Disampaikan pada program Chandradimuka Tingkat Lanjut Protokol Bumi Siliwangi (PROBUMSIL) UPI XIII Jakarta, 17 April 2021 Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI

1. Dr.
Tri
Widodo
W.
Utomo,
MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara
LAN-­‐RI
Disampaikan pada program
Chandradimuka Tingkat
Lanjut Protokol Bumi Siliwangi (PROBUMSIL)
UPI
XIII
Jakarta,
17
April
2021
LAN dan Administrasi
Negara

2. Keputusan Pemerintah untuk mendirikan LAN,
yang
berarti bahwa Pemerintah secara
tegas hendak membangun Public Administration di
Indonesia,
adalah suatu titik
perubahan pokok di
dalam sejarah kenegaraan kita.
Dengan keputusan tersebut kita
meninggalkan azas
Negara
Hukum yang
kita pelajari dari Belanda,
dan
dengan tidak
meninggalkan HUKUM
itu,
kita sekarang sedang menuju ke suatu ”Negara
Administratif”.
Dengan mendirikan LAN
ini,
Pemerintah ingin mempercepat proses perubahan jiwa
Pegawai-­‐pegawai Negeri
kita,
yang
pada
masa
ini masih selalu menjadi ejekan
masyarakat,
yaitu perubahan dari pegawai negeri yang
”hanya menjalankan peraturan”
saja
ke Pegawai Negeri
Indonesia
yang
BARU,
yang
mempunyai entrepreneurship dan
leadership yang
berjiwa sebagai ”managers
of
the state”
atau ”public managers”
yang
penuh inisiatif sendiri serta berjiwa dinamis,
dan
yang
selalu berusaha untuk
mempertinggi produktivitas kerja,
produktivitas negara,
produktivitas modal
nasional,
dan
sebagainya.
(Pidato Prof.
Dr.
Mr.
Prajudi Atmosudirdjo pada
prosesi Pelantikan sebagai Direktur LAN,
5
Mei 1958)
Asbabun Nuzul LAN

3. …
telah menjadi kenyataan,
terutama di
negara-­‐negara
Asia,
bahwa kelambatan dari
usaha-­‐usaha pembangunan ekonomi dan
masyarakat disebabkan oleh struktur dan
cara
bekerja Administrasi Negara
yang
kurang berdayaguna.
Oleh sebab itu pula,
…
yang
menjadi salah satu tugas
pokok dari LAN
adalah penyelidikan
(research)
di
lapangan Administrasi Negara,
baik yang
bersifat induktif dan
empiris
(mengumpulkan bahan-­‐bahan didalam negeri guna memperoleh kesimpulan yang
akan
dijadikan faktor penting untuk menentukan corak administrasi negara
kita),
maupun yang
bersifat komparatif (mengumpulkan bahan-­‐bahan keterangan sistem dan
struktur
administrasi di
negara-­‐negara
lain guna dijadikan bahan perbandingan dan
perbincangan
didalam usaha-­‐usaha menemukan dan
menyusun suatu Administrasi Negara
Indonesia
yang
berdayaguna).
Dan
salah satu bagian di
lapangan research dari LAN
ini yang
sangat penting adalah
“Bagian Konsultasi”
yang
harus terdiri atas
ahli administrasi dan
manajemen …
yang
mampu memberikan advis-­‐advis mengenai administrasi,
organisasi,
metode-­‐metode,
manajemen,
dsb.
Asbabun Nuzul LAN

4. Struktur Organisasi

5. Tentang LAN
Sumber:
Peraturan Presiden No.
79/2018
tentang LAN

6. Visi LAN
Institusi
Pembelajar yang
mampu
menjadi
penggerak
utama
dan
mitra
strategis dalam
mewujudkan
pemerintahan
kelas
dunia 2024
Who
we
are?
Karakter organisasi
Why
LAN
is
needed?
Tujuan organisasi
What
to
do?
Tugas organisasi
Sumber:
Renstra LAN
2020-­‐2024

7. Membangun Kualitas Kebijakan
Hasil kajian LAN,menjadi
diskusi di,berbagai media,
dan ruang4ruang publik
Diskursus
Publik
Khazanah
Pengetahuan
Bahan
Formulasi
Kebijakan
Hasil kajian LAN,menjadi bahan
referensi dalam pembuatan bahan ajar,
di,berbagai lembaga diklat atau di,
perguruan tinggi,,serta menjadi bacaan
bagi birokrat,,mahasiswa,,maupun
masyarakat umum.
Hasil kajian LAN,menjadi
menjadi salah satu telaahan
akademis untuk issu4issu
kebijakan yang,sedang
dirumuskan oleh pemerintah,,
dalam bentuk policy'paper'&'
policy'brief.
SDM,Analis
Kebijakan
Keberadaan Analis
Kebijakan terus diperkuat
baik secara kualitas
maupun kecukupan
formasinya.

8. Membangun Kapasitas Berinovasi
Program'pendampingan bagi K/L/D'
untuk menciptakan inovasi secara
merata dan berkesinambungan.
Workshop' untuk
menyiapkan kader/agen
perubahan dalam rangka
mengakselerasi RB'Instansi
melalui inovasi kontekstual.
Inovasi
AN
Lab.-
Inovasi
Model-
Inovasi
Knowledge-
Manage5
ment
Champion-
Inovasi
Pengembangan prototype'
inovasi pada bidang
tertentu (pelayanan
peizinan,'kependudukan,'
kesetaraangender,'dst)
Pendokumentasian inovasi
dalam beragammedia:'majalah,'
seri inovasi daerah,'maupun
dalam sistem informasi &'
aplikasi.

9. Menciptakan Pemimpin Perubahan

10. Perspektif Teoretik AN

11. SANKRI
“New
Normal”?
NPS
(New Public Service)
NPM
(New Public
Manajemen)
OPA
(Old Public
Administration)
Tokoh:
Woodrow
Wilson,
Frederick
Taylor,
Henry
Fayol,
Gulick &
Urwick,
dll.
Issu:
Dikotomi politik-­‐
administrasi,
fungsi2
manajemen.
Krisis kapasitas Krisis finansial Krisis pandemi
Krisis welfare state
Tokoh:
David
Osborne,
Ted
Gaebler,
E.S.
Savas.
Issu:
Mekanisme pasar,
privatisasi,
entrepreneurial
government.
Tokoh:
Denhardt dan
Denhardt.
Issu:
Citizen
first,
values
for
people,
service
equity,
leadership,
inovasi.
Issu:
Agile
government,
home-­‐based
public
management,
virtual
bureaucracy,
data
talks!
Perkembangan Paradigma AN

12. Perkembangan Paradigma AN
o Penataan risorsis (kelembagaan,
anggaran,
SDM)
o Tata
kelola (business
process)
o Pengembangan kapasitas internal
Administration
of
the
Public
Administration
for
the
Public
Administration
by
the
Public
o Service
delivery
(administratif,
barang,
dan
jasa)
o Orientasi kepuasan publik
(masyarakat sbg obyek)
o People-­‐centric
public
service
(pemberdayaan masyarakat)
o Masyarakat
lebih dari sekedar subyek
(pilar utama dalam governance)
“In
the
1980s,
the
drivers
of
change,
particularly
the
financial
pressures,
pushed
most
Western
countries
towards
a
focus
on
making
the
public
sector
lean
and
more
competitive
while,
at
the
same
time,
trying
to make
public
administration
more
responsive
to
citizens”
“…
the
level
of
co-­‐production
activities
in
all
countries
tends
to
be
high,
and
many
citizens
are
willing
to
do
more
than
they
currently
do”
Tony
Bovaird
&
Elke
Loeffler,
ed.,
2016,
Public
Management
and
Governance,
3rd
Edition,
Routledge
London
,
pp
19
Jacob
Torfing &
Peter
Triantafillou,
ed.,
2016,
Enhancing
Public
Innovation
by
Transforming
Public
Governance,
Cambridge
UP,
pp
160
“Characteristic
of
bureaucracy:
1)
it
covers
a
fixed
area
of
activity,
which
is
governed
by
rules;
2)
it
is
organized
as
a
hierarchy;
3)
action
undertaken
is
based
on
written
documents;
4)
expert
training
is
needed;
5)
officials
devote
their
full
activity
to
their
work;
6)
the
management
of
the
offices
follows
general
rules
which
can
be
learned”
Richard
Swedberg &
Ola
Agevall,
2016,
The
Max
Weber
Dictionary:
Key
Words
and
Central
Concepts,
Stanford
UP,
pp
19

13. Sumber:
Prof.
Dr.
Mustopadidjaja (dimodifikasi)
ADMINISTRASI
NEGARA
CITA-­‐CITA
&
TUJUAN
NKRI
KEBIJAKAN
PELAYANAN
KINERJA
SANKRI
ADALAH
WADAH
PERJUANGAN
BERSAMA
SEGENAP
KOMPONEN
BANGSA
DALAM
MEWUJUDKAN
CITA-­‐CITA
DAN
TUJUAN
BERNEGARA
ELEMEN
SANKRI PROSES
ORGANISASI
MANAJEMEN
MASYARAKAT
PEMERINTAHAN
WILAYAH
SANKRI:
Sistem
penyelenggaraan
kehidupan
negara
dan
bangsa
dalam
segala
aspeknya,
dengan
mendayagunakan
segala
kemampuan
seluruh
aparatur
negara
beserta
rakyat
dan
dunia
usaha/swasta
untuk
memanfaatkan
segenap
sumber
daya
yang
tersedia
secara
nasional,
demi
tercapainya
tujuan
dan
terlaksananya
tugas
nasional/negara
sebagaimana
dimaksud
UUD
1945
(LAN,
2005:
10)
SANKRI
Sumber:
Prof.
Dr.
Mustopadidjaja
(dimodifikasi)
Tata
Nilai
Tata
Nilai
Tata
Nilai
Tata
Nilai

14. Sumber:
Sistem Manajemen Nasional
(Lemhannas)
TAN:
Tata
Administrasi Negara
TLP:
Tata
Laksana Pemerintahan
TPN:
Tata
Politik Negara
TAN:
Tata
Kehidupan Masyarakat
SISMENNAS

15. Dimensi AN
04
03
02
01
Kelembagaan Kepemimpinan
Tatalaksana /
e-­‐
Administration
SDM
08
07
06
05
Kebijakan/*
Pengambilan
Keputusan
Peran
Masyarakat
Manajemen
Perubahan
09
Etika
Pelayanan
Publik

16. Kelembagaan
LNS
LPNK&&
TNI/POLRI
Dewan
Pertimbangan
badan8badan lain&
yang&fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KY
UUD%1945
Kementerian&
Negara
PUSAT&
DAERAH
TUN
Militer
Agama
Umum
Lingkungan&
Peradilan
PEMDA&
PROVINSI
DPRD
KPD
PEMDA&
KAB/KOTA
DPRD
KPD
KPU Bank&
Sentral
DPR DPD
MPR
PERWAKILAN&
BPK&
PROVINSI
Presiden/
Wakil
Presiden
BPK MA MK

17. Push
Factors
AN
Public
Adminis-
tration
PANDEMI
dan
BENCANA
ALAM
TEKNOLOGI
Internet,
internet
of things,
AI,
robotics,
big data.
URBANISASI
Tren desa
menjadi
kota,
distribusi
sumber
daya
desa-­‐kota
KRISIS
KEMANUSIAAN
Konflik,
terorisme,
krisis
energi,
krisis
akhlak
(narkoba,
korupsi,
dll)
DEMOGRAFI
Bonus
usia
produktif,
keterampilan,
lapangan
kerja,
angka
ketergantungan.
PERUBAHAN
POROS
EKONOMI
Dari
Eropa
ke
Asia,
dari
G7
ke
E7,
bangkitnya
kelas
menengah.
01
02
03
04
05
06
Efek disrupsi
paling
kuat

18. Agile
Public
Administration
Able
People
•Perlunya birokrasi diisi oleh SDM-­‐SDM
yang
kompeten dan kapabel
•Pembetukan sistem merit
dalam manajemen
ASN
•Peningkatan/pengembangan kompetensi dan
kapasitas SDM
secara berkelanjutan
Agile
Process
•Perlunya membangun kelembagaan
pemerintah yang
agile,
cepat,
efektif,
dan
efisien
•Pentingnya menciptakan tata kelola kebijakan
yang
berbasis pada proses
pencarian
bukti/masalah (eveidence-­‐based)
Sumber: Neo & Chen (2007)
PENDORONG
UTAMA
-­‐ Dynamic
Governance
terlaksana jika ada pembelajaran terus menerus untuk
menghasilkan dan mengeksekusi kebijakan adaptif (adaptive
policy)
melalui
pengembangan dynamic
capabilities
(mencakup kemampuan thinking
ahead,
thinking
again
dan thinking
across)
pada proses
pembangunan able
people
dan agile
process
-­‐ dasar dari proses
menghasilkan dynamic
governance
adalah landasan nilai budaya
(institutional
culture)
yang
dimiliki oleh bangsa
Adaptive
Policies
• Terlaksananya kebijakan yang
adaptif
• Dihasilkan melalui inovasi,
kontekstualisasi (evidence-­‐based),
implementasi
TUJUAN

19. Administrasi Negara
kuat,
Negara
Hebat …
!!
Terima Kasih