1. Disampaikan dalam “Diklat
Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
Program dan Kegiatan”,
PUSDIKLAT KEJAKSAAN
6 Februari 2012
Tri Widodo W Utomo
Pusat Kajian Manajemen Kebijakan
Lembaga Administrasi Negara RI
2. Nama :Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
TTL :Yogyakarta, 15-07-1968
NIP :19680715 199401 1 001
Jabatan :Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/
Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik
Gol/Pangkat : IV-c / Pembina Utama Muda
Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta
Telp. 021-3868202 ext. 179; Fax. 021-3800187
Alamt Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong
Tangerang Selatan, HP. 0819-503-4500
3. 1. Pengantar: Refleksi dan Belajar dari Kasus Kissimmee;
2. Dasar-Dasar Perencanaan;
3. Model Perencanaan;
4. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Manajemen Kinerja & Keterkaitannya Dengan Sistem
Perencanaan;
6. Perencanaan Program Bidang PENEGAKAN HUKUM
Berdasarkan RPJM Nasional.
4.
5. Reflection on PLANNING
He who fails to plan, plans to fail; All the flowers of all the
tomorrows are in the seeds of today (Anonymous);
Unless commitment is made, there are only promises and hopes;
but no plans; Plans are only good intentions unless they
immediately degenerate into hard work (Peter F. Drucker);
To be prepared is half the victory (Miguel de Cervantes
Saavedra);
Good fortune is what happens when opportunity meets with
planning (Thomas A. Edison);
Proper preparation prevents poor performance (Charlie Batch);
Think ahead. Don't let day-to-day operations drive out planning
(Donald Rumsfeld);
You must get good at one of two things: planting in the spring or
begging in the fall (Jim Rohn). 55
6. Reflection on PERFORMANCE
Practice as if you are the worst, perform as if you are the best
(proverb);
Don't lower your expectations to meet your performance. Raise
your level of performance to meet your expectations (Ralph
Marston);
You have to perform at a consistently higher level than others.
That's the mark of a true professional (Joe Paterno);
Cogito ergo sum (Descartes) Labora ergo sum;
You are not here merely to make a living. You are here in order
to enable the world to live more amply, with greater vision, with
a finer spirit of hope and achievement. You are here to enrich
the world, and you impoverish yourself if you forget the errand
(Woodrow Wilson).
66
7. Reflection on PERFORMANCE MGT.
There’s nothing so useless than executing a task efficiently
when it actually never should have been executed at all (Peter
F. Drucker);
Treat people the way they are and they will stay that way. Treat
people the way they can become and they will become that
way (Wolfgang von Goethe);
Management is efficiency in climbing the ladder of success;
leadership determines whether the ladder is leaning against
the right wall (Stephen R. Covey);
Strategy without tactics is the slowest route to victory. Tactics
without strategy is the noise before defeat (Sun Tzŭ).
I know the price of success: dedication, hard work and an
unremitting devotion to the things you want to see happen
(Frank Lloyd Wright).
77
9. Pada tahun 1947 terjadi banjir bandang akibat
meluapnya Sungai Kissimmee di Florida yang
berkelak-kelok dan memiliki panjang 134 miles
atau 216 km. Dengan maksud untuk mencegah
agar tidak terjadi peristiwa yang sama, pada
tahun 1954 Parlemen AS mengambil keputusan
besar dengan menyetujui proyek raksasa
kanalisasi sungai Kissimmee. Proyek pelurusan
aliran sungai sendiri dilakukan dari tahun 1962
hingga 1970 yang memakan biaya milyaran
dollar dan memperpendek panjang sungai
menjadi 56 miles atau 90 km.
Setelah proyek selesai, wilayah banjir memang berkurang hingga 160m2. Namun dampak
negatifnya adalah kerusakan habitat burung air sebesar 90% dan menjadikan jumlah
bangau, kuntul dan sejenisnya musnah hingga dua per tiga. Pada saat yang sama, polusi
yang terjadi di Danau Okeechobee (muara sungai Kissmmee) meningkat, yang
diindikasikan dengan naiknya kadar nitrogen sebesar 25% dan pospor sebanyak 20%.
Rupanya, pemerintah AS lupa mengkaji aspek sosial budaya yang selama ribuan tahun
melekat dengan natural endowment sungai tersebut. Mengingat dampak yang semakin
buruk, maka pada tahun 1992 Parlemen AS menyetujui kembali mega proyek kedua untuk
mengembalikan sungai Kissemmee pada bentuk aslinya, tentu dengan biaya yang jauh
lebih besar. Proyek ini telah dimulai tahun 1997 dan diharapkan selesai pada 2011. 99
10.
11. Mengapa Perencanaan PENTING?
Perubahan faktor lingkungan strategis yg turbulen;
Ipoleksosbudhankam yg amat dinamis;
Keterbatasan kapasitas sumber daya (5M) dan
masih lemahnya kinerja pembangunan nasional;
Tidak adanya jaminan bahwa tujuan organisasi pasti
tercapai secara optimal;
Beragamnya kepentingan, pemikiran, kebutuhan &
harapan masyarakat / kelompok masyarakat;
Problem koordinasi lintas lembaga, dll.
11
11
12. FUNGSI Perencanaan
Alat koordinasi seluruh pihak/stakeholder.
Untuk meminimalisasi ketidakpastian dan
berbagai dampaknya.
Untuk meminimalisasi inefisiensi dalam organisasi.
Untuk mempermudah pengambilan keputusan.
Sebagai penuntun arah bagi masa depan
organisasi.
Sebagai standarisasi yg memudahkan pengawasan
atau pengukuran kinerja organisasi.
12
12
13. PROSES – PENDEKATAN
Perencanaan
Pendekatan Politis: perencanaan adalah hasil proses
politik yg melahirkan pimpinan (nasional/daerah).
Visi/misi pimpinan dituangkan dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik: penggunaan kerangka berpikir
ilmiah oleh institusi yg secara fungsional bertugas
untuk itu.
Partisipatif: melibatkan seluruh stakeholder.
Top-down & Bottom-up: dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan secara seimbang untuk
mengakomodir kebutuhan lokal dan kepentingan
nasional.
13
13
14. ORIENTASI Perencanaan
PERENCANAAN BERORIENTASI PADA
KECENDERUNGAN (TREND ORIENTED PLANNING)
Adalah perencanaan yang tujuan atau sasarannya didasari oleh
pertimbangan pengalaman tata laku dan kecenderungan yang
ada saat ini dan di masa lalu.
Kondisi di masa mendatang diasumsikan cenderung sama
dengan kondisi saat ini.
Kondisi di masa mendatang diperoleh dengan memproyeksikan
keadaan yang lalu ke masa mendatang.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pada saat kurun waktu
perencanaan menjadi masukan untuk penyempurnaan/
penyesuaian perencanaan yang telah disusun.
14
14
15. Trend Oriented Planning
Rencana
Masa Kende- Masa Masa
Proyeksi
Lalu rungan Kini YAD
Faktor Faktor
Pengaruh Pengaruh
15
15
16. ORIENTASI Perencanaan
PERENCANAAN BERORIENTASI PADA TARGET (TARGET
ORIENTED PLANNING)
Adalah perencanaan yang tujuan dan sasarannya
didasari oleh keinginan, cita-cita atau target yang
telah ditentukan untuk masa mendatang.
Target ideal merupakan penentu dalam pendekatan
perencanaan.
16
16
17. Target Oriented Planning
Rencana
Masa Kende- Masa Masa
Proyeksi
Lalu rungan Kini YAD
Faktor Faktor Pengaruh
Pengaruh
≠ Ditentukan
Berdasarkan
Sasaran yg Ingin
Dicapai
17
17
21. Scenario Planning
Suatu narasi-deskriptif dari berbagai alternatif
proyeksi-proyeksi yang “plausible” mengenai suatu
bagian spesifik masa-depan;
Menguraikan apa yang mungkin akan terjadi, bukan
apa yang harus terjadi;
Skenario bukan rencana, bukan pula rekayasa;
Skenario bukan prediksi, ataupun ramalan mengenai
masa-depan.
22. Contoh Scenario INDONESIA 2020
EKONOMI
PRO PEMERATAAN
MASUK KERAHANG BUAYA LAMBAT TAPI SELAMAT
Indonesia ditahun 2020 bak Indonesia 2020 ibarat pohon Jati yg
pohon Tanjung yg bunganya layu. tumbuhnya lambat, tetapi makin
Daun2nya menguning, kemudian lama makin kuat. Kadang2 daunnya
berguguran. Dahannya meranggas, tetapi batang dan
mengering, ranting2nya rantingnya kokoh menahan terpaan
meranggas patah2. segala jenis pergantian cuaca.
PEM. PEM.
OTO- DEMO-
RITER DIUJUNG TANDUK MENGAYUH BIDUK RETAK KRATIS
Indonesia bagaikan matahari yg Ketakutan akan pertumpahan darah
akan tenggelam. angit memerah akibat perpecahan di Indonesia,
seakan disiram darah rakyat yg memaksa orang unrtuk duduk dimeja
jadi korban kekejaman dialog. Hasilnya adalah otonomi
Pemerintah dan Aparatnya. daerah seluas2nya, dan penuntasan
Indonesia spt kapal yg demokratisasi. Masalah ekonomi
terombang-ambing diterjang diselesaikan dg memacu
badai, dan pecah berantakan. pertumbuhan.
EKONOMI
PRO PERTUMBUHAN
23. Strategic Planning
PROCESS
PROCESS
Develop mission • Revisit the mission
statement & statement and plans
strategic plan
Define strategic
• Based on latest information,
opportunities & reassess the enterprise’s
INPUTS opportunities and threats
INPUTS threats (SWOT)
Economics Conduct internal
• Conduct and review strengths
factors and weaknesses analysis on
operations
internal operations
Markets assessment (SWOT)
Customers Conduct external
• Conduct and review strengths
Stakeholders environmental
and weaknesses analysis on
Management assessment (PEST) external environment
/employees
Historical • Analyse steps 2,3 and 4 and
revisit the business plans and
Formulate business
performance plans and goals goals
and prior year • Redefine these areas if necessary
business plans Interface with other
3rd party • Review the broad overview of
functions and
outsourcing implement inter-communication and alignment
Substitutes of functions within the Organisation
Regulation Measure & monitor • Use KPIs to measure
performance & performance against plan
Technology adjust where e.g. a balance scorecard
Research appropriate
24.
25. SPPN (UU No. 25/2004)
SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan
tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara
dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Tujuannya:
a. mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik
antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah
maupun antara pusat dan daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
26. SPPN (UU No. 25/2004)
RPJP = Dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun
RPJM = Dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun
RPJM K/L, yg disebut Renstra-KL = dokumen perencanaan K/L
untuk periode 5 tahun
Renstra – SKPD = Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat
daerah untuk periode 5 tahun
RKP = Dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun
RKPD = Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun
Renja – KL = Dokumen perencanaan kementrian/lembaga untuk
periode 1 tahun
Renja – SKPD = Dokumen perencanaan satuan kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 tahun
27. PEMERINTAH Keterkaitan Antar Aturan & Dokumen
PEDOMAN
PEDOMAN
RENSTRA RENJA RINCIAN
KL KL RKA - KL APBN
PUSAT
PEDOMAN
DIACU
PEDOMAN
DIJABARKAN PEDOMAN
RPJP RPJM
RKP RAPBN APBN
NASIONAL NASIONAL
DIACU DIPERHATIKAN DISERASIKAN MELALUI MUSRENBANG
PEMERINTAH
PEDOMAN PEDOMAN
DIJABARKAN
DAERAH
RPJP RPJM
RKP Daerah RAPBD APBD
DAERAH DAERAH
PEDOMAN
Kep KDH
PEDOMAN PEDOMAN tentang
RENSTRA RENJA RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
UU SPPN
UU KN
Sumber: Achmad Rochyadi, 2005
28. SISTEM UU 25/2004
Inpres 7/ 1999 UU 17/ 2003
PERENC. P. NAS
RPJP
-N
SISTEM SISTEM
-D
AKIP PENGANGGARAN
- KL
RENCANA -D
KERANGKA
-N PENG. JANGKA
-D
RPJM STRATEGIS - SKPD
MENENGAH
- dll
-P
- KL RENCANA RENCANA PAGU ANGGRN
-D KERJA KINERJA
- SKPD
RENCANA
umpan balik
KERJA DAN - KL
DPR/D
(?) PENETAPAN ANGGARAN - SKPD
(Persetujuan
KINERJA Anggaran)
RENCANA Inpres 5/2004
RENCANA AKSI
AKSI
(OPRNAL PLAN) PENGUKURAN
KINERJA
SISTEM PERENC P.
NAS, SISTEM LAKIP LAPORAN
BPK
KEUANGAN
AKIP, SISTEM (Audit)
PENGANGGARAN EVALUASI AKUN
TABLTS KINERJA LKKIP UU 1/ 2004
Designed by SR
29. SISTEM UU 25/2004
Inpres 7/ 1999 UU 17/ 2003
PERENC. P. NAS
RPJP
-N
SISTEM SISTEM
-D
AKIP PENGANGGARAN
- KL
RENCANA -D
KERANGKA
-N PENG. JANGKA
-D
RPJM STRATEGIS - SKPD
MENENGAH
- dll
-P
- KL RENCANA RENCANA PAGU ANGGRN
-D KERJA KINERJA
- SKPD
RENCANA
umpan balik
KERJA DAN - KL
DPR/D
(?) PENETAPAN ANGGARAN - SKPD
(Persetujuan
KINERJA Anggaran)
RENCANA Inpres 5/2004
RENCANA AKSI
AKSI
(OPRNAL PLAN) PENGUKURAN
KINERJA
SISTEM PERENC P.
NAS, SISTEM LAKIP LAPORAN
BPK
KEUANGAN
AKIP, SISTEM (Audit)
PENGANGGARAN EVALUASI AKUN
TABLTS KINERJA LKKIP UU 1/ 2004
Designed by SR
30. Alur Perencanaan & Penganggaran
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - Rincian
RKA-KL
Pemerintah
KL KL APBN
Pusat
Pedoman Diacu
Dijabar
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM kan
RKP RAPBN APBN
Nasional Nasional
Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang
Pedoman Pedoman
RPJP RPJM Dijabar RKP
kan
RAPBD APBD
Daerah Daerah Daerah
Pemerintah
Daerah
Pedoman Diacu
Pedoman Pedoman
Renstra Renja - RKA - Rincian
SKPD SKPD SKPD APBD
UU SPPN UU KN
31. Alur Perencanaan & Penganggaran
PUSAT DAERAH
R P J P NASIONAL R P J P DAERAH
R P J M NASIONAL R P J M DAERAH
RENSTRA K L RENSTRA S K P D
RENJA K L RKP R K P DAERAH RENJA SKPD
RKA K L RAPBN RAPB D R K A SKPD
RINCIAN APBN
APBN . APBD RINCIAN APBD
ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD,
PRIORITAS & PLAFON ANGGARAN
32. Perubahan Paradigma Perencanaan
DULU SEKARANG
Daftar Usulan - “Shopping List” Rencana Kerja - “Working Plan”
• Sebanyak-banyaknya • Input (Rp., Naker, Fasilitas, dll.)
• Seindah-indahnya • Kegiatan (Proses)
• Tidak terbatas • Output / Outcome
Sehingga Perencanaan
• Dimulai dengan informasi tentang ketersediaan
sumberdaya dan arah pembangunan nasional
Critical point-nya adalah
• Menyusun hubungan optimal antara input, proses,
dan output / outcomes
36. Korelasi SAKIP & Perencanaan
TUNJANGAN PENEMPATAN
KINERJA
MUTASI / PROMOSI
PERENCANAAN
DIKLAT REWARD
BENTUK INSENTIF
LAINNYA
TINDAK
LANJUT KINERJA AKSI
PEMOTONGAN
/TANPA TUNJ
TEGURAN PUNISHMENT
REVIEW DAN
PENILAIAN
MUTASI/DEMOSI
37.
38. 11 Prioritas Pembangunan Nasional
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar & Pasca
Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi
39. RB & Tata Kelola
Prioritas PERTAMA terdiri dari 7 Substansi Inti, sbb:
1. Struktur / Kelembagaan
2. Otonomi Daerah
3. Sumber Daya Manusia
4. Regulasi
5. Sinergi Antara Pusat dan Daerah
6. PENEGAKAN HUKUM
7. Data Kependudukan
40. Penegakan Hukum - 1
KEGIATAN PRIORITAS SASARAN
Penyelidikan dan penyidikan Meningkatnya clearance rate tindak
Tindak Pidana Kewilayahan. pidana di tingkat masyarakat.
Pengawasan & pemeriksaan kinerja Meningkatnya kualitas kinerja hakim & aparat
serta perilaku aparat MA & badan peradilan & kepercayaan publik kepada lembaga
peradilan di bawahnya. peradilan.
Penyelenggaran Kegiatan di bidang
Terlaksananya pengelolaan Benda Sitaan Negara
Pengelolaan Benda Sitaan Negara &
dan Barang Rampasan Negara.
Barang Rampasan Negara.
Lapas rutan memenuhi standar hunian dan
Pembinaan Kegiatan di bidang
keamanan, penanganan kasus NAPZA, penangan
Keamanan dan Ketertiban.
aduan masyarakat / tahanan.
• Tahanan/narapidana yg teregristasi &
terklasifikasi secara tepat & akuntabel.
Penyelenggaran Kegiatan di Bidang
• Narapidana terserap di kegiatan kerja secara
Pelayanan Tahanan & Pembinaan
tepat & akuntabel.
Narapidana.
• Narapidana yg memperoleh pembinaan
kepribadian secara tepat & akuntabel
41. Penegakan Hukum - 2
KEGIATAN PRIORITAS SASARAN
Pembinaan kegiatan di bidang Penyeleggaraan kegiatan bimbingan
Bimbingan kemasyarakatan & anak kemasyarakatan & anak yg berkualitas
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan
Peningkatan kualitas SDM hukum &
dan Pelatihan Kepemimpinan &
HAM
Manajemen
Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan kualitas SDM hukum &
& Pelatihan Teknis HAM
Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Peningkatan kualitas SDM hukum &
& Pelatihan Fungsional HAM HAM
Kegiatan Pendidikan Kedinasan Peningkatan kualitas SDM hukum/HAM
Kegiatan Pengelolaan & Pembinaan Peningkatan kualitas SDM
Kepegawaian Kemenkumham Kemenkumham
42. Penegakan Hukum - 3
KEGIATAN PRIORITAS SASARAN
Tersedianya mekanisme pengaduan
Kegiatan pengawasan Inspektorat
masyarakat yg responsif terhadap kinerja
khusus
lembaga peradilan
Meningkatnya kemampuan profesional,
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
integritas kepribadian dan disiplin di
Kejaksaan
lingkungan Kejaksaan
Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi Penyelidikan
Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Penyidikan
Penuntutan dan Eksekusi Tindak Penuntutan
Pidana Korupsi Eksekusi
Koordinasi & Supervisi Penindakan Korsup Penindakan
(Korsup) TPK
43. Penegakan Hukum - 4
KEGIATAN PRIORITAS SASARAN
Pengelolaan LHKPN Penanganan LHKPN
Pengelolaan Gratifikasi Penanganan Gratifikasi
Penyelenggaraan Pendidikan, Sosialisasi, Pendidikan, Sosialisasi, & Kampanye
& Kampanye Anti Korupsi
Pengembangan & Pemanfaatan Jaringan Kerjasama dengan Lembaga/Instansi
Kerjasama Antara Lembaga/Instansi
Penyediaan Data & Informasi untuk Teknologi Informasi
Pemberantasan Korupsi
Penanganan Pengaduan Masyarakat Penanganan Dumas
Seleksi Hakim Agung, seleksi hakim dan Memperoleh calon hakim agung kompeten
Pemberian Penghargaan Hakim serta pemberian apresiasi terhadap kinerja hakim
Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim Penyelesaian laporan pengaduan hakim yg
& peningkatan kompetensi Hakim diduga melanggar kode etik serta meningkatnya
kemampuan profesionlisme Hakim
44. Manajemen Kinerja
Kegiatan Prioritas dan Sasaran diatas, dijabarkan kedalam
Indikator dan Target tahunan dalam jangka 5 tahun;
Sasaran Strategis dalam RPJMN tsb, harus diturunkan
dalam Sasaran Strategis dan Kegiatan K/L yg tertuang
dalam Renstra K/L;
Tugas Manajemen Kinerja selanjutnya adalah melakukan
Pengukuran Kinerja (tingkat pencapaian sasaran), baik
pada level organisasi/unit kerja maupun pada level individu
pegawai.