SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  23
Samarinda, 7 Oktober 2009 EVALUASI   ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN  PP No. 41/2007 Tri Widodo W. Utomo
Dimana posisi organisasi kita? PKP2A III LAN Sumber:  http://www.adizes.co.yu/en/org_therapy.php
 
 
 
PKP2A III LAN Organisasi Tumbuh v.s. Organisasi yg Menua GROWING AGING Success through risk-taking Success through risk-avoidance Problem = opportunity Opportunity = problem The market holds power Finance/administration holds power Function more important than form Form more important than function Focus on why and what Focus on how and who Too flexible, too little control Too much control, too little flexibility Everything is permitted if not prohibited Everything is prohibited if not permitted Management controls the system System controls management Line makes decisions Staff make decisions Expectations > result Expectation = result
PKP2A III LAN FILOSOFI PENATAAN ORGANISASI FILOSOFI  KEMANDIRIAN Desain & format kelembagaan perangkat daerah akan tercapai secara realistik dan operasional, karena didasarkan pada  kemampuan dan kemandirian daerah  sesuai kewenangan otonominya FILOSOFI  PRO AKTIF Pemda perlu bersikap lebih pro aktif dalam menanggapi  tuntutan perkembangan dinamika masyarakat , sehingga akan meningkatkan kinerja pelayanan umum FILOSOFI  PROSES BELAJAR Penataan dilakukan secara bertahap & diarahkan pada  perbaikan sub-sub sistem yang menjadi pusat permasalahan , sehingga memberikan efek daya dongkrak ( leverage effect ) bagi penyempurnaan sub-sub sistem kelembagaan lainnya. Proses tsb merupakan  learning process  untuk menciptakan kapasitas Pemda yg adaptif, responsif, kreatif dan produktif. Pendekatan & mekanisme penataan yg didasarkan pada  “ Autotherapetic Mechanism ” Optimasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan & Otonomi Daerah
INFRASTRUKTUR DASAR ORGANISASI PKP2A III LAN Panca Sarana Organisasi B E C D A Hukum & Perundangan Kelembagaan & Tata Laksana SDM Sarana / Prasarana Pembiayaan
Pendekatan  TOY  dalam Penataan Org. PKP2A III LAN Kaidah  O RGANISASI Norma  Y URIDIS Tuntutan  T EKNIS Integrasi 3  Dimensi dlm Penataan Org.
Pendekatan  TOY ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
KLB sbg Fokus Evaluasi PKP2A III LAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],KLB Tata  Laksana Kewenangan Personalia/ SDM Anggaran Sarpras Budaya  Kerja, dll
Prinsip Dasar Evaluasi PKP2A III LAN Evaluasi kelembagaan adalah bagian dari  organization development   Evaluasi dilakukan secara  sistemik  (meliputi aspek  input, proses, output  &  outcome  dalam penataan kelembagaan) Evaluasi bersifat  gradual  atau  incremental , tidak radikal. Tujuan utama dari evaluasi adalah meningkatkan  efektivitas  perangkat daerah dalam menjalankan tupoksinya .
Wujud  Organization Development   PKP2A III LAN dalam konteks evaluasi kelembagaan 1 Penyesuaian struktur organisasi 2 Penyesuaian kewenangan   3 Penataan mekanisme dan tata laksana kerja   4 Penguatan kapasitas institusional
Evaluasi & OD – 1  PKP2A III LAN Penyesuaian  Struktur Organisasi penghapusan satker yg tidak efektif penggabungan perangkat dg kemiripan urusan   pembentukan perangkat baru   peningkatan satker dalam 1 jenjang eselon yg lbh tinggi penambahan struktur baru dalam satker yg sama
Evaluasi & OD – 2 PKP2A III LAN A penambahan urusan baru   B reklasifikasi urusan kedalam wadah kelembagaan tertentu   C pengurangan / pemencaran urusan bagi satker yg memiliki beben kerja sangat berat   Penyesuaian Kewenangan
Evaluasi & OD – 3 PKP2A III LAN Penataan Mekanisme & Tata Laksana penambahan uraian tugas /  job description  pada unit kerja yg sudah ada   penerbitan Peraturan KDH tentang Pedoman tata cara & mekanisme koordinasi, perencanaan program, fasilitasi & penyelenggara- an urusan pemerintahan
Evaluasi & OD – 4 PKP2A III LAN Penguatan  Kapasitas Institusional Pemberian asistensi secara intensif   dalam kurun waktu tertentu. Asistensi bisa diberikan oleh unit pemerintah yg lebih tinggi (pemprov / pusat), institusi yg kompeten di bidang manajemen pemerintahan, atau tim khusus yg dibentuk untuk itu Penyusunan / penetapan instrumen pembinaan kepegawaian  seperti standarisasi kompetensi, pola dan jenjang karir pegawai, standarisasi kinerja dan insentif berbasis kinerja, dsb.
Cakupan & Materi Evaluasi – 1 PKP2A III LAN Tujuan :  untuk mengetahui ada tidaknya perubahan  tipologi daerah & besaran OPD yg perlu dibentuk sesuai dengan kondisi/potensi/perkembangan riil daerah saat ini . Variabel Dasar Besaran OPD Variabel 2008 (Thn Penetapan Perda OPD) 2009 (Thn Evaluasi) Keterangan / Rekomendasi Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah APBD Tipologi Daerah Naik – Tetap – Turun Besaran OPD Penguatan – Tetap – Perampingan
Cakupan & Materi Evaluasi – 2 PKP2A III LAN Tujuan :  untuk mengetahui  apakah perangkat daerah yg telah ada saat ini sudah mampu mewadahi urusan pemerintahan secara tepat; apakah distribusi urusan telah memperhatikan prinsip  pembagian habis kewenangan ; serta apakah perumpunan urusan berdasarkan perangkat daerah (pasal 22 UU No. 41/2007) telah dipenuhi . Urusan Daerah dan Perangkat Pelaksananya Bidang Urusan (Sesuai Perda Urusan) Perangkat yg mewadahi (Dinas, Badan, Kantor, Biro/Bagian) Catatan *)
Cakupan & Materi Evaluasi – 3 PKP2A III LAN Tujuan :  untuk  mengidentifikasi adanya potensi tumpang tindih, duplikasi, atau kekaburan tugas pokok, fungsi, dan wewenang antar perangkat daerah. Jika teridentifikasi, selanjutnya dilakukan pemetaan (atau penyusunan) ulang tupoksi & urtug setiap perangkat daerah. Potensi tumpang tindih Tupoksi antar SKPD Aspek Perangkat Daerah “X” Perangkat Daerah “Y” Catatan *) Dasar Hukum  Tugas Pokok Fungsi Uraian Tugas
Cakupan & Materi Evaluasi – 4 PKP2A III LAN Tujuan :  untuk  melihat apakah Perangkat Daerah yg telah terbentuk memiliki kapasitas dan kinerja yg baik dalam menjalankan Tupoksi & Urtugnya. Dimensi Penunjang Efektivitas Kelembagaan   Komponen Penunjang Ada     -- Tidak   Rencana Strategis (Renstra) Analisis Beban Kerja (ABK) SOP (Standar Operasional & Prosedur) Analisis Jabatan SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) Pola Karir Pola Penilaian Kinerja
Kesimpulan Evaluasi PKP2A III LAN ,[object Object],[object Object],No. Rekomendasi Penyesuaian Dasar Argumentasi 1 2 3 4 5
Terima Kasih ! Semoga Bermanfaat …

Contenu connexe

Similaire à OPTIMASI ORGANISASI

Makalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y ma
Makalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y maMakalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y ma
Makalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y maAgungsupriatna55
 
Makalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y ma
Makalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y maMakalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y ma
Makalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y maAgungsupriatna55
 
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaStrategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaKutsiyatinMSi
 
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran   sidang kelompok bidang pemerintahan Masukan saran   sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan Frans Dione
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
 
Pertemuan 1- Konsep Dasar Audit SDM.pptx
Pertemuan 1- Konsep Dasar Audit SDM.pptxPertemuan 1- Konsep Dasar Audit SDM.pptx
Pertemuan 1- Konsep Dasar Audit SDM.pptxSaid Hamzali
 
SIM 7 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Pengembangan Ssitem.
SIM 7 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Pengembangan Ssitem.SIM 7 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Pengembangan Ssitem.
SIM 7 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Pengembangan Ssitem.nadiapuji98
 
Perubahan dan pengembangan organisasi
Perubahan dan pengembangan organisasiPerubahan dan pengembangan organisasi
Perubahan dan pengembangan organisasiPrihadi Kuntoro
 
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifSistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifDadang Solihin
 
Perubahan dan Pengembangan Organisasi
Perubahan dan Pengembangan OrganisasiPerubahan dan Pengembangan Organisasi
Perubahan dan Pengembangan OrganisasiSilmi Kaffah
 
Perubahan dan Pengembangan Organisasi
Perubahan dan Pengembangan OrganisasiPerubahan dan Pengembangan Organisasi
Perubahan dan Pengembangan OrganisasiSilmi Kaffah
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IVPresentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IValiyudhi_h
 
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance IndexHasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance IndexDadang Solihin
 
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusiaReformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusiaBazari Azhar Azizi
 

Similaire à OPTIMASI ORGANISASI (20)

IKK Pemerintahan
IKK PemerintahanIKK Pemerintahan
IKK Pemerintahan
 
Makalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y ma
Makalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y maMakalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y ma
Makalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y ma
 
Makalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y ma
Makalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y maMakalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y ma
Makalah uas, manajemen stratejik agung supriatna 11150479 kela 5 y ma
 
Audit internal
Audit internalAudit internal
Audit internal
 
Sistem informasi anjab dan abk ripto
Sistem informasi anjab dan abk riptoSistem informasi anjab dan abk ripto
Sistem informasi anjab dan abk ripto
 
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaStrategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
 
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran   sidang kelompok bidang pemerintahan Masukan saran   sidang kelompok bidang pemerintahan
Masukan saran sidang kelompok bidang pemerintahan
 
Organisasi Pemerintahan
Organisasi PemerintahanOrganisasi Pemerintahan
Organisasi Pemerintahan
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
 
Pertemuan 1- Konsep Dasar Audit SDM.pptx
Pertemuan 1- Konsep Dasar Audit SDM.pptxPertemuan 1- Konsep Dasar Audit SDM.pptx
Pertemuan 1- Konsep Dasar Audit SDM.pptx
 
SIM 7 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Pengembangan Ssitem.
SIM 7 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Pengembangan Ssitem.SIM 7 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Pengembangan Ssitem.
SIM 7 : Nahdiyah Puji Lestari. Prof.Dr. Hapzi Ali, MM,CMA.Pengembangan Ssitem.
 
Perubahan dan pengembangan organisasi
Perubahan dan pengembangan organisasiPerubahan dan pengembangan organisasi
Perubahan dan pengembangan organisasi
 
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang EfektifSistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
Sistem Monitoring Kinerja Kebijakan Program dan Kegiatan yang Efektif
 
Perubahan dan Pengembangan Organisasi
Perubahan dan Pengembangan OrganisasiPerubahan dan Pengembangan Organisasi
Perubahan dan Pengembangan Organisasi
 
Perubahan dan Pengembangan Organisasi
Perubahan dan Pengembangan OrganisasiPerubahan dan Pengembangan Organisasi
Perubahan dan Pengembangan Organisasi
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan DaerahMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IVPresentasi seminar proposal diklat pim IV
Presentasi seminar proposal diklat pim IV
 
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance IndexHasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index
Hasil Uji Coba Pengukuran Good Governance Index
 
Fungsi manajemen
Fungsi manajemenFungsi manajemen
Fungsi manajemen
 
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusiaReformasi birokrasi sumber daya manusia
Reformasi birokrasi sumber daya manusia
 

Plus de Tri Widodo W. UTOMO

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 

Plus de Tri Widodo W. UTOMO (20)

Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
 

OPTIMASI ORGANISASI

  • 1. Samarinda, 7 Oktober 2009 EVALUASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PP No. 41/2007 Tri Widodo W. Utomo
  • 2. Dimana posisi organisasi kita? PKP2A III LAN Sumber: http://www.adizes.co.yu/en/org_therapy.php
  • 3.  
  • 4.  
  • 5.  
  • 6. PKP2A III LAN Organisasi Tumbuh v.s. Organisasi yg Menua GROWING AGING Success through risk-taking Success through risk-avoidance Problem = opportunity Opportunity = problem The market holds power Finance/administration holds power Function more important than form Form more important than function Focus on why and what Focus on how and who Too flexible, too little control Too much control, too little flexibility Everything is permitted if not prohibited Everything is prohibited if not permitted Management controls the system System controls management Line makes decisions Staff make decisions Expectations > result Expectation = result
  • 7. PKP2A III LAN FILOSOFI PENATAAN ORGANISASI FILOSOFI KEMANDIRIAN Desain & format kelembagaan perangkat daerah akan tercapai secara realistik dan operasional, karena didasarkan pada kemampuan dan kemandirian daerah sesuai kewenangan otonominya FILOSOFI PRO AKTIF Pemda perlu bersikap lebih pro aktif dalam menanggapi tuntutan perkembangan dinamika masyarakat , sehingga akan meningkatkan kinerja pelayanan umum FILOSOFI PROSES BELAJAR Penataan dilakukan secara bertahap & diarahkan pada perbaikan sub-sub sistem yang menjadi pusat permasalahan , sehingga memberikan efek daya dongkrak ( leverage effect ) bagi penyempurnaan sub-sub sistem kelembagaan lainnya. Proses tsb merupakan learning process untuk menciptakan kapasitas Pemda yg adaptif, responsif, kreatif dan produktif. Pendekatan & mekanisme penataan yg didasarkan pada “ Autotherapetic Mechanism ” Optimasi kinerja penyelenggaraan Pemerintahan & Otonomi Daerah
  • 8. INFRASTRUKTUR DASAR ORGANISASI PKP2A III LAN Panca Sarana Organisasi B E C D A Hukum & Perundangan Kelembagaan & Tata Laksana SDM Sarana / Prasarana Pembiayaan
  • 9. Pendekatan TOY dalam Penataan Org. PKP2A III LAN Kaidah O RGANISASI Norma Y URIDIS Tuntutan T EKNIS Integrasi 3 Dimensi dlm Penataan Org.
  • 10.
  • 11.
  • 12. Prinsip Dasar Evaluasi PKP2A III LAN Evaluasi kelembagaan adalah bagian dari organization development Evaluasi dilakukan secara sistemik (meliputi aspek input, proses, output & outcome dalam penataan kelembagaan) Evaluasi bersifat gradual atau incremental , tidak radikal. Tujuan utama dari evaluasi adalah meningkatkan efektivitas perangkat daerah dalam menjalankan tupoksinya .
  • 13. Wujud Organization Development PKP2A III LAN dalam konteks evaluasi kelembagaan 1 Penyesuaian struktur organisasi 2 Penyesuaian kewenangan 3 Penataan mekanisme dan tata laksana kerja 4 Penguatan kapasitas institusional
  • 14. Evaluasi & OD – 1 PKP2A III LAN Penyesuaian Struktur Organisasi penghapusan satker yg tidak efektif penggabungan perangkat dg kemiripan urusan pembentukan perangkat baru peningkatan satker dalam 1 jenjang eselon yg lbh tinggi penambahan struktur baru dalam satker yg sama
  • 15. Evaluasi & OD – 2 PKP2A III LAN A penambahan urusan baru B reklasifikasi urusan kedalam wadah kelembagaan tertentu C pengurangan / pemencaran urusan bagi satker yg memiliki beben kerja sangat berat Penyesuaian Kewenangan
  • 16. Evaluasi & OD – 3 PKP2A III LAN Penataan Mekanisme & Tata Laksana penambahan uraian tugas / job description pada unit kerja yg sudah ada penerbitan Peraturan KDH tentang Pedoman tata cara & mekanisme koordinasi, perencanaan program, fasilitasi & penyelenggara- an urusan pemerintahan
  • 17. Evaluasi & OD – 4 PKP2A III LAN Penguatan Kapasitas Institusional Pemberian asistensi secara intensif dalam kurun waktu tertentu. Asistensi bisa diberikan oleh unit pemerintah yg lebih tinggi (pemprov / pusat), institusi yg kompeten di bidang manajemen pemerintahan, atau tim khusus yg dibentuk untuk itu Penyusunan / penetapan instrumen pembinaan kepegawaian seperti standarisasi kompetensi, pola dan jenjang karir pegawai, standarisasi kinerja dan insentif berbasis kinerja, dsb.
  • 18. Cakupan & Materi Evaluasi – 1 PKP2A III LAN Tujuan : untuk mengetahui ada tidaknya perubahan tipologi daerah & besaran OPD yg perlu dibentuk sesuai dengan kondisi/potensi/perkembangan riil daerah saat ini . Variabel Dasar Besaran OPD Variabel 2008 (Thn Penetapan Perda OPD) 2009 (Thn Evaluasi) Keterangan / Rekomendasi Jumlah Penduduk Luas Wilayah Jumlah APBD Tipologi Daerah Naik – Tetap – Turun Besaran OPD Penguatan – Tetap – Perampingan
  • 19. Cakupan & Materi Evaluasi – 2 PKP2A III LAN Tujuan : untuk mengetahui apakah perangkat daerah yg telah ada saat ini sudah mampu mewadahi urusan pemerintahan secara tepat; apakah distribusi urusan telah memperhatikan prinsip pembagian habis kewenangan ; serta apakah perumpunan urusan berdasarkan perangkat daerah (pasal 22 UU No. 41/2007) telah dipenuhi . Urusan Daerah dan Perangkat Pelaksananya Bidang Urusan (Sesuai Perda Urusan) Perangkat yg mewadahi (Dinas, Badan, Kantor, Biro/Bagian) Catatan *)
  • 20. Cakupan & Materi Evaluasi – 3 PKP2A III LAN Tujuan : untuk mengidentifikasi adanya potensi tumpang tindih, duplikasi, atau kekaburan tugas pokok, fungsi, dan wewenang antar perangkat daerah. Jika teridentifikasi, selanjutnya dilakukan pemetaan (atau penyusunan) ulang tupoksi & urtug setiap perangkat daerah. Potensi tumpang tindih Tupoksi antar SKPD Aspek Perangkat Daerah “X” Perangkat Daerah “Y” Catatan *) Dasar Hukum Tugas Pokok Fungsi Uraian Tugas
  • 21. Cakupan & Materi Evaluasi – 4 PKP2A III LAN Tujuan : untuk melihat apakah Perangkat Daerah yg telah terbentuk memiliki kapasitas dan kinerja yg baik dalam menjalankan Tupoksi & Urtugnya. Dimensi Penunjang Efektivitas Kelembagaan Komponen Penunjang Ada  -- Tidak  Rencana Strategis (Renstra) Analisis Beban Kerja (ABK) SOP (Standar Operasional & Prosedur) Analisis Jabatan SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) Pola Karir Pola Penilaian Kinerja
  • 22.
  • 23. Terima Kasih ! Semoga Bermanfaat …