(1) Badan Diklat Pemerintah (LDP) perlu diperkuat atau dileburkan ke dalam satu unit terintegrasi seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPPK) mengingat peran pentingnya dalam mengelola pengembangan SDM aparatur negara. (2) Pilihan mana pun memiliki rasional yang kuat, namun perlu mempertimbangkan faktor kontinjensi seperti ukuran organisasi induk, beban kerja, prioritas kebijakan, dan demografi

1. Penataan Lembaga
Diklat Pemerintah
Pasca UU ASN
Disampaikan pada FGD “Dampak UU ASN
Terhadap Eksistensi Badan Diklat”, di BPPK
Kementerian Keuangan
Jakarta, 8 Juli 2014
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN

2. Quo Vadis Badan Diklat?
Badan
Diklat
Penguatan
Peleburan

3. Mengapa LDP Perlu Diperkuat?
Fungsi
TECHNOSTRUCTURE
dalam organisasi
(Henry Mintzberg)
The control analyst of
the techno-structure
serves to affect
certain forms of
standardization in the
organization.
By design, karakter & fungsi Badiklat
sangat berbeda dibanding Setjen

4. Mengapa LDP Perlu Diperkuat?
Tugas DELEGATIF yg spesifik dari Menteri PAN untuk: *)
Melakukan pengelolaan diklat dan pengembangan SDM;
Menetapkan AK Widyaiswara;
Menetapkan susunan keanggotaan Tim Penilai Instansi;
Usul penetapan AK Widyaiswara;
Memberi penugasan tertulis dan menerima pertanggung
jawaban Widyaiswara.
Tugas tsb dapat dilakukan oleh Sekjen, namun apakah
aspek beban kerja, departementasi, span of control, dll
mendukung?
*) Diatur dalam Permenpan No. 14/2009

5. Mengapa LDP Perlu Diperkuat?
Memperkuat MANAJEMEN ASN. Jika:
Setiap pegawai memiliki hak 12 hari kerja / tahun, dan
Jumlah pegawai 4,5 juta, maka
Jumlah hari yg dibutuhkan untuk membangun kompetensi
pegawai sebanyak 54 juta hari kerja / tahun.
Berapa dibutuhkan program pengembangan kompetensi?
Bagaimana kebutuhan Widyaiswara (kuantitas &
kualitas)?
Berapa anggaran yg harus disediakan?
Badan Diklat akan menjadi CENTER OF EXCELLENCE
baru K/L !

6. Mengapa LDP Perlu Diperkuat?
TUNTUTAN baru sistem diklat aparatur:
Melahirkan pemimpin transformasi LD sbg “Kawah
Candradimuka”;
Pembelajaran secara virtual dan berkelanjutan (online
learning dan continuing education);
Pengembangan kompetensi non diklat klasikal spt:
magang (pasal 70 ASN), coaching & mentoring,
strategic exchange (pertukaran kompetensi antar
instansi), penugasan khusus (special envoy), self
learning, dsb.
Analogi Widyaiswara = Dokter, peserta/pasien berhak
memilih yg terbaik.

7. Mengapa LDP Bisa Dilebur?
Interseksi yg erat antara Biro Organisasi, Biro SDM &
Badan Diklat

8. Mengapa LDP Bisa Dilebur?
Demi efisiensi organisasi dan menghindari struktur
yg fragmented dengan Biro SDM (bahkan juga
dengan Biro Organisasi):
• Perubahan Biro Kepegawaian menjadi Biro SDM,
mencerminkan perubahan orientasi dari pengelola
administrasi personalia yg menempatkan pegawai sbg
human resource menjadi pengembangan kompetensi
pegawai sebagai human capital.
• Manfaat: perencanaan kebutuhan & pengembangan
pegawai lebih terintegrasi, efisiensi sumber daya
khususnya anggaran meningkat, berkurangnya mis-
koordinasi antar satuan kerja, meningkatnya fokus dan
efektifivas kerja, dsb.

9. Mengapa LDP Bisa Dilebur?
Wujud Inovasi Kelembagaan:
Birokrasi Weberian yg kaku, hirarkhis (atasan -
bawahan), aturan yg prosedural & impersonal
(kepatuhan mutlak terhadap aturan & ada sangsi bagi
yg melanggar) lamban & menciptakan kelas2, ABS.
Flat organization the least government, the better.
Holakrasi / Holarki:
o a hierarchy of self-regulating holons that function both as
autonomous wholes and as dependent parts.
o third way antara struktur hirarkhis dengan struktur datar.

10. LDP sbg Holakrasi
Pekerjaan dalam organisasi dilakukan mengelilingi
tugas, bukan mengelilingi fungsi.
Tugas2 didelegasikan / didistribusikan kepada
lingkaran anggota tim (analog dengan lingkaran
dalam Holahoop), yg memiliki kebebasan untuk
mengatur (self-govern).
Pendekatan yg mendorong setiap individu dalam tim
untuk mengambil inisiatif, menjadikan ide mereka
dapat dieksekusi dengan segera.
Terbukti ampuh mengurangi keterbatasan pimpinan
dalam membuat setiap keputusan (Michelle James,
Navigating the New Work Paradigm, 2012).

11. BPPK sbg Holakrasi
Dalam LDP cq. BPPK yg berstruktur holakrasi akan
terbangun hologram dan multi-tasking staf
benchmark di LN, pelaksaan training hanya dikelola
sedikit orang.
Kelembagaan BPPK mungkin tidak ada, namun fungsi
tetap menonjol.
Peleburan unit-unit pendidikan dan pelatihan dalam
1 unit yg terintegrasi (BPPK, Balai, STAN, dll).

12. Penutup
• Pilihan Penguatan atau Peleburan Badan Diklat
sama-sama memiliki rasionalitas yg kuat.
• Untuk menentukan pilihan tsb, tidak bisa hanya
menganalisis LDP an sich, namun juga harus
memperhatikan faktor kontingensi lain,
misalnya besaran organisasi induk, distribusi
beban kerja, prioritas kebijakan, demografi
pegawai, economic of scale, dll.
• Mission driven dan continues improvement jauh
lbh penting dibanding urusan struktur.

13. Terima Kasih
Semoga Bermanfaat …
Tri Widodo W. Utomo
Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN