Dokumen tersebut membahas tipologi pelaksanaan reformasi birokrasi daerah di Indonesia berdasarkan hasil kajian PKP2A I LAN Bandung, yang terbagi menjadi 4 tipologi berdasarkan tingkat kesadaran dan tindakan reformasi yang dilakukan. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi bahwa reformasi birokrasi tidak perlu dirancang secara seragam, yang terpenting ada kemajuan yang dapat dibandingkan antar periode waktu.

1. Disampaikan pada Diskusi Hasil Kajian PKP2A I LAN Bandung
Jatinangor, 19 November 2013
Tri Widodo W. Utomo
Kepala Pusat Kajian HAN LAN-RI

2. (Menurut hasil kajian PKP2A I Bandung)
TIPOLOGI 1: Sudah
melakukan RB atas
inisiatif sendiri
sebelum ada GD &
RM:
Prov. Yogya
Kota Denpasar
TIPOLOGI 2: RB
Substantif (atas
inisiatif sendiri)
Kota Surabaya
Kota Gresik
Kota Cimahi
Kota Cirebon
Kota Banda Aceh
TIPOLOGI 3: RB
Prosedural (dimulai
dengan menyusun
RM)
Prov. Jawa Barat
Prov. Banten
Kab. Sukabumi
TIPOLOGI 4: Belum
melakukan RB secara
substantif maupun
procedural (?)
Tidak ada
representasi di
daerah.
Cukup baik untuk
memberi deskripsi
pelaksanaan RB di
daerah. Namun,
bagaimana UTILISASI
dari tipologi ini untuk
analisis lebih lanjut
atau untuk penarikan
kesimpulan &
pembuatan
rekomendasi?
TIPOLOGISASI akan
lebih baik jika
mengandung 2
variabel (driving
forces) yg akan
dianalisis secara
silang pada sumbu X
dan Y.

3. Kesimpulan
Temuan
Kajian
Model
RB
Rekomendasi
Evaluasi
kebijakan
& program
RB selama
ini?
Kesimpulan: Daerah
sudah memiliki
kesadaran untuk reform
meski degan model yg
bervariasi.
Rekomendasi: RB tidak
perlu didesain secara
seragam, yg terpenting
ada progress yg bisa
dibandingkan antar
satuan waktu.

4. Item 1
menimbulkan situasi high-cost bureaucracy
Item 2
mendegradasi kompetensi organisasi
Item 3
ketiadaan standar kesejahteraan sesama
PNS
Item 4
kecenderungan lahirnya banyak sekali
aturan-aturan baru
Item 5
menyuburkan budaya formalistik dan
mengaburkan esensi sebuah kebijakan
Item 6
mengalami ahistorisitas dan diskontinuitas
Item 7
lemahnya kepercayaan (trust) birokrasi di
pusat maupun di daerah
Item 8
kehilangan sentuhan manusiawi

5. Pelaksanaan RB
(Dengan Analisis Sumbu X dan Y Antar 2 Driving Forces)
TIPOLOGI 1:
Innovative
Daerah yg sudah RB
tanpa menunggu
roadmap.
TIPOLOGI 2:
Champion
Daerah yang sudah
RB berdasarkan
roadmap.
TIPOLOGI 3:
Lack Behind
Daerah yg belum RB
dan belum memiliki
roadmap.
TIPOLOGI 4:
Procedural
Daerah yg belum RB
namun sudah
memiliki roadmap.
Keberadaan Roadmap RB

6. Potensi Masalah
Kesulitan mendefinisikan “Reformasi”
Dalam arti terbuka (open definition), reformasi
adalah setiap bentuk perbaikan administratif
dimensi/ruang lingkup apapun
“Administrative
reform means an induced, permanent
improvement in administration” (Malcolm Wallis, 1989.
Bureaucracy: Its Role in Third World Development. London:
Macmillan).
Dalam arti sempit (strict definition), reformasi
hanya terjadi pada area yg ditetapkan 8 area
perubahan.

7. Pilihan Model Reformasi
Guided reform (generic), dalam arti sudah ada
desain nasional tentang area reform, tahapan &
mekanisme reform, tim reform, dll.
Focused reform (spesific), dalam arti pemilihan area,
metode, dan prioritas reform diserahkan kepada
kebutuhan masing2 daerah dan stakeholdernya.
Kalaupun ada pedoman, sifatnya hanya memberi
rambu2, bukan menjadi persyaratan seperti sekarang
daerah dituntut memiliki kemampuan melakukan
diagnostic reading thd kinerjanya agar dapat
menemukan sense of urgency, kemudian
menentukan area & substansi reform secara tepat.

8. Pilihan Model Reformasi
Sekarang
Yang Akang Datang
1. Prioritas Pembenahan Manajemen
Pemerintahan Daerah, yaitu prioritas yang
dipilih dari delapan area perubahan
2. Prioritas Pemeliharaan untuk hal-hal yang
sudah baik/maju, yaitu prioritas yang
ditujukan untuk memelihara atau bahkan
meningkatkan hal-hal yang sudah
8 AREA PERUBAHAN
baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran;
3. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan,
yaitu prioritas yang ditujukan secara spesifik
pada pelayanan publik yang langsung
menyentuh kehidupan masyarakat.
4. Prioritas Perubahan Pada Satuan Perangkat
Daerah, yaitu prioritas perubahan yang
dilakukan pada satuan perangkat daerah.

9. Logical Steps of Reform
Establishing
sense of urgency
Forming a
powerful guiding
coalition
Institutionalizing
new approaches
Consolidating
improvements
and producing
more changes
John P Kotter,
Leading Change: Why
Transformation
Efforts Fail?
Creating a vision
Planning for and
creating shortterm wins
Communicating
the vision
Empowering
others to act the
vision

10. Analogi RB Daerah =
Reformasi BUMN
Perbedaan dalam hal
sense of urgency,
dimensi / ruang
lingkup reform,
metode reform,
target/sasaran
reform, dst. Yang
terpenting, organisasi
/ perusahaan tsb
menjadi unit usaha yg
sehat, kompetitif dan
berkinerja tinggi.
TELKOM
KAI
GARUDA
AP II

11. Semoga Bermanfaat …
Bandung, 19 November 2013