SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  22
Télécharger pour lire hors ligne
Menulis Policy Paper &
Policy Brief
Disampaikan Pada Forum KOMPAK (Komunikasi & Media Pembinaan Analis
Kebijakan), PUSAKA LAN-RI, 25 September 2020
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Menulis Policy Paper &
Policy Brief
Policy Paper sbg Intermediary Tools
Pentingnya Komunikasi (dalam Kebijakan)
Sumber:	
  Dr.	
  Riant Nugroho
Naskah Kebijakan sbg Media Komunikasi Kebijakan
3 Bentuk Naskah Kebijakan
DIMENSI
PENELITIAN	
  KEBIJAKAN	
  (Policy	
  
Research/Policy	
  Paper)
RINGKASAN	
  KEBIJAKAN	
  
(Policy	
  Brief)
MEMO	
  KEBIJAKAN	
  
(Policy	
  Memo)
SASARAN
Beragam Stakeholder
termasuk spesialis kebijakan Pembuat Keputusan Pembuat Keputusan
FOKUS
Value-­‐driven:
Rekomendasi umum dan
analisis isu-­‐isu kebijakan
Audience-­‐driven:
Pesan Kebijakan khusus untuk
stakeholders
Audience-­‐driven:
Pesan kebijakan untuk
stakeholder kunci
KONTEKS	
  ISU
Debat mengenai teori dan hasil
penelitian kebijakan
Digunakan untuk tujuan
advokasi
Digunakan untuk tujuan
advokasi
METODOLOGI
Dapat membuat penelitian
primer
Jarang	
  membuat	
  penelitian	
  
primer
Jarang	
  membuat	
  penelitian	
  
primer
BAHASA Sangat akademis/teknis
Harus lebih jelas dengan
bahasa yang	
  efektif
Harus lebih jelas dengan
bahasa yang	
  efektif
PANJANG +/-­‐ 60	
  halaman Antara	
  4-­‐7	
  halaman Maksimal 2	
  halaman
Beberapa Prinsip Dasar Policy Reseacrh
§ Policy	
  research memiliki sense	
  yang	
  berbeda dibanding penelitian pada umumnya (skripsi,	
  
thesis,	
  disertasi). Policy	
  research	
  harus kuat di	
  Policy	
  Problems.	
  Policy	
  problems	
  sendiri dapat
dirumuskan dengan baik jika sudah ada informasi pendahuluan terkait dengan issu/variabel
yang	
  akan dikaji.	
  
§ Kegagalan merumuskan policy	
  problems	
  akan menjadikan hasil analisis dan rekomendasi dalam
paper	
  /	
  laporan penelitian tidak dapat mengatasi masalah (kesalahan type	
  ke-­‐3). Menurut ahli
matematika Richard	
  Hamming (1915–1998),	
  "Lebih baik menyelesaikan masalah yang	
  benar
dengan cara yang	
  salah daripada memecahkan masalah yang	
  salah dengan cara yang	
  benar".
§ Selain policy	
  problem,	
  kajian kebijakan sebaiknya juga	
  memperhatikan 2	
  policy-­‐relevant	
  
information	
  lainnya,	
  yakni Policy	
  Outcome	
  dan Policy	
  Performance.	
  Kedua hal ini idealnya
sudah tersedia saat merumuskan research	
  design.	
  Dengan memiliki informasi ini,	
  maka
Research	
  Question	
  tidak berkarakter deskriptif (untuk menghasilkan informasi),	
  tetapi lebih
solutif (menjawab masalah yang	
  fundamental	
  dan memberikan alternatif kebijakan).
Pentingnya Mengenali Masalah
DUNN
! Structuring,Policy,
problems;
! Forecasting,Policy,Future;,
! Recommending,Policy,
Action;,
! Monitoring,Policy,
Outcomes;
! Evaluating,Policy,
Performances.
PATTON,&,SAVICKY
! Verify,,define,,and,detail
the,problem;,
! Established,evaluation,criteria;
! Identify,alternative,policies;
! Evaluate,alternative,policies;
! Display,&,select,among,
alternative,policies;
! Monitor,policy,outcomes.
MUSTOPADIDJAJA
FORMULASI
! Pengkajian Permasalahan;
! Penyusunan Model;
! Penentuan Tujuan;
! Pengembangan Alternatif;
! Penentuan Kriteria Penilaian;
! Penilaian Alternatif
! Rekomendasi Kebijakan.
IMPLEMENTATION.
PERFORMANCE,EVALUATION
SAMANSAMA,FOKUS,PADA MASALAH,KEBIJAKAN,YANG,DIHADAPI
JONES:,PERCEPTION/DEFINITION,,AGGREGATION,,ORGANIZATION,,REPRESENTATION,,AGENDA,SETTING,,
FORMULATION,,LEGITIMATION,,,BUDGETING,,IMPLEMENTATION,,EVALUATION,,ADJUSTMENT/TERMINATION
Sumber:  Prof.  Mustopadidjaja AR,  SE.,MPIA.,Ph.D
Pentingnya Mengenali Masalah
Alat Bantu untuk Agenda Setting 1: Iceberg
§ Masalah kebijakan yang	
  baik tidak hanya
menyasar pada masalah di	
  permukaan
(event,	
  fenomena,	
  symptom),	
  namun
harus mampu mengenali masalah yang	
  
lebih dalam (yang	
  mengakibatkan
munculnya masalah permukaan).
§ Dengan mengenali masalah yang	
  lebih
dalam,	
  akan dapat dirumuskan alternatif
kebijakan yang	
  lebih komprehensif dan
mampu mencegah permasalahan di	
  
permukaan muncul secara berulang.
§ Meskipun demikian,	
  tetap diperlukan
kombinasi kebijakan yang	
  tepat untuk
mengatasi masalah jangka pendek
(kuratif)	
  sekaligus mencegah
permasalahan dimasa depan (preventif-­‐
antisipatif).
Time%for
a%short%break
ISSU TINDAKAN
Informasi melalui mass-
media-merupakan suatu
peristiwa yg-terlihat-
dipermukaan.
Reactive,-hanya mengatasi
simptom saja.
Bila peristiwa kejadian
berulangakan timbul
pola perilaku.
Responsif,-bertindak-
dengan-melihat-pola-
tingkah-laku-tertentu.
Pemikiran mendalam dg-
mengkaitkan antarpola
perilaku.
Generatif,-dengan
memahami interaksi
berbagai faktor.
Dari-tingkat pemikiran yg
paling-dalamditemukan
model--mental-individu/-
organisasi
Fundamental,-dengan
mengatasi masalah yg
berhubungandengan
mental-model.
Alat Bantu untuk Agenda Setting 2: Dunn
META  
MASALAH
MASALAH  
FORMAL
MASALAH  
SUBSTANTIF  
SITUASI  
MASALAH
Pengenalan
Masalah
Pencarian
Masalah
Spesifikasi
Masalah
Pendefinisian
Masalah
Sistematika Policy Paper
1.	
  	
  Executive	
  Summary
2.	
  	
  Body:
• Background	
  
• Analysis	
  
• Policy	
  option	
  
• Recommendation	
  
• Conclusion	
  
• Appendix	
  
1. Ringkasan Eksekutif
2. BAB	
  I	
  – Pendahuluan /	
  Latar
Belakang Masalah
3. BAB	
  II	
  – Deskripsi Masalah
(Pernyataan Masalah,	
  
Review	
  Literatur)
4. BAB	
  IV	
  – Alternatif Kebijakan
5. BAB	
  V	
  – Rekomendasi
Kebijakan
6. Referensi
7. Lampiran
1.	
   Ringkasan (Eksekutif)
2.	
   BAB	
  I	
  – Analisis Situasi
3.	
   BAB	
  II	
  – Rekomendasi Pertama
4.	
   BAB	
  III	
  – Rekomendasi Kedua
5.	
   BAB	
  IV	
  – Rekomendasi Ketiga
6.	
   BAB	
  V	
  – Matriks Antar-­‐Rekomendasi
7.	
   BAB	
  VI	
  – Rekomendasi Terpilih &	
  
Strategi Implementasi
8.	
   BAB	
  VII	
  – Penutup
9.	
   Lampiran	
  
10.	
  Data	
  dan	
  perhitungan
11.	
  Simulasi Kebijakan
12.	
  Kepustakaan
Format	
  1	
  
(Scotten,	
  2011)
Format	
  2	
  
(Dunn,	
  2009)
Format	
  3	
  
(LAN,	
  2015,	
  Modul Pelatihan AK)
Menulis Judul
Judul sebaiknya
mampu MENARIK	
  
perhatian:
1. Jelas
2. Ringkas
Judul harus EFEKTIF:
1. Mencerminkan
variabel yang	
  diteliti
2. Mencerminkan
masalah dan
rekomendasi
Menulis Executive Summary
Ringkasan Eksekutif/.Abstrak
merupakangambaran ringkas,.
seringkalitemuan terpilih saja
dari keseluruhan substansi
makalah..Umumnya ditulis dalam
5009750.kata.tanpa ada kutipan
atau catatan kaki..
Purpose.of.the.paper
Definition.&.description.
of.policy.problems
Conclusion.&.
recommendations
Description.of.policy.
alternatives.
Menulis Pendahuluan
Pendahuluan berfungsi
menyiapkan pembaca
untuk mengerti setting,	
  
konteks dan	
  
permasalahan yang	
  
hendak dibahas dalam
makalah
Methodology	
  and	
  
limitation	
  of	
  the	
  study	
  
Statement	
  of	
  intent	
  
Definition	
  of	
  
policy	
  problems
Context	
  of	
  policy	
  
problems	
  (background)
Road	
  map	
  
(structure)	
  of	
  the	
  
paper	
  
Menulis Masalah Kebijakan (Pertanyaan Penelitian)
Policy    
Issue
POLICY	
  ISSUES/PROBLEMS:	
  unrealized	
  
needs,	
  values,	
  opportunities,	
  however	
  we	
  
identified,	
  the	
  solution	
  require	
  public	
  actions	
  
(William	
  Dunn).
§ Gunakan alat bantu	
  untuk mengenali masalah
kebijakan (Iceberg,	
  siklus pendefinisian &	
  
pengklasifikasian masalah,	
  systems	
  dynamics,	
  dst).
§ Kaitkan dengan Studi Literatur (Kepustakaan)	
  atau
Conceptual	
  Framework	
  à membantu menetapkan
variabel dan indikator,	
  serta mengenali situasi
berdasar penelitian terdahulu.
§ Sebaiknya tidak menetapkan masalah kebijakan di	
  
tataran akibat (permukaan),	
  namun lebih ke faktor
penyebab (dibawah permukaan).	
  Gunakan cara
berpikir kausalitas à faktor apa yg menyebabkan
masalah muncul,	
  dan apa dampak/implikasi (policy	
  
consequences) dr masalah ini?
Menulis Alternatif/Opsi/Pilihan Kebijakan
§ Policy	
  alternatives	
  apa saja (lebih
dari 1)	
  yang	
  prospektif utk
mengatasi masalah?
§ Apa kelebihan dan	
  kekurangan
masing-­‐masing alternatif?	
  à
gunakan kriteria pembobotan (USG,	
  
SFF,	
  CBA,	
  dll).
§ Alternatif mana	
  yang	
  
direkomendasikan sebagai kebijakan
(policy	
  recommendation)?
§ Bagaimana langkah yang	
  lebih
operasional untuk merealisasikan
kebijakan terpilih?	
  à Policy	
  Action	
  
Plan.
Menulis Rekomendasi Kebijakan
Dari	
  alternatif kebijakan yang	
  ada,	
  selanjutnya dirumuskan
saran	
  kebijakan (policy	
  recommendation).	
  Jadi,	
  rekomendasi
bukan berisi saran	
  tindak lanjut dari kajian,	
  melainkan aksi
kebijakan yang	
  harus diambil oleh policy	
  maker(s).	
  
Rekomendasi harus bernilai operasional,	
  meskipun tidak
terlalu rinci/kaku (untuk referensi,	
  lihat Lampiran Perpres
No.	
  59/2017	
  tentang TPB/SGDs).	
  
Menulis Kesimpulan
§ Kesimpulan bukan ringkasan dari isi
paper,	
  melainkan sintesa dari temuan
utama dalam kaitan pemecahan masalah
yang	
  diidentifikasi di	
  awal.
§ Kesimpulan juga	
  dapat memuat implikasi
kebijakan (hal-­‐hal yang	
  perlu mendapat
perhatian)	
  atas rekomendasi yang	
  
diajukan,	
  apakah perlu adanya revisi
kebijakan tertentu,	
  risiko terhadap SDM	
  
atau penambahan anggaran,	
  dsb.
Policy Brief
Policy	
  Brief	
  pada dasarnya sama dengan
Policy	
  Paper,	
  harus memenuhi elemen
pokok sbb:
o Judul.
o Ringkasan Eksekutif.
o Konten,	
  Konteks dan Arti Pentingnya
Masalah (Pendahuluan /	
  Latar Belakang).
o Kritik terhadap Kebijakan (Analisis).
o Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan.
o Kesimpulan.
o Referensi.
Karakter Policy Brief
o Focused:	
  Seluruh aspek dalam policy	
  brief	
  harus fokus pada
pencapaian tujuan untuk memuaskan target	
  audience.
o Professional,	
  not	
  Akademic:	
  Audience policy brief lebih	
  
berkepentingan	
  terhadap	
  masalah	
  dan	
  solusi	
  yang	
  berbasis	
  
pada	
  bukti,	
  dari	
  pada	
  terhadap	
  prosedur	
  ilmiah	
  yang	
  
diterapkan	
  dalam	
  proses	
  pengumpulan	
  data.
o Evidence-­‐based:	
  selain	
  argumen	
  yang	
  rasional,	
  policy brief
juga	
  perlu	
  dukungan	
  bukti	
  terhadap	
  permasalahan	
  yang	
  
dianalisis.
o Limited:	
  karena faktor ruang yang	
  terbatas,	
  policy	
  brief	
  mesti
difokuskan hanya pada satu masalah tertentu saja.	
  Succint:	
  
policy	
  brief	
  tidak memerlukan banyak halaman,	
  cukup 4-­‐7	
  
halaman yang	
  memuat sekitar 3000	
  kata.
o Understandable:	
  Policy brief mesti	
  mudah	
  difahami,	
  baik	
  
dari	
  segi	
  kejelasan	
  dan	
  kesederhanaan	
  bahasa,	
  maupun	
  dari	
  
penjelasan	
  dan	
  alasan	
  yang	
  dikembangkan	
  di	
  dalamnya.
o Promotional:	
  tampilan	
  dokumen	
  policy brief harus	
  
mengesankan	
  dan	
  menarik	
  minat	
  target	
  audience untuk	
  
membacanya	
  (handy,	
  eye-­‐catching).
Keunggulan Policy Brief
ü Ringkas,	
  sederhana,	
  tampilan menarik,	
  banyak
gambar sehingga tidak perlu berpikir,	
  handy,	
  dsb;
ü Bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset
selesai sehingga bisa disampaikan pada saat yang	
  
tepat;
ü Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan
informasi dari policy	
  makers	
  tertentu.	
  Orientasi
pada pengguna sangat kuat;
ü Bisa menggambarkan logika kebijakan secara
mudah (masalah kebijakan,	
  sebab munculnya
masalah,	
  dan pilihan tindakan yang	
  tersedia).
Sumber:	
  Prof.	
  Dr.	
  Agus	
  Dwiyanto,	
  MPA	
  (2015)
Terima Kasih
Mengkonstruksi Masa Depan dengan Naskah Kebijakan !!
PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL
Terima Kasih

Contenu connexe

Tendances

Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Ian Setiawan
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Asep Sufyan Tsauri
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Raja Matridi Aeksalo
 

Tendances (20)

Meramal kebijakan
Meramal kebijakan Meramal kebijakan
Meramal kebijakan
 
siklus kebijakan publik
siklus kebijakan publiksiklus kebijakan publik
siklus kebijakan publik
 
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan PublikAgenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
Agenda Setting & Perumusan Kebijakan Publik
 
Merancang Policy Brief
Merancang Policy BriefMerancang Policy Brief
Merancang Policy Brief
 
Kebijakan Publik
Kebijakan PublikKebijakan Publik
Kebijakan Publik
 
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
Pengertian perbandingan administrasi negara dan ilmu perbandingan administras...
 
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosialPertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
Pertemuan ke 10 - analisis kebijakan sosial
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Analisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publikAnalisis kebijakan publik
Analisis kebijakan publik
 
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
Intisari Buku Public Policy Analysis (William N. Dunn)
 
Formulasi kebijakan
Formulasi kebijakanFormulasi kebijakan
Formulasi kebijakan
 
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan DaerahIsu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
Isu dan Masalah Perencanaan Pembangunan Daerah
 
model model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publikmodel model analisis kebijakan publik
model model analisis kebijakan publik
 
Siklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publikSiklus & lingkungan kebijakan publik
Siklus & lingkungan kebijakan publik
 
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan PublikKonsep dan Studi Kebijakan Publik
Konsep dan Studi Kebijakan Publik
 
Model implementasi
Model implementasi Model implementasi
Model implementasi
 
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis KebijakanModul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
Modul 4.2 Teknik dan Kriteria dalam Analisis Kebijakan
 
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
Model dan pendekatan dalam analisis kebijakan publik (public policy)
 
3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan3 proses perumusan kebijakan
3 proses perumusan kebijakan
 
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah KebijakanAnalisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
Analisis Kebijakan dan Penyusunan Naskah Kebijakan
 

Similaire à Menulis Policy Paper dan Policy Brief

P2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.ppt
P2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.pptP2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.ppt
P2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.ppt
haidzarzamany21
 

Similaire à Menulis Policy Paper dan Policy Brief (20)

Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASNWorkshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
Workshop Penyusunan Policy Brief The Future Leaders dan Inovasi Manajemen ASN
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
 
policy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptxpolicy brief yang menarik.pptx
policy brief yang menarik.pptx
 
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptxPolicy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
Policy brief -AKP (1)TUGAS UAS KESEHATAN MASYARAKAT S1.pptx
 
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosialPertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
Pertemuan ke 13 - naskah kebijakan sosial
 
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdfAdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
AdeHeryana_PolicyBrief_PengertianFungsidanEfektivitas.pdf
 
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan PemerintahanPembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
Pembentukan JF Analis Penyelenggaraan Pemerintahan
 
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning OrganizationAktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
Aktualisasi Nilai PASTI Melalui Learning Organization
 
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
06 Praktik proses perumusan policy brief.pptx
 
Perancangan Policy Brief
Perancangan Policy BriefPerancangan Policy Brief
Perancangan Policy Brief
 
P2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.ppt
P2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.pptP2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.ppt
P2_Perumusan Masalah_haidzarzamany ash.ppt
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Analisis kebijakan
Analisis kebijakan Analisis kebijakan
Analisis kebijakan
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Analisis ketahanan pangan (yuti)
Analisis ketahanan pangan (yuti)Analisis ketahanan pangan (yuti)
Analisis ketahanan pangan (yuti)
 
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
 
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptxEdit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
Edit6_Briefing Menulis Policy Paper.pptx
 
Naskah Urgensi.pptx
Naskah Urgensi.pptxNaskah Urgensi.pptx
Naskah Urgensi.pptx
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
 
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
Analisis kebijakan dunn bab 2 dan3
 

Plus de Tri Widodo W. UTOMO

Plus de Tri Widodo W. UTOMO (20)

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui InovasiMenjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
Menjunjung Tinggi Sijunjung Melalui Inovasi
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKNInovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN
 

Menulis Policy Paper dan Policy Brief

  • 1. Menulis Policy Paper & Policy Brief Disampaikan Pada Forum KOMPAK (Komunikasi & Media Pembinaan Analis Kebijakan), PUSAKA LAN-RI, 25 September 2020 PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Menulis Policy Paper & Policy Brief
  • 2. Policy Paper sbg Intermediary Tools
  • 3. Pentingnya Komunikasi (dalam Kebijakan) Sumber:  Dr.  Riant Nugroho
  • 4. Naskah Kebijakan sbg Media Komunikasi Kebijakan
  • 5. 3 Bentuk Naskah Kebijakan DIMENSI PENELITIAN  KEBIJAKAN  (Policy   Research/Policy  Paper) RINGKASAN  KEBIJAKAN   (Policy  Brief) MEMO  KEBIJAKAN   (Policy  Memo) SASARAN Beragam Stakeholder termasuk spesialis kebijakan Pembuat Keputusan Pembuat Keputusan FOKUS Value-­‐driven: Rekomendasi umum dan analisis isu-­‐isu kebijakan Audience-­‐driven: Pesan Kebijakan khusus untuk stakeholders Audience-­‐driven: Pesan kebijakan untuk stakeholder kunci KONTEKS  ISU Debat mengenai teori dan hasil penelitian kebijakan Digunakan untuk tujuan advokasi Digunakan untuk tujuan advokasi METODOLOGI Dapat membuat penelitian primer Jarang  membuat  penelitian   primer Jarang  membuat  penelitian   primer BAHASA Sangat akademis/teknis Harus lebih jelas dengan bahasa yang  efektif Harus lebih jelas dengan bahasa yang  efektif PANJANG +/-­‐ 60  halaman Antara  4-­‐7  halaman Maksimal 2  halaman
  • 6. Beberapa Prinsip Dasar Policy Reseacrh § Policy  research memiliki sense  yang  berbeda dibanding penelitian pada umumnya (skripsi,   thesis,  disertasi). Policy  research  harus kuat di  Policy  Problems.  Policy  problems  sendiri dapat dirumuskan dengan baik jika sudah ada informasi pendahuluan terkait dengan issu/variabel yang  akan dikaji.   § Kegagalan merumuskan policy  problems  akan menjadikan hasil analisis dan rekomendasi dalam paper  /  laporan penelitian tidak dapat mengatasi masalah (kesalahan type  ke-­‐3). Menurut ahli matematika Richard  Hamming (1915–1998),  "Lebih baik menyelesaikan masalah yang  benar dengan cara yang  salah daripada memecahkan masalah yang  salah dengan cara yang  benar". § Selain policy  problem,  kajian kebijakan sebaiknya juga  memperhatikan 2  policy-­‐relevant   information  lainnya,  yakni Policy  Outcome  dan Policy  Performance.  Kedua hal ini idealnya sudah tersedia saat merumuskan research  design.  Dengan memiliki informasi ini,  maka Research  Question  tidak berkarakter deskriptif (untuk menghasilkan informasi),  tetapi lebih solutif (menjawab masalah yang  fundamental  dan memberikan alternatif kebijakan).
  • 7. Pentingnya Mengenali Masalah DUNN ! Structuring,Policy, problems; ! Forecasting,Policy,Future;, ! Recommending,Policy, Action;, ! Monitoring,Policy, Outcomes; ! Evaluating,Policy, Performances. PATTON,&,SAVICKY ! Verify,,define,,and,detail the,problem;, ! Established,evaluation,criteria; ! Identify,alternative,policies; ! Evaluate,alternative,policies; ! Display,&,select,among, alternative,policies; ! Monitor,policy,outcomes. MUSTOPADIDJAJA FORMULASI ! Pengkajian Permasalahan; ! Penyusunan Model; ! Penentuan Tujuan; ! Pengembangan Alternatif; ! Penentuan Kriteria Penilaian; ! Penilaian Alternatif ! Rekomendasi Kebijakan. IMPLEMENTATION. PERFORMANCE,EVALUATION SAMANSAMA,FOKUS,PADA MASALAH,KEBIJAKAN,YANG,DIHADAPI JONES:,PERCEPTION/DEFINITION,,AGGREGATION,,ORGANIZATION,,REPRESENTATION,,AGENDA,SETTING,, FORMULATION,,LEGITIMATION,,,BUDGETING,,IMPLEMENTATION,,EVALUATION,,ADJUSTMENT/TERMINATION Sumber:  Prof.  Mustopadidjaja AR,  SE.,MPIA.,Ph.D
  • 9. Alat Bantu untuk Agenda Setting 1: Iceberg § Masalah kebijakan yang  baik tidak hanya menyasar pada masalah di  permukaan (event,  fenomena,  symptom),  namun harus mampu mengenali masalah yang   lebih dalam (yang  mengakibatkan munculnya masalah permukaan). § Dengan mengenali masalah yang  lebih dalam,  akan dapat dirumuskan alternatif kebijakan yang  lebih komprehensif dan mampu mencegah permasalahan di   permukaan muncul secara berulang. § Meskipun demikian,  tetap diperlukan kombinasi kebijakan yang  tepat untuk mengatasi masalah jangka pendek (kuratif)  sekaligus mencegah permasalahan dimasa depan (preventif-­‐ antisipatif). Time%for a%short%break ISSU TINDAKAN Informasi melalui mass- media-merupakan suatu peristiwa yg-terlihat- dipermukaan. Reactive,-hanya mengatasi simptom saja. Bila peristiwa kejadian berulangakan timbul pola perilaku. Responsif,-bertindak- dengan-melihat-pola- tingkah-laku-tertentu. Pemikiran mendalam dg- mengkaitkan antarpola perilaku. Generatif,-dengan memahami interaksi berbagai faktor. Dari-tingkat pemikiran yg paling-dalamditemukan model--mental-individu/- organisasi Fundamental,-dengan mengatasi masalah yg berhubungandengan mental-model.
  • 10. Alat Bantu untuk Agenda Setting 2: Dunn META   MASALAH MASALAH   FORMAL MASALAH   SUBSTANTIF   SITUASI   MASALAH Pengenalan Masalah Pencarian Masalah Spesifikasi Masalah Pendefinisian Masalah
  • 11. Sistematika Policy Paper 1.    Executive  Summary 2.    Body: • Background   • Analysis   • Policy  option   • Recommendation   • Conclusion   • Appendix   1. Ringkasan Eksekutif 2. BAB  I  – Pendahuluan /  Latar Belakang Masalah 3. BAB  II  – Deskripsi Masalah (Pernyataan Masalah,   Review  Literatur) 4. BAB  IV  – Alternatif Kebijakan 5. BAB  V  – Rekomendasi Kebijakan 6. Referensi 7. Lampiran 1.   Ringkasan (Eksekutif) 2.   BAB  I  – Analisis Situasi 3.   BAB  II  – Rekomendasi Pertama 4.   BAB  III  – Rekomendasi Kedua 5.   BAB  IV  – Rekomendasi Ketiga 6.   BAB  V  – Matriks Antar-­‐Rekomendasi 7.   BAB  VI  – Rekomendasi Terpilih &   Strategi Implementasi 8.   BAB  VII  – Penutup 9.   Lampiran   10.  Data  dan  perhitungan 11.  Simulasi Kebijakan 12.  Kepustakaan Format  1   (Scotten,  2011) Format  2   (Dunn,  2009) Format  3   (LAN,  2015,  Modul Pelatihan AK)
  • 12. Menulis Judul Judul sebaiknya mampu MENARIK   perhatian: 1. Jelas 2. Ringkas Judul harus EFEKTIF: 1. Mencerminkan variabel yang  diteliti 2. Mencerminkan masalah dan rekomendasi
  • 13. Menulis Executive Summary Ringkasan Eksekutif/.Abstrak merupakangambaran ringkas,. seringkalitemuan terpilih saja dari keseluruhan substansi makalah..Umumnya ditulis dalam 5009750.kata.tanpa ada kutipan atau catatan kaki.. Purpose.of.the.paper Definition.&.description. of.policy.problems Conclusion.&. recommendations Description.of.policy. alternatives.
  • 14. Menulis Pendahuluan Pendahuluan berfungsi menyiapkan pembaca untuk mengerti setting,   konteks dan   permasalahan yang   hendak dibahas dalam makalah Methodology  and   limitation  of  the  study   Statement  of  intent   Definition  of   policy  problems Context  of  policy   problems  (background) Road  map   (structure)  of  the   paper  
  • 15. Menulis Masalah Kebijakan (Pertanyaan Penelitian) Policy     Issue POLICY  ISSUES/PROBLEMS:  unrealized   needs,  values,  opportunities,  however  we   identified,  the  solution  require  public  actions   (William  Dunn). § Gunakan alat bantu  untuk mengenali masalah kebijakan (Iceberg,  siklus pendefinisian &   pengklasifikasian masalah,  systems  dynamics,  dst). § Kaitkan dengan Studi Literatur (Kepustakaan)  atau Conceptual  Framework  à membantu menetapkan variabel dan indikator,  serta mengenali situasi berdasar penelitian terdahulu. § Sebaiknya tidak menetapkan masalah kebijakan di   tataran akibat (permukaan),  namun lebih ke faktor penyebab (dibawah permukaan).  Gunakan cara berpikir kausalitas à faktor apa yg menyebabkan masalah muncul,  dan apa dampak/implikasi (policy   consequences) dr masalah ini?
  • 16. Menulis Alternatif/Opsi/Pilihan Kebijakan § Policy  alternatives  apa saja (lebih dari 1)  yang  prospektif utk mengatasi masalah? § Apa kelebihan dan  kekurangan masing-­‐masing alternatif?  à gunakan kriteria pembobotan (USG,   SFF,  CBA,  dll). § Alternatif mana  yang   direkomendasikan sebagai kebijakan (policy  recommendation)? § Bagaimana langkah yang  lebih operasional untuk merealisasikan kebijakan terpilih?  à Policy  Action   Plan.
  • 17. Menulis Rekomendasi Kebijakan Dari  alternatif kebijakan yang  ada,  selanjutnya dirumuskan saran  kebijakan (policy  recommendation).  Jadi,  rekomendasi bukan berisi saran  tindak lanjut dari kajian,  melainkan aksi kebijakan yang  harus diambil oleh policy  maker(s).   Rekomendasi harus bernilai operasional,  meskipun tidak terlalu rinci/kaku (untuk referensi,  lihat Lampiran Perpres No.  59/2017  tentang TPB/SGDs).  
  • 18. Menulis Kesimpulan § Kesimpulan bukan ringkasan dari isi paper,  melainkan sintesa dari temuan utama dalam kaitan pemecahan masalah yang  diidentifikasi di  awal. § Kesimpulan juga  dapat memuat implikasi kebijakan (hal-­‐hal yang  perlu mendapat perhatian)  atas rekomendasi yang   diajukan,  apakah perlu adanya revisi kebijakan tertentu,  risiko terhadap SDM   atau penambahan anggaran,  dsb.
  • 19. Policy Brief Policy  Brief  pada dasarnya sama dengan Policy  Paper,  harus memenuhi elemen pokok sbb: o Judul. o Ringkasan Eksekutif. o Konten,  Konteks dan Arti Pentingnya Masalah (Pendahuluan /  Latar Belakang). o Kritik terhadap Kebijakan (Analisis). o Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan. o Kesimpulan. o Referensi.
  • 20. Karakter Policy Brief o Focused:  Seluruh aspek dalam policy  brief  harus fokus pada pencapaian tujuan untuk memuaskan target  audience. o Professional,  not  Akademic:  Audience policy brief lebih   berkepentingan  terhadap  masalah  dan  solusi  yang  berbasis   pada  bukti,  dari  pada  terhadap  prosedur  ilmiah  yang   diterapkan  dalam  proses  pengumpulan  data. o Evidence-­‐based:  selain  argumen  yang  rasional,  policy brief juga  perlu  dukungan  bukti  terhadap  permasalahan  yang   dianalisis. o Limited:  karena faktor ruang yang  terbatas,  policy  brief  mesti difokuskan hanya pada satu masalah tertentu saja.  Succint:   policy  brief  tidak memerlukan banyak halaman,  cukup 4-­‐7   halaman yang  memuat sekitar 3000  kata. o Understandable:  Policy brief mesti  mudah  difahami,  baik   dari  segi  kejelasan  dan  kesederhanaan  bahasa,  maupun  dari   penjelasan  dan  alasan  yang  dikembangkan  di  dalamnya. o Promotional:  tampilan  dokumen  policy brief harus   mengesankan  dan  menarik  minat  target  audience untuk   membacanya  (handy,  eye-­‐catching).
  • 21. Keunggulan Policy Brief ü Ringkas,  sederhana,  tampilan menarik,  banyak gambar sehingga tidak perlu berpikir,  handy,  dsb; ü Bisa segera dibuat tanpa menunggu hasil riset selesai sehingga bisa disampaikan pada saat yang   tepat; ü Dirancang secara spesifik memenuhi kebutuhan informasi dari policy  makers  tertentu.  Orientasi pada pengguna sangat kuat; ü Bisa menggambarkan logika kebijakan secara mudah (masalah kebijakan,  sebab munculnya masalah,  dan pilihan tindakan yang  tersedia). Sumber:  Prof.  Dr.  Agus  Dwiyanto,  MPA  (2015)
  • 22. Terima Kasih Mengkonstruksi Masa Depan dengan Naskah Kebijakan !! PEDULIINOVATIFINTEGRITAS PROFESIONAL Terima Kasih