Dokumen tersebut membahas tentang sistem pemerintahan di berbagai negara, termasuk pengertian sistem pemerintahan, perbedaan antara sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem."

1. SISTEM
PEMERINTAHAN
TRIANY SYAFRILIA
2EA21
19210684
UNIVERSITAS GUNADARMA

2. KATA PENGANTAR
P u j i d a n s yu k u r k i t a p a n j a t k a n k e h a d i r a t A l l a h S W T ,
k a r e n a dengan limpahan karunia dan nikmat-Nya saya dapat
menyelesaikan makalah ini.
Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurah
p a d a N a b i a k h i r z a m a n Muhammad SAW, kepada para
S a h a b a t n ya , k e l u a r g a , s e r t a s a m p a i k e p a d a k i t a selaku umatnya.
Amin.
Makalah bertema “Politik dan Strategi Nasional” ini kami buat untuk
memenuhi tugas SoftSkill yang diberikan dosen mata kuliah
“Pendidikan Kewarganegaraaan”. Dan semoga, selain memenuhi tugas
tersebut, makalah ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca pada umumnya
dan saya khususnya.
Kritik dan saran sangat saya harapkan dalam upaya perbaikan
dalam m e m b u a t m a k a l a h . K a r e n a s a n g a t s a ya s a d a r i p e m b u a t a n
m a k a l a h i n i m a s i h b a n ya k kekurangan.
Bekasi, Mei 2012
Triany Syafrilia

3. A. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara ............................................................1
1. Pengertian Sistem Pemerintahan ....................................................................1
2. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer ......................................3
3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial dan
Parlementer ....................................................................................................5
4. Ciri-ciri Pokok Sistem Pemerintahan Presidensial ........................................5
5. Ciri-ciri Pokok Sistem Pemerintahan Parlementer ........................................6
6. Tipe-tipe Kabinet (Pemerintah) yang Berkaitan dengan Sistem
Pemerintahan. .................................................................................................7
7. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintah, dan Bentuk Pemerintahan....................7
8. Kesimpulan ....................................................................................................11
9. Daftar Pustaka...............................................................................................12

4. BAB II
SISTEM PEMERINTAHAN
A. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
Sistem pemerintahan yang berada di suatu negara dipergunakan sebagai
alat untuk mencapai tujuan organisasi negara. Antara lain kesejahteraan,
pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan atau bertindak demi
kepentingan rakyat. Untuk bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai
tujuan tersebut. Wewenang dan kekuasaan yang dimiliki dibagikan lagi
kepada alat-alat kekuasaan negara di setiap sektor.
Negara-negara di dunia memiliki sistem pemerintahan tidak menutup
kemungkinan ada yang sama, bahkan suatu negara pernah mencoba dari
berbagai macam sistem pemerintahan yang ada. Kernudian yang menjadi
pertanyaan apa apa yang dapat mempengaruhi sistem pemerintahan di suatu
negara, apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan.
1. Pengertian Sistem Pemerintahan
Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks
dan terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-
bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks
atau utuh. Di dalam suatu sistem terdapat komponen yang merupakan
suatu sub sistem tersendiri. Komponen-komponen tersebut mempunyai
fungsi masing-masing saling berhubungan satu sama lain menurut pola.
Tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan.
a. Sistem
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Sistem
mempunyai tiga pengertian. Pertama, sistem berarti seperangkat unsur
yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu
totalitas. Kedua, sistem berarti susunan pandangan, teori, asas yang
teratur. Ketiga, sistem berarti metode.
Jelas bahwa dalam kaitannya dengan pemerintahan negara sistem
berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori atau asas tentang
pemerintahan negara. Menurut KBB, pemerintahan berarti:
1) proses, cara, perbuatan memerintah;

5. 2) segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan
kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.
Dalam berbagai kamus yang ada, termasuk Webter 's New World
Dictionary of American Language, disebutkan bahwa kata sistem
berasal dari bahasa Latin "systema" atau bahasa Yunani "systematos"
yang berasal dari asal kata "synistani" yang berarti menempatkan
bersama. Selanjutnya istilah sistem mengalami perkembangan yang
lebih luas dan membawa arti yang berbeda-beda, setiap orang
memberikan arti atau definisi sendiri menurut disiplin ilmu dan
kepentingannya. Beberapa di antaranya sebagai berikut.
1) Webster's New Collegiate Dictionary, memberikan batasan sistem
adalah suatu kompleks ide-ide, prinsip-prinsip, dan sebagainya
yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan erat satu sama
lain.
2) Meyers Grosses Handlexikon memberikan batasan sistem adalah
suatu keseluruhan yang teratur sebagai satu kesatuan.
3) Gabriel A. Almond and Bingham Powel, memberikan batasan
sistem adalah suatu yang berisi interdenpendensi sejumlah bagian,
sebuah batas di antara bagian-bagian itu, dan lingkungannya.
Dari ketiga batasan itu terkandung pengertian bahwa sebuah sistem
selalu terdiri dari bagian-bagian yang berbeda satu dengan yang
lainnya dan di antara bagian-bagian itu terdapat saling hubungan
dalam satu kesatuan menyeluruh, saling memengaruhi dan sistem itu
bekerja dalam batas-batas yang jelas dari lingkungannya.
b. Pemerintahan
Pemerintahan dan pemerintah merupakan dua istilah yang berbeda,
tetapi memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam bidang yang sama.
Pemerintahan sebagai suatu proses pelaksanaan ketatanegaraan dalam
suatu negara, sedangkan pemerintah adalah organ yang merupakan alat
kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan ketatanegaraan.
Pemerintah sebagai alat pelaksana dan kelengkapan pemerintahan
memiliki fungsi melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif
negara. Tugas esensial adalah untuk mempertahankan negara sebagai
organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas internal
negara yaitu memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketenteraman
dalam negara serta melindungi hak milik , dari setiap orang, dan tugas
eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan negara. Tugas esensial

6. ini sering disebut tugas asli dari negara sebab dimiliki oleh setiap
pemerintah dari negara manapun di dunia. Tugas fakultatif negara
adalah untuk memperbesar kesejahteraan umum baik moral,
intelektual, sosial, maupun ekonomi. Misalnya, memelihara
kesejahteraan fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan rakyat.
Fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas esensial dan tugas
fakultatif negara inilah merupakan salah satu wujud kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebagai pelaksana tugas
negara meliputi berikut ini.
1) Pemerintah dalam, arti luas
Pemerintah dalam anti luas adalah gabungan semua badan
kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu
negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di
Indonesia, pemerintah masih ditambah dengan badan konsultatif,
eksaminatif, dan kenstitutif.
2) Pemerintah dalam arti sempit terdiri atas presiden, wakil presiden,
dan paramenteri (kabinet). Pemerintah dalam melaksanakan
pemerintahan yakni melaksanakan tugas esensial dan tugas
fakultatif negara dimasing-masing negara tidak sama. Hal ini
disebabkan masing-masing negara memiliki sistem pemerintahan
yang berbeda-beda.
2. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer
Ada dua jenis sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan
parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Walaupun istilah
sistem pemerintahan itu menunjuk pada tata hubungan antara ketiga
cabang kekuasaan utama dalam suatu negara, nama parlementer maupun
presidensial itu lebih menunjuk pada hubungan antara lembaga legislatif
dan lembaga eksekutif dalam suatu negara. Persoalan utamanya adalah
lembaga manakah yang menjadi sasaran pertanggungjawaban kerja para
pelaksana kekuasaan eksekutif (menteri). Nama parlementer menunjukkan
bahwa dalam sistem itu para menteri harus mempertanggungjawabkan
kinerja eksekutif kepada pihak parlemen (badan legislatif). Sedangkan
nama presidensial menunjukkan bahwa dalam sistem itu para menteri
harus mempertanggungjawabkan kinerja eksekutifnya kepada pihak
presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif. Selain
kedua jenis sistern pemerintahan yang umum berlaku di negara demokrasi

7. itu, kita juga melihat adanya sistem pemerintahan yang khas berlaku di
negara-negara komunis, yaitu pemerintahan kediktatoran proletariat.
Dalam pemerintahan sistem parlementer, hubungan antara badan
legislatif dengan badan eksekutif sangat erat. Keanggotaan badan legislatif
dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Adapun badan eksekutif atau
kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dipilih berdasarkan
dukungan suara terbanyak dari badan legislatif (Dewan Perwakilan
Rakyat).
Kabinet dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan bertanggung
jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, kedudukan
kabinet sangat bergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabila
kabinet dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada Dewan
Perwakilan Rakyat, tidak akan terjadi sesuatu hal. Namun jika Dewan
Perwakilan Rakyat tidak dapat menerima pertanggungjawaban kabinet,
maka kemungkinan Dew an Perwakilan Rakyat akan menjatuhkan kabinet
dengan mosi tidak percaya.
Karena sangat bergantung kepada Badan Perwakilan Rakyat posisi
pemerintahan dengan sistem parlementer sangat labil. Apa lagi kalau
persaingan memperebutkan kursi di badan legislatif sangat tinggi. Hal ini
biasanya terjadi apabila terdapat jumlah, partai yang banyak dalam
memperebutkan suara mayoritas di lembaga legislatif, dan kabinet
terbentuk berdasarkan koalisi beberapa partai.
Berbeda dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensial
hubungan antara badan legislatif dan eksekutif bersifat fungsional.
Artinya, badan yang satu tidak tergantung pada yang lainnya. Badan
eksekutif terpisah dari badan legislatif atau parlemen sistem, ini
merupakan aplikasi dari teori pemisahan kekuasaan. Teori ini merupakan
pikiran John Locke yang kemudian dikembangkan oleh Montesguieu.
Menurut John Locke kekuasaan negara terpisah antara kekuasaan
legislatif, ekskutif, dan federatif. Dalam hal ini badan legislatif memiliki
kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan federatif
meliputi kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan
eksekutif, seperti mengadakan kerja sama dan aliansi dengan negara lain di
luar negeri.
Sama seperti John Locke, Montesquieu membagi kekuasaan negara
secara terpisah atas tiga jenis yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif. Bedanya dengan John Locke, Montesquieu menegaskan bahwa

8. kekuasaan yudikatif adalah mengawasi dan mengambil tindakan apabila
eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang terbukti
menyimpang dari undang-undang yang digariskan.
Pemisahan kekuasaan seperti tersebut di atas masih diterapkan di
Amerika Serikat, itupun tidak semurni ajaran Montesquieu. Di negara ini
kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif dipegang
oleh presiden, dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung.
Masing-masing badan berdiri sendiri. Kekuasaannya sudah dibatasi
sehingga keseimbangan kekuasaan antara ketiga badan tadi dapat
diwujudkan. Ketiga badan ini pun memiliki kedudukan yang sederajat
sehingga mereka bisa saling mengawasi. Prinsip inilah yang dinamakan
pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan Amerika Serikat.
3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial dan
Parlementer
a. Kebaikan sistem pemerintahan parlementer
1) Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pernerintah besar
sekali
2) Pengawasan terhadap kebijaksanaan pemerintah dapat berjalan
dengan baik.
b. Kelemahan sistem pemerintahan parlementer
1) Sering terjadi krisis kabinet karena tidak mendapat dukungan dari
mayoritas anggota DPR.
2) Keberhasilan sulit sekali bagi negara yang menganut sistem banyak
partai, karena kabinet mendapat kesulitan dukungan dari anggota
DPR.
c. Kebaikan sistem pemerintahan presidensial
1) Presiden dan menteri selama masajabatannya tidak dapat
dijatuhkan oleh DPR sehingga ada kestabilan.
2) Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya, karena
tidak dibayangi krisis kabinet
d. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial
1) Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.
2) Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik negara kurang
mendapat perhatian yang seluas-luasnya.
4. Ciri-ciri Pokoh Sistem Pemerintahan Presidensial
Dalam sistem pemerintahan presidensial, pada dasamya kekuasaan
negara berpusat pada presiden. Namun dalam pelaksanaan tugas
kenegaraan, pertimbangan lembaga-lembaga pemerintah lainnya tetap

9. menjadi penyeirnbang. Adapun ciri-ciri sistern pemerintahan presidensial
sebagai berikut :
a. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan.
b. Presoden dan legislatif tidak dapat saling menjatuhkan.
c. Masa jabatan presiden dan legislatif dapat ditentukan dengan pasti.
d. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan
bertanggung jawab kepada presiden.
e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, ada yang
mengembangkan ajaran Trias Politica Montesqueiu secara murni dengan
separation of power, seperti di Amerika Serikat yang dikenal dengan
praktik check and balance. Praktik demikian bertujuan agar di antara
kekuasaan eksekutif (president), legislatif (kongres = senat + parlemen)
dan yudikatif (Mahkamah Agung/Supreme Court) tersebut selalu terdapat
keseimbangan dalam keadaan tertentu.
Tetapi dalam praktik sistem pemerintahan presidensial ada juga
yang menerapkan trias politica tidak secara murni yaitu dengan sistem
distribution ofpower atau pembagian kekuasaan, misalnya negara
Indonesia.
5. Ciri-ciri Pokok Sistem Pemerintahan Parlementer
Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan
yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Sistem pemerintahan
parlementer ditandai oleh adanya suatu hubungan yang erat antara eksekutif
dan parlernen. Eksekutif dan parlemen saling bergantung satu sama lain.
Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh parlemen dari
partai/organisasi mayoritas di parlemen. Rakyat tidak memilih langsung
perdana menteri dan kabinetnya, melainkan hanya memilih anggota parlemen.
Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut.
a. Menteri bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan.
b. Raja atau presiden berkedudukan sebagai kepala negara.
c. Kepala negara atas saran perdana menteri dapat membubarkan
parlemen (DPR), apabila pemerintah menganggap parlemen tidak
mewakili kehendak rakyat.
d. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
e. Kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen dengan mosi tidak
percaya.

10. f. Program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik
sebagian besar anggota parlemen.
g. Masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan secara pasti, sebab sangat
tergantung dukungan parlemen.
h. Kekuasaan parlemen lebih kuat daripada kekuasaan pemerintah.
i. Anggota kabinet seluruhnya atau sebagian merupakan anggota
parlemen.
j. Sistem pemerintahan parlementer cenderung labil bila dalam negara
tersebut diterapkan sistem multipartai, namun jika menganut sistem
dwi partai, maka kecenderungan kelabilan dapat dikurangi.
6. Tipe-tipe Kabinet (Pemerintah) yang Berkaitan dengan Sistem
Pemerintahan.
a. Tape-tipe kabinet berdasarkan siapa yang bertanggung jawab atas
jalannya tugas pemerintah
1) K.abinet mini sterii1, yaitu sty-t, 11 kabinet di mana menteri
bertanggung jawab atas jalannya tugas pemerintahan.
2) Kabinet presidensial yaitu suatu kabinet dimana presiden
bertanggung jawab atas jalannya tugas pemerintahan.
b. Tipe kabinet berdasarkan ada tidaknya campur tangan parlemen dalam
pembentukan kabinet
1) Kabinet parlementer, yaitu suatu kabinet di mana ada campur
tangan parlemen dalam pembentukan.
2) Kabinet ekstra parlementer, yaitu suatu kabinet di mana tidak
adanya campur tangan parlemen dalam pembentukannya.
7. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintah, dan Bentuk Pemerintahan
a. Bentuk negara.
Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria
distribusi kekuasaan (secara resmi) antarberbagai tingkat pemerintahan
dalam suatu negara. Bentuk negara dibedakan menjadi tiga kategori.
1) Negara kesatuan, yaitu negara yang pemerintah pusatya berdaulat
penuh atas semua tingkat pemerintahan yang ada di bawahnya.
2) Federal/serikat, yaitu negara yang kekuasaannya secara formal di
bagi menjadi dua, sebagian menjadi kekuasaan pemerintah pusat
federal dan sebagian menjadi kekuasaan pemerintahan negara
bagian.
3) Negara konfederasi, yaitu bentuk kerja sama negara di mana
pemerintah pusat tunduk pada kedaulatan masing-masing negara
anggotanya.

11. b. Bentuk pemerintah
Bentuk pemerintah adalah pengelompokan negara berdasarkan cara
pengisian jabatan kepala negaranya. Berdasarkan kriteria itu kita
mengenal negara kerajaan dan republik. Kerajaan adalah negara yang
jabatan kepala negaranya diisi melalui sistem pewarisan. Sedangkan
republik adalah negara yang kepala negaranya diisi melalui cara-cara
di luar sistem pewarisan.
c. Bentuk pemerintahan
Bentuk pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak
kekuasan tertinggi dalam sebuah negara. Menurut Aristoleles ada
enam kemungkinan bentuk pemerintahan yaitu sebagai berikut.
1) Monarki
Monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara
yang tertinggi ada di tangan satu orang, yang memerintah untuk
kepentingan rakyat.
2) Tirani
Tirani yaitu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang
tertinggi ada di tangan satu orang, yang memerintah untuk
kepentingan dirinya sendiri.
3) Aristokrat
Aristokrat yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara
yang tertinggi ada di tangan elite, yang memerintah untuk
kepentingan rakyat.
4) Oligarki
Oligarki yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang
tertinggi ada di tangan sekelompok elit, yang memerintah untuk
kepentingan kelompok penguasa itu sendiri.
5) Politi
Politi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang
tertinggi ada di tangan rakyat yang pemerintahannya untuk
kepentingan rakyat
6) Demokrasi
Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara
yang tertinggi ada di tangan rakyat namun pemerintahannya hanya
untuk kepentingan penguasa

12. Daftar Pustaka
Balai Pustaka. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka
BSNP. 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata
Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD. Jakarta: Diknas.
Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan Pemerintah RI No.72
Tahun 2005 Tentang Desa.
Depdikbud . 1992. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai
Pustaka