (BTJ atau BTH).  Selama di Bandara Kedatangan  Selama dalam perjalanan ke Asrama Haji (menggunakan kendaraan resmi)  Selama di Asrama Haji (asal)  Berakhir, saat keluar dari pengelolaan PPIH. 19 JHI dalam pengelolaan PPIH Embarkasi/Debarkasi
  • 20. JENIS PELAYANAN KESEHATAN DI EMBARKASI/ DEBARKASI JENIS PELAYANAN DI EMBARKASI : 1. Pemeriksaan kesehatan : RISTI, WUS, Jemaah sakit 2. Pelayanan Pokliklinik : pengobatan rawat jalan dan kefarmasian 3. Pelayanan observasi 4. Pelayanan kesehatan konsultatif 5. Pelayanan rujukan ke RS Rujukan haji 6. Pelayanan vaksinasi dan profilaksis 7. Pelayanan laboratorium dan penunjang 8. Pemeriksaan kelengkapan obat dan alat P3K di pesawat 9. Pemantauan jemaah yg dirawat di RS & tindak lanjut jemaah yg batal berangkat 10. Pengecekan pendampingan jemaah 11. Pengawalan jemaah dari asrama ke bandara 12. Pelayanan rawat jalan dan rujukan bagi jemaah haji transit JENIS PELAYANAN DI DEBARKASI : 1. Pelayanan poliklinik : pengobatan rawat jalan dan kefarmasian 2. Pelayanan observasi/ rawat inap sementara 3. Pelayanan rujukan ke RS rujukan haji 4. Pemantauan jemaah yg dirawat di RS 5. Pengawalan jemaah haji dari bandara ke asrama 6. Pemantauan dan pengawasan kesehatan, pelayanan rawat jalan dan rujukan bagi jemaah haji transit 20 Jenis Pelayanan Yg Dapat Diklaim : 1. Pelayanan rawat jalan 2. Pelayanan rawat darurat 3. Pelayanan rawat sehari 4. Pelayanan rujukan/ evakuasi 5. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang 6. Pelayanan vaksinasi KETERANGAN : 1. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang dilaksanakan untuk penegakan diagnostik berdasarkan indikasi medis 2. KKP berwenang dalam pengurusan rujukan Jemaah Haji yang sakit ke RS Rujukan Haji 3. Obat yang diberikan di embarkasi sesuai dengan pelayanan kesehatan dasar 4. Klaim dibayarkan sesuai besaran tarif pelayanan yg berlaku pd fasilitas pelayanan kesehatan daerah setempat FASILITASI OLEH DITJEN BINFAR (NON KLAIM) : 1. Obat dan perbekalan kesehatan tidak dapat dibayarkan di embarkasi/debarkasi 2. Vaksin Meningitis Meningokokus dan vaksin influenza
  • 21. 21