Dokumen tersebut membahas tentang masalah-masalah yang terkait dengan otonomi daerah di Indonesia, termasuk perbedaan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi, daerah otonom dan wilayah administratif, serta manfaat dan tantangan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pengalaman berbagai negara.

1. MASALAH-MASALAH OTONOMI DAERAH Bahan Kuliah untuk Mahasiswa Program S1-PIN Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda Oleh : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA

8. Sumber: Data diolah dari berbagai media massa (2005 – 2007)

10. UNDP … (2000: 60-61) Decentralized governance , when carefully planned , effectively implemented, and appropriately managed, can lead to significant improvement in the welfare of people at the local level, the cumulative effect of which can lead to enhanced human development . In addition, if decentralization involves real devolution of power to local levels, the enabling environment for poverty reduction is likely to be stronger . On the contrary, badly planned decentralization can worsen regional inequalities . Left to their own devices, richer regions are likely to develop faster than poor ones . And a system of matching grants, intended by central government to motivate local government to raise funds, typically exacerbates regional disparities.

24. PEMEKARAN WILAYAH

29. Jumlah Daerah Otonom Sumber : Mendagri (Suara Pembaruan, 23 Okt 2007) 33 Prov; 465 Kab/Kota TOTAL 7 Prov; 173 Kab/Kota 1999 – 2007 27 Prov; 292 Kab/Kota Sebelum 1999

30. PEMBENTUKAN DAERAH MASING-MASING MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH. PASAL 2 AYAT (1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH: PROVINSI KABUPATEN DAN KOTA DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS:

37. Tentang LUAS WILAYAH “ daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu daerah atau negara, dalam mana kekuasaan daerah atau negara berlaku atas seluruh penduduk yang bertempat tinggal menetap didalam daerah teritorial tersebut” RRC : 9.561.000 km 2 India : 3.275.198 km 2 Tuvalu dan Nauru : 26 km 2 dan 21 km 2

48. KERJASAMA ANTAR DAERAH

54. Model-Model KAD

57. PERMASALAHAN KERJASAMA DAERAH Pola Pikir & Permasalahan KAD KETERBATASAN DAERAH KOMITMEN NASIONAL GLOBAL PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH

58. BANYAKNYA DUK MISKIN KESEJANGAN ANTAR DAERAH KESEMPATAN KERJA TDK SEBANDING PENGANGGUR KURANGNYA YAN DASAR LEMAHNYA STRUKTUR PEREKON DAERAH RENDAHNYA YAN BLIK SUPREMASI HUKUM BLM OPTIMALNYA LAKS OTDA BLM OPTIMALNYA PENGELOLAAN SDA MASALAH POKOK Masalah yg Melatarbelakangi Pentingnya KAD

60. Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan dlm penyeleng fung pemerintahan antar Kab/Kota dlm satu Prov, Gub menyelesaikan perselisihan dimaksud {Ps. 198(1)} Apabila terjadi perselisihan antar Prov, antara Prov dan Kab/Kota diwilayahnya serta antara Prov dan Kab/Kota diluar wilayahnya, Mendagri menyelesaikan perselisihan {Ps. 198(2)} Kept Gub dan Mendagri bersifat Final. {Ps. 198(3)}

67. UU Keolahragaan UU KPI UU Penyuluhan UU Kepegawaian UU Keuangan UU BNN UU Ketahanan Pangan PP Pengawasan PP Satpol PP PP 38 dan 41 Tahun 2007 Penataan Organisasi Pemda PENATAAN KELEMBAGAAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH

72. MANAJEMEN PNSD Pemerintah laks Pembinaan Manaj PNSD  satu kesatuan penyeleng Manaj PNS scr Nas. {Ps.129(1)} Manaj PNSD meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak & kewajiban kedudukan hkm, pengemb kapasitas & pengendalian jml. {Ps.129(2)}

73. PENGANGKATAN, PEMINDAHAN & PEMBERHENTIAN DLM JABATAN ES. II Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Es. II Prov ditetapkan Gub .{Ps.130(1)} Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Es. II Kab/Kota ditetapkan Bup/Walikota setelah konsultasi kpd Gub. {Ps.130(2)} Konsultasi Pem Prov Pem Kab/Kota

74. PERPINDAHAN PNSD antar Kab/Kota dlm satu Prov ditetapkan Gub setelah peroleh pertimbangan Ka.BKN {Ps.131(1)} antar Kab/Kota antar Prov, dan antar Prov ditetapkan Mendagri setelah peroleh pertimbangan Ka.BKN {Ps.131(2)} Prov, Kab/Kota ke Dep/LPND dan sebaliknya ditetapkan Mendagri setelah peroleh pertimbangan Ka.BKN {Ps.131(3)}

76. AKUNTABILITAS dan KORUPSI

81. AKUNTABILITAS KINERJA AKIN Instansi Pemerintah Penyelenggara Negara Lingkup eksekutif Lihat rincian 

87. SCOPE AKUNTABILITAS Akuntabilitas Penyelenggaraan Negara Lembaga 2 Negara Fungsi2 Negara Obyek Substantif

90. Model Akuntabilitas di New Zealand

91. Accountability should be associated to & combined with ..

93. Accountability should also be associated to & combined with .. INFORMATION DISCLOSURE DELIVERING PEOPLE’S RIGHT TO KNOW AND TO CONTROL – Open Government

99. Accountability should also be associated to & combined with .. CORRUPTION

104. Corruption Perception Index (CPI) ‏

111. change system be accountable Better society Public Participation & Control Policy & Institutional Building

113. PILKADA dan DEMOKRASI LOKAL

120. Apakah Pilkadasung hanya mrpk hasil dari proses pembangunan selama ini. Pilkadasung sbg instrumen Demokrasi: Sebuah Tantangan Apakah Pilkadasung mrpk titik awal untuk menjalankan pembangunan. Apakah Pilkadasung hanya menghasilkan konflik yang sebelumnya tidak terjadi. Apakah Pilkadasung dapat menjadi menjadi media rekonsiliasi antar elit lokal.

127. KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (Good Governance)

135. Posisi 3 Domain dalam konsep good governance yg bersifat heterarkhis, BUKAN hierarkhis Pemerintah Masyarakat Swasta

137. OPERASIONALISASI KONSEP GOOD GOVERNANCE PEMERINTAH SWASTA MASYARAKAT Administrative Governance Political Governance Economic Governance

141. Terima kasih Semoga Bermanfaat