Dokumen tersebut membahas rencana transformasi Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk menjadi lembaga think tank kebijakan pemerintah yang menghasilkan kebijakan publik berkualitas berbasis bukti. LAN akan memperkuat fungsi penelitian kebijakan, meningkatkan kapasitas analis kebijakan, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian untuk mendukung reformasi administrasi di Indonesia.

1. Sebuah Pemikiran Awal
Jakarta, 30 September 2013

2. Latar Belakang
Sesuai dengan semangat reformasi yang menuntut efisiensi sumber
daya aparatur dalam rangka optimalisasi tugas fungsi organisasi
dan peningkatan kinerja, maka LAN telah melakukan
TRANSFORMASI berupa restrukturisasi organisasi, yang membuat
postur kelembagaan LAN lebih ramping dan efisien.

3. TujuanTransformasi
Menciptakan sistem kelembagaan yang lebih terintegrasi (integrated
institution), sehingga akan terbangun koordinasi internal yang lebih baik,
penghematan sumber daya organisasi, serta memperkuat kinerja
pelaksanaan tugas fungsi organisasi.
Memperkaya fungsi LAN dibidang Inovasi Administrasi Negara, sehingga
diharapkan dapat mempercepat proses reformasi administrasi
(administrative reform) di Indonesia.
LAN menjadi role model dalam reformasi birokrasi, khususnya penataan
kelembagaan pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Env’tal Scanning Sistem Kebijakan
Output kebijakan kurang bermutu & kurang mampu mencapai tujuannya sebagai
instrumen negara untuk melayani & membangun kesejahteraan publik;
kebijakan yang ada memiliki kemungkinan gagal (implementation failure) yang
lebih besar karena tidak berbasis evidence.
Kajian kebijakan di LAN diarahkan sebagai policy think tank bagi
pemerintah.
Kebijakan publik lebih didasarkan pada hasil kajian (research-based
policy), dan dirumuskan dengan memperhatikan bukti nyata
(evidence-based policy)
Expecting
Existing

5. Vision Statement
“Menjadi PolicyThinkTank
Bagi Pemerintah Dalam
Menghasilkan Kebijakan
Publik yang Berkualitas
Melalui Pengembangan
Evidence-based Policy”

6. Mission Statement
Menghasilkan kajian dan rekomendasi kebijakan yg sesuai dengan
tuntutan dan kebutuhan di bidang reformasi administrasi, desentralisasi dan
otonomi daerah, serta sistem dan HAN;
Menyelenggarakan fasilitasi dan advokasi kebijakan di bidang reformasi
administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, serta sistem dan HAN;
Melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan di bidang reformasi
administrasi, desentralisasi dan otonomi daerah, serta sistem dan HAN;
Mengembangkan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang kebijakan;
Membangun policy networking.

7. Issu Strategis & Agenda Prioritas
Percepatan Reformasi Administrasi;
Penguatan Kapasitas Desentralisasi;
Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan;
Pengembangan SDM Analis Kebijakan;
Pelembagaan Nilai-nilai Dasar ASN;
Penguatan SANKRI untuk Memperkokoh NKRI;
Penataan Sistem dan Pembudayaan HAN, dst.

8. Indikator Kinerja Level 1
LAN
• Indeks kemanfaatan hasil kajian;
• Indeks kualitas/kapasitas kebijakan publik;
• Indeks efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Deputi
• Jumlah instansi yang memanfaatkan / menerapkan hasil kajian;
• Persentase Kebijakan/regulasi K/L/Pemda yang disusun/direvisi atas
rekomendasi/konsultasi/advokasi kajian;
• Persentase kebutuhan K/L/Pemda yang terpenuhi atau masalah K/L/Pemda
yang dipecahkan atas rekomendasi hasil kajian;
• Indeks kualitas hasil kajian.

9. Indikator Kinerja Level 2
Eselon II
Pusat Kajian
Reformasi
Administrasi
Pusat Kajian
Desentralisasi &
Otda
Pusat Kajian
Sistem dan HAN
Pusat Pembinaan
Jafung AK
• Jumlah laporan
hasil kajian
• Jumlah issu
kebijakan yang
dijadikan obyek
kajian
• Jumlah instansi
yang menerima
hasil kajian
• Jumlah laporan
hasil kajian
• Jumlah issu
kebijakan yang
dijadikan obyek
kajian
• Jumlah instansi
yang menerima
hasil kajian
• Jumlah laporan
hasil kajian
• Jumlah issu
kebijakan yang
dijadikan obyek
kajian
• Jumlah instansi
yang menerima
hasil kajian
• Jumlah Penambahan
Jafung AK
• Persentase instansi
yang memiliki Jafung
AK
• Jumlah Jafung AK
yang telah
mengikuti Diklat
Analis Kebijakan

10. Roadmap Kajian Kebijakan 2013-2015
Peningkatan
kapasitas peneliti
Pengembangan sistim
penjaminan kualitas
kajian
Konsolidasi hasil
kajian untuk
pembaharuan kebijakan
2013
2015
2014

11. Aksi Jangka Pendek
Penguatan metodologi penelitian;
Diversifikasi produk (output) setiap kegiatan:
Laporan Kajian;
Policy Paper;
Policy Brief;
Artikel Populer (koran, majalah, website)
Menetapkan kajian payung (flagship) yang dijalankan secara bersama
oleh banyak Pusat Kajian dengan pendekatan & perspektif yang
berbeda.
Jaminan kualitas hasil kajian secara berjenjang, dan melibatkan pakar
eksternal.

12. Bersama LAN Kita Sambut Masa Keemasan Birokrasi Indonesia !!