SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  17
KELOMPOK 5
• Bambang Triono
• Dewi Anggreini
• Ika Zulqaidah
• Indah Nurjanah
• M. Azwar
• Rifan
• Rizki Rani Ahmad
1101025458
1101025465
1101025577
1101025461
1201025276
1101025455
1101025459
BAB VI
PEMBENAHAN PERPAJAKAN
 Kebutuhan Sumber Dana yang Kian Mendesak
 Hakikat Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara
1. Pajak di Mancanegara dan Indonesia
2. Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia
 Seranai Masalah Pengembangan Pajak
1. Kesadaran Pajak yang Rendah
2. Kualitas Pelayanan Pajak yang Rendah
3. Lemahnya Pemanfaatan dan Penggalian Potensi Pajak
4. Politisasi dan Korupsi Pajak
5. Keharusan Reformasi Perpajakan secara Menyeluruh
dan Sunset Policy
Ditjen Pengelolaan Utang (DPU) Kemenkeu:
UTANG LUAR NEGERI Indonesia jatuh tempo
Rp57 triliun di 2013
 Kebutuhan Sumber Dana yang Kian Mendesak
Wakil Menteri Keuangan (2) Mahendra Siregar:
pemerintah memerlukan pinjaman untuk
pembiayaan RAPBN Perubahan 2013 sebesar
Rp390 T. Ini akan menjadikan utang Indonesia
tembus Rp2.413 T. Karena pada Mei 2013
mencapai angka Rp2.023,72 T
meski rencana kenaikan harga BBM
direalisasikan, keperluan subsidi BBM masih naik
dari Rp193,8 T menjadi Rp209,9 T. Dengan
begitu, total subsidi energi yakni BBM dan listrik
menjadi Rp358,2 T
 Kebutuhan Sumber Dana yang Kian Mendesak
Wakil Menteri Keuangan (1) Anny Ratnawati:
dalam RAPBN-P 2013, diusulkan penurunan
target pendapatan negara & hibah sebesar Rp50
T dari APBN 2013 sebesar Rp1.529,7 T
 Kebutuhan Sumber Dana yang Kian Mendesak
PEN
DAPAT
AN
B
E
L
A
N
J
A
L O A N
 Kebutuhan Sumber Dana yang Kian Mendesak
0.00
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
2010 2011 2012 2013 (Mei) 2013 (Juni)
Utang IndonesiaTriliun IDR
1676.15
1803.49
1975.42 2023.72
2413
Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, yang
dimaksud dengan “pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar – besarnya
kemakmuran rakyat.”
 Hakikat Pajak sebagai Sumber Pendapatan
Negara
1. Pajak di Mancanegara dan di Indonesia
 Hakikat Pajak sebagai Sumber Pendapatan
Negara
Pada umumnya sama-sama lebih
mengandalkan penerimaan dari sektor
pajak dibandingkan mengelola
perusahaan secara langsung
 Hakikat Pajak sebagai Sumber Pendapatan
Negara
2. Perkembangan Penerimaan Pajak di
Indonesia
APBN
Realisasi
269,325.99
(25,84%)
1,042,285.22
APBNP
Realisasi
246,992.16
(27,91%)
885,026.62
Realisasi Penerimaan Pajak
Per 30 April 2013 Per 30 April 2012
1. Kesadaran Pajak yang Rendah
 Seranai Masalah Pengembangan Pajak
2013
Orang perseorangan Badan Usaha
Jumlah 60jt angkatan kerja 5jt
Terdaftar sbg WP 20jt 1,9jt
Penyetor SPT 8,8jt 520rb
Rasio SPT 14,7% 10,4%
2. Kualitas Pelanan Pajak yang Rendah
 Seranai Masalah Pengembangan Pajak
a. Kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan
b. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas
c. Ketidakmampuan merubah Kultur & Perilaku
d. Kurang akuratnya perencanaan kualitas
e. Kurang efektifnya program pengembangan SDM
f. Berorientasi jangka pendek
g. Sistem informasi kinerja pelayanan belum
dikembangkan
h. Lemahnya integritas aparatur
3. Lemahnya Pemanfaatan dan Penggalian
Potensi Pajak
 Seranai Masalah Pengembangan Pajak
Sektor riil seperti infrastruktur misalnya, yang nota
bene dibiayai oleh pajak tidak menunjukan
peningkatan progress yang signifikan.
Konsentrasi perpajakan hanya sebatas kepada
pemilik NPWP (WP yang telah terdaftar), kurangnya
upaya sosialisasi persuasif untuk meningkatkan
penerimaan pajak dari seluruh angkatan kerja yang
memiliki penghasilan diatas PTKP namun belum
mendaftarkan dirinya sebagai WP
4. Politisasi dan Korupsi Pajak
Pemungutan pajak ditunggangi kepentingan
para oknum elit politik untuk hal-hal lain diluar
tujuan utama pemungutan pajak.
*contoh di 2011: DPR menggunakan hak angket untuk mengungkap mafia
pajak, padahal kita telah punya KPK
Masih maraknya praktik suap menyuap di Ditjen
Pajak bak fenomena “Gunung Es”
 Seranai Masalah Pengembangan Pajak
5. Keharusan Reformasi Perpajakan secara
Menyeluruh dan Sunset Policy
 Seranai Masalah Pengembangan Pajak
Harus ada pembenahan moral dan integritas
para petugas dan pengelola perpajakan.
*tidak hanya hitung-hitungan jumlah pajaknya, tetapi juga bagaimana
menjaganya dengan penuh rasa tanggung jawab
Menumbuhkan kepatuhan wajib pajak
dengan mengubah persepsi masyarakat
terhadap pajak
*dari sebuah beban menjadi kebutuhan
5. Keharusan Reformasi Perpajakan secara
Menyeluruh dan Sunset Policy
 Seranai Masalah Pengembangan Pajak
Sosialisasi pemanfaatan fasilitas Sunset
Policy, yaitu semacam pengampunan pajak yang
terbatas pada sanksi administrasi berupa bunga
dari pajak yang terlambat disetorkan.
Terima Kasih
selesai…
• Disperindagkop Kota Lubuk Linggau, 6 Juni 2013,
UTANG LUAR NEGERI Indonesia Jatuh Tempo
Rp57 T di 2013, http://disperindag-llg.info
• Riau Pos, 5 Juni 2013, Utang Indonesia Tembus
Rp2.400 Triliun, http://m.riaupos.co
• Investor Daily, 20 Mei 2013, Target Penerimaan
Negara Diturunkan Rp 50 Triliun,
http://www.investor.co.id
• DJP Kemenkeu, 20 Pebruari 2013, Kompleksitas
Kepatuhan Pajak, http://www.pajak.go.id
• Management Kualitas: Menjelaskan bagaimana
organisasi memastikan bahwa barang atau jasa
yang dihasilkannya memenuhi kebutuhan
konsumen dan memenuhi peraturan terkait
dengan barang atau jasa tersebut.

Contenu connexe

Tendances

13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daerahaRian Saifulloh
 
FITRI/12160263
FITRI/12160263FITRI/12160263
FITRI/12160263Fitri408
 
Praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Praktikum komputer dan administrasi perpajakanPraktikum komputer dan administrasi perpajakan
Praktikum komputer dan administrasi perpajakandeninurhidayanti
 
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010Usman Yasin
 
Strategi peningkatan pad
Strategi peningkatan padStrategi peningkatan pad
Strategi peningkatan padZulfikri Armada
 
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr... POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN Kementerian Dalam Negeri
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009Usman Yasin
 
01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negara
01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negara01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negara
01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negaraS'yah Barus
 
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARAPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARALily Herliana
 
2010 Perda bank klaten
2010 Perda bank klaten2010 Perda bank klaten
2010 Perda bank klatenPA_Klaten
 
196~pmk.05~2018 per
196~pmk.05~2018 per196~pmk.05~2018 per
196~pmk.05~2018 perBeh Jeh
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009Usman Yasin
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraBPKP
 

Tendances (20)

13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
13 masalah pengelolaan keuangan negara dan daeraha
 
FITRI/12160263
FITRI/12160263FITRI/12160263
FITRI/12160263
 
Praktikum komputer dan administrasi perpajakan
Praktikum komputer dan administrasi perpajakanPraktikum komputer dan administrasi perpajakan
Praktikum komputer dan administrasi perpajakan
 
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPKPotret Tindak Lanjut Temuan BPK
Potret Tindak Lanjut Temuan BPK
 
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
 
Jejak-Jejak Nawacita
Jejak-Jejak NawacitaJejak-Jejak Nawacita
Jejak-Jejak Nawacita
 
Strategi peningkatan pad
Strategi peningkatan padStrategi peningkatan pad
Strategi peningkatan pad
 
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr... POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
POWERPOINT MAKALH MANAJEMEN PENDAPATAN DAERAH Tugas k.1..bismillahirohmanirr...
 
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
REFORMASI KEUANGAN NEGARA DAN AKUNTANSI PEMERINTHAN
 
Coba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana DesaCoba-Coba Dana Desa
Coba-Coba Dana Desa
 
Pengelolaan keuangan negara
Pengelolaan keuangan negaraPengelolaan keuangan negara
Pengelolaan keuangan negara
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009
 
01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negara
01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negara01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negara
01 tinjauan umum governance & pengelolaan keuangan negara
 
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARAPEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA
 
Makalah apbd
Makalah apbdMakalah apbd
Makalah apbd
 
2010 Perda bank klaten
2010 Perda bank klaten2010 Perda bank klaten
2010 Perda bank klaten
 
Zakat dan pajak
Zakat dan pajakZakat dan pajak
Zakat dan pajak
 
196~pmk.05~2018 per
196~pmk.05~2018 per196~pmk.05~2018 per
196~pmk.05~2018 per
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009
 
Manajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negaraManajemen keuangan negara
Manajemen keuangan negara
 

En vedette

2004 Summer Newsletter
2004 Summer Newsletter2004 Summer Newsletter
2004 Summer NewsletterDirect Relief
 
La sociedad-civil-y-la-construccin-de-ciudadana
La sociedad-civil-y-la-construccin-de-ciudadanaLa sociedad-civil-y-la-construccin-de-ciudadana
La sociedad-civil-y-la-construccin-de-ciudadanalassershot
 
2006 Spring Newsletter
2006 Spring Newsletter2006 Spring Newsletter
2006 Spring NewsletterDirect Relief
 
2007 Spring Newsletter
2007 Spring Newsletter2007 Spring Newsletter
2007 Spring NewsletterDirect Relief
 
2005 Summer Newsletter
2005 Summer Newsletter2005 Summer Newsletter
2005 Summer NewsletterDirect Relief
 
Hurricanes katrina and rita six months later
Hurricanes katrina and rita six months laterHurricanes katrina and rita six months later
Hurricanes katrina and rita six months laterDirect Relief
 
Daily routines by Valerie
Daily routines by ValerieDaily routines by Valerie
Daily routines by Valerielledocursotic
 
Lengua anuncio
Lengua anuncioLengua anuncio
Lengua anunciofranky226
 
Arh2050 sarcophagus lid homework
Arh2050 sarcophagus lid homeworkArh2050 sarcophagus lid homework
Arh2050 sarcophagus lid homeworkProfWillAdams
 
2007 Spring Newsletter
2007 Spring Newsletter2007 Spring Newsletter
2007 Spring NewsletterDirect Relief
 
State of the safety net 2014
State of the safety net 2014State of the safety net 2014
State of the safety net 2014Direct Relief
 
2005 Summer Newsletter
2005 Summer Newsletter2005 Summer Newsletter
2005 Summer NewsletterDirect Relief
 
2012 Spring Newsletter
2012 Spring Newsletter2012 Spring Newsletter
2012 Spring NewsletterDirect Relief
 

En vedette (20)

2004 Summer Newsletter
2004 Summer Newsletter2004 Summer Newsletter
2004 Summer Newsletter
 
Bidnii hvns
Bidnii hvnsBidnii hvns
Bidnii hvns
 
2006 annual report
2006 annual report2006 annual report
2006 annual report
 
La sociedad-civil-y-la-construccin-de-ciudadana
La sociedad-civil-y-la-construccin-de-ciudadanaLa sociedad-civil-y-la-construccin-de-ciudadana
La sociedad-civil-y-la-construccin-de-ciudadana
 
2006 Spring Newsletter
2006 Spring Newsletter2006 Spring Newsletter
2006 Spring Newsletter
 
2007 Spring Newsletter
2007 Spring Newsletter2007 Spring Newsletter
2007 Spring Newsletter
 
2005 Summer Newsletter
2005 Summer Newsletter2005 Summer Newsletter
2005 Summer Newsletter
 
Hurricanes katrina and rita six months later
Hurricanes katrina and rita six months laterHurricanes katrina and rita six months later
Hurricanes katrina and rita six months later
 
Daily routines by Valerie
Daily routines by ValerieDaily routines by Valerie
Daily routines by Valerie
 
Tsahim 3
Tsahim 3Tsahim 3
Tsahim 3
 
2011 Fall Newsletter
2011 Fall Newsletter2011 Fall Newsletter
2011 Fall Newsletter
 
Lengua anuncio
Lengua anuncioLengua anuncio
Lengua anuncio
 
Comrades
ComradesComrades
Comrades
 
Arh2050 sarcophagus lid homework
Arh2050 sarcophagus lid homeworkArh2050 sarcophagus lid homework
Arh2050 sarcophagus lid homework
 
Alberti Center for Bullying Abuse Prevention Colloquium Series - February 2012
Alberti Center for Bullying Abuse Prevention Colloquium Series - February 2012Alberti Center for Bullying Abuse Prevention Colloquium Series - February 2012
Alberti Center for Bullying Abuse Prevention Colloquium Series - February 2012
 
2007 Spring Newsletter
2007 Spring Newsletter2007 Spring Newsletter
2007 Spring Newsletter
 
State of the safety net 2014
State of the safety net 2014State of the safety net 2014
State of the safety net 2014
 
2005 Summer Newsletter
2005 Summer Newsletter2005 Summer Newsletter
2005 Summer Newsletter
 
2012 Spring Newsletter
2012 Spring Newsletter2012 Spring Newsletter
2012 Spring Newsletter
 
Let’s do an extempo!
Let’s do an extempo!Let’s do an extempo!
Let’s do an extempo!
 

Similaire à Pembenahan perpajakan

Sunset pulicy dan lelang sun
Sunset pulicy dan lelang sunSunset pulicy dan lelang sun
Sunset pulicy dan lelang sunFRANKLYN_SS
 
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...stephaniejessey
 
PPT PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP , PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJ...
PPT PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP , PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJ...PPT PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP , PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJ...
PPT PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP , PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJ...iraselviawati
 
Pajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailPajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailpajakapp
 
Paper aplikasi komputer
Paper aplikasi komputerPaper aplikasi komputer
Paper aplikasi komputerRitonga Johan
 
Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak
Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajakPengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak
Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajakmukitaja
 
TAX AMNESTY OLEH TIM KALICACING
TAX AMNESTY OLEH TIM KALICACINGTAX AMNESTY OLEH TIM KALICACING
TAX AMNESTY OLEH TIM KALICACINGAnjelinaChoirul
 
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan SukarelaPanduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarelaomni sukses
 
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...Operator Warnet Vast Raha
 
pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...
pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...
pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...Fitriyanti1212
 
Pengampunanpajak 160810122754
Pengampunanpajak 160810122754Pengampunanpajak 160810122754
Pengampunanpajak 160810122754Ien Annisa
 
Pengampunanpajak
PengampunanpajakPengampunanpajak
Pengampunanpajakomni sukses
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...fekonunisalab
 
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...SitiKhaeriyah21
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNLailyAnandaPG
 
tugas praktikum komputer dan perpajakan
tugas praktikum komputer dan perpajakantugas praktikum komputer dan perpajakan
tugas praktikum komputer dan perpajakanroyenaller
 

Similaire à Pembenahan perpajakan (20)

Amelia hasanah 12160137
Amelia hasanah 12160137Amelia hasanah 12160137
Amelia hasanah 12160137
 
Sunset pulicy dan lelang sun
Sunset pulicy dan lelang sunSunset pulicy dan lelang sun
Sunset pulicy dan lelang sun
 
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
Analisa Tax Amnesty Karya Ilmiah - Stephanie S1 Akuntansi A Fakultas Ekonomi ...
 
PPT ANGGARA MAULANA
PPT ANGGARA MAULANAPPT ANGGARA MAULANA
PPT ANGGARA MAULANA
 
PPT PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP , PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJ...
PPT PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP , PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJ...PPT PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP , PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJ...
PPT PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP , PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJ...
 
Pajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detailPajak app penjelasanlebih detail
Pajak app penjelasanlebih detail
 
Paper aplikasi komputer
Paper aplikasi komputerPaper aplikasi komputer
Paper aplikasi komputer
 
Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak
Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajakPengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak
Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pelayanan pegawai pajak
 
TAX AMNESTY OLEH TIM KALICACING
TAX AMNESTY OLEH TIM KALICACINGTAX AMNESTY OLEH TIM KALICACING
TAX AMNESTY OLEH TIM KALICACING
 
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan SukarelaPanduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
Panduan mengikuti PPS - Program Pengungkapan Sukarela
 
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
121338083 pengaruh-pemeriksaan-pajak-daerah-terhadap-penerimaan-pajak-daerah-...
 
Tgs pratikum
Tgs pratikumTgs pratikum
Tgs pratikum
 
pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...
pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...
pengaruh kewajiban kepemilikan npwp dan penagihan pajak terhadap penerimaan p...
 
Pengampunanpajak 160810122754
Pengampunanpajak 160810122754Pengampunanpajak 160810122754
Pengampunanpajak 160810122754
 
Pengampunanpajak
PengampunanpajakPengampunanpajak
Pengampunanpajak
 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PAJAK REKLAME DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN AS...
 
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...
PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, PELAYANAN FISKUS, DA...
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
 
tugas praktikum komputer dan perpajakan
tugas praktikum komputer dan perpajakantugas praktikum komputer dan perpajakan
tugas praktikum komputer dan perpajakan
 
Isi
IsiIsi
Isi
 

Dernier

CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxIrfanAudah1
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024RoseMia3
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxdeskaputriani1
 
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfsaptari3
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptAlfandoWibowo2
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASbilqisizzati
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxDEAAYUANGGREANI
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdfanitanurhidayah51
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)MustahalMustahal
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptimamshadiqin2
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfWidyastutyCoyy
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxsyahrulutama16
 

Dernier (20)

CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptxRefleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
Refleksi Mandiri Modul 1.3 - KANVAS BAGJA.pptx.pptx
 
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
DAFTAR PPPK GURU KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2024
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptxPendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
Pendidikan-Bahasa-Indonesia-di-SD MODUL 3 .pptx
 
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdfmengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
mengapa penguatan transisi PAUD SD penting.pdf
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.pptSEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
SEJARAH PERKEMBANGAN KEPERAWATAN JIWA dan Trend Issue.ppt
 
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITASMATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
MATEMATIKA EKONOMI MATERI ANUITAS DAN NILAI ANUITAS
 
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptxPPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
PPT Mean Median Modus data tunggal .pptx
 
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdfModul Projek  - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
Modul Projek - Batik Ecoprint - Fase B.pdf
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
Prakarsa Perubahan ATAP (Awal - Tantangan - Aksi - Perubahan)
 
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
Intellectual Discourse Business in Islamic Perspective - Mej Dr Mohd Adib Abd...
 
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.pptLingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
Lingkungan bawah airLingkungan bawah air.ppt
 
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdfSalinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
Salinan dari JUrnal Refleksi Mingguan modul 1.3.pdf
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsxvIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
vIDEO kelayakan berita untuk mahasiswa.ppsx
 

Pembenahan perpajakan

  • 1. KELOMPOK 5 • Bambang Triono • Dewi Anggreini • Ika Zulqaidah • Indah Nurjanah • M. Azwar • Rifan • Rizki Rani Ahmad 1101025458 1101025465 1101025577 1101025461 1201025276 1101025455 1101025459
  • 2. BAB VI PEMBENAHAN PERPAJAKAN  Kebutuhan Sumber Dana yang Kian Mendesak  Hakikat Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara 1. Pajak di Mancanegara dan Indonesia 2. Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia  Seranai Masalah Pengembangan Pajak 1. Kesadaran Pajak yang Rendah 2. Kualitas Pelayanan Pajak yang Rendah 3. Lemahnya Pemanfaatan dan Penggalian Potensi Pajak 4. Politisasi dan Korupsi Pajak 5. Keharusan Reformasi Perpajakan secara Menyeluruh dan Sunset Policy
  • 3. Ditjen Pengelolaan Utang (DPU) Kemenkeu: UTANG LUAR NEGERI Indonesia jatuh tempo Rp57 triliun di 2013  Kebutuhan Sumber Dana yang Kian Mendesak Wakil Menteri Keuangan (2) Mahendra Siregar: pemerintah memerlukan pinjaman untuk pembiayaan RAPBN Perubahan 2013 sebesar Rp390 T. Ini akan menjadikan utang Indonesia tembus Rp2.413 T. Karena pada Mei 2013 mencapai angka Rp2.023,72 T
  • 4. meski rencana kenaikan harga BBM direalisasikan, keperluan subsidi BBM masih naik dari Rp193,8 T menjadi Rp209,9 T. Dengan begitu, total subsidi energi yakni BBM dan listrik menjadi Rp358,2 T  Kebutuhan Sumber Dana yang Kian Mendesak Wakil Menteri Keuangan (1) Anny Ratnawati: dalam RAPBN-P 2013, diusulkan penurunan target pendapatan negara & hibah sebesar Rp50 T dari APBN 2013 sebesar Rp1.529,7 T
  • 5.  Kebutuhan Sumber Dana yang Kian Mendesak PEN DAPAT AN B E L A N J A L O A N
  • 6.  Kebutuhan Sumber Dana yang Kian Mendesak 0.00 500.00 1,000.00 1,500.00 2,000.00 2,500.00 2010 2011 2012 2013 (Mei) 2013 (Juni) Utang IndonesiaTriliun IDR 1676.15 1803.49 1975.42 2023.72 2413
  • 7. Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang KUP, yang dimaksud dengan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.”  Hakikat Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara
  • 8. 1. Pajak di Mancanegara dan di Indonesia  Hakikat Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara Pada umumnya sama-sama lebih mengandalkan penerimaan dari sektor pajak dibandingkan mengelola perusahaan secara langsung
  • 9.  Hakikat Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara 2. Perkembangan Penerimaan Pajak di Indonesia APBN Realisasi 269,325.99 (25,84%) 1,042,285.22 APBNP Realisasi 246,992.16 (27,91%) 885,026.62 Realisasi Penerimaan Pajak Per 30 April 2013 Per 30 April 2012
  • 10. 1. Kesadaran Pajak yang Rendah  Seranai Masalah Pengembangan Pajak 2013 Orang perseorangan Badan Usaha Jumlah 60jt angkatan kerja 5jt Terdaftar sbg WP 20jt 1,9jt Penyetor SPT 8,8jt 520rb Rasio SPT 14,7% 10,4%
  • 11. 2. Kualitas Pelanan Pajak yang Rendah  Seranai Masalah Pengembangan Pajak a. Kurangnya komitmen dari aparatur pelayanan b. Kurangnya pemahaman tentang manajemen kualitas c. Ketidakmampuan merubah Kultur & Perilaku d. Kurang akuratnya perencanaan kualitas e. Kurang efektifnya program pengembangan SDM f. Berorientasi jangka pendek g. Sistem informasi kinerja pelayanan belum dikembangkan h. Lemahnya integritas aparatur
  • 12. 3. Lemahnya Pemanfaatan dan Penggalian Potensi Pajak  Seranai Masalah Pengembangan Pajak Sektor riil seperti infrastruktur misalnya, yang nota bene dibiayai oleh pajak tidak menunjukan peningkatan progress yang signifikan. Konsentrasi perpajakan hanya sebatas kepada pemilik NPWP (WP yang telah terdaftar), kurangnya upaya sosialisasi persuasif untuk meningkatkan penerimaan pajak dari seluruh angkatan kerja yang memiliki penghasilan diatas PTKP namun belum mendaftarkan dirinya sebagai WP
  • 13. 4. Politisasi dan Korupsi Pajak Pemungutan pajak ditunggangi kepentingan para oknum elit politik untuk hal-hal lain diluar tujuan utama pemungutan pajak. *contoh di 2011: DPR menggunakan hak angket untuk mengungkap mafia pajak, padahal kita telah punya KPK Masih maraknya praktik suap menyuap di Ditjen Pajak bak fenomena “Gunung Es”  Seranai Masalah Pengembangan Pajak
  • 14. 5. Keharusan Reformasi Perpajakan secara Menyeluruh dan Sunset Policy  Seranai Masalah Pengembangan Pajak Harus ada pembenahan moral dan integritas para petugas dan pengelola perpajakan. *tidak hanya hitung-hitungan jumlah pajaknya, tetapi juga bagaimana menjaganya dengan penuh rasa tanggung jawab Menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dengan mengubah persepsi masyarakat terhadap pajak *dari sebuah beban menjadi kebutuhan
  • 15. 5. Keharusan Reformasi Perpajakan secara Menyeluruh dan Sunset Policy  Seranai Masalah Pengembangan Pajak Sosialisasi pemanfaatan fasilitas Sunset Policy, yaitu semacam pengampunan pajak yang terbatas pada sanksi administrasi berupa bunga dari pajak yang terlambat disetorkan.
  • 17. • Disperindagkop Kota Lubuk Linggau, 6 Juni 2013, UTANG LUAR NEGERI Indonesia Jatuh Tempo Rp57 T di 2013, http://disperindag-llg.info • Riau Pos, 5 Juni 2013, Utang Indonesia Tembus Rp2.400 Triliun, http://m.riaupos.co • Investor Daily, 20 Mei 2013, Target Penerimaan Negara Diturunkan Rp 50 Triliun, http://www.investor.co.id • DJP Kemenkeu, 20 Pebruari 2013, Kompleksitas Kepatuhan Pajak, http://www.pajak.go.id • Management Kualitas: Menjelaskan bagaimana organisasi memastikan bahwa barang atau jasa yang dihasilkannya memenuhi kebutuhan konsumen dan memenuhi peraturan terkait dengan barang atau jasa tersebut.