SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  24
Télécharger pour lire hors ligne
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional
Analis Kebijakan
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Tri	
  Widodo	
  W.	
  Utomo
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi
Negara	
  LAN-­‐RI
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Aktor Kebijakan dalam Instansi Pemerintah
o Analis /	
  Peneliti Kebijakan:	
  
bertugas menjelaskan fenomena
dan	
  masalah organisasi,	
  
menganalisisnya untuk dirumuskan
alternatif kebijakan,	
  dan	
  
menyampaikan laporan/	
  
rekomendasi kepada pimpinan.
o Pengambil Kebijakan (pimpinan
organisasi):	
  bertugas menetapkan
kebijakan untuk mewujudkan
tujuan organisasi.
o Birokrasi (karyawan):	
  bertugas
mengimplementasikan kebijakan
yang	
  telah ditetapkan pimpinan.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
The Inconvenient Truth
§ 57%	
  hasil	
  penilaian	
  utilisasi
JFAK	
  di	
  K/L/D	
  berada	
  dalam	
  
kategori	
  cukup
§ 35%	
   dalam kategori tinggi
yakni sering digunakan
§ 7%	
  masuk	
  dalam	
  kategori	
  
rendah atau belum terlalu
digunakan
§ rata-­‐rata	
  secara	
  keseluruhan	
  
hasil	
  penilaian	
  utilisasi JFAK	
  di	
  
K/L/D	
  menunjukkan	
  angka	
  
67.02%	
  	
  masuk	
  dalam	
  kategori	
  
cukup	
  atau	
  masih	
  jarang	
  
digunakan.
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Mengapa Utilisasi AK Belum Optimal?
HULU HILIR
Tidak ada
analisis
kebutuhan AK
Tidak ada rencana
pengembangan
(kompetensi &	
  
karir)	
  AK
Dianggap
sebagai profesi
yang	
  mandiri
sehingga tidak
dilibatkan
dalam kegiatan
Penempatan
AK	
  tidak
sesuai tusi
Dianggap
menjadi beban
anggaran jika
terlibat dalam
perumusan
kebijakan
Pemahaman
pimpinan yang	
  
kurang proper	
  
tentang AK
AK	
  menjadi safety	
  
net	
  untuk
memanjangkan
BUP,	
  atau karena
restrukturisasi
organisasi
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Problematika Umum Pembinaan AK
Terbatasnya	
  
Tim	
  Penilai	
  JFAK
Jenis	
  
Pengembangan	
  
Kompetensi	
  JFAK	
  
masih	
  terbatas
JFAK	
  yang mengikuti	
  
pelatihan	
  masih	
  
terbatas
JFAK	
  belum	
  
didayagunakan
secara	
  optimal
JFAK	
  masih	
  bersifat	
  generalis,
saran	
  rekomendasi	
  kebijakan	
  
belum	
  detail	
  dan	
  
implementatif
Persebaran	
  JFAK	
  
belum	
  merata	
  di	
  
Instansi	
  Pemerintah
Penempatan	
  dan	
  
pembinaan	
  JFAK	
  di	
  
masing-­‐masing	
  K/L/D	
  
belum	
  jelas
Penyetaraan JA	
  
kedalam JF	
  tanpa
Formasi dan Uji
Kompetensi
Panduan
Optimalisasi
Peran JFAK
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
UMUM:	
  meningkatkan pemahaman terkait beragam aspek
jabatan fungsional analis kebijakan (JFAK)	
  di	
  dalam instansi
pemerintah.	
  Panduan	
  ini tidak bersifat mengikat,	
  namun
ditujukan untuk memberikan arahan terkait ketentuan yang	
  
dapat dilakukan instansi dalam mengoptimalkan peran JFAK	
  di	
  
lingkungannya.	
  Panduan	
  ini juga	
  merupakan living	
  document	
  
yang	
  dapat berkembang sesuai dengan dinamika kebijakan
pembinaan JFAK.	
  
KHUSUS:	
  meningkatkan peran JFAK	
  di	
  dalam organisasi dan
memperkuat peran JFAK	
  di	
  dalam siklus kebijakan.	
  
SASARAN	
  PEMBACA:
TUJUAN	
  PENYUSUNAN	
  PANDUAN:
Pendahuluan
1
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Isi Panduan
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Kedudukan JFAK terhadap JPT
2
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Kolaborasi Antar JF dalam Organisasi
3
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Kolaborasi Antar JF dalam Organisasi (contoh)
3
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Peran AK dalam Siklus Kebijakan
4
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Spectrum Tugas / Peran JFAK
Formulasi*
Kebijakan
Agenda*Setting
Implementasi*
Kebijakan
Evaluasi*
Kebijakan
PELAKSANAAN(KEBIJAKAN
PERENCANAAN(KEBIJAKAN
Kinerja
Kebijakan
Dilanjutkan
(continuation)
Dihentikan
(termination)
Tetap
Revisi
Formulasi
Policy'
Alternative
Policy'
Appraisal
Policy'
Recommen
dation
Policy'Output'&'
Performance
Policy'Options'/'
Choices Policy'Action
Ex#ante(– Analysis(FOR(Policy(*)
Ex#post(– Analysis(OF(Policy(*)
*)(Analysis(for(policy(&"analysis(of(policy(dalam
prakteknya dilakukan secara simultan (bukan dikotomi)
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Jenis Pekerjaan AK
5
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses Kerja AK
5
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
AK sbg Squad System
Sumber:	
   Deputi	
  Kelembagaan	
  dan	
  Ketatalaksanaan	
  
Kemenpan	
  RB,	
  2021
§ Struktur organisasi berbasis pada
kinerja dan lebih
mengedepankan pada output	
  
dan keahlian.	
  
§ Mengedepankan Jabatan
Fungsional yang	
  profesional dan
berkomitmen terhadap jabatan
fungsionalnya.	
  
§ Dilakukan perubahan
manajemen kerja,	
  pola kerja,	
  
tanggung jawab,	
  dan tanggung
gugat dalam unit	
  organisasi.	
  
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses Bisnis & Pola Kerja
6
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Proses Bisnis & Pola Kerja
6
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Standar Kompetensi AK
7
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Satuan Hasil Kerja AK
7
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Evaluasi Kinerja AK
8
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Pola Karir AK
8
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Pengembangan Kompetensi AK
9
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Link	
  video	
  Youtube:	
  
https://www.youtube.com/watch?v=OO5U2OvasdQ&t=2s
Link	
  Panduan	
  Optimalisasi Peran JFAK:	
  
https://lan.go.id/?page_id=254
Referensi
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
Project name - Presentation topic
Terima Kasih
Jalan Veteran	
  No.	
  10,	
  Gambir,	
  Jakarta	
  10110
021	
  – 3455021-­‐5,	
  3868201-­‐7,	
  ext 112-­‐116
Humas LAN	
  RI
@LAN_RI
http://www.lan.go.id

Contenu connexe

Tendances

Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxBappedaLampungUtara
 
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPDTeknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPDDadang Solihin
 
Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas
Menjadi Analis Kebijakan yang BerkualitasMenjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas
Menjadi Analis Kebijakan yang BerkualitasTri Widodo W. UTOMO
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaDadang Solihin
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanhoyin rizmu
 
Pengembangan dan Pembinaan JFAK
Pengembangan dan Pembinaan JFAK Pengembangan dan Pembinaan JFAK
Pengembangan dan Pembinaan JFAK Tri Widodo W. UTOMO
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
 
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANGSTRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANGAnton Riyanto
 
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018hadiarnowo
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKNInovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKNTri Widodo W. UTOMO
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-temanna #LABEDDU
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp okihoyin rizmu
 
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...WulanHandayani19
 
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxPOKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxIndividuMerdeka
 

Tendances (20)

Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptxPaparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
Paparan Rakor SPM 31 OKT 2022 opsi 2 (1).pptx
 
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPDTeknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
 
Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas
Menjadi Analis Kebijakan yang BerkualitasMenjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas
Menjadi Analis Kebijakan yang Berkualitas
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
Paparan bappeda
Paparan bappedaPaparan bappeda
Paparan bappeda
 
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di IndonesiaPengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
Pengembangan Fungsional Perencana di Indonesia
 
Hubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaanHubungan kelembagaan
Hubungan kelembagaan
 
Pengembangan dan Pembinaan JFAK
Pengembangan dan Pembinaan JFAK Pengembangan dan Pembinaan JFAK
Pengembangan dan Pembinaan JFAK
 
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...
 
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANGSTRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
STRATEGI PENANGANAN KAMPUNG KUMUH DI KOTA TANGERANG
 
Transformasi birokrasi berkelas dunia
Transformasi birokrasi berkelas duniaTransformasi birokrasi berkelas dunia
Transformasi birokrasi berkelas dunia
 
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-whole government-gol iii-2018
 
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKNInovasi Pelayanan Publik untuk IKN
Inovasi Pelayanan Publik untuk IKN
 
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
19. agenda iii pka-bahan tayang akuntabilitas kinerja-
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik  pkp okiPenyusunan rka pelayanan publik  pkp oki
Penyusunan rka pelayanan publik pkp oki
 
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
2. Materi Transformasi Digital Pelayanan Publik (Asdep KPSPTPP, Kemenpanrb) (...
 
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptxPOKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
POKIR DEWAN DALAM SIPD.pptx
 

Similaire à Optimalisasi Peran JFAK

22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagriKutsiyatinMSi
 
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahMengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahTri Widodo W. UTOMO
 
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AKRelasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AKTri Widodo W. UTOMO
 
Peran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga Litbang
Peran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga LitbangPeran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga Litbang
Peran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga LitbangTri Widodo W. UTOMO
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja ASN_PermenPAN 6_2022_RN.pptx
Pengelolaan Kinerja ASN_PermenPAN 6_2022_RN.pptxPengelolaan Kinerja ASN_PermenPAN 6_2022_RN.pptx
Pengelolaan Kinerja ASN_PermenPAN 6_2022_RN.pptxlastanto2
 
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSonnyAmeriansahSoeko
 
HJP PERAN FUNGSI TUGAS LPP 17-19 JUN 2014.pptx
HJP PERAN FUNGSI TUGAS LPP 17-19 JUN 2014.pptxHJP PERAN FUNGSI TUGAS LPP 17-19 JUN 2014.pptx
HJP PERAN FUNGSI TUGAS LPP 17-19 JUN 2014.pptxAdrie Oktavio
 
MAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIK
MAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIKMAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIK
MAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIKkiki taqiudin
 
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Tri Widodo W. UTOMO
 
MODUL LATIHAN PSO UNTUK DIRUJUK.pptx
MODUL LATIHAN PSO UNTUK DIRUJUK.pptxMODUL LATIHAN PSO UNTUK DIRUJUK.pptx
MODUL LATIHAN PSO UNTUK DIRUJUK.pptxTHILAGESWARIAPKANAGA
 
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaStrategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaKutsiyatinMSi
 
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Tri Widodo W. UTOMO
 
30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerjatemanna #LABEDDU
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdfssuser29a8ba
 

Similaire à Optimalisasi Peran JFAK (20)

22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri22122021-Penguatan peran jfak   bpp kemendagri
22122021-Penguatan peran jfak bpp kemendagri
 
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis KebijakanTata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
Tata Kelola Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
 
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi PemerintahMengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
Mengembangkan Partisipasi Aktif JFAK di Instansi Pemerintah
 
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AKRelasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
Relasi JFAK-JPT Dalam Konteks Utilisasi AK
 
Peran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga Litbang
Peran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga LitbangPeran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga Litbang
Peran & Posisi AK Dalam Memperkuat Lembaga Litbang
 
Presentase Skripsi
Presentase SkripsiPresentase Skripsi
Presentase Skripsi
 
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy AnalystDouble Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
Double Competency: Tantangan Baru Peneliti Sebagai Policy Analyst
 
Pengelolaan Kinerja ASN_PermenPAN 6_2022_RN.pptx
Pengelolaan Kinerja ASN_PermenPAN 6_2022_RN.pptxPengelolaan Kinerja ASN_PermenPAN 6_2022_RN.pptx
Pengelolaan Kinerja ASN_PermenPAN 6_2022_RN.pptx
 
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdfSosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
Sosialisasi JFAK - Kemenko Perekonomian 021221 Copy.pdf
 
HJP PERAN FUNGSI TUGAS LPP 17-19 JUN 2014.pptx
HJP PERAN FUNGSI TUGAS LPP 17-19 JUN 2014.pptxHJP PERAN FUNGSI TUGAS LPP 17-19 JUN 2014.pptx
HJP PERAN FUNGSI TUGAS LPP 17-19 JUN 2014.pptx
 
MAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIK
MAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIKMAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIK
MAKALAH MANAJEMENT SDM STRATEJIK
 
Laporan panduan monitoring dan evaluasi
Laporan panduan monitoring dan evaluasiLaporan panduan monitoring dan evaluasi
Laporan panduan monitoring dan evaluasi
 
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
Arah Pembangunan Litbang Administrasi Untuk Mendukung RB dan Suksesi 2014
 
MODUL LATIHAN PSO UNTUK DIRUJUK.pptx
MODUL LATIHAN PSO UNTUK DIRUJUK.pptxMODUL LATIHAN PSO UNTUK DIRUJUK.pptx
MODUL LATIHAN PSO UNTUK DIRUJUK.pptx
 
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerjaStrategi pelaknasanaan manajemen kinerja
Strategi pelaknasanaan manajemen kinerja
 
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
Strategi Pembinaan JFAK dalam Kerangka Implementasi Kebijakan Perampingan JA ...
 
30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja30. modul manajemen kinerja
30. modul manajemen kinerja
 
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis KebijakanPembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
Pembinaan & Pengembangan JF Analis Kebijakan
 
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis KebijakanProper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
Proper LIPI Tentang Mekanisme Kerja Analis Kebijakan
 
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
231222_PPT PermenPANRB Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.pdf
 

Plus de Tri Widodo W. UTOMO

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluTri Widodo W. UTOMO
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNTri Widodo W. UTOMO
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTri Widodo W. UTOMO
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikTri Widodo W. UTOMO
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarTri Widodo W. UTOMO
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightTri Widodo W. UTOMO
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahTri Widodo W. UTOMO
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaTri Widodo W. UTOMO
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiTri Widodo W. UTOMO
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanTri Widodo W. UTOMO
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTri Widodo W. UTOMO
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTri Widodo W. UTOMO
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaTri Widodo W. UTOMO
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakTri Widodo W. UTOMO
 

Plus de Tri Widodo W. UTOMO (20)

Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian KesehatanBeyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
Beyond IKK: Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan
 
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi BerkelanjutanStrategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
Strategi Kolaboratif untuk Inovasi Berkelanjutan
 
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi InformasiInovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
Inovasi Pelaksanaan Bangkom Berbasis Teknologi Informasi
 
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin BerprestasiTransformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
Transformasi untuk LAN Semakin Berprestasi
 
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus KebijakanTata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
Tata Kelola Kebijakan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam PemiluStrategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
Strategi Kebijakan Penguatan Netralitas ASN dalam Pemilu
 
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASNPengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
Pengelolaan Kinerja dalam Manajemen ASN
 
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor BerkelanjutanTranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
Tranformasi Kab. Bogor Berkelanjutan
 
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor PublikManajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
Manajemen Perubahan & Penerapannya di Sektor Publik
 
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan PijarProspek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
Prospek Kolaborasi LAN-Yayasan Pijar
 
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral InsightGamifikasi Zoom & Behavioral Insight
Gamifikasi Zoom & Behavioral Insight
 
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di DaerahSignifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
Signifikansi Pendampingan Labinov di Daerah
 
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di IndonesiaPeta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
Peta Kinerja Inovasi Daerah di Indonesia
 
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui InovasiKab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
Kab. Bireuen, Mengakselerasi Kinerja Melalui Inovasi
 
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus KebijakanPerumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
Perumusan Peraturan Berdasar Siklus Kebijakan
 
Recharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang PanjangRecharging Inovasi Padang Panjang
Recharging Inovasi Padang Panjang
 
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin BerprestasiTransformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
Transformasi untuk Parepare Semakin Berprestasi
 
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era DisrupsiTransformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
Transformasi Administrasi Publik Menjawab Tantangan Era Disrupsi
 
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu BangsaKorpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
Korpri & Inovasi sebagai Perekat & Pemersatu Bangsa
 
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik BerdampakInovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
Inovasi Sebagai Strategi Mewujudkan Pelayanan Publik Berdampak
 

Dernier

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfNezaPurna
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 

Dernier (12)

SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdfRUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
RUNDOWN ACARA ORIENTASI CPNS DAN PPPK TAHUN 2024.pdf
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 

Optimalisasi Peran JFAK