Peraturan Desa Tanjungsari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungsari tahun 2016 sebesar Rp1,2 miliar. Pendapatan berasal dari dana desa, bagian hasil pajak daerah, dan sumbangan masyarakat. Belanja akan mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

1. KEPALA DESA TANJUNGSARI
KABUPATEN CIAMIS
PERATURAN DESA TANJUNGSARI
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA TANJUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNGSARI,
Menimbang : a. bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tanjungsari, merupakan Dasar Pengelolaan Keuangan Desa
Tanjungsari dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung 1
Januari sampai dengan 31 Desember;
b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tanjungsari
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan
disetujui bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Tanjungsari;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, serta dalam rangka menunjang
Pelaksanaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan
Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Tanjungsari tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungsari
Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran
2016;
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa, sebagaiman telah diubah oleh Peraturan Pemerintah
Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;
14. Peraturan Pemerintan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari APBN;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007
tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan
Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007
tentang Kerjasama Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata
Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah
Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan
Desa;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian,
Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Bumdes;
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;

3. 28. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Ciamis;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis
sebagaimana telah diubah ketiga kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013
tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Ciamis Tahun Anggaran 2016;
32. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Ciamis;
33. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 48 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan dan Belaja Tidak Terduga;
34. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 61 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2015;
35. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 58 Tahun 2015 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2016;
36. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 39
Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai
dari Dana Desa Tahun 2016;
38. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa)
Tanjungsari Tahun Anggaran 2015-2020;
39. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) Tanjungsari
Tahun Anggaran 2016;
40. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(RAPBDesa) Tanjungsari Tahun Anggaran 2016;
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGSARI
Dan
KEPALA DESA TANJUNGSARI
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DESA TANJUNGSARI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) DESA
TANJUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2016

4. Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tanjungsari Kecamatan Sadananya Tahun
Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut:
1 Pendapatan Desa Rp. 1.206.209.650,-
2 Belanja Desa Rp. 1.206.209.650,-
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 0,-
b. Bidang Pembangunan Desa Rp. 0,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Rp. 0,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Rp. 0,-
e. Bidang Tak Terduga Rp. 0,-
Jumlah Belanja Rp. 1.206.209.650,-
Surplus/Defisit Rp. 0,-
3 Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 0,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 0,-
Pasal 2
Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala
Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.
Pasal 5
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
Ditetapkan di Tanjungsari
Pada tanggal 28 Desember 2015
PJS KEPALA DESA TANJUNGSARI
NENDI SUHENDI
Diundangkan di Tanjungsari
Pada tanggal 29 Desember 2015
SEKRETARIS DESA TANJUNGSARI
SARIP HIDAYAT
LEMBARAN DESA TANJUNGSARI TAHUN 2015 NOMOR 7

5. LAMPIRAN PERATURAN DESA TANJUNGSARI
NOMOR : 7 TAHUN 2015
TANGGAL : 28 DESEMBER 2015
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA TANJUNGSARI TAHUN ANGGARAN 2016
URAIAN ANGGARAN (Rp.) KET.
2 3 4
1. PENDAPATAN
1. 1. PENDAPATAN ASLI DESA
1. 1. 2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa
1. 1. 2. 1. Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa 30.000.000 TKD
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DESA 30.000.000
1. 2. PENDAPATAN TRANSFER
1. 2. 1. Dana Desa 655.588.000 DD
1. 2. 2. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah 12.000.000 BHPR
1. 2. 3. Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 5.000.000 PBB-P2
1. 2. 4. Alokasi Dana Desa 426.157.000 ADD
1. 2. 4. Bantuan Keuangan
1. 2. 4. 1. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
1. 2. 4. 1.
Bantuan Keuangan Tambahan Penghasilan Aparatur
Pemerintah Desa
15.000.000 PROV.
1. 2. 4. 2. Bantuan Keuangan Pemerintah Kab./Kota
1. 2. 4. 2. Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa 29.596.650 KAB.
1. 2. 4. 2. Bantuan Keuangan Khusus Infrastruktur Desa 15.000.000 KAB.
1. 2. 4. 2. Bantuan Keuangan Khusus Operasional Raskin 14.868.000 TR
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER 1.173.209.650
1. 3. PENDAPATAN LAIN-LAIN
1. 3. 1. Hibah dan Sumbangan yang Tidak Mengikat 3.000.000 Hbh
1. 3. 2. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0
JUMLAH PENDAPATAN LAIN-LAIN 3.000.000
JUMLAH PENDAPATAN 1.206.209.650
2. BELANJA DESA 1.206.209.650
2. 1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 0
2. 2. BIDANG PEMBANGUNAN DESA 0
2. 3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 0
2. 4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 0
2. 5. BIDANG BELANJA TAK TERDUGA 0
JUMLAH BELANJA 1.206.209.650
SURPLUS / DEFISIT 0
3. PEMBIAYAAN 0
3. 1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN
3. 1. 1. SILPA 0
3. 1. 2. Pencairan Dana Cadangan 0
3. 1. 3. Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0
JUMLAH 0
3. 2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3. 2. 1. Pembentukan Dana Cadangan 0
3. 2. 2. Penyertaan Modal Desa 0
JUMLAH 0
PEMBIAYAAN NETTO
(Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan) 0
SISA LEBIH TAHUN BERKENAAN
(Selisih antara Pembiayaan Netto dengan Hasil Surplus/Defisit) 0
NIP. 19750517 201001 1 004
Tanjungsari, 28 Desember 2015
PJS KEPALA DESA TANJUNGSARI
NENDI SUHENDI
STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGSARI
KECAMATAN SADANANYA KABUPATEN CIAMIS
KODE
REKENING
1