Dokumen tersebut membahas tentang reformasi birokrasi pemerintahan daerah yang mencakup beberapa program utama seperti penataan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia aparatur, penataan regulasi dan deregulasi, serta penguatan budaya kerja.

1. Tanjung Redeb, 17 Februari 2009 PKP2A III LAN SAMARINDA Reformasi Birokrasi & Kebutuhan Pengembangan Kapasitas Administrasi Pemerintahan Daerah

3. STRUKTUR ORGANISASI KEPALA DEPUTI 3 DEPUTI 2 DEPUTI 1 DEPUTI 5 DEPUTI 4 Pusat Pusat Pusat Pusat Pusat PKP2A I Bandung PKP2A II Makasar PKP2A III Samarinda Sestama Inspektorat

5. Strategic Networking PKP2A III Lembaga Diklat Vertikal & Daerah Pem. Prov. dan Kab/Kota Se Kalimantan Puslitbang Dept., Perguruan Tinggi & Pemda Stakeholder Tk. Pusat: LAN, BKN, Menpan, Dagri, BPS, dll LSM, Ormas / Orpol BUMN/BUMD, Swasta Expert groups Professional groups

6. Awal 2004 : 32 provinsi dan 434 kab/kota. Awal 2009 : 33 provinsi & 489 kab/kota. NKRI Jumlah pulau: 17.508 Luas: 1.919.440 km 2 (terluas ke-15 di dunia) OTDA

8. Area Perubahan Program Reformasi Admimistrasi Birokrasi dengan semangat pengabdian, integritas, dan kinerja tinggu atau budaya unggul. Budaya Kerja Munculnya pola regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif. Regulasi & Deregulasi Terbangunnya sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance . Ketatalak-sanaan Sosok pegawai yang berintegritas, kompeten, professional, berkinerja tinggi dan sejahtera SDM Aparatur Terwujudnya organisasi yg tepat fungsi dan tepat ukuran ( fit in function lean in structure atau right sizing ). Kelembagaan Hasil yang Diharapkan Area Perubahan

9. Fondasi, Pilar & Tujuan Reformasi Birokrasi Pemda

15. SEKIAN Terima Kasih