Konflik indonesia – papua nugini
•Télécharger en tant que PPTX, PDF•
1 j'aime•3,147 vues
Konflik antara Indonesia dan Papua Nugini dimulai ketika Belanda ingin membentuk negara Papua Barat yang terpisah dari Indonesia pada 1961. Langkah ini ditentang oleh Presiden Soekarno sehingga membuat Belanda dan AS takut Indonesia akan menjadi negara komunis. Akhirnya Belanda menyerahkan masalah Papua ke PBB. Melalui referendum pada 1969, rakyat Papua memilih untuk tetap bersama Indonesia. Namun, organisasi OPM yang ingin kemerdekaan Papua didirikan
Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
Similaire à Konflik indonesia – papua nugini
Similaire à Konflik indonesia – papua nugini (20)
Konflik indonesia – papua nugini
- 1. ANGGOTA KELOMPOK Anggun Lestari Rendy aprillio Suwanah Sari Adi Rivaldy Novita Yulia XI IPS 3
- 2. KONFLIK INDONESIA – PAPUA NUGINI SEJARAH : • Konflik Indonesia – Papua Nugini diawali dengan munculnya keinginan negara Belanda untuk membentuk negara Papua Barat terlepas dari Indonesia, hal ini terjadi pada tahun 1961. • Langkah negara Belanda untuk membentuk negara Papua Barat ini ditentang oleh Presiden Soekarno dengan mendekatkan diri pada negara komunis terutama Uni Soviet.
- 3. Sikap tindakan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno membuat takut negara Belanda dan Presiden Amerika Serikat John F Kennedy dengan alasan bahwa Indonesia dapat menjadi negara komunis terbesar di Asia Tenggara jika hal ini dibiarkan. Belanda pada akhirnya mengambil sikap untuk menyerahkan masalah Papua ke PBB (Perserikatan Bangsa- Bangsa), dan melalui PBB, Belanda mengambil sikap untuk keluar dan tidak jadi mengambil, merebut, menjajah, dan mengembalikan Papua ke Indonesia dengan syarat memberi kesempatan pada rakyat Papua untuk menentukan referendum (sikap pribadi) yang dikenal dengan PERPERA (Penentuan Pendapat Rakyat). Melalui PERPERA pada tahun 1969, rakyat Papua memilih untuk tetap dalam lingkungan Republik Indonesia.
- 4. Berdirinya OPM (Organisasi Papua Merdeka) : • OPM (Organisasi Papua Merdeka) adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 yang bertujuan untuk menolak pemerintahan yang saat ini berdiri di provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya bernama Irian Jaya, memisahkan diri dari Indonesia, dan menolak pembangunan ekonomi dan modernitas di Papua. • Organisasi ini sangat di tentang dan tidak sah oleh Indonesia, karena perjuangan meraih kemerdekaan sendiri di tingkat sebuah provinsi merupakan tindakan pengkhianatan terhadap negara Indonesia.
- 5. Organisasi ini berusaha untuk mengadakan dialog diplomatik, mengibarkan bendera Bintang Kejora (bendera ini digunakan untuk wilayah Nugini Belanda dari tahun 1961-1962 ketika wilayah ini berada pada dibawah pemerintahan UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority)), dan melancarkan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Para pendukung organisasi ini sering menggunakan bendera Bintang Kejora dan simbol-simbol persatuan papua lainnya, seperti lagu kebangsaan “Hai Tanahku Papua” dan lambang nasional (lambang nasional diadopsi sejak tahun 1961 sampai pemerintahan Indonesia diaktifkan pada bulan Mei 1963 sesuai Perjanjian New York.
- 6. Berdirinya organisasi ini pada akhirnya hanyalah membuat kerusuhan dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Papua, seperti : - Pada tanggal 21 januari 2012, anggota OPM dan orang-orang bersenjata menembak mati warga sipil. - Pada tanggal 8 januari 2012, OPM melancarkan serangan pada sebuah bus umum yang mengakibatkan kematian warga sipil dan anggota TNI. • Hari – Hari Umum - 1 Mei 1963 : Hari Aneksasi Papua (untuk Indonesia diperingati sebagai Hari Integrasi Papua). -1 Juli 1971 : Hari awal Kemerdekaan Papua. -1 Desember 1961 : Hari Kemerdekaan Papua.
- 7. Beberapa Tanggapan Para Petinggi Republik Indonesia Akan Konflik Indonesia – Papua Nugini : “Papua sudah siap untuk merdeka, ini hanyalah masalah waktu saja. Karena Sumber Daya Manusia (SDM) Papua sudah mulai mantap, dan punya link international yang terorganisir” – A.M. Hendripriyono (mantan ka BIN) “Kalo kita tidak serius menangani masalah Papua, bukan tidak mungkin daerah ini akan lepas” – Prof.Dr. Muladi (gubernur LEMHANAS) “Pemerintah Indonesia harus serius dan lebih cerdas dalam menangani masalah Papua, karena bukan tidak mungkin daerah ini akan lepas dari RI, ini hanya masalah waktu saja” – Prof.Dr. Ryaas Rassyd (pakar otonomi daerah)
- 8. SEKIAN